Memetakan Konflik Agraria Kita

Posted: Februari 3, 2012 in tulisanku di media

Setelah kasus sengketa lahan antara PT.CBSA yang HGU nya telah habis dengan masyarakat sekitar lahan perusahaan. Hari-hari belakangan ini kita disuguhi pula berita tentang sengketa lahan antara PT.TIA dengan warga desa Sebamban Baru di Kabupaten Tanah Bumbu.

Sengketa PT.TIA dengan warga Sebamban Baru bermula dari adanya klaim kepemilikan status lahan oleh warga atas lahan tempat pertambangan perusahaan. Di satu pihak , perusahaan mendasarkan hak nya atas izin pertambangan yang dimilikinya. Di pihak lain, warga meyakini, pencaplokan lahan milik mereka dilakukan oleh perusahaan dengan melabrak soal hukum dan etika kepemilikan.

Dua kasus konflik warga dengan perusahaan di atas sesungguhnya hanyalah potret kecil yang menjadi puzzle-puzzle berserak atas konflik lahan di sekitar kita. Puzzle-puzzle yang jika kita himpun akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif soal penyebab banyaknya persoalan di ranah agraria kita.

Memetakan Masalah

Persoalan konflik lahan tak semata bersoal dari tak becusnya BPN melakukan pengadministrasian terhadap pertanahan kita. Ia muncul dengan berbagai sebab dan motif. Setidaknya ada empat hal yang (dapat) menjadikan masalah pertanahan di tempat kita seolah tak berkesudahan.

Pertama : Disharmoni kebijakan dan multi sektor pengaturan pertanahan. Di Republik ini, urusan pertanahan tak melulu urusan BPN. Berbagai instansi punya kewenangan untuk menentukan status lahan. Sebut saja Kementrian Kehutanan yang memiliki kewenangan untuk menentukan Kawasan Hutan, atau Kementrian Pertambangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha pertambangan (IUP).

Melalui kewenangan yang dimilikinya, instansi-instansi itu dapat menerbitkan izin bagi perusahaan tertentu. Celakanya, banyak izin yang dikeluarkan tak dilakukan dengan melihat kondisi lapangan dan berkoordinasi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat. Izin oleh Pusat kerapkali dibuat diatas meja dan melokalisir status kawasan berdasarkan peta belaka.

Alhasil, begitu izin yang dikantongi perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha diatas lahan tersebut, kegiatan usaha perusahaan terganjal oleh penolakan warga sekitar. Penolakan itu rata-rata didasari oleh keyakinan warga bahwa lahan yang akan digarap adalah lahan milik mereka secara turun temurun.  Disinilah konflik akhirnya tak dapat terhindarkan.

Di lain pihak, disharmoni kebijakan soal pertanahan ini kerapkali menghadirkan konflik di internal pemerintahan. Penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan kerap kali tak selaras dengan Rencana Tata Ruang, baik Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Menteri Kehutanan menetapkan kawasan hutan dengan segala arogansinya dan tak membangun komunikasi dengan wilayah setempat. Faktanya, di suatu daerah di Kalsel, kawasan perkantoran Pemerintahan Kabupaten termasuk kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri, padahal secara de facto, kawasan itu dipergunakan untuk aktivitas perkantoran yang terus berkembang.

Kedua : Administrasi pertanahan yang kacau membuat konflik lahan sulit dihindari. Baru belakangan hari BPN memiliki sistem pengadministrasian pertanahan secara elektronik. Sebelumnya, data status lahan sulit dilacak di instansi ini. Ketidakberesan pengadministrasian tak menutup kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum tertentu di BPN untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Bobroknya pengadministrasian tanah ini membuat tumpang tindih sertifikat menjadi marak di masyarakat. Sayangnya, aparat BPN amat mudah berkilah dengan alasan data terdahulu tak ada di kantor mereka, karenanya mereka menerbitkan sertifikat baru atas tanah yang sebelumnya telah memiliki sertifikat.

Di tengah sistem hukum kita yang mengandalkan pada kebenaran formal, masyarakat kerap kali terdzalimi dengan rekayasa administrasi demikian. Pemilik sesungguhnya atas tanah harus gigit jari lantaran di tanah yang sama terdapat sertifikat baru beserta segala bukti pendukungnya.

Ketiga : Konflik lahan tak semata hadir lantaran negara beserta aparatnya bermasalah. Ia juga hadir lantaran masyarakat belum terbangun kesadaran dan pengetahuannya soal pertanahan, termasuk alas hak atas tanah.

Di masyarakat kita, keterangan Kepala Desa atas lahan tertentu atau segel atas tanah kerap kali dianggap sebagai alas hak yang sempurna atas kepemilikan lahan. Banyak pihak yang merasa cukup dengan mengantongi segel. Padahal keterangan Kepala Desa atas status lahan di wilayahnya hanyalah satu bagian awal untuk memperoleh alas hak yang sempurna.  Ketika suatu saat ada pihak tertentu yang memiliki izin untuk menggarap lahan itu, masyarakat menjadi terpinggirkan dan kalah status-nya.

Keempat : Konflik agraria juga dipicu oleh semakin banyaknya pihak-pihak yang hendak mengambil keuntungan dari persoalan ini. Penelitian Tim Fakultas Hukum Unlam bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tahun 2007 menyimpulkan, banyaknya klaim-klaim terkait tanah ulayat oleh pihak-pihak tertentu didasari oleh motif transaksi ekonomi.

Pihak-pihak ini acapkali mengatasnamakan masyarakat lokal dengan kedok “tanah ulayat”. Sayangnya, klaim itu dimentahkan oleh pernyataan warga sekitar pula, bahwa rata-rata pengakuan atas keberadaan tanah ulayat baru umncul seiring dengan hadirnya investasi di daerah mereka. Padahal salah satu karakteristik tanah ulayat adalah tanah yang dimilki secara komunal dan turun temurun untuk kepentingan masyarakat adat setempat.

Klaim atas tanah ulayat ini belakangan seakan menjadi tren di masyarakat kita untuk membangun posisi tawar dengan perusahaan yang mengantongi izin untuk berusaha di atas lahan itu. Penyelesaian secara hukum yang hampir dipastikan melemahkan warga kerap kali dihindari oleh oknum-oknum tersebut. Mereka lebih senang menyulut emosi warga hingga tercapai kesepakatan yang menguntungkannya secara ekonomi.

Dengan pemetaan masalah demikian, maka konflik agraria di tempat kita mesti dibenahi dari hulu hingga hilir. Regulasi keagrariaan kita mesti segera direvisi, disharmoni kebijakan dan pengaturan yang melibatkan banyak instansi mesti disederhanakan. Di lain pihak, pengadministrasian pertanahan mesti dilakukan dengan baik dan modern. Di tengah arus teknologi informasi seperti sekarang, mestinya kita memiliki cara dan pola pengadministrasian pertanahan yang mudah, efektif dan efisien. Sehingga siapapun dari kita bisa mengecek status tanah tertentu di seluruh republik ini dengan mudah.

Dan yang tak kalah penting, kesadaran publik harus dibangun agar semua orang memahami posisi dan alas haknya atas tanah-tanah (milik) mereka. Tak selalu tanah yang kita tempati dan garap bertahun-tahun, bahkan turun temurun adalah tanah kita, karena tanah bukan sekedar siapa yang menguasai, tapi siapa yang berhak atasnya.Walalhu’alam.

Dipublikasikan di Kolom Opini Harian Banjarmasin Post, 2 Pebruai 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s