Banua 2012 Perspektif Ketatanegaraan

Posted: Desember 21, 2012 in tulisanku di media

Tradisi intelektual di penghujung tahun acapkali ditandai dengan adanya perenungan (secara intelektual) atas apa yang terjadi pada tahun berjalan. Sebagai akademisi hukum tata negara, Saya merasa berkewajiban pula untuk memberikan perspektif saya atas berbagai peristiwa yang terjadi di Banua sepanjang 2012 dari sudut pandang keilmuwan yang saya geluti.

 

Tak semua peristiwa dapat dipotret secara proporsional dari perspektif ketatanegaraan, karena beberapa peristiwa itu boleh saja lebih pantas ditilik dari sudut pandang disiplin ilmu lain. Begitu-pula tak semua catatan atas peristiwa yang ditulis singkat ini dapat memberikan dasar argumentasi yang cukup mendalam dikarenakan keterbatasan ruang tulisan. Ada tiga peristiwa di Banua sepanjang 2012 yang menurut penulis memberi catatan ketatanegaraan yang cukup berarti. Ketiganya tak sekedar memberi gambaran peristiwa, tapi memiliki makna dan pesan ketatanegaraan yang mendalam dan serius.

 

Ketiga peristiwa itu adalah Pertama : Implementasi Perda No.3 Tahun 2008 yang banyak dilanggar. Kedua : Penyelenggaraan Pemilukada di tiga Kabupaten, yaitu HSU, Barito Kuala dan Tapin yang menunjukkan tren penguatan kuasa parpol dan pemodal diatas kedaulatan rakyat, dan Ketiga : Krisis Energi (listrik) yang menyulut aksi demontrasi hingga ke ibukota Republik. Ternyata bukan sekedar persoalan teknis, melainkan berakar pada aspek regulatif-ketatanegaraan.

 

Perda No.3/2008 : Provinsi tak “berkaki”

 

Dasar kehadiran Perda No.3/2008 lebih bercorak kekhasan dan kebutuhan daerah dibanding perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk diformulasi dalam bentuk Perda. Dalam konteks itu, keberhasilan Pemprov dan DPRD Kalsel memproduk Perda ini harus kita apresiasi. Nyatanya, masyarakat Kalsel amat terusik atas keberadaan angkutan pertambangan dan perkebunan di Jalan Umum sebelum larangan ini hadir.

 

Sayangnya, Perda Provinsi Kalsel No.3/2008 ini tak mudah di ranah implementasi. Dua hal yang saling berkelindan amat menggangu-nya. Pertama : Kehadiran “peluang” dispensasi oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pergub No. 61 Tahun 2009. Dispensasi itu dapat diberikan kepada jenis usaha tertentu di sektor pertambangan dan perkebunan yang melayani kebutuhan dan hajat publik. Dispensasi ini acapkali dipermainkan di lapangan. Atas nama dispensasi perusahaan-perusahaan pengantong izin dispensasi lalu lalang jalan umum dengan kuantitas kendaraan yang cukup banyak. Sayangnya, publik tak cukup “melek” untuk memastikan berapa banyak jumlah kendaraan yang diperbolehkan berdasarkan dispensasi itu, termasuk perusahaan apa saja di wilayahnya yang mengantongi dispensasi. Di lain pihak, ada kecurigaan beberapa perusahaan yang tak mengantongi dispensasi juga menggunakan “stiker tanda izin dispensasi” untuk dapat melewati jalan umum.

 

Kedua : terhadap aksi pelanggaran itu, Pemprov seolah tak berdaya. Selain keterbatasan jangkauan dan aparat, secara kewenangan, Pemprov tak dapat memaksa terlebih memberi sangsi bagi Pemkab/Pemko yang di Kab/Kota-nya nyata-nyata terjadi pelanggaran atas Perda Provinsi ini. Bangunan disentralisasi pemerintahan kita menempatkan asas otonomi berlaku bagi Pemprov, Pemkab dan Pemko tanpa hirarkhi, melainkan hanya pada level koordinasi. Pada titik inilah, produk hukum Pemprov tak berdaya, lantaran Pemprov tak punya “cukup kaki” untuk memaksa penegakannya. Problem ini bukan hanya terjadi pada Perda No.3/2008, melainkan juga pada berbagai Perda Provinsi lainnya.

 

Pemilukada : Kemenangan sebelum Pemilihan

 

Ada tren baru dalam penyelenggaraan Pemilukada dalam lima tahun terakhir. Kemenangan Pemilukada tak “ditentukan” dalam Pemungutan Suara, melainkan diraih pada saat pengesahan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPUD setempat. Dengan disahkannya pasangan calon Kada dan Wakada dapat diketahui, bahkan hampir dipastikan siapa yang akan terpilih dalam Pemilukada itu.

 

Tren itu ditunjukkan dengan cara “memborong” seluruh partai politik di daerah untuk mendukung satu pasangan calon saja. Dengannya pasangan lain akan kesulitan untuk mencalonkan diri, kecuali melalui jalur perseorangan yang secara teknis dan jumlah dukungan juga tak mudah. Gejala demikian terlihat di feomena Pemilukada Kabupaten Tapin dan Barito Kuala di 2012 ini.

