Putusan MK : Cetar Membahana

Posted: Juli 21, 2015 in tulisanku di media

Tepat satu minggu lalu, pada 8 Juli 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan uji materiil UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Permohonan yang diajukan ke MK itu setidaknya terbagi atas tiga klaster permohonan. Pertama : permohonan terhadap Pasal 7 huruf r UU No.8 Tahun 2015 terkait dengan pelarangan kerabat petahana untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas alasan adanya konflik kepentingan dengan petahana. Kedua : permohonan terhadap Pasal 7 huruf s terkait dengan pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR, DPD dan DPRD bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berstatus anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketiga : permohonan terhadap Pasal 7 huruf t terkait kewajiban sebagai PNS terhitung saat mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Dalam Putusannya MK menyatakan, pertama : kerabat petahana diperbolehkan untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Kepala Daerah, karena melarang kerabat petahana nyata-nyata bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan konstitusi. Dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan fair tidaknya Pilkada tidak ditentukan oleh keikutsertaan kerabat petahana semata, melainkan oleh banyak faktor.
Kedua : MK memutuskan agar setiap anggota DPR, DPD dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib mundur dari posisinya dimaksud terhitung saat ditetapkannya yang bersangkutan sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Putusan ini dimaksudkan untuk menjamin rasa keadiladn publik, karena pada posisi lain, semacam anggota TNI, POLRI, PNS dan bahkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah aktif, juga diwajibkan mundur pada saat berstatus sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Ketiga : MK menyatakan PNS wajib mundur dari jabatannya terhitung sejak ditetapkannya yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ini berneda dengan ketentuan Pasal 7 huruf s UU a quo, yang mewajibkan mundur pada saat pendaftaran.

Perlu penyempurnaan

Secara pribadi, saya adalah satu dari enam orang Ahli yang dihadirkan oleh para pemohon di MK terkait uji materiil Pasal 7 huruf r yang melarang kerabat petahana maju dalam Pilkada. Bersama Prof.Dr Saldi Isra (Universitas Andalas), Dr. Harjono (Mantan Hakim MK), Prof.Dr. H.A.S Natabaja (Mantan Hakim MK), Prof.Dr.Amzulian Rivai (Universitas Sriwijaya) dan Dr.Nico Harjanto (Direktur Eksekutif Populi Center), kami memaparkan mengapa Pasal itu inkonstitusional dan karenanaya harus dibatalkan.
Saya katakan, bahwa saya sepakat bahwa salah satu cara curang untuk memenangi Pilkada ialah ketika adanya konflik kepentingan antara petahana dengan kerabat atau koleganya. Kendati demikian, cara untuk mengamputasi konflik kepentingan itu harusnya dengan cara mengamputasi kewenangan yang melekat pada petahana, bukan justru melarang kerabat petahana untuk mencalonkan diri.
Kerabat petahana adalah manusia bebas dan merdeka yang tidak boleh dijatuhi hukuman konstitusional berupa pengekangan hak mereka untuk mencalonkan diri. Posisi mereka sama dengan warga negara lain yang juga dilindungi hak pilih dan dipilihnya.( Lihat “Menghukum” Kerabat Petahana, Bpost, 10 Juni 2015).
Untuk mengamputasi kewenangan si petahana, UU mestinya mewajibkan petahana yang keluarganya hendak maju agar mengundurkan diri secara permanen sebelum tahapan Pilkada dilangsungkan. Dengannya tidak akan tercipta konflik kewenangan di satu pihak, dan masih ada ruang kerabat petahana bertarung pada pihak lain.
Pada poin terakhir inilah, sensitifitas Putusan MK terkait “politik dinasti” ini menjadi rawan. MK sebagai penguji UU tak boleh membuat norma baru dengan mewajibkan petahana mundur jika ada kerabatnya yang hendak maju. Kewenangan itu hanya bisa diambil alih oleh Pemerintah dan DPR melalui Revisi UU Pilkada. Setidaknya kewenangan itu bisa ditindaklanjuti oleh KPU guna membuat revisi Peraturan KPU terkait Pencalonan dalam Pilkada sebagai tindak lanjut Putusan MK.
Sebab, jika hanya membaca Putusan MK sepenggal saja dengan menarik kesimpulan keikutsertaan kerabat petahana tidak menjadi masalah dalam Pilkada, tanpa kita berani mengamputasi segala kewenangan Petahana yang memungkinkan cara curang memenangi Pilkada, saya sepakat bahwa ini adalah Putusan MK yang (bisa) membawa musibah bagi demokrasi kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon Maaf Lahir Bathin.

Bpost, 15 Juli 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s