Anti-klimaks Perda Jalan Khusus

Posted: Desember 30, 2011 in tulisanku di media

Setelah sekian lama bergulir, pro dan kontra pemberian dispensasi penggunaan jalan umum untuk angkutan pertambangan dan perkebunan besar sebagaimana dilarang oleh Perda Nomor 3 Tahun 2008 menemukan anti klimaks-nya. DPRD Kalsel yang direfresentasikan oleh Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda memilih menyiapkan draft revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 dibanding pilihan kebijakan (politik) lainnya.

Keinginan untuk merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 didasarkan oleh adanya fakta bahwa puluhan perusahaan pertambangan dan perkebunan telah mengantongi dispensasi Gubernur untuk melewati jalan umum yang dilarang oleh Perda itu. Dispensasi diberikan Gubernur dengan mendasarkan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2009. Pergub ini diasumsikan sebagai pengaturan lebih lanjut dari Perda No.3 Tahun 2008.

Dalam Pergub itu diberikan kemungkinan lahirnya dispensasi untuk menyimpangi larangan yang dibuat oleh Perda. Penyimpangan itu dihajatkan untuk memberikan ruang penggunaan jalan umum bagi angkutan pertambangan, khususnya batu bara yang memberi pasokan bagi bahan bakar industri listrik negara. Dispensasi juga diberikan kepada industri yang menurut katagori Pergub tersebut melayani hajat publik. Di ranah perkebunan besar, dispensasi diberikan pula khususnya pada perkebunan kelapa sawit dengan sistem plasma.

Sikap para anggota DPRD Kalsel sempat terbelah menyikapi masalah ini. Satu kubu menginginkan melakukan formalisasi klausula dalam Pergub No.61 Tahun 2009 ke dalam Perda yang baru. Ini ditempuh agar tak muncul pro kontra yang menyatakan Pergub tersebut melabrak klausula Perda No.3 Tahun 2008. Di pihak yang lain, muncul keinginan sebagian anggota DPRD untuk menggunakan hak yang melekat pada mereka guna melakukan pertanyaan (interpelasi), bahkan investigasi (angket) terkait mengapa Gubernur mengeluarkan Pergub yang terkesan bertentangan dengan Perda itu.

Antiklimaks

Kamis lalu (22/12/2011) Pimpinan DPRD Kalsel beserta Pansus revisi Perda No.3 Tahun 2008 bertemu Gubernur Kalsel. Mereka sepakat untuk segera merevisi Perda No.3 Tahun 2008. Poin penting dari revisi tersebut adalah melakukan formalisasi dasar kebijakan dispensasi yang selama ini bernaung dibawah Pergub menjadi Perda. Selain itu, revisi juga tentu dihajatkan pada persoalan lain, seperti bagaimana mekanisme pemberian dispensasi, adakah kutipan (resmi) yang menyertainya dan dikelola seperti apa, berapa lama waktu dispensasi dan lain-lain.

Kesepakatan DPRD dan Gubernur soal penyelesaian pro kontra dispensasi yang selama ini diberikan Gubernur Kalsel pada puluhan perusahaan pertambangan dan perkebunan itu memberi isyarat bahwa, penyelesaian secara politik lebih dominan dibanding kehendak menelisik-nya secara yuridis.

Dalam ranah yuridis ketatanegaraan, kesepakatan tersebut menyisakan problemantika hukum yang cukup berarti. Pertama : Kebijakan dispensasi yang melandaskan bantal yuridisnya pada Pergub No.61 Tahun 2009 akan terus dapat diasumsikan bertentangan dengan Perda No.3 Tahun 2008 sepanjang ia tak pernah diuji secara yuridis. Persoalan ini tak serta merta selesai dengan lahirnya Perda baru. Kebijakan Gubernur yang memberikan dispensasi akan dapat dipersoalakan belakangan hari oleh siapapun secara yuridis. Dispensasi yang dikeluarkan Gubernur sejak 2009 sampai dengan sebelum disahkannya Perda baru hasil revisi Perda No.3 Tahun 2008 akan sangat berisiko secara hukum, baik bagi institusi ke-Gubernur-an (eksekutif), maupun atas jabatan Gubernur itu sendiri.

