Mengejar Inkracht

Posted: Juni 3, 2015 in tulisanku di media

Bagi mereka yang sedang memperebutkan legalitas kepengurusan partai politik-nya, tak ada yang lebih penting saat ini, selain putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hanya dengan putusan yang inkracht itulah akan muncul kepastian hukum untuk dapat mencalonkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pilkada Desember 2015 mendatang.
KPU RI telah mengeluarkan Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pilkada. Pasal 36 PKPU tersebut menegaskan, KPU di daerah tidak diperkenankan untuk menerima pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai politik yang masih dalam sengketa kepengurusan, kecuali sengketa itu telah memiliki putusan peradilan yang inkrcaht atau pada pihak lain, kedua kubu yang berseteru soal kepengurusan ini segera melakukan islah, membentuk kepengurusan bersama dan dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. SK Menkumham itulah yang akan menjadi dasar KPU di daerah menerima pendaftaran calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari partai dimaksud pada 26-28 Juli 2015 mendatang.
PKPU No.9 Tahun 2015 ini tentu membuat gusar banyak pihak, terutama mereka yang berasal dari Partai Golkar dan PPP. Kedua partai ini terancam tak dapat mengikuti Pilkada, lantaran jalan menuju putusan pengadilan yang inkracht masih cukup panjang. Putusan inkracht itu rasanya tak mampu mengejar dekatnya masa pendaftaran calon pada Juli mendatang. Pada pihak lain, jalan Islah lebih sulit ditempuh, lantaran perseteruan ini telah berlangsung sedemikian lama dan berliku.

Persoalan Inkracht

Ketentuan dalam PKPU No. 9 tahun 2015 itu akan memunculkan perdebatan hukum yang menarik seputar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Pertanyaan pertama adalah, peradilan mana yang dirujuk oleh PKPU dimaksud? Apakah peradilan negeri atau peradilan tata usaha negara? Atau kedua-duanya?
Sebagimana diketahui, proses hukum atas sengketa kepengurusan Partai Golkar dan PPP saat ini berlangsung di dua lembaga peradilan yang berbeda, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara.
UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menegaskan perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politik melalui mahkamah partai politik. Putusan Mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal berkaitan dengan perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan (Pasal 32 UU No.2/2011). Jika ada pihak yang tidak menerima putusan Mahkamah Partai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Pasal 33 UU No.2/2011).
Merujuk pada UU Partai Politik itu, lembaga peradilan yang ditunjuk untuk menyelesaikannya ialah pengadilan negeri dan Mahkamah Agung, jika terjadi kasasi. Dalam UU tersebut tidak dikenal ruang untuk menyelesaikan sengketa partai politik di lembaga peradilan lain, termasuk PTUN.
Gugatan para pihak ke PTUN, baik dalam kasus Partai Golkar dan PPP dikarenakan Menkumham telah mengeluarkan SK terkait pengesahan kepengurusan partai dimaksud. SK tersebut dijadikan objek sengketa tata usaha negara di PTUN. Pertanyaanya, bagaimana jika antara Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan PTUN berbeda?
Pertanyaan ini persis dengan kasus yang terjadi pada PPP saat ini. PTUN Jakarta menyatakan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Kubu Romahurmuzy batal demi hukum, sementara PN Jakarta Pusat memutuskan Keabsahan Muktamar PPP Di Surabaya yang memilih Romahurmuzy sebagai Ketua Umum PPP. Kedua putusan peradilan tingkat pertama ini akan terus berproses, baik melalui upaya hukum banding (bagi putusan PTUN), maupun kasasi bagi putusan PN sebagaimana amanah UU Partai Politik.
Kasus serupa bukan tidak mungkin akan terjadi pula pada Partai Golkar, dimana putusan PTUN Jakarta akan berbeda dengan Putusan PN Jakarta Utara yang masih menyidangkan kasus perselisihan kepengurusan ini.
Persoalan lain juga bisa saja akan muncul, jika salah satu putusan kasasi keluar lebih dahulu dibanding kasasi yang lain. Sebut saja kasasi atas Putusan PN yang tempo waktunya dibatasi di dalam UU selama 60 hari, sementara kasasi dari Putusan Banding PT.TUN belum keluar atau sebaliknya. Pertanyaannya, kasasi mana yang jadi pegangan KPU memperbolehkan salah satu kubu ikut dalam Pilkada.
Akan menjadi persoalan hukum yang lebih berat, jika putusan inkracht kasus ini di dua lembaga peradilan yang berbeda itu, akan menghasilkan putusan kasasi yang berbeda pula. Maka riuh rendah soal dualisme partai politik yang semestinya dapat diselesaikan secara internal di Mahkamah Partai masing-masing, akan menyeret negara dalam penyelesaiannya.

Islah Lebih Baik
Pilihan agar berdamai atau islah memang jauh lebih baik, selain aspek waktu pendaftaran Pilkada yang rasanya sulit dikejar oleh hadirnya putusan inkracht, persoalan lain adalah dengan islah, maka potensi konflik di 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada dapat direda. Kendati demikian, merumuskan poin Islah tak juga mudah, lantaran sejak awal kepentingan para pihak kerap berbeda.
Kita tentu berharap, seberat apapun Islah dapat dilakukan oleh elit partai, baik Partai Golkar maupun PPP. Jika tidak persoalan internal partai itu akan merembet menjadi persoalan serius yang dapat berdampak massif di seluruh Republik.
Karenanya, sejak beberapa waktu lalu, saya sudah mulai memikirkan langkah darurat Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, sebagai jalan terakhir yang memungkinkan secara konstitusional. Wallahu’alam.

Bpost, 26 Mei 2015

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s