Pemilu 2014 dan Konsolidasi Demokrasi Lokal

Posted: Juli 15, 2012 in tulisanku di media

Pada tanggal 30 Juni 1945, Soepomo salah seorang anggota tim kecil BPUPKI menyampaikan gagasannya terkait bentuk negara persatuan bagi Indonesia pasca merdeka kelak. Bagi Soepomo, konsep negara persatuan akan menghadirkan integrasi bangsa Indonesia yang berdiri di atas kebhinekaan.

Konsep ala Soepomo itu kemudian disetujui oleh sidang BPUPKI yang menetapkan rancangan dasar negara Indonesia. Cara berfikir para pendiri bangsa kala itu untuk menghadirkan Negara Kesatuan yang majemuk bagi Indonesia terlihat dalam rumusan alenia keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “…..Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia “

Kata “melindungi segenap bangsa Indonesia” memperlihatkan keinginan membentuk negara kesatuan dari berbagai suku, agama, ras dll. Sementara kata “seluruh tumpah darah Indonesia”  bermakna pada adanya kesatuan wilayah yang (juga) mengarah pada bentuk negara kesatuan. Alhasil, Indonesia mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Kesatuan (Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945), namun di pihak lain segala kebhinekaan dan kekhasan daerah diberi ruang untuk berkembang, salah satunya melalui otonomi daerah (Pasal 18 UUD NRI 1945).

Sebagai negara kesatuan yang majemuk dengan menganut sistem otonomi daerah, segala urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah, kecuali enam bidang urusan pemerintahan, yaitu :  politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Secara a contrario, urusan politik (dalam negeri) merupakan urusan yang di-otonom-ka, karena tidak termasuk enam urusan yang menjadi kewenangan Pusat.

Faktanya, otonomi politik di ranah lokal selama ini acapkali tersandera. Mekanisme demokrasi semacam Pemilu dan Pemilukada semestinya telah menghadirkan otonomi politik di tingkat lokal, lantaran masyarakat lokal diberikan hak untuk mencalonkan dan memilih langsung calon yang mereka kehendaki. Sayangnya, intervensi partai politik di tingkat nasional acapkali mengamputasi aspirasi masyarakat lokal, misalnya dalam proses pencalonan. Kehendak masyarakat lokal seringkali berbanding terbalik dengan keinginan elit partai di Jakarta. Alhasil calon yang disajikan dalam Pemilu dan Pemilukada semata-mata calon “kehendak Jakarta”, yang kerap kali asing bagi daerah dan masyarakat lokal. Dalam titiik inilah, otonomi politik kerap tersandera.

Parliamentary Treshold dan Otonomi Politik

Pemilu 2014 yang ketentuannya tercermin dalam UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (baca: UU Pemilu) menghadirkan sejumlah ketersanderaan otonomi politik, sekaligus jalan berliku bagi konsoidasi demokrasi (lokal) . Setidaknya terdapat  dua hal yang menyandera otonomi politik dan konsolidasi demokrasi itu. Ketersanderaan pertama tercermin dalam ketentuan Pasal 208 UU tersebut yang menyatakan ““Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen)  dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Ketentuan ambang batas perolehan suara  minimal yang popular disebut dengan parliamentary treshold (PT) itu akan berimplikasi bagi banyaknya suara sah yang hilang, hanya karena partai politik yang bersangkutan secara nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebesar minimal 3.5% sebagaimana dipersyaratkan diatas.

Ketentuan demikian amat tidak logis, lantaran Pemilu Legislatif yang diselenggarakan di Indonesia, bukan hanya memilih anggota DPR RI, melainkan juga memilih anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam konteks itu, mekanisme pencalonan dan tata cara penghitungan calon anggota DPR RI jelas dibedakan dengan calon anggota DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk menentukan perolehan kursi anggota DPR RI berbeda dengan BPP untuk menentukan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kendati terdapat persamaan daerah pemilihan dan asal partai politik.

Pada Pemilu 2009 yang lalu terdapat fakta beberapa partai politik yang mendapat dukungan signifikan di daerah untuk menduduki kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, namun di tingkat nasional tidak memenuhi ambang batas perolehan suara untuk duduk di DPR RI. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang hanya meraih suara 1,21% di tingkat nasional pada Pemilu 2009 dan tak memiliki kursi di DPR RI, justru mendapat suara yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan. PBR meraih 5 kursi dari 55 kursi DPRD Kalsel saat ini. Di NTB dan Bangka Belitung, Partai Bulan Bintang (PBB) juga meraih suara signifikan di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi tersebut.

