MK, Pajak Alat Berat dan Otonomi Daerah

Posted: Februari 24, 2013 in tulisanku di media

Di tengah tumpukan perkara pengujian UU terhadap UUD 1945 atau yang popular disebut Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK), terselip satu perkara yang sedikit banyak melibatkan Provinsi Kalsel sebagai objek tak langsungnya. Adalah perkara Nomor 1/PUU-X/2012 yang diputuskan MK tanggal 02 Januari 2013 lalu yang dalam salah satu pembuktiannya mencantumkan Perda Provinsi Kalsel No.5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Putusan MK No. 1/PUU-X/2012  tersebut terkait pengujian Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketentuan dalam seluruh pasal yang diujikan masih berlaku dan tak dapat ditawar-tawar lagi, karena putusan MK sebagaimana ketentuan dalam UU No.24 Tahun 2003 bersifat terakhir dan mengikat (final and binding).

Pasal-pasal tersebut pada intinya mengkategorikan alat berat sebagai bagian dari jenis kendaraan bermotor. Katagorisasi itu berdampak pada pengenaan pajak atas alat berat yang diberikan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi masing-masing untuk melakukan pemungutannya. Di Kalsel, pengenaan itu diformulasikan dalam ketentuan Perda No.5 Tahun 2011 dimaksud.

Para pemohon yang terdiri dari pengusaha-pengusaha, sebagian besar di sektor pertambangan merasa keberatan dengan pemberlakuan norma ini. Oleh mereka, ketentuan dimaksud memberatkan mereka dalam berusaha dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma yang menempatkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor, sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah bertentangan dengan UUD 1945 yaitu para Pemohon menanggung pajak ganda, karena para Pemohon telah membayar PPN dan PPB. Oleh pemohon,  Alat berat tak seperti kendaraan bermotor yang lalu lalang di jalan umum, sehingga tak pantas untuk dikenakan pajak layaknya kendaraan bermotor.

Di Kalsel, pasca menjamurnya usaha di sektor pertambangan dan perkebunan besar, kebutuhan akan alat berat menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Penyusunan dan penerapan norma yang mengatur tentang pajak bagi alat berat adalah salah satu jalan untuk mendorong pendapatan daerah yang lebih baik. Ia juga dapat dimaknai sebagai jalan bagi daerah yang wilayahnya di tempati sebagai tempat usaha yang menggunakan alat berat, semisal pertambangan, perkenbunan dan konstruksi, serta kepelabuhanan agar dapat meningkatkan kesejahteraan daerahnya melalui pajak daerah.

Dinamika Otonomi

Otonomi daerah yang secara normatif memberikan kewenangan kepada`daerah dalam berbagai urusan pemerintahan, kecuali urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, agama serta yustisi sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Nyatanya dalam beberapa hal tak konsisten dilaksanakan akibat ketentuan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Beberapa urusan pemerintahan yang semestinya diotonomkan, nyatanya masih “ditarik” oleh pusat sebagai kewenangannya. Sebagai contoh, otonomi di bidang pendidikan yang tak kunjung terwujud bahkan semakin memperlihatkan gejala ke sentripental-an. Pusat dengan segala arogansinya menetapkan kurikulum, hingga pembuatan standar nasional bagi kelulusan. Kurikulum nasional dan standar kelulusan yang menyamaratakan kreteria bagi setiap daerah di tengah kebhinekaan bangsa adalah wujud pembuhunan otonomi pendidikan. Otonomi pendidikan semakin (akan) tergerus di Kurikulum 2013, dimana bukan hanya kurikulum yang ditetapkan, melainkan buku pelajaran hingga LKS didominir melalui ketentuan Pusat.

Dalam konteks pengelolaan Sumber daya alam (SDA), otonomi juga terenggut oleh berbagai regulasi yang memusat. Misal, soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang acapkali mendatangkan masalah bagi pemerintah dan rakyat daerah. Dari sektor tambang ini, daerah tempat perusahaan besar itu beroperasi mendapatkan konpensasi dana royalti hanya sekitar 10.8 % dari hasil pertambangan yang mereka lalukan. Angka 10.8% persen itu berasal dari total seluruh royalti yang mesti dibayarkan perusahaan sebesar 13.5%, dimana 80% nya diserahkan kepada daerah dan 20% nya diserahkan kepada pusat. Selain royalti pusat masih mendapat berbagai macam dana dari sektor ini. Ketentuan ini berpatokan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No. 08/84/DJG/2004.

