Memakzulkan Sefek-Anshar

Posted: Februari 25, 2012 in tulisanku di media

Konflik yang lahir akibat Putusan Pengadilan Negeri Amuntai atas terpidana Syahril yang dijatuhi hukuman akibat terbukti melakukan politik uang pada Pemilukada Kabupaten Balangan 2010 terus terjadi hingga kini.

Konflik semakin memanas lantaran, DPRD Balangan melalui pertemuan yang mereka gelar memilih opsi membatalkan pencalonan Sefek Effendy-Ansharuddin yang (terlanjur) menjadi bupati dan wakil bupati.

Pembatalan itu dibangun atas logika, bahwa perilaku Syahril yang membagi-bagikan uang kepada pemilih dimotori Sefek-Anshar, pasangan calon Kada dan Wakada. Syahril di dalam persidangan menyatakan bagian dari tim sukses Sefek-Anshar, kendati namanya tak terdaftar di KPUD setempat.

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (2) Jika pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Pasal 82 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 karena berpendapat bukan DPRD yang berhak membatalkan pencalonan. Pencalonan hanya berhak dibatalkan oleh KPUD, sebab KPUD adalah penyelenggara pemilukada. Kewenangan KPUD ini tertuang dalam Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 yang diformalisasi melalui Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010.

Klausula dalam Pasal 82 UU No 32 Tahun 2004 itulah yang diyakini banyak pihak untuk membatalkan pasalangan calon, kendati telah dilantik dan menjalankan pemerintahan lebih setahun. Sayangnya, massa memaksa DPRD membatalkan pencalonan, padahal institusi ini tak berwenang lagi melakukannya.

Problemantika Hukum

Putusan PN Amuntai yang menghukum syahril, jika dikonfirmasi dengan Pasal 82 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 akan menimbulkan problemantika hukum. Pertama, setidaknya status terpidana Syahril yang tak tercacat sebagai anggota tim sukses Sefek-Anshar di KPUD amat mudah dibantah dari kaca mata normatif hukum.

Karenanya, logika yuridis sulit menjadikan putusan PN Amuntai untuk membatalkan pencalonan Sefek-Anshar. Dalam kasus ini kesalahan semata-mata dibebankan kepada orang yang melakukan -dalam hal ini Syahril-, bukan kepada pasangan calon.

Kesalahan yang dilakukan Syahril adalah pelanggaran atas Pasal 117 ayat (2) UU No 32 Tahun 2004 yang menegaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1 juta paling banyak Rp 10 juta.

Keinginan menyeret Sefek-Ashar atas dugaan politik uang, mesti diikuti dengan pembuktian lebih lanjut soal keterlibatan keduanya dalam praktik pelanggaran hukum yang dilakukan Syahril. Bukti itu setidaknya dapat menunjukkan bahwa perilaku Syahril “dibantu” oleh tim kampanye resmi Seffek-Anshar, atau bahkan adanya keterlibatan langsung sang pasangan calon. Jika cara demikian tak dilakukan, sulit menyeret Sefek-Anshar.

Problemantika hukum kedua adalah, pembatalan pencalonan oleh KPUD sebagaimana perintah Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010  mestinya dilakukan sebelum pemilihan digelar.

Sebagaimana dimaklumi, pemilukada disusun berdasarkan tahapan-tahapan, mulai dari penyusunan daftar pemilih sampai pelantikan pasangan calon terpilih. Mengembalikan tahapan yang sudah berjalan tentu menjadi logika aneh dalam konteks ini.

Pemakzulkan

Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 menyatakan, jika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih telah dilantik, sementara tindak pidana berupa politik uangnya terbukti dan berkekuatan hukum tetap, maka proses pemberhentiannya berlaku sebagaimana prosedur pemberhentian yang dianut UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana dirubah terakhir dengan PP No 49 Tahun 2008.

Pasal 29 UU tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Salah satu alasan diberhentikannya kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk UU No 32 Tahun 2004 yang melarang pasangan calon melakukan politik uang. Sayangnya, sekali lagi bukti tak cukup menyatakan Sefek-Anshar melakukan pelanggaran itu. Sehingga pemakzulan melalui cara demikian oleh DPRD adalah sesuatu yang tak mendasar.

Melihat eskalasi pengerahan massa di Balangan yang semakin hari semakin meningkat, saya khawatir proses pemakzulan Sefek-Anshar bukan mengandalkan tindak pidana politik uang yang tak memiliki argumen yuridis. Pengerahan massa yang berakibat chaos dan tak terkendalinya situasi di Balangan, amat memungkinkan digunakan pihak tertentu menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Pasal 29 ayat (2) huruf e UU No.32 Tahun 2004 menyatakan salah satu alasan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah adalah yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Salah satu kewajiban itu adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c UU No.32 Tahun 2004 dimaksud.

Pasal ini amat mungkin menjadikan DPRD Balangan menggelar sidang untuk merekomendasikan pemberhentian Sefek-Anshar. Terlebih sampai dua minggu aksi massa berlangsung, belum ada upaya sungguh-sungguh untuk menghentikan aksi, bahkan terakhir sampai menghentikan proses belajar mengajar di beberpa sekolah termasuk aktivitas pemerintahan di perkantoran pemerintah kabupaten setempat.

Jika Sefek-Anshar dimakzulkan atas pasal pelanggaran kewajiban ini, maka Balangan tak lagi memiliki bupati dan wakil bupati. Prosedur ketatanegaraan mewajibkan Rapat Paripurna DPRD yang memberhentikan mereka secara bersamaan untuk memerintahkan KPUD setempat menggelar pemilukada selambat-lambatnya enam bulan sejak paripurna digelar.

Dan sepanjang masa itu, pemerintahan dikendalikan oleh seorang penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 131 ayat (3) PP No 49 Tahun 2008.

Jika skenario pemakzulan demikian yang dilakukan, maka siapa yang mengambil untung dari cara-cara demikian? Jawabannya jelas bukan pasangan Syarifuddin dan Fahrurrazi (Syafa) yang selama ini disinyalir getol hendak memakzulkan Sefek-Anshar. Karena Syafa mesti bertarung kembali dalam kontestasi pemilukada yang probabilitas kemenangannya masih harus dihitung ulang. Karena politik, bukan matematika, semuanya amat mungkin terjadi. Salah-salah Syafa hanya dapat buntung dari proses yang cukup melelahkan ini! Wallahu’alam

Dipublikasikan di Kolom Opini Banjarmasin Post, 23 Pebruari 2012

Komentar
  1. Mungkin di Kab Samosir hal ini harus segera di Laksanakan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s