Fenomena masih eksisnya  partai-partai politik yang memenangi perolehan suara di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam satu daerah dan atau beberapa daerah semata  adalah fakta bahwa dukungan politik masyarakat lokal tak selalu sejajar (linier) dengan dukungan terhadap partai yang sama pada level nasional (DPR RI).Kenyataan ini jelas berpotensi membunuh aspirasi masyarakat lokal yang terinstitusionalisasi melalui pilihan mereka pada parpol tertentu di dalam pemilu. Kebetulan parpol itu tidak memenuhi syarat minimal PT sebagaimana diamanahkan Pasal 208 UU Pemilu.

Parpol Lokal

Ketersanderaan ialah hadirnya syarat untuk mengikiuti Pemilu bagi partai politik yang tidak memenuhi PT pada Pemilu sebelumnya dan Parpol baru  sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu itu.

Dalam rumusan Pasal tersebut, parpol yang hendak mengikuti Pemilu mesti merupakan parpol yang memiliki skala nasional dengan syarat memiliki kepengurusan di seluruh Provinsi di Indonesia, dan sekurang-kurangnya di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi yang bersangkutan, serta memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Konstruksi untuk memaksa agar Parpol berskala nasional dalam Pasal 8 ayat (2) UU Pemilu itu mengubur kemungkinan hadirnya Parpol-parpol berskala lokal semata pada Pemilu yang akan datang. Parpol-parpol yang dalam beberapa Pemilu sebelumnya hanya mendapatkan suara signifikan di daerah-daerah tertentu mestinya ke depan diberi pilihan untuk mengkonsentrasikan diri di basis-basis dukungannya semata, tanpa harus dipaksa dan memaksa diri untuk menjadi Parpol berskala nasional.

Sayangnya, kehendak demikian tak terakomodir dalam UU Pemilu yang baru. UU Pemilu ini di satu pihak menghilangkan suara-suara mayoritas di ranah lokal, namun minus di tingkat nasional dengan ketentuan PT yang menggunakan ukuran tunggal suara sah nasional semata. Sementara di pihak lain, tak memberikan solusi bagi kemungkinan hadirnya parpol-parpol lokal yang suara-nya tak selalu linier dengan dukungan di tingkat nasional.

Jika mengacu pada komposisi penduduk Indonesia yang 60% lebih berada di Jawa, Bali dan Sumatera. Bukan tidak masuk akal, parpol yang mendapat dukungan signifikan di tiga pulau inilah yang terus eksis dalam setiap Pemilu. Parpol-parpol lain yang hanya signifikan suaranya di daerah-daerah lain akan tereleminasi oleh ketentuan tentang PT di atas. Sementara kemungkinan untuk menghadirkan parpol di tingkat lokal semata sekali lagi belum memungkinkan dilakukan, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalaam yang mendapat otonomi khusus. Bagi bangunan negara kesatuan Indonesia yang majemuk cara ini berpotensi meruntuhkan sendi-sendi bangsa.

Memaknai PT secara berjenjang diukur berdasarkan  jenjang pemilihan, misal masing-masing:  3,5% (tiga koma lma persen) untuk DPR RI dengan alat ukur suara sah secara nasional dan 3,5% (tiga koma lima persen) untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan alat ukur suara sah di tingkat Provinsi dan suara sah di tingkat Kabupaten/Kota, jauh lebih rasional dibanding dengan alat ukur tunggal seperti sekarang.

Di lain pihak, membuka kemungkinan untuk menghadirkan parpol berskala lokal dengan tak memaksakan persyaratan kepengurusannya secara nasional sebagai prasyarat mengikuti pemilu selanjutnya adalah langkah arif untuk mempertahankan kehadiran parpol-parpol berbasis lokal semata. Desain ini membuat parpol-parpol demikian tak harus menguras energi untuk memiliki kepengurusan secara nasional.

Ide untuk menyederhanakan jumlah parpol di tingkat nasional adalah keniscayaan sebagai konsekwensi logis dari keberadaan sistem presidensial yang kita anut. Caranya dengan (terus) mempertinggi angka PT sebagai dasar berhak tidaknya menduduki DPR-RI. Akan tetapi ide penyederhanaan parpol di Pusat itu tak berarti menutup pintu hadirnya partai-partai lokal yang nyatanya kalah berkompetisi merebut kursi Parlemen Nasional, namun berjaya di daerahnya masing-masing.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia hanya mungkin terjadi, jika ia hadir untuk memberi ruang bagi kemajemukan itu sendiri, dengannya sendi-sendi bernegara yang disusun atas kebhinekaan itu akan semakin kokoh.

Dipublikasikan di Harian Banjarmasin Post, 26 Juni 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s