Melarang SPK, Merampas Otonomi

Posted: April 8, 2012 in tulisanku di media
Keinginan Pusat untuk mengerdilkan peran Pemerintah Daerah dalam urusan pertambangan semakin terlihat dalam beberapa waktu belakangan.
Cara berpikir demikian mendapat dukungan beberapa pihak, tak terkecuali anggota DPR asal Banua. Adalah Dirjen Minerba Kementrian ESDM melalui suratnya  bernomor 37.E/84/DJB/2011 tanggal 30 desember 2011 dan surat nomor 02.E/30/DJB/2012 tanggal 14 Pebruari 2012 yang isinya melarang penerimaan sumbangan pihak ketiga (SPK atau SP 3) yang selama ini diterima banyak daerah penghasil tambang di Indonesia.
Surat edaran itu melarang pula penerbitan dan surat keterangan angkutan barang (SKAB) yang diterbitkan bupati/wali kota. Oleh Pemerintah Pusat, kedua hal tersebut, dianggap berpotensi menghadirkan penyalahgunaan wewenang di level pemerintahan daerah, khususnya kepala daerah kabupaten/kota.
Jauh sebelum surat edaran ini, pemerintah pusat melakukan hal serupa terhadap daerah. Surat Edaran Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral No 08/84/DJG/2004 adalah bukti konkretnya.
Surat Edaran inilah yang membonsai nilai prosentase dana royalti menjadi hanya 13,5 persen, dimana 10,6 persen diserahkan kepada daerah. Surat edaran ini secara substantif bertentangan dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur soal royalti.
Merampas Otonomi
Pemerintah Pusat merasa pihak paling berhak mengurus urusan pertambangan. Argumentasi yang dipegang Pusat adalah ketentuan konstitusi yang menyatakan: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.
Argumentasi itulah yang digunakan untuk melakukan sentralisasi atas urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Argumentasi itu menjadi amat dangkal, jika dihadapkan dengan ketentuan desentralisasi yang juga diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD 1945.
Memberi tafsir kata “negara” semata sebagai pemerintah pusat, menjadikan makna negara kesatuan yang dimiliki Indonesia menjadi amat sempit, bahkan cenderung agak arogan. Karakteristik suatu negara kesatuan memang menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi.
Otonomi pertambangan melalui penerbitan Kuasa Pertambangan (KP) dimasa lalu memang memunculkan banyak catatan kritis, salah satunya  kasus di Bima NTB yang dipicu oleh penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) atas PT SMN oleh bupati setempat. Namun di pihak lain, tak sedikit IUP yang dikeluarkan pusat justru menjadi masalah bagi pemerintah dan rakyat daerah.
Perusahaan-perusahaan besar yang mengantongi izin pusat melakukan kegiatan pertambangan di atas lahan ribuan hektare. Mereka beroperasi melintasi batas kabupaten dan kota dalam satu provinsi, sebagian malah melintasi batas antarprovinsi.
Sementara daerah tempat perusahaan besar itu beroperasi mendapatkan konpensasi dana royalti hanya sekitar 10.8 persen dari hasil pertambangan yang mereka lalukan. Dana sebesar itupun mesti dibagi untuk provinsi dan kabupaten dan kota yang ada di daerah tersebut. Alhasil daerah penghasil hanya mendapatkan kurang dari satu persen royalti atas pertambangan yang berlangsung di tempatnya.
Provinsi Kalimantan Selatan sebagai penghasil batu bara terbesar kedua di Indonesia misalnya,  hanya mendapatkan dana royalti sebesar Rp 374 miliar pada 2011. Sebagai pembanding, keuntungan yang didapat oleh PT ADR pada 2009 sebesar Rp 49 triliun.
PT ADR beroperasi di dua kabupaten di Kalsel, yakni Kabupaten Tabaong dan Balangan. Hal serupa juga terjadi pada pemegang izin pusat lainnya yang beroperasi di berbagai penjuru Kalsel.
Kabupaten Tanahbumbu, salah satu penghasil batu bara terbesar di Kalsel hanya mendapatkan dana royalti Rp 180 miliar pada 2011. Padahal di kabupaten ini bercokol tiga perusahaan besar yang memiliki izin tambang dari pusat.
Kendala lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah sulitnya berkoordinasi dengan perusahaan yang mengantongi izin dari pusat. Perusahaan-perusahaan ini rata-rata berkantor di Jakarta dan hanya menempatan perwakilannya di daerah.
Ketika terjadi konflik perusahaan dengan warga akibat status lahan misalnya, kepala daerah setempat sebagai fasilitator acap kali tak dapat berkoordinasi dengan manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan. Sebagian perusahaan bahkan tak pernah mau datang ketika diundang aparatur daerah dengan dalih izin dan koordinasi mereka hanya (cukup) dengan pemerintah pusat.
Keadaan itu kontras dengan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin pertambangan dari pemerintah daerah. Mereka adalah pengusaha lokal yang tak terlalu sulit membangun koordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Dari sisi kontribusi, pengusaha-pengusaha lokal ini terkenal royal membangun berbagai fasilitas umum dan keagamaan di wilayah sekitar tambang. Di salah satu Kabupaten di Kalsel, asosiasi pengusaha batu bara lokal malah berinisiatif memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah setempat yang kemudian masuk dalam APBD.
Jumlahnya sumbangan yang sah menurut aturan itu cukup besar berkisar Rp 150 miliar sampai Rp 200 miliar per tahun dari total APBD yang hanya Rp 850 miliar. Padahal jumlah total lahan yang mereka tambang tak sebanding dengan luas lahan yang dioperasikan oleh perusahaan-perusahaan pemegang IUP dari Pusat. Sumbangan inilah yang kemudian disebut sebagai SPK yang dilarang itu.
Dana SPK itu pula yang digunakan untuk membayar pegawai honor daerah yang jumlahnya ratusan, bahkan ribuan di beberapa kabupaten. Pegawai honor yang terdiri dari guru, perawat, bidan, pegawai di kantor pemkab, sampai dokter-okter di rumah sakit.
Dana honorarium itu mesti diambil dari dana demikian, sebab dana alokasi umum dari pemerintah pusat hanya boleh digunakan untuk membayar gaji PNS setempat.
Otonomi dihajatkan untuk melekatkan kesatuan kita di atas perbedaan yang sentrifugal. Di negara ini, tak akan pernah hadir sentralisasi tanpa desentralisasi, begitupun sebaliknya.
Dipublikasikan pada Kolom Opini Banjarmasinpost, 03 April 2012
Komentar
  1. Omer mengatakan:

    Langkah preventif ini pada dasarnya penting tinggal melihat efeknya ke depan

  2. jaka mengatakan:

    Salam Kenal Ya Untuk Semuanya..🙂

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s