Kedua : Langkah premature merevisi Perda sesungguhnya menyisakan api dalam sekam yang boleh saja akan disulut oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Permintaan pertanggung jawaban hukum atas pengeluaran dispensasi itu bisa dilakukan kapan saja, kendati Perda yang baru “telah melegalkannya”. Pertanggung jawaban hukum itu bisa bersifat administrasi, bahkan pidana. Secara administratif ia bisa menjadi pintu masuk untuk mempersoalkan status Pergub beserta dispensasi-nya. Bahkan lebih jauh ia bisa menjadi pintu masuk untuk memakzulkan jabatan Gubernur sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004. Pemakzulan itu didasarkan bahwa Gubernur telah melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Perda No.3 Tahun 2008.

Kendati terlalu jauh, bahkan harapannya ini tak terjadi, persoalan ini amat mungkin pula diseret ke ranah pidana. Alasan ini muncul atas kuatnya spekulasi banyak pihak yang menyatakan hadirnya dispensasi itu diikuti oleh “kutipan” tertentu. Jika itu benar, maka amat mungkin persoalan “kutipan” ini akan menyisakan persoalan pidana di kemudian hari. Ia amat mungkin dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, sekaligus menguntungkan pribadi dan atau kelompok tertentu.

Ketiga : Dengan kesepakatan untuk merevisi Perda No. 3 Tahun 2008, DPRD sesungguhnya (sengaja) melemahkan peran dan fungsi pengawasannya untuk menguak apa saja yang melatar belakangi keluarnya dispensasi, perusahaan mana saja yang mengantonginya, adakah kesesuaian ketentuan dalam Pergub No 61 Tahun 2009 dengan kondisi perusahaan penerima dispensasi. Pelemahan fungsi pengawasan DPRD ini jika dilakukan secara sengaja amat membahayakan dalam praktek ketatanegaraan kita. Dengan cara demikian, maka kehidupan tata kelola pemerintahan kita menjadi pincang, sebab institusi legislatif yang salah satu fungsinya adalah mengawasi eksekutif berjalan cacat fungsi.

Di pihak yang lain, muncul kekhawatiran pelemahan ini disengaja untuk membangun posisi tawar DPRD atas eksekutif, lebih tepatnya Gubernur. DPRD dikhawatirkan hendak ikut serta “mengurus” pemberian penggunaan jalan umum bagi perusahaan yang mendapat pengecualian berdasarkan Perda baru nanti. Jika keikutsertaan DPRD semata-mata dalam ranah pengawasan, maka kekhawatiran berlebihan mungkin tak patut dialamatkan padanya, lantaran ia menjalankan fungsi pokoknya. Kekhawatiran justru muncul jika DPRD hendak turut serta menyetujui pemberian pengecualian itu kepada perusahaan. Dalam posisi seperti ini amat mungkin kewenangan yang dimiliki oleh DPRD akan dimanfaatkan oknum anggota DPRD tertentu untuk membangun posisi tawar dengan perusahaan. Posisi tawar yang boleh jadi didasarkan atas logika transaksional untuk melahirkan kebijakan.

Jika ini disadari, maka pilihan untuk “melegal-kan” klausula dalam Pergub No. 61 Tahun 2009 ke dalam revisi Perda No.3 Tahun 2008 adalah pilihan politik premature yang didasarkan atas kuatnya bargaining politik (anggota) DPRD. Bargaining yang semoga saja tak dihajatkan untuk membangun dasar hukum melakukan transaksional kebijakan (transactionary discretion). Jika ini dilakukan, bukan hanya Gubernur dan Pengusaha yang menjadi sandera-nya, tapi tata kelola pemerintahan kita semakin jauh dari kehendak untuk menjadikannya baik sebagimana cita kita bersama. Wallahu’alam.

Dimuat di kolom opini Banjarmasinpost, 28 Desember 2011

Komentar
  1. thanksssss…. numpang copas gan…………………………

  2. Muhammad Alfarisi FH Unlam 06 mengatakan:

    pak rifqi, bisa di share pergub no 61 tahun 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s