 

Secara normatif tak ada yang salah dengan cara ini, lantaran hak asasi partai politik-lah untuk menentukan siapa pasangan calon yang layak mereka usung. Kendati demikian, tingkat kompetisi dan ruang bagi rakyat untuk memilih saluran kedaulatannya melalui beragam pasangan calon menjadi terbatas. Jika motif ini dilakukan semata-mata untuk meraih kekuasaan dan eksploitasi ekonomi, maka kita patut terenyuh atasnya.

 

Pemilukada juga memberikan catatan semakin kuatnya kuasa elite parpol. Kasus “perebutan” parpol PPP dalam Pemilukada HSU adalah relitasnya. Kewenangan pencalonan pasangan Kada dan Wakada oleh Ketua dan Sekretaris Parpol sesuai dengan tingkatan daerah-nya sebagaimana amanah Pasal 59 ayat (5) huruf a UU No.32/20004 hampir tak berlaku. Pengurus Parpol di tingkat Kab/Kota mesti tunduk pada kehendak struktur kepartaian yang lebih tinggi, baik di tingkat Provinsi maupun Pusat. Cara ini jika semakin jauh dibiarkan dapat mencederai otonomi politik daerah, karena intervensi Pusat dapat dilakukan melalui campur tangan mereka pada Parpol di tingkat daerah melalui proses pencalonan demikian.

 

Masyarakat daerah “dipaksa” untuk mendukung calon tertentu berdasar kehendak elite Pusat, yang belum tentu linier dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah. Jika ini terjadi, maka parpol sebagai alat penghimpun kedaulatan rakyat melalui Pemilu telah mereduksi kedaulatan empunya rakyat menjadi kuasa (elite) parpol-nya.

 

Listrik Padam di Lumbung Energi

Publik Banua mungkin tak habis pikir lantaran krisis listrik tak berkesudahan, bahkan menunjukkan siklus semakin mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Persoalan yang seringkali dipublikasikan adalah tak cukupnya daya listrik yang disuplai oleh pembangkit-pembangkit di wilayah Kalsel terhadap kebutuhan yang ada. Di pihak yang lain desakan publik untuk memaksa Pemprov dan Pemkab di Kalsel membangun penyedia ketenagalistrikan milik daerah, diluar PLN belum mendapat respon yang baik. Logika itu semakin tak masuk akal lantaran di Banua ini berhambur sumber energi yang dapat dijadikan bahan baku pembangkit listrik. Inilah kisahan krisis listrik di lumbung energi.

 

PLN sebagai penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum satu-satunya di Kalsel memang belum dapat melakukan pelayanannya secara maksimal. Dipihak lain, keinginan sejumlah pihak, baik swasta maupun pemerintah daerah untuk membantu penyediaan ketenagalistrikan mesti dibangun dengan kerjasama bersama PLN. Lantaran secara teknis, PLN lah yang memungkinkan menjangkau publik dengan mudah melalui inprastruktur yang telah dimilikinya.

 

Secara regulatif, tertutupnya keleluasan Pemda dan swasta di daerah untuk menjadi alternatif usaha penyedia ketenagalistrikan di daerahnya terhalang oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU No.30 Tahun 2009 Tentang Ketenagaistrikan. Dalam Pasal tersebut ditegaskan : Dalam satu wilayah usaha ketenagalistrikan hanya ada 1 badan usaha penyedia ketenagalistrikan. Dalam kasus Kalsel, badan usaha yang ada tersebut adalah PLN. Kehadirannya menegasikan (keinginan) untuk menghadisrkan badan usaha alternatif lainnya.

 

Kehadiran PLN dengan performa kinerja (belum) maksimal di satu pihak, dan tertutupnya pintu penyediaan badan usaha ketenagalistrikan alternatif di pihak lain membuat ikhtiar daerah kita untuk turut menyelesaikan krisis listrik di Banua cukup pelik. Berbagai ketentuan di UU Ketenagalistrikan yang membuka peran daerah untuk turut serta mengurus urusan ketenagalistrikan, seperti penentuan tarif harga listrik dan pemberian izin usaha penyedia tenaga listrik menjadi sulit terlaksana oleh ketentuan diatas.

 

Jika demikian masalahnya, keinginan kuat untuk menghadirkan kemerdekaan listrik di Banua yang kaya SDA ini tak sekedar melihatnya dari aspek teknis dan keinginan politik (political will) penguasa. Ia berakar pada ketentuan yang menutup prakarsa daerah – kendati memiliki kemampuan finansial dan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan -, sekaligus menjadi jalan bagi terus berlangsungnya rezim monopolistik BUMN penyelenggara ketenagalistrikan yang performa-nya tak kunjung membaik.

***

Tiga peristiwa di Banua itu memperlihatkan betapa daerah masih menjadi sub-ordinat Pusat dalam pemberian otonomi-nya. Pemilukada adalah potret betapa kepentingan Pusat melalui struktur kepartaian dapat mendominir kehendak daerah. Sementara kasus krisis energi memberi gambaran, bahwa peran daerah terganjal oleh keinginan untuk mempertahankan rezim monopolistik Pusat. Sementara di pihak lain, otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyisakan problem tak berdaulat-nya Provinsi atas Kab/Kota di daerah-nya. Semoga bermanfaat.Wallahu’alam.

Dipublikasikan di Harian Banjarmasin Post, 19 Desember 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s