(Pers) Pilar Keempat Demokrasi Banua

Posted: November 28, 2011 in tulisanku di media

Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang disusul oleh Uji Kompetensi Wartawan (UKW) telah menghasilkan lebih dari 40 orang Jurnalis di Banua yang dinyatakan memiliki kualifikasi sebagai jurnalis professional. Ini kabar gembira bukan hanya bagi kalangan jurnalistik Banua, tapi bagi para pegiat demokrasi dan kalangan yang menaruh harapan bagi masa depan Banua ini.

 

Agner Fog (2004:2) dalam artikelnya bertajuk “The supposed and the real role of mass media in modern democracy” menyatakan media dihajatkan (lahir) sebagai penyangga demokrasi. Ia menjadi penyangga penting demokrasi, sebab media menyajikan informasi hiruk-pikuk bernegara, namun di lain pihak, media moderen pula turut serta menyumbangkan sejumlah solusi atas berbagai problemantika bangsa itu.

 

Pernyataan Fog itu seolah mengingatkan kita kembali pada terminologi yang dibangun oleh Fred S Siebert (1963) yang menyatakan pers sebagai pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Siebert dalam bukunya Four Theories of the Press yang dipublikasikan tahun 1963 itu mengisyaratkan pentingnya keikutsertaan pers dalam melakukan kontrol atas tiga pilar kekuasaan tersebut.

 

Kendati (menjadi) agak usang, lantaran teori Fred telah diperbaharui dengan teori tentang civil society dalam demokrasi seperti yang pernah dikembangkan oleh Robert D. Putnam (1994). Teori yang lebih baru ini menyatakan, bahwa pilar keempat demokrasi adalah kekuatan sipil, termasuk pers di dalamnya. Kekuatan sipil ini belakangan dikatagorikan sebagai inprastruktur demokrasi. Ia menjadi pembeda dari istilah lain, yaitu suprastruktur demokrasi yang terdiri dari lembaga-lmbaga resmi negara.

 

Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahfud MD beberapa waktu lalu menyatakan bahwa harapan atas demokrasi bangsa ini, hanya bisa diembankan kepada Pers dan LSM (Rakyat Merdeka, 21/11/2011) . Pernyataan Mahfud ini muncul seiring buruknya kinerja lembaga demokrasi khusus-nya DPR dan Pemerintah. Ia menengarai terjadi jual beli pasal dalam proses legislasi. Minimnya harapan serupa juga terjadi pada lembaga yudikatif yang diindikasinkan dengan berbagai kasus yang mencederai lembaga-lembaga yang mengemban fungsi ini belakangan hari.

 

Pasca reformasi, seiring dengan terlembagakannya kebebasan berpendapat dalam Konstitusi dan berbagai peraturan lainnya, termasuk UU tentang Pers, kehidupan bangsa kita banyak “ditentukan arahnya” oleh Pers. Beberapa kasus hukum yang menurut prosedur formal-konvensional tak dapat diselesaikan, menjadi terselesaikan lantaran pemberitaan Pers yang terus-menerus. Kasus Cicak-Buaya yang mencitrakan kriminalisasi dua pimpinan KPK adalah gambaran betapa amat pentingnya Pers belakangan hari.

 

Begitupula di level pengambilan kebijakan, tak sedikit para pengambil kebijakan berbalik arah lantaran kuatnya tentangan melalui berbagai pemberitaan Pers. Keinginan sebagian anggota DPR RI  untuk membangun gedung baru yang menelan dana negara Trilyunan Rupiah menjadi tertunda lantaran kuatnya penolakan masyarakat yang disuarakan oleh Pers. Dalam kasus-kasus diatas, persekutuan positif antara pers dan masyarakat sipil memperlihatkan kekuatan lain untuk menghadirkan demokratisasi di Republik ini.

