Hadirkan Nalar Publik di Ruang Legislasi

Posted: Agustus 7, 2011 in tulisanku di media

Teori dasar ilmu hukum menyabdakan bahwa hukum hadir untuk memastikan keadilan, ketertiban dan kepastian di masyarakat. Karenanya, hukum yang dibuat tak boleh tercerabut dari fitrah bermasyarakat. Hukum yang hadir dengan cacat aspiratif adalah cerminan hukum yang menjauh dari objek yang diaturnya. Karenanya jangan heran, jika banyak produk hukum tak dapat, bahkan tak mau dijalankan masyarakatnya dengan baik.

 

Kecenderungan membuat produk hukum di ruang hampa yang tak memperhatikan kehendak publik semakin hari semakin terlihat. Keengganan ini dilakukan baik oleh lembaga legislatif, maupun eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mencipta produk hukum itu. Hukum yang tercipta semata atas kepentingan elit tak akan pernah mencapai tujuan-tujuan mulia dari hadirnya hukum itu sendiri. Karenanya tak heran jika hari ini semakin banyak tercipta produk hukum, namun justru melahirkan masyarakat yang tak berhukum.

 

Dalam ranah Kalimantan Selatan, fenomena keinginan melakukan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Larangan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk angkutan Pertambangan dan Perkebunan juga memerlihatkan indikasi enggannya para pejabat kita membawa kehendak publik di ruang legislasi mereka.

 

Kehadiran Perda Nomor 3 Tahun 2008 harus diakui telah banyak mendapat apresiasi publik, lantaran lalu lintas publik relatif tak terganggu. Masih segar dalam ingatan kita betapa kita pernah merasakan sulitnya melalui jalan umum lantaran jalan-jalan kita dikuasai angkutan pertambangan.

 

Tarik ulur soal layak tidaknya angkutan pertambangan dan perkebunan melintasi jalan umum sesungguhnya cerita lama di Banua ini. Pada Zaman Gubernur Hasan Aman dikeluarkan SK Gubernur Nomor 027 Tahun 1998 yang salah satu muatannya melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara di Wilayah Kalsel. Pada Zaman Gubernur Sjahriel Darham dikeluarkan SK Gub Nomor 119 Tahun 2000, salah satu klausulnya membuat kebijakan transisi yang memperbolehkan angkutan batu bara melewati jalan umum.

 

SK Gubernur di zaman Sjahriel Darham inilah yang bertahan cukup lama dan menimbulkan banyak masalah di lapangan. Bukan hanya padatnya lalu lintas akibat tak berimbangnya jumlah angkutan pertambangan dan perkebunan dengan luas dan volume lalu lintas di jalan umum, namun juga menyisakan beberapa pelanggaran hukum, seperti tabrak lari yang beberapa kali dilakukan oleh sopir angkutan pertambangan. Tak jarang nyawa melayang akibat itu.

 

Episode kebijakan yang permisif itu diakhiri dengan dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 yang melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan pertambangan dan perkebunan. Dilain pihak, dengan lahirnya Perda ini, perusahaan diwajibkan untuk membuat jalan khusus untuk angkutan ini.

 

Menyoal Dispensasi Gubernur

 

Belakangan hari, DPRD Kalsel menengarai adanya pelanggaran terhadap ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2008 yang melarang penggunaan jalan umum tersebut. Di lapangan ditemukan beberapa perusahaan pertambangan dan perkebunan – khususnya kelapa sawit – yang menggunakan jalan umum sebagai sarana distribusinya.

 

“Keberanian” perusahaan-perusahaan itu menggunakan jalan umum bukan tanpa alasan, mereka mengantongi dispensasi dari Gubernur Kalsel. Oleh beberapa anggota DPRD Kalsel, dispenasi inilah yang dianggap bermasalah dan bertentangan dengan isi Perda Nomor 3 Tahun 2008. Karenanya mereka mengusulkan agar Perda itu direvisi, sehingga tak ada celah sedikit-pun untuk melahirkan pengecualian, termasuk dalam bentuk dispensasi.

 

Cara pandang Dewan terhadap masalah ini tidaklah salah, namun boleh jadi (akan) menguras energi. Hal ini dikarenakan yang menjadi objek permasalahan adalah dispensasi yang diberikan Gubernur, bukan pada Perda-nya. Isi dan format Perda Nomor 3 Tahun 2008 tak berubah hingga kini, sehingga tak perlu dipersoalkan lebih lanjut.

