Keberadaan Partai Nasional Bertentangan dengan Prinsip Otonomi “”

Posted: November 9, 2012 in komentar di media

JAKARTA-HUKUMONLINE.COM. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pemilu Legislatif) yang mensyaratkan partai politik (parpol) memiliki kepengurusan di setiap provinsi bertentangan dengan prinsip otonomi yang dijamin konstitusi.

Pernyataan ini disampaikan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Lambung Mangkurat, M. Rifqinizamy Karsayuda dalam sidang lanjutan permohonan pengujian UU Parpol dan UU Pemilu Legislatif di Gedung MK, Rabu (7/11). Rifqi adalah ahli yang dihadirkan oleh pemohon.

Rifqi menuturkan eksistensi daerah dalam kerangka NKRI bukan hanya pembagian wilayah secara administratif, melainkan diberikan hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi. Asas ini diwujudkan dengan adanya pembagian urusan pemerintahan seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945.

Ia mengutif Pasal 10 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan urusan pemerintahan pusat meliputi bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. “Secara ekplisit dapat dimaknai otonomi politik mestinya menjadi urusan daerah yang diotonomkan termasuk pendirian parpol lokal,” kata Rifqi di hadapan majelis MK yang diketuai Achmad Sodiki.

Ia mengakui bahwa ikhtiar adanya otonomi daerah di bidang politik telah diwujudkan melalui pelaksanaan Pemilukada dan pemilu legislatif calon anggota DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota secara langsung. Namun, secara hakiki otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud karena masih dimungkinkannya intervensi parpol tingkat nasional.

“Hari ini otonomi politik belum terwujud karena intervensi parpol tingkat nasional yang seringkali mengamputasikan hak dan keinginan parpol pengurus (lokal) tingkat daerah yang merupakan aspirasi masyarakat daerah,” dalihnya.

Ditegaskan Rifqi, saat ini belum ada parpol lokal murni karena semua parpol di tingkat lokal pasti memiliki kepengurusan bersifat nasional, kecuali di Partai Aceh. Menurutnya, jika sistem itu terus menerus dilanjutkan, parpol itu tidak akan mandiri. Padahal, otonom politik itu amanat konstitusi.

“Bukan hanya prinsip kedaulatan, kebhinekaan dan otonomi politik masyarakat di daerah dilanggar seperti diamanatkan Pasal 18 ayat (1), (2), (5) UUD RI 1945, aturan persyaratan parpol nasional juga melanggar prinsip kesetaraan dan kemerdekaan,” tambahnya.

Mempertajam Sukuisme
Sebelumnya, menurut pandangan pemerintah munculnya parpol lokal akan mempertajam sifat sukuisme yang mengancam keutuhan negara dan meningkatkan kompleksitas sistem kepartaian yang sudah ada. “Parpol haruslah bersifat nasional karena harus mewakili secara geografis maupun persebaran penduduk yang akan diwakilinya,” Bahrun Alamsyah Siregar dari Ditjen Kesbangpol Kemendagri.

Jika hanya mewakili satu daerah tertentu, keutuhan negara akan terancam karena masing-masing daerah akan menonjolkan corak kedaerahannya tanpa mengusung kepentingan masyarakat bersama. “Ini sesuai dengan etika dan budaya politik yang berkembang di Indonesia guna mewujudkan cita-cita nasional dan menjaga keutuhan negara,” katanya.

Jika frasa “bersifat nasional” dihapuskan dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik sungguh sangat tidak bijaksana jika melihat terbentuknya bangsa dari Sabang sampai Marauke. “Jika hal ini terjadi, setiap daerah akan berlomba-lomba membentuk partai lokal dengan sukusime masing-masing,” paparnya.

Menurut pemerintah, frasa “bersifat nasional” tidak menutup terbentuknya partai lokal. Ini terlihat, dari terbentuknya Partai Aceh yang berdiri sebagai salah satu bentuk dari ciri otonomi yang bersifat khusus. “Dalil pemohon sangat tidak beralasan dan tidak tepat, karena konstruksi Pasal 1 angka 1 UU Parpol telah memberikan gambaran dan arah yang jelas mengenai parpol.”

Sedangkan terkait UU Pemilu Legislatif sendiri, pemerintah menilai ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Parpol dan Pasal 8 UU Pemilu Legislatif untuk memperkuat sistem presidensial. Lagipula, ketentuan syarat dalam membentuk sebuah partai politik dan syarat parpol menjadi peserta pemilu itu berbeda.

Untuk diketahui, Jamaludin dan Andriyani meminta MK membatalkan Pasal 3 ayat (2) huruf c UU Partai Politik dan Pasal 8 ayat (2) huruf b, c, dan d UU Pemilu Legislatif yang mengatur syarat parpol nasional harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen di kecamatan.

Pasal-pasal itu dinilai menghalangi hak berorganisasi, mendirikan parpol lokal berbasis masyarakat di daerah. Khusus Pasal 1 angka 1 UU Parpol, pemohon meminta MK membatalkan frasa “bersifat nasional” karena bertentangan dengan UUD 1945.

Semestinya, UU Pemilu Legislatif membuka ruang pendirian parpol berskala lokal dengan tidak mengharuskan persyaratan kepengurusannya secara nasional sebagai syarat mengikuti pemilu. Akibatnya, urusan politik dalam negeri menjadi tersandera oleh sistem kepartaian yang bersifat nasional. Misalnya, penentuan kebijakan mekanisme pencalonan anggota legislatif atau calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt509a49276ba00/keberadaan-partai-nasional-bertentangan-dengan-prinsip-otonomi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s