 

Demokrasi Banua

Kalsel memiliki pekerjaan rumah yang cukup berat untuk menghidupkan demokrasinya. Parahnya demokrasi di Kalsel terihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diperoleh provinsi ini. IDI Kalsel tahun 2008 menunjukkan raihan angka sebesar 61,4 (skala 0-100) atau dalam skala sedang. Dari 10 variabel dalam IDI, setidaknya ada dua variabel yang dapat menggambarkan keberadaan Pers di Banua. Kedua variabel itu adalah, variabel kebebasan berpendapat yang memiliki skor 82,0 dan variabel pengawasan pemerintahan sebesar 61,3.

Dilihat dari sisi kebebasan berpendapat, termasuk di dalamnya kebebasan pers, IDI Kalsel menunjukkan angka yang menggembirakan. Ia boleh jadi mencerminkan minimnya kekangan (terutama dari negara c.q pemerintah) untuk menyuarakan pendapat. Namun kebebasan berpendapat itu tak serta merta melahirkan pengawasan yang kuat. Skor pengawasan (publik), termasuk pers di dalamnya amatlah rendah. Padahal hakikat dari tumbuhnya demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan hadirnya saling mengawasi dan mengontrol (checks and balances) antar pilar demokrasi.

Keberadaan pers di Banua bukan tak menghadirkan kontrol, hanya saja tingkat tekanan yang ia hadirkan tak sekuat pers di tingkat nasional. Beberapa kasus yang sempat dicuatkan pers Banua tak banyak mempengaruhi kebijakan lokal yang kontroversial. Beberapa bulan lalu, masih segar dalam ingatan kita betapa pers dan publik dengan miring mengapresiasi penyediaan i-pad bagi setiap anggota DPRD Kalsel. Tekanan pers Banua itu tak ampuh menggagalkan penyediaan i-pad dimaksud. Ekses yang hadir berbeda dengan tekanan pers di tingkat nasional dalam kasus pembangunan gedung baru DPR.

Kekurang efektifan tekanan pers atas berbagai praktek nirdemokrasi di Banua tak dapat sepenuhnya dialamatkan pada insan pers. Dalam banyak kasus di tingkat nasional dan daerah lain, tekanan pers harus disambut oleh kekuatan sipil lainnya. Sayangnya kekuatan terakhir juga amat lemah di Banua kita. Jika Mahfud MD masih menaruh harapan pada kehadiran LSM, kehadiran lembaga semacam ini belum terlalu optimal menghadirkan kontrol di Banua.

Hadirnya wartawan yang professional pasca mengikuti SJI dan UKW di Banua diharapkan dapat menyajikan fakta yang sebenarnya dalam pemberitaan, di pihak lain ia juga diharapkan menghimpun sekian solusi atas permasalahan yang dikemukakan. Jurnalistik berwawasan solutif ini terasa belum menjadi tren di Banua. Kajian mendalam atas satu masalah berbasis riset dan pandangan ahli belum banyak  memenuhi ruang dan kolom-kolom media cetak, maupun elektronik kita. Ia sementara waktu masih menjadi pembeda dengan munculnya berbagai survei, riset dan pendapat ilmiah di koran-koran dan televisi nasional.

Minimnya hadirnya kolom-kolom bernuansa demikian, boleh jadi merupakan pilihan sadar dari (petinggi) media demikian. Media yang mewartakan dengan segala analisis mendalam konon tak mendapat respon pasar yang baik. Ia kalah menarik dibanding media yang mewartakan sejumlah peristiwa kriminal, asusila dan intertainment. Di lain pihak, kegarangan media mewartakan kondisi-kondisi nirdemokrasi mengharuskan merekan vis a vis dengan kekuasaan.

Akhirnya, sebagaimana disampaikan oleh Fred S Siebert, Pers adalah bagian dari masa depan demokrasi, sepanjang ia mampu menghadirkan jurnalistik faktual dan solutif. Ini (baru) bisa dilakukan jika jurnalis yang menggarapnya adalah professional. Bukan hanya professional dalam mewartakan, tapi juga dilengkapi keberanian untuk terus menyuarakan (kebenaran) itu. Hanya dengan itu, masa depan Banua masih memiliki harapan. Selamat bagai kawan-kawan jurnalis Banua. Wallahu’alam.

Dimuat pada Kolom Opini Banjarmasinpost, 28 Nopember 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s