 

Secara yuridis, dispensasi bukanlah sesuatu yang haram. Ia amat boleh dilahirkan. Dispensasi hadir sebagai jawaban atas kondisi memaksa yang mengharuskan adanya pengaturan atasnya, sementara proses legislagi biasa tak dapat menyelesaikannya. Proses legislasi memerlukan mekanisme dan prosedur yang memakan waktu. Kewenangan untuk melahirkan dispensasi adaah konsekwensi dari kewenangan diskresi yang diberikan kepada pejabat publik, termasuk Gubernur.

 

Untuk melihat sejauhmana dispensasi itu selaras tidaknya dengan ketentuan hukum dan kepatutan publik, maka DPRD dapat melakukan beberapa langkah. Pertama : DPRD dapat mengajak masyarakat atau setidaknya rekan-rekannya di Partai Politik untuk mendorong uji hukum atas dispensasi itu. Hal ini dikarenakan DPRD secara institusi tak memiliki legal standing untuk melakukan permohonan hukum, melainkan dapat dilakukan oleh anggotanya secara personal. Ada dua mekanisme hukum yang dapat dilakukan, pertama : melakukan uji materiil (judicial review) ke Mahkamah Agung untuk menguji apakah dispensasi itu bertentangan atau tidak dengan dengan Perda, bahkan UU tertentu yang menjadi alas lahirnya. Kedua : dispensasi yang diberikan kepada perusahaan tertentu dapat diuji ke PTUN untuk menilai sahih atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur itu.

 

Langkah  kedua yang dapat dilakukan DPRD Kalsel adalah dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan secara politik terhadap indikasi “penyimpangan” Perda Nomor 3 Tahun 2008 melalui dispensasi itu. Proses penyidikan itu dapat dilakukan dengan cara “bertanya” kepada Gubernur terkait alasan beliau mengeluarkan dispensasi itu. Pertanyaan oleh DPRD dapat dilakukan secara semi formal dengan cara memanggil Gubernur ke Dewan, atau melalui mekanisme yang lebih formal semacam interpelasi.

 

Langkah penyelidikan juga amat memungkinkan dilakukan Dewan. UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memberikan kewenangan kepada Dewan  untuk melakukan investigasi dalam bentuk hak angket. Berbagai kecurigaan dan pertanyaan yang berkembangan belakangan terkait dispensasi sesungguhnya dapat menemukan jawabnya melalui mekanisme ini.

 

 

Membawa Suara Publik

 

Sayang, langkah-langkah yuridis itu tak ditempuh Dewan. Alih-alih melakukan investigasi soal mengapa dispensasi diberikan. Dewan malah “membuang energi” hendak merevisi Perda yang tak bermasalah. Dalam konteks ini, tak salah jika publik berfikir, bahwa motivasi Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2008 oleh DPRD didasari keinginan untuk meningkatkan posisi tawar dihadapan Gubernur dan Pengusaha semata.  Posisi tawar yang boleh jadi dilatar belakangi adanya keinginan pragmatis untuk mengambil keuntungan dari proses ini.

 

Memang, beberapa Perda yang dilahirkan di tempat kita masih acap kali mengesampingkan kajian yang komprehensif sebelum ia dilahirkan. Kajian-kajian yang dilakukan sebutlah semacam naskah akademik-pun belakangan hari dibuat amat teoritis dan normatif. Ia tak pernah memotret kehendak dan suara rakyat.

 

Jika pada momen-momen politik, seperti Pilkada para politisi amat gemar membayar konsultan dan penyelenggara survey politik untuk memetakan dukungan politik kepadanya. Mestinya, dalam momentum-momentum demikian, para politisi tak kalah giat menggunakan mekanisme serupa untuk mengetahui kehendak publik atas penggunaan jalan umum untuk angkutan pertambangan dan perkebunan.

 

Sudah saatnya kita menghadirkan publik di ruang legislasi kita. Sehingga legislasi yang dihasilkan tak semata buah berfikir kaum elit yang ada di eksekutif, legislatif dan beberapa akademisi. Nalar publik adalah takaran akhir untuk mementukan layak tidaknya dispensasi (terus) diberikan, atau bahkan meneruskan (niat) merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2008. Wallahu’alam.

Dimuat di Harian Banjarmasinpost, 21 Juli 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s