Membuka “Ruang Publik” dalam Uji Materiil di Mahkamah Agung

Posted: Mei 9, 2015 in Tak Berkategori

10847-2015-05-08-02 02

Assalaamu’alaikum Wr.Wb
Mejelis Hakim Konstitusi yang Ahli Muliakan,
Pertama-tama Ahli mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ahli untuk menyampaikan keterangan di hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia.
Dalam keterangan yang akan Ahli sampaikan ini, Ahli membaginya pada tiga argumentasi. Pertama : tentang urgensi pengujian Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009; Kedua : Prinsip saling kontrol saling imbang (checks and balances) dalam negara hukum yang berkedaulatan rakyat; dan ketiga: pentingnya reformasi hukum acara dalam pengujian materiil di Mahkamah Agung.

Mejelis Hakim yang Mulia,
Ketentuan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan : “Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan”. Esensi dari ketentuan Pasal a quo adalah terkait dengan batas waktu pengujian materiil oleh Mahkamah Agung yang oleh ketentuan a quo dinyatakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
Ketentuan a quo dapat ditafsirkan apakah waktu dimaksud adalah batas waktu pemeriksaan hingga putusnya perkara uji materiil di MA atau waktu tersebut adalah waktu antara diterimanya perkara hingga kewajiban MA memulai pemeriksaan atas perkara dimaksud. Ketidakjelasan tafsir ini akan membuka ruang bagi ketidakpastian hukum pemeriksaan perkara uji materiil di MA selama ini, sebagaimana yang dirasakan Pemohon.
Memberikan kepastian tafsir atas norma tersebut akan berpengaruh pada sejauhmana norma itu dapat memenuhi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dianut oleh sistem hukum kita. Pada spektrum yang lebih luas, memberikan penjelasan tafsir atas ketentuan a quo adalah jalan bagi menghadirkan MA sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang lebih dapat memastikan hadirnya penegakan hukum dan keadilan sebagaimana amanah Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia,
Urgensi lain yang diutarakan oleh Pemohon dalam permohonannya ialah soal tidak terbukanya mekanisme beracara dalam perkara uji materiil di MA. Terkait persoalan yang kedua ini, rujukan Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 tidaklah terlalu tepat dijadikan objek pengujian, lantaran dalam Pasal a quo tidak diatur sama sekali soal sifat beracara dalam perkara pengujian materiil di MA. Kendati demikian urgensi soal keterbukaan beracara itu adalah hal yang mesti kita perhatikan secara serius.
Pada pihak lain, secara normatif, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas tentang sifat tertutup atau terbukanya mekanisme beracara di MA dalam UU Nomor 3 Tahun 2009. Ketentuan serupa juga tidak diatur dengan tegas di dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana diperbaharui dalam Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Karena itu, tidak disampaikannya Pasal yang secara normatif mengatur soal sifat tertutup atau terbukanya beracara di MA oleh Pemohon dalam perkara ini, dapat Ahli pahami.
Keterbukaan beracara dalam perkara uji materiil di MA adalah sebuah tuntutan yang tak terlelakkan. Ketertutupan proses beracara dalam uji materiil suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi yurisdiksi MA, bukan tidak mungkin akan menghasilkan proses pemeriksaan yang tidak maksimal.
Pemeriksaan dalan perkara uji materiil hendaknya menggali sedalam-dalamnya keterangan pemohon dan termohon, bahkan juga pihak-pihak terkait seperti DPR dan DPD. Karena boleh jadi disahkannya peraturan perundang-undangan yang menjadi objek uji materiil tersebut, merupakan ketentuan lebih lanjut dari suatu UU.
Jika Majelis Hakim yang Mulia hanya berpaku pada pengujian terhadap Pasal 31A ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2009 an sich sebagaimana pemohonan pemohon, maka boleh jadi Majelis yang Mulia tidak akan menggubris fakta-fakta yang disampaikan pemohon terkait tertututpnya proses beracara dalam uji materiil di MA, melainkan hanya fokus soal pengujian terkait tafsir waktu minimal pemeriksaan atau kewajiban memutus perkara uji materiil di MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (4) UU a quo.
Dengan segala hormat, Ahli berpendapat sebaiknya Majelis Hakim dapat menggunakan penafsiran yang meluas, tidak hanya berkutat pada Pasal 31 ayat (4) UU a quo, melainkan pada Pasal 31 UU a quo secara keseluruhan.
Pasal 31 UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur tentang mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU oleh MA. Dalam Pasal tersebut tidak dinyatakan tata cara pengujian yang dilakukan dalam sidang terbuka. Disinilah ijtihad ketatanegaraan Majelis Hakim yang Mulia diperlukan untuk menghadirkan proses beracara yang dapat menghadirkan peradilan yang sehat, fair dan berkeadilan.
Ijtihad-ijtihad sedemikian, telah dilakukan MK dalam beberapa Putusannya sebelumnya, seperti dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 tentang pengujian Pasal 8 ayat (2) huruf f, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 68, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Perkara No. 006/PUU-IV/2006 tanggal 7 Desember 2006 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan beberapa Putusan perkara lainnya dalam lingkup kewenangan pengujian undang-undang.
Majelis Hakim Yang Mulia,
Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945, prinsip saling kontrol saling imbang (checks and balaces) diperlukan dalam tata kelola negara kita.
Prinsip saling kontrol saling imbang itu, tidak hanya terjadi antar organ dalam suprastruktur politik, melainkan juga diantara suprastruktur dan infrastruktur politik. Saling kontrol saling imbang dalam konteks ini, diperlukan agar kebijakan yang dibuat oleh organ-organ negara di dalam suprastruktur politik dapat dikontrol oleh rakyat yang terhimpun dalam infrastruktrur politik. Keseimbangan dalam menajalankan prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum hanya akan tercapai jika prinsip saling kontrol saling imbang ini berjalan secara baik.
Sebaliknya, ketidakseimbangan diantara keduanya hanya akan melahirkan ancaman bagi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Terlampau kuatnya suprastruktur politik dibandingkan infrastrukturnya akan melahirkan negara yang ototarianis. Sebaliknya, terlampau kuatnya infrastruktur politik dibanding suprastrukturnya akan menghadirkan masyarakat yang anarkis dihadapan negara yang lemah.
Dalam konteks legislasi, suprastruktur politik, khususnya lembaga legislatif dan eksekutif memiliki otoritas untuk membentuknya. Pada sisi yang lain, infrastruktur politik kerap hanya menjadi objek pengaturan yang lahir dari proses legislasi itu.
Salah satu cara konstitusional untuk melakukan koreksi atas proses legislasi yang tidak berpihak pada nilai-nilai hukum adalah melalui uji materiil sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 31A UU Nomor 3 Tahun 2009 kepada MA. Secara kuantitatif, jumlah peraturan perundang-undangan di bawah UU dapat diduga jumlahnya lebih besar dari jumlah UU itu sendiri.
Ketidakjelasan batas waktu pengujian, serta tata cara pengujian yang tidak memberikan ruang bagi publik untuk mengikuti dan mengontrolnya justru dapat melahirkan model ototarianisme negara yang baru, yaitu ototarianisme yang lahir melalui proses legislasi yang justru tak dapat dikontrol melalui proses peradilan yang fair dan terbuka.
Pada titik inilah, boleh jadi kita secara tidak sadar, telah memperhadap-hadapkan warga negara kita dengan hukum yang dibuat oleh negara, kendati hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan di bawah UU itu masih jauh panggang dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Proses seperti ini justru akan menggerus nilai-nilai dasar dari prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sebagaimana amanah Konstitusi kita.

