Pilkada dan (segala) Ketidakpastian

Posted: Mei 23, 2015 in tulisanku di media

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2015 ini akan berlangsung berbeda dari Pilkada secara langsung yang digelar sejak 2005 lalu. Perbedaan itu bukan hanya karena Pilkada pada tahun ini akan memasuki fase pertama pelaksanaan Pilkada serentak di 269 Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Indonesia dan akan disusul oleh Pilkada serentak lainnya hingga tahun 2027. Pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang juga masih dibayangi berbagai ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
Sejak awal kelahirannya, Pilkada kali ini penuh ketidakpastian. Hal itu dapat dilihat dari begitu dinamisnya perubahan norma yang mengaturnya, mulai dari UU No.22 Tahun 2014 yang sebagian substansinya digantikan oleh keberadaan Perppu No.1 Tahun 2014 yang disahkan oleh DPR hingga melahirkan UU No.1 Tahun 2014. Selang beberapa bulan, UU No.1 Tahun 2014 itu berubah lagi menjadi UU No.8 Tahun 2014. Kini UU tesebut, kembali diwacanakan untuk direvisi jelang 7 bulan pelaksanaan Pilkada serentak pertama yang akan kita helat itu.

Beberapa Ketidakpastian
Sampai detik ini, Pilkada serentak itu belum menunjukkan kepastian dalam beberapa hal. Pertama : soal pendanaannya. Di banyak daerah, kesepakatan antara KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah masih menemui beberapa kendala, sehingga naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) masih banyak yang belum ditandatangani kedua belah pihak. Padahal NPHD adalah syarat bagi pencairan dana Pilkada yang digunakan penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu) yang berasal dari hibah APBD. Hingga 20 Mei 2015, baru 130 dari 269 daerah yang menyelesaikan soal pendanaan ini (Kompas, 20/05/2015).
Di sebagian daerah, masih terjadi “sitegang” antara KPU-Panwaslu dengan Pemerintah Daerahnya terkait persoalan pendanaan Pilkada ini. Sitegang itu terkait dengan porsi anggaran yang berasal dari APBD, beserta mekanisme pencairannya. Persitegangan itu bahkan bermuara pada konflik kecil antara penyelenggara pemilu dan Pemda setempat.Di beberapa tempat, Penyelenggara Pemilu berniat menghentikan tahapan Pilkada, jika dana tak kunjung jelas.
Kedua : Ketidpastian lain ialah terkait perlawanan beberapa pihak terhadap Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 tentang Pencalonan dalam Pilkada. Dalam Peraturan KPU itu dinyatakan, jika partai politik masih bersengketa soal kepengurusan, maka KPU di daerah tidak dapat menerima pendaftaran calon dari partai politik itu, kecuali sengketa tersebut telah memperoleh putusan dari lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) atau terjadi kesepakatan damai (islah) diantara pihak yang bersengketa yang dibuktikan dengan hadirnya susunan kepengurusan bersama yang di SK kan oleh Menteri Hukum dan HAM. SK Menhukham itulah yang akan menjadi dasar KPU untuk mengikutsertakan partai tersebut dalam mengusung calon di Pilkada.
Sebagian faksi di DPR yang menginginkan revisi UU Pilkada untuk “membatalkan” ketentuan PKPU itu. Pilihan KPU membentuk regulasi seperti itu berpotensi membuat partai Golkar dan PPP yang sedang bersengketa soal kepengurusan, tak dapat mengikuti Pilkada Desember mendatang. Mereka menginginkan dasar keikutsertaan Pilkada dalam revisi UU Pilkada mendatang bagi partai yang bersengketa adalah putusan pengadilan yang paling akhir, kendati upaya hukum sedang ditempuh oleh pihak lainnya.
Perlawanan ini juga akan terus berlanjut dengan mengajukan uji materiil PKPU dimaksud ke Mahkamah Agung. PKPU itu dianggap mengamputasi hak partai politik untuk mengajukan calonnya. Proses ini berakibat pada ketidakpastian pencalonan bagi partai-partai yang sedang bersengketa untuk mengikuti Pilkada, Desember mendatang.
Ketiga : Jika gelombang revisi UU Pilkada begitu kuat dari DPR, maka bukan tidak mungkin proses politik di Parlemen dapat mempengaruhi tahapan Pilkada. Kendati pemerintah menyatakan menolak usul revisi UU Pilkada itu (Kompas, 20/05/2015), Faksi di DPR dapat saja menjadikan alasan keengganan Pemerintah untuk merevisi UU Pilkada ini sebagai kesengajaan membiarkan Partai Golkar dan PPP tidak mengikuti Pilkada.
Saat ini tahapan akan segera memasuki masa pendaftaran, khususnya calon perseorangan pada Juni mendatang. Begitupula dengan pendaftaran calon dari partai politik pada 26-28 Juli 2015 mendatang. Proses politik di DPR soal revisi UU Pilkada berpotensi mengulur waktu dan membuat jadwal tahapan Pilkada menjadi kacau balau. Di sinilah ketidakpastian lainnya menghadang pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang.

Inpres dan Perppu Pilkada

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Presiden Joko Widodo ditantang kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai ketidakpastian itu. Presiden perlu memberikan penegasan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menyelesaikan polemik soal dana Pilkada. Polemik itu dapat ditengahi dengan mengeluarkan Instruksi Presiden terkait hal itu. Akan sangat disayangkan, jika Pilkada tak berlangsung hanya karena polemik pendanaan.
Pada pihak lain, kemungkinan Partai Golkar dan PPP tidak ikut dalam Pilkada lantaran ketentuan dalam PKPU No.9 Tahun 2015 akan membuat gaduh politik nasional dan lokal, bahkan berpotensi konflik terbuka. Hak partai politik untuk mencalonkan dalam Pilkada mestinya tak diamputasi lantaran hanya karena konflik kepengurusan Partai. Jalan tengahnya, Presiden dapat mengeluarkan Perppu, jika hingga waktu mendekati pendaftaran calon dari Parpol pada 26-28 Juli mendatang, konflik di kedua parpol itu tak kunjung selesai.
Perppu itu dapat menegaskan pengakuan negara terkait keberadaan kepengurusan partai politik yang sedang bersengketa, misalnya pengakuan terhadap kepengurusan partai berdasarkan Kongres/Muktamar/Munas yang dilakukan terakhir sebelum penyelenggaraan dualisme Kongres/Muktamar/Munas yang menghasilkan dualisme kepengurusan partai politik. Pengakuan itu dilakukan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang inkracht atas dualisme kepengurusan.
Penerbitan Perppu juga akan menjadi jalan tengah bagi “bola liar” wacana revisi UU Pilkada di DPR. Perppu itu menjadi absah secara konstitusional, karena waktu untuk melaksanakan Pilkada semakin mendesak di tengah berbagai ketidakpastian regulasi dan sitausi politik yang mengitarinya. Disinilah soal hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai ratio legis dikeluarkannya Perppu dapat digunakan. Keputusan yang diambil dalam keadaan darurat tentu tak bisa menyenangkan semua pihak, tapi negara bagaimanapun harus hadir dan berani menyelesaikannya.

Banjarmasin Post, 22-23 Mei 2015.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s