Menggabungkan (Kembali) Daerah Pemekaran

Posted: September 27, 2011 in tulisanku di media

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini melansir hasil evaluasi yang dilakukannya kepada seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Hasilnya,  dua daerah otonomi baru hasil pemekaran berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2003, yaitu kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu mendapatkan nilai kurang baik.

Penilaian itu dilakukan atas beberapa aspek, yaitu pendapatan asli daerah, pelayanan umum pemerintahan, birokrasi dan lingkungan hidup. Atas penilaian itu, bergulir ide untuk menggabungkan kembali kedua kabupaten itu kepada induknya. Kabupaten Balangan kembali ke Kabupaten HSU dan Kabupaten Tanah Bumbu kembali ke Kabupaten Kotabaru.

Secara yuridis ketatanegaraan, formulasi soal penggabungan wilayah telah diatur sejak UU tentang Pemerintahan Daerah pertama, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945. Formulasi itu bergandengan dengan formulasi soal pemekaran wilayah. Sayangnya, catatan sejarah tak pernah mencatat adanya penggabungan wilayah otonom ke dalam wilayah otonom lain. Sementara di pihak lain, pemekaran wilayah telah terjadi sejak masa orde lama dan mengalami trend-nya di masa reformasi belakangan hari.

Tak Sekedar Legal-Formal

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan sedikit petunjuk soal penggabungan daerah. UU ini tidak memberikan mekanisme yang jelas soal penggabungan daerah, selain mendelegasikannya ke peraturan pemerintah (PP) untuk mengaturnya lebih lanjut.

PP yang mengatur soal penggabungan daerah adalah PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.  Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 PP tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Pasal 22 PP tersebut menegaskan ketentuan soal penghapusan daerah sebelum dilakukannya penggabungan daerah, penghapusan daerah dapat dilakukan karena daerah tersebut berdasarkan hasil kajian oleh Kemendagri tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Kajian yang dilakukan oleh Kemendagri dengan melihat indikator berupa aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hasil kajian Kemendagri selanjutnya diserahken kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Jika DPOD memiliki pandangan serupa dengan Kemendagri, maka DPOD melalui Mendagri meneruskan rekomendasi penghapusan daerah kepada Presiden. Apabila Presiden setuju dengan rekomendasi yang mengusulkan penghapusan daerah, maka menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang penghapusan dan penggabungan daerah tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, nampak tidaklah mudah proses penggabungan daerah baru. Hasil kajian Kemendagri yang dipublikasikan beberapa waktu lalu barulah langkah awal (keinginan) menghapuskan daerah otonom dan kemudian menggabungkannya dengan daerah otonom yang lain.

Selain jalan berliku secara yuridis formal, lantaran beberapa tahapan yang mesti dilakukan, bahkan melibatkan institusi politik yakni DPR RI dalam pembahasan dan penetapan RUU tentang penghapusan dan penggabungan daerah tertentu, ada beberapa aspek lain yang juga perlu diperhatikan dalam penghapusan dan penggabungan daerah.

Pertama : dengan dibentuknya daerah otonomi baru, baik provinsi, kabupaten dan kota, maka berbagai sumberdaya, baik yang dimiliki daerah maupun pusat banyak tersedot ke daerah itu. Sumberdaya berupa fisik dan manusia (aparatur) yang telah disediakan guna menunjang daerah otonom baru akan amat mubazir, jika daerah itu dihapus dan digabungkan.

Kedua : hakikat pemekaran daerah adalah hendak mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Salah satu alasan mengapa suatu daerah dimekarkan adalah besarnya wilayah suatu daerah, sehingga dengan dimekarkan menjadi dua atau lebih daerah otonom baru, maka pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan optimal. Mengembalikan daerah yang telah dimekarkan kepada induknya sama dengan mengembalikan jauhnya pusat pelayanan masyarakat kepada rakyat setempat.

Ketiga : daerah otonom baru memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Hal serupa juga terjadi pada DPRD setempat. Kedua institusi yang dipilih secara langsung oleh rakyat ini, akan amat tercederai legitimasinya, jika (tiba-tiba) harus menciut lantaran kabupaten yang mereka pimpin pemerintahannya digabungkan dengan daerah asalnya, atau daerah yang berdampingan. Dalam hal ini, bukan hanya melahirkan problem teknis kepemerintahan, melainkan juga secara filosofis akan mencederai pilihan politik yang dibuat secara demokratis oleh rakyat setempat.

Tahapan Me-Mekarkan

Hasil kajian Kemendagri mendapati hanya ada beberapa daerah hasil pemekaran yang menunjukkan nilai layak untuk menjadi daerah otonom, sisanya masih meraih rapor merah. Dalam posisi ini Kemedagri tentu amat delematis. Di satu pihak membiarkan kabupaten/kota, bahkan provinsi hasil pemekaran dengan segala problemantika pemerintahannya tentu tak layak. Mesti ada mekanisme reward and punishment dalam konteks ini.

Namun di pihak yang lain, segera menghapuskan daerah otonom baru itu dan kemudian menggabungkannya dengan daerah induknya bukanlah hal yang mudah sebagaimana disebutkan di atas. Jalan keluar yang paling mungkin untuk dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini adalah dengan menurunkan derajat daerah otonom baru menjadi daerah administratif.

Dengan menjadi daerah administratif, maka kontrol atas pelaksanaan pemerintahan di daerah itu dilakukan oleh pusat cq pemerintah provinsi. Penetapan “penurunan” status dari daerah otonom ke daerah administratif idealnya dilakukan setelah masa jabatan kepala daerah dan wakilnya, serta DPRD setempat usai. Hal ini guna menghindari pencederaan atas pilihan rakyat pada mereka.

Di lain pihak, seluruh daerah yang akan dimekarkan mestinya tak langsung ditetapkan sebagai daerah otonom, melainkan sebagai daerah administratif. Sebagai daerah administratif, daerah-daerah (baik hasil pemekaran baru, maupun penurunan status) akan dilihat prestasinya. Jika menunjukkan hasil baik, maka ia layak diusulkan menjadi daerah otonom baru, namun jika tidak status administratifnya layak dihapus dan ia dikembalikan sebagai bagian dari daerah otonom tempat asalnya. Wallahu’alam

Komentar
  1. deddysumardi mengatakan:

    Mau nanya bang, bisa digambarkan bagaimana keadaan Kab. Balangan dari tiga aspek penilaian yang dilakukan Kemendagri?

  2. deddysumardi mengatakan:

    saya sudah coba cari, tapi sampai sekarang saya belum dapat… Mungkin abang bisa bantu… terimakasih sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s