Majelis Hakim Konstitusi yang Ahli muliakan,
Kehadiran UU Nomor 3 Tahun 2009 sebagai UU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.
Dalam ketentuan kedua UU tersebut, prinsip keterbukaan hanya dinyatakan dalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985 yang menegaskan “Putusan Mahkamah agung dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum”. Sedangkan ketentuan terkait dengan persidangan yang bersifat terbuka untuk umum tidak ditegaskan sama sekali dalam UU a quo.
Bagi Ahli, disinilah ijtihad para hakim Konstitusi untuk mengisi kekosongan hukum dalam UU a quo diperlukan.
Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman lain yang juga diberi kewenangan melakukan uji materiil, kendati objek yang ditanganinya berbeda, hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “ Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali permusyawaratan hakim”. Ketentuan demikian nampaknya menjadi sesuatu yang urgen pula untuk dilakukan dalam uji materiil di MA di masa mendatang, sebagaimana permohonan pemohon. Hal ini berkesesuaian dengan asas hukum yang berlaku universal, bahwa hakim harus mendengarkan semua pihak (audi et alteram partem).
Majelis Hakim yang Mulia,
Demikian keterangan ini Ahli sampaikan. Ahli sama sekali tidak bermaksud menggarami air di laut, memberikan apa yang sesungguhnya telah amat dipahami oleh para Hakim Konstitusi yang Mulia.
Keterangan Ahli tersebut tidak lain adalah bagian dari ikhtiar kita bersama memaknai Konstitusi negara kita sebagai jalan bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan.

Billahittaufiq Wal Hidayah
Wassalaamu’alaikum Wr.Wb.

Banjarmasin, 06 Mei 2015
M.Rifqinizamy Karsayuda

 

*Disampaikan dalam Sidang Uji Materiil Pasal 31A ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) t e r h a d a p Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 7 Mei 2015 di Mahkamah Konstitusi RI Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s