UU Parpol dan UU Pemilu Ciderai Partai Lokal

Posted: November 9, 2012 in komentar di media

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rifqinizamy Karsayudha, seorang ahli dalam persidangan uji materiill UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu menganggap UU tersebut tidak mengakomodir aspirasi partai lokal.

“UU ini mengamputasikan hak dan keinginan partai politik lokal ditingkat daerah yang merupakan aspirasi masyarakat daerah,” ujar Rifqi saat memaparkan keterangannya di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Rifqi mengatakan, kedua UU yang dimohonkan pemohon mensyaratkan kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia dengan segala turunannya untuk menjadi parpol maupun parpol yang mengikuti Pemilu di Indonesia menurutnya bertentangan dengan dua prinsip konstitusi.

“Pertama, prinsip negara kesatuan yang majemuk, dimana ada otonomi daerah di dalam dan otonomi politik itu mesti diwujudkan sebagaimana amanat konstitusi,” kata Rifqi.

Rifqi kembali menjelaskan, hal yang bertentangan dengan konstitusi lainnya yakni hak-hak masyarakat daerah untuk kemudian secara kolektif membangun parpol yang sesuai dengan aspirasinya sulit sekali untuk dilakukan.

Karena itu, Rifqi menyatakan bahwa saat ini banyak parpol kesulitan untuk diverifikasi dalam tahap verifikasi parpol, karena memiliki kepengurusan diseluruh provinsi Indonesia.

“Parpol yang punya daya dukung warga didaerah tertentu saja itu jangan dipaksa oleh UU untuk memiliki kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia. Yang terjadi akhirnya pemborosan keuangan dan tenaga,” kata Rifqi.

Sebelumnya, Jamaludin dan Andriyani meminta MK membatalkan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c, dan d UU Pemilu Legislatif yang mengatur syarat parpol nasional harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen di kecamatan.

Pasal-pasal itu dinilai menghalangi hak berorganisasi, mendirikan parpol lokal berbasis masyarakat di daerah. Khusus Pasal 1 angka 1 UU Parpol, pemohon meminta membatalkan frasa “bersifat nasional” karena bertentangan dengan UUD RI 1945.

Semestinya, UU Pemilu Legislatif membuka ruang untuk menghadirkan parpol berskala lokal dengan tidak memaksakan persyaratan kepengurusannya secara nasional sebagai prasyarat mengikuti pemilu.

Akibatnya, urusan politik dalam negeri menjadi tersandera oleh sistem kepartaian yang bersifat nasional. Misalnya, penentuan kebijakan mekanisme pencalonan anggota legislatif atau calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

http://www.tribunnews.com/2012/11/07/uu-parpol-dan-uu-pemilu-ciderai-partai-lokal

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s