Menanti Revisi di Idul Fitri

Posted: Juli 28, 2015 in tulisanku di media

Pasca dikeluarkannya Putusan MK pada 8 Juli 2015 lalu terkait Uji Materiil UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (baca: UU Pilkada), banyak pihak kini menunggu revisi Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pilkada.
Secara teoritis, Putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan UU. Dalam konteks putusan MK yang bersifat final dan mengikat, semestinya putusan itu dimaknai langsung diberlakukan, tanpa harus menunggu revisi terhadap UU yang dibatalkan. Namun, dalam implementasinya, tak semua pihak punya cara pandang sedimikian.
Tak sedikit para pihak yang beranggapan, putusan itu tak dapat serta merta implementatif. Karenanya, saat ini KPU RI sedang menyelesaikan revisi PKPU NO.9/2015 tersebut. Cara ini adalah bagian dari ijtihad penyelenggara pemilu kita, agar tak terjadi kekosongan hukum pasca putusan MK, termasuk mengisi beberapa norma untuk menyelesaikan berbagai polemik yang akan muncul dalam Pilkada Desember mendatang.
Ijtihad KPU ini perlu diapresiasi, lantaran pada saat yang sama hingga tanggal 13 agustus 2015 mendatang. DPR RI yang memiliki kewenangan untuk membahas dan mengesahkan UU bersama pemerintah, sedang dalam masa reses. Karenanya, revisi atas UU No.8 Tahun 2015 tak mungkin dilakukan segera, padahal waktu pendaftaran calon peserta Pilkada dari parpol tinggal hitungan hari.

Poin-poin krusial

Selain menindaklanjuti tiga poin utama putusan MK tanggal 8 Juli 2015 lalu, yaitu tentang pembolehan kerabat petahana menjadi calaon peserta Pilkada, kewajiban berhenti bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang menjadi peserta Pilkada, serta kewajiban berhenti bagi PNS pada saat ditetapkan sebagai peserta Pilkada, Revisi PKPU No.9/2015 juga diarahkan untuk menjawab Putusan MK tanggal 9 Juli 2015 perihal diperbolehkannya mantan Narapidana menjadi calon Peserta Pilkada.
Poin krusial lain ialah, revisi terhadap Pasal 36 PKPU dimaksud yang mengatur tentang syarat pendaftaran calon peserta Pilkada dari parpol yang sedang bersengketa. Indikator yang digunakan KPU dalam ketentuan ini adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau telah melakukan perdamaian (islah) yang dilegitimasi dengan SK Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan hasil islah itu.
Ketentuan itu nyatanya sulit untuk ditempuh sebagaimana telah ditulis dalam “Inkracht atau Islah” (Banjarmasin Post, Mei 2015). Karenanya, saat ini KPU bersama Komisi II DPR dan Kemendagri membuat ketentuan baru, bagi parpol yang bersengketa, kedua belah kubu dipersilahkan untuk menandatangani pencalonan sesuai dengan kepengurusan masing-masing, hanya saja pasangan calon yang diusung harus sama diantara keduanya.
Kendati tak mudah diimplementasikan, KPU dan Pemerintah telah mencoba menempuh jalan yang lebih moderat dibanding sebelumnya yang membuat parpol bersengketa tak dapat menemukan putusan inkracht atau melakukan islah. Dengan mekanisme terakhir ini, KPU berharap parpol yang bersengketa tetap dapat mengajukan calonnya di Pilkada Desember mendatang.
Belakangan hari, dalam revisi PKPU No.9/2015 itu muncul pula keinginan untuk merevisi ketentuan terkait larangan “turun kelas/jabatan” dalam Pilkada. Seseorang yang pernah menjadi Gubernur tak boleh menjadi calon wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota. Begitupula dengan seseorang yang pernah menjadi Wakil Gubernur, maka “haram” baginya untuk menjadi calon bupati/wakil bupati dan calon walikota/wakil walikota (vide Pasal 4 ayat 9 PKPU No.9/2015)
Di UU No.8/2015 ketentuan ini memang mengandung multitafsir, lantaran ia berbunyi “belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota” (vide Pasal 7 huruf o UU No.8/2015). Ketentuan itu dianggap memperluas norma dalam UU, karenanya ketentuan Pasal 4 ayat 9 dari PKPU itu pun hendak direvisi oleh sebagian pihak yang merasa dirugikan.
Dalam ranah implementasi, Di Kota Batam, konon Ismet Abdullah, mantan Gubernur Kepri hendak maju menjadi calon Walikota Batam. Kabar serupa juga santer terdengan di Kalsel, jika Mantan Wagub Rosehan NB sedang didorong beberapa pihak untuk maju sebagai calon Walikota Banjarmasin. Selamat berburu revisi di Idul Fitri. Wallahu’alam.
Banjarmasin Post, 22 Juli 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s