“Menghukum” Kerabat Petahana

Posted: Juni 16, 2015 in tulisanku di media

UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang populer disebut sebagai UU Pilkada, memberikan pengaturan yang berbeda dibanding beberapa UU Pilkada sebelumnya. Dalam UU Pilkada kali ini terdapat pengaturan “larangan mengikuti Pilkada bagi kerabat petahana (incumbent)”.
Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 7 huruf r UU tersebut menyatakan “Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: r) tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”.
Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan : “Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah antara lain, tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan.” Pasal ini lah yang membuat kerabat petahana tak dapat mencalonkan diri dalam Pilkada saat ini.

Memaknai Konflik Kepentingan
Kata kunci dari pelarangan kerabat petahana ikut dalam Pilkada ialah “kekhawatiran” adanya konflik kepentingan antara si petahana dengan kerabat yang menjadi calon. Petahana dengan segala kewenangan yang ia miliki sebagai kepala pemerintahan di daerah dikhawatirkan akan menyalahgunakan kewenangannya akibat adanya konflik kepentingan dengan kerabatnya yang menjadi calon dalam Pilkada. Pada akhirnya, Pilkada dilaksanakan dengan cara yang tidak fair (unfair election).
Black’s Law Dictionary menegaskan yang dimaksud dengan konflik kepentingan (conflict of interest) adalah suatu aktivitas yang melibatkan “kepentingan pribadi” (private interest) pejabat publik (public officials) yang karenanya mendatangkan keuntungan kepada mereka, dan karenanya dalam melaksanakan kewajiban jabatannya, ia bisa mengabaikan kepentingan umum yang diamanahkan kepadanya. (conflict of interest as being in connection with “public officials” and their relationship to matters of private interest or gain to them” in situations where regard for one duty tends to lead to disregard of another).
Lebih lanjut Black’s Law Dictionary memaknai ”private interest” (kepentingan pribadi) sebagai manfaat nyata (tangible benefit) dan manfaat tidak nyata (intangible benefit) yang dapat dinikmati oleh si pejabat publik yang melakukan konflik kepentingan. Manfaat nyata misalnya mendapatkan imbalan keuangan, peningkatan posisi dalam jabatan publik tertentu, termasuk posisi politik. Sedangkan manfaat tidak nyata dapat diraih si pejabat publik yang terlibat dalam konflik kepentingan melalui asosiasi atau organisasi tempat ia berhimpun, kolegialitas atau yang di Indonesia kerap disebut dengan nepotisme, termasuk melalui hubungan kekeluargaan.
Istilah “konflik kepentingan” dimaksud dengan makna yang serupa, juga ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia belakangan ini, seperti dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Pasal 1 butir 14 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: “Konflik Kepentingan adalah kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.”
Berdasarkan definisi itu, kata “konflik kepentingan” melekat pada dua unsur lainnya, yaitu “pejabat publik” dan “kepentingan pribadi”. Karena dengan jabatan yang ia emban, sekali lagi ia dapat menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Salah menghukum
Berdasarkan definisi di atas, meletakkan “Konflik kepentingan” kepada mereka yang bukan pejabat publik, kendati merupakan kerabat pejabat publik berpotensi keliru dalam memberikan “hukuman” atau pembatasan hak dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada.
Jika karena kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara hadirnya kerabat si pejabat sebagai calon dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki si pejabat, maka “hukuman” itu semestinya dihadirkan dengan cara membatasi kewenangan si pejabat tersebut.
Sebagai contoh, jika dalam Pilkada di Kabupaten X, istri Bupatinya mau maju dalam Pilkada tersebut, maka sebelum si istri mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten setempat, si suami yang notabene adalah Bupati aktif (petahana) wajib telah mengundurkan diri dari jabatannya. Dengan cara itu, maka konflik kepentingan akibat adanya penyalahgunaan kewenangan si Bupati dapat dihindari.
Akan sangat naif, jika UU justru “menghukum” mereka yang hanya karena menjadi kerabat pejabat aktif (petahana), lalu diamputasi hak asasi nya untuk mencalonkan diri. Kita semua menyadari bahwa tak ada satupun dari kita yang bisa memilih akan lahir dari rahim ibu siapa dan ayah yang mana, termasuk apakah suatu hari akan memiliki saudara atau pasangan hidup seorang kepala daerah.
Data yang dihimpun oleh Pusat Studi Ketatanegaraan dan Otonomi Daerah, Universitas Lambung Mangkurat terkait dengan hasil Pilkada yang melibatkan kerabat petahana di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2010-2013.
Dari 42 Pilkada yang melibatkan kerabat petahana, baik istri/suami, anak. Adik, ipar dan lainnya, 20 Pilkada (47,61%) dimenangkan oleh kerabat petahana, sementara 22 Pilkada (52,38%) lainnya kerabat petahana kalah dalam Pilkada dimaksud.
Sebagai contoh dari 6 Pilkada yang dilangsungkan di wilayah Kalimantan, 2 Pilkada dimenangi oleh keluarga petahana, yaitu di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar dan Kabupaten Tanah Laut, Kalsel. Sisanya, yaitu 4 Pilkada, kerabat petahana kalah.
Di wilayah Sumatera, dari 11 gelaran Pilkada yang melibatkan kerabat petahana, 2 Pilkada dimenangi oleh kerabat petahana, yaitu di Kabupaten Deli Serdang dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sisanya yaitu 9 Pilkada, kerabat petahana kalah. Bahkan di Bali, tepatnya di Kabupaten Jembrana dan Buleleng, dimana anak kandung petahana mengikuti Pilkada pada 2010 dan 2012, keduanya kalah dalam perhelatan itu.
Memang ada pula data yang menunjukkan kemenangan kerabat petahana dalam Pilkada. Data itu rata-rata di dapat di daerah Jawa (Jabar, Banten, Jatim dan Jateng), dimana dari 21 Pilkada yang diikuti kerabat petahana, terdapat 14 Pilkada yang mereka menangkan dan 7 Pilkada yang menempatkan mereka pada posisi kalah.
Dari data itu, kita dapat melihat bahwa keberadaan kerabat petahana tidak serta merta membuat Pilkada menjadi tidak fair dan memberikan garansi kemenangan kepada mereka. Fair tidaknya Pilkada ditentukan oleh banyak faktor. Wallahu’alam

Dipublikasikan Banjarmasin Post, 10-11 Juni 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s