Sebaiknya Kembali ke Laptop !

Posted: Agustus 7, 2011 in tulisanku di media

Tukul Arwana menjadi amat popular lantaran kalimat yang sering diucapkannya di acara Bukan Empat Mata.

Kalimat ala Tukul itu, kini kontekstual dengan rencana realisasi pemberian i-Pad kepada anggota DPRD Kalsel dengan dana DIPA Sekretariat Dewan DPRD.

Kendati beberapa anggota berkilah terlibat dalam skenario pengadaan ini pada awalnya, lantaran pendanaannya diatur Sekretariat Dewan, namun  logika demikian bertolak belakang dengan hak budgeting (hak membuat anggaran) yang melekat pada mereka.

Laptop dahulu dimaksudkan sebagai simbol modernitas seorang Tukul yang tradisionalis (ndeso-penulis). Tapi kini, laptop kalah canggih dibanding pengikut teknologi termutakhirnya bernama i-Pad.

Tak ada yang salah dengan i-PAD dan keinginan anggota DPRD Kalsel memilikinya, sebab sebagai model dalam teknologi komunikasi kekinian, ia boleh jadi merupakan satu kebutuhan bagi mereka yang bekerja dengan tanpa (batas) ruang dan waktu.

Seorang wakil rakyat yang bekerja mengawasi, membuat peraturan dan mengesahkan anggaran bagi jalannya Pemerintahan Daerah membutuhkan berbagai input untuk mendukung kerjanya. i-PAD diyakini dapat menyediakan informasi, bahan kajian, bahan hukum berupa UU dan peraturan lainnya, serta berbagai dokumen yang diperlukan dalam waktu cepat dan mudah.

Keinginan untuk memiliki i-PAD bagi setiap anggota dewan boleh jadi amat masuk akal, karena alat komunikasi ini memang bisa menjawab itu semua, terlepas seberapa piawai para anggota dewan menggunakannya. Karena itu sesuatu yang amat teknis dan dapat dipelajari.

Tapi persoalannya, pembelian i-Pad secara berjemaah dan menggunakan uang rakyat di APBD boleh jadi amat mengusik perasaan publik. Di Kalsel kesulitan melacak data ilmiah terkait seberapa kecewa atau justru respek masyarakat Kalsel atas kinerja anggota Dewannya. Di tingkat nasional berbagai survey memperlihatkan betapa publik amat kecewa dengan kinerja anggota DPR RI.

Sayangnya, keinginan untuk membeli i-PAD di DPRD Kalsel hampir berbarengan dengan dua peristiwa di tingkat nasional sebelumnya yang memerosotkan kepercayaan publik pada institusi Parlemen.

Kedua momentum itu adalah, rencana pembangunan gedung baru DPR RI senilai Rp 1,13 trilyun dan ketangkap kameranya perilaku Arifinto, salah satu anggota DPR yang asyik berselancar di video-video porno melalui tablet (serupa i-Pad) pada saat paripurna.

Keinginan untuk menghadirkan lembaga perwakilan yang kuat bukanlah keinginan kemarin sore. Setidaknya setelah reformasi bergulir, hajat itu semakin terlihat. Lahirnya pola pemilihan dengan model proporsional terbuka dalam Pemilu legislatif adalah gambaran itu.

Belakangan, legitimasi bagi setiap anggota Parlemen semakin kuat lantaran pemilu menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak.

Sayangnya, tingginya legitimasi anggota dewan tak sebanding kemampuannya bekerja dengan baik. Secara kuantitatif, DPRD Kalsel 2010 baru melahirkan 20 perda dari 28 raperda yang masuk dalam prolegda. Dari 20 perda itu, tak sampai 30 persen berasal dari Inisiatif Dewan, melainkan rancangan eksekutif.

Jika dilihat dari substansi pengaturan perda-perda yang dihasilkan, amat minim perda yang hadir menjawab kebutuhan lokal yang bersifat khas, yang merupakan bagian dari urusan pilihan pemerintahan. Perda-perda yang hadir rata-rata mencerminkan amanah pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan. Perda-perda demikian, sulit memotret persoalan spesifik Banua yang menjadi momok belakangan hari.

UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sesungguhnya memberikan bekal yang memadai agar anggota DPRD Provinsi dapat melaksanakan kerjanya dengan baik dibanding masa lalu.

Beberapa pengaturan UU tersebut yang pro-peningkatan kinerja dewan diantaranya. Pertama, setiap anggota dewan dibekali orientasi dan pendalaman tugas untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran sebagaimana diatur dalam pasal 299 UU tersebut.

Kedua, UU tersebut memberikan ruang bagi setiap alat kelengkapan untuk memiliki tenaga teknis yang tercermin dari sekretariat dan tenaga ahli.

Dua model institusi pendukung anggota dewan ini jika digunakan efektif akan berpengaruh pada kinerja anggota dewan. Di ranah teknis,  sekretariat, baik yang bersifat permanen dan berstatus PNS, maupun yang bersifat ad hock dapat digunakan untuk mempermudah kerja-kerja anggota dewan. Fungsi penghimpunan dokumen, rialah sidang, pustaka perundang-undangan, aspirasi rakyat, pemberitaan terkini dan berbagai data mentah  yang dapat mendukung kinerja dewan mestinya ditangani oleh mereka yang bekerja untuk ini.

Kesulitan anggota DPRD Kalsel memiliki berbagai input informasi dan peraturan perundang-undangan, yang kemudian hari dijadikan alasan pembelian i-Pad mestinya tertangani oleh kawan-kawan di sekretariat. Seorang wakil rakyat, oleh UU ini diharapkan menerima data-data itu secara lengkap dan up to date melalui sekretariat ini. Mereka tak dikehendaki mengambil alih tugas-tugas teknis, seperti menghimpun dokumen dan lain-lain yang dilakukan sendiri.

Data-data mentah yang telah dihimpun sekretariat alat kelengkapan, termasuk fraksi di DPRD Provinsi selanjutnya dianlasis secara mendalam oleh tenaga ahli yang disediakan UU ini. Sayangnya, sampai dengan sekarang, DPRD Kalsel tak memiliki institusi pendukung ini. Kendati di beberapa provinsi lain, seperti Sumatera Selatan keberadaan tenaga ahli telah bercokol dalam satu tahun terakhir.

Tenaga ahli yang berasal dari berbagai keahlian utama yang dapat mendukung kinerja dewan, seperti Pakar Hukum dan Perundang-undangan untuk memperkuat fungsi legislasi, Pakar di Bidang Audit untuk memperkuat fungsi Pengawasan dan Pakar di bidang Keuangan dan Akuntansi untuk memperkuat fungsi Penganggaran dan para pakar dari berbagai bidang sesuai dengan pembagian tugas anggota DPRD berdasarkan komisi.

Dua bekal dalam UU No.27 Tahun 2009 ini bukan hanya mengisyaratkan bahwa kebutuhan memiliki i-pad bagi masing-masing personal di DPRD Kalsel layak untuk dibatalkan, namun juga memberikan sinyal bahwa institusi DPRD belum mampu memamfaatkan instrument yang ada.

Semoga kebijakan minus nurani publik tak terus berkelanjutan dalam tiga tahun sisa periode DPRD yang kita pilih itu. Lebih baik kembali ke laptop ! Walaahu’alam.

Dimuat di Harian Banjarmasin Post, 06 Agustus 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s