Sayangnya, berdasarkan aturan serupa, daerah nyatanya tak mendapatkan dana sebesar itu. Dana yang prosentase bagi kebupaten tertentu sebagai daerah penghasil hanya mendapatkan kurang dari 1% dana royalti. inilah yang menyebabkan tak ada korelasi positif antara banyaknya pertambangan di suatu daerah dengan peningkatan pendapatan daerah tersebut.

Open legal policy

Ditengah rendahnya pendapatan daerah di sektor SDA, ketentuan dalam Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diujikan di MK itu, memberikan peluang kepada daerah untuk meningkatkan pendapatannya secara sah.

Sebagaimana kita ketahui, di Kalsel terdapat izin usaha pertambangan (IUP), yang terdiri dari 41 buah IUP Pusat (d/h PKP2B) dan 410 IUP (d/h KP). Kesemuanya menguasai lebih kurang 1/3 lahan di Kalsel. Dengan data demikian, Provinsi Kalsel hanya mendapatkan dana royalti lebih kurang Rp.400 Milyar pada tahun 2012 ini. Dana itu amat tak sebanding dengan keuntungan ratusan perusahaan pertambangan, terlebih dibanding kerusakan lingkungan yang dihasilkannya.

Ketentuan dalam UU No.28 Tahun 2009 khususnya terkait pengenaan pajak bagi alat berat yang dikatagorikan sebagai kendaraan bermotor dapat menjadi stimulus pendapatan daerah. Jumlah alat berat yang berkisar ribuan unit di hampir 450 IUP tersebut sangat signifikan menaikkan grafik pendapatan daerah. Jumlah tersebut belum lagi jika diakumulasikan dengan jumlah alat berat yang digunakan oleh usaha perkebunan besar, kontruksi, kepelabuhanan dan usaha lainnya.

Perubahan kebijakan memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang semula tidak termasuk kendaraan menjadi kendaraan, sehingga merupakan objek yang kena pajak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009, dimungkinkan daerah untuk memungut maupun tidak memungut pajak. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendorong kemandirian keuangan daerah, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara otonom, segala sesuatunya disesuaikan dengan kebijakan daerah meskipun tidak semua daerah melakukannya. Perkembangan dan dinamika masyarakat dengan adanya otonomi daerah memberi kesempatan daerah secara legal, menggali potensi sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Oleh MK ini disebut sebagai open legal policy dalam otonomi daerah. Open legal policy mempersilahkan kepada masing-masing daerah untuk menggunakan atau tidak menggunakan delegasi kewenangan yang bersifat terbuka (open legal policy) yang dituangkan oleh UU kepada Pemda. Inilah hakikat lain dari  otonomi dalam konteks legislasi.

Kalsel menggunakan open legal policy tersebut dikarenakan potensi pendapatan daerah dari sektor pajak alat berat sangat besar. Di pihak lain, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu Perda, termasuk Perda Tentang Pajak Daerah memiliki muatan berupa seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perda No.5 Tahun 2011 di Kalsel adalah pilihan sadar Pemda dan DPRD Kalsel untuk menerapkan open legal policy bagi pajak alat berat, karena dengan mengenakan pajak bagi alat berat, bukan hanya telah melaksanakan perintah UU, melainkan di sisi yang lain adalah jawaban atas kekhasan kondisi lokal Kalsel yang menjadi primadona usaha pertambangan dan perkebunan. Pengenaan pajak dimaksud adalah “ijtihad legal” Pemda untuk meningkatkan pendapatan daerah dari dua sektor usaha itu di tengah rendahnya dana royalti yang selama ini kita teriakkan. Kini, tinggal kita lihat seberapa efektif pemungutan pajak daerah ini berjalan dan meningkatkan pendapatan Banua. Wallahu’alam.

Dimuat di Harian Banjarmasinpost, 31 Januari 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s