PARTAI POLITIK LOKAL DI NEGARA KESATUAN : UPAYA MEWUJUDKAN OTONOMI DAERAH DI BIDANG POLITIK

Posted: Juni 2, 2011 in kontributor Jurnal/buku

Abstract

Local autonomy policy as the concequences of UUD 1945’s amandements that gives the power s to the local government. One of these powers that actually must be shared to the local government is political power including in managing political parties autonomously. The power of political parties on the local level still depends on central political parties. It is because the party system managed nationally as stated on Act of The Republic of Indonesia No 2, year 2008 and Act of The Republic of Indonesia No. 10, Year 2008.  By qualitative method, this research is to study theoretical and acts arguments that could become basic reason to change the political party system in Indonesia in order to develop local parties. In addition, this research is also to give a concept in party establishment base constitutional law perspective. Theoretically, the establishing of local party which is done in some federation countries is allowed to do in Unitarian state. It is regarding to theory of ideological federation The concept of local political party is the political party that officially administrate on province level with its branches on region level. The party is totally independent from national political party both structurally and right and responsibility as well in doing general election.

 

Keywords : Local autonomy, Unitarian State, Local Poltical Party.

 

Abstrak

 

Otonomi daerah sebagai satu konsekwensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Partai politik lokal diharapkan dapat mewujudkan otonomi politik tersebut, walau secara yuridis keberadaannya masih sulit diwujudkan dengan adanya aturan kepartaian yang bersifat nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Melalui penulusuran data hukum yang bersifat kualitatif dengan pendekatan di seputar hukum ketatanegaraan, penelitian ini mendapatkan landasan teoritis dapatnya dibentuk partai politik lokal di negara kesatuan, seperti Indonesia. Teori yang menjadi landasan itu adalah teori federalisme ideologis yang juga dianut negara-negara kesatuan lain di dunia. Secara konseptual, partai politik lokal yang dapat dikembangkan di Indonesia ke depan adalah partai politik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan partai nasional, baik secara struktural, maupun dalam Pemilu. Partai politik ini berkedudukan di setiap provinsi dan melingkupi wilayah provinsinya semata, ini linear dengan konsep otonomi daerah yang menempatkan provinsi sebagai koordinator wilayah-wilayah otonom di bawahnya.

 

Kata Kunci : Otonomi daerah, negara kesatuan, partai politik lokal.

 

 

  1. Pendahuluan

Selama tiga puluh dua tahun berada di bawah rezim orde baru, Indonesia mengalami apa yang disebut oleh Karl D. Jason sebagai bereucratic politic (politik birokrasi), yaitu suatu keadaan politik yang menempatkan negara pada kedudukan sangat dominan[1]. Pada era ini, kekuasaan dalam pembuatan keputusan didominir para penguasa, terutama para perwira militer dan pejabat tinggi birokrasi[2].

Keadaan demikian dalam teori korporatisme sebagaimana pernah ditulis oleh Mahfud MD[3], negara dipandang sebagai suatu organ yang mempunyai kemauan dan kepentingan sendiri yang  dapat melakukan campur tangan dalam kehidupan masyarakatnya.[4] Kerangka  berfikir demikianlah ternyata yang menjadi pandangan penguasa orde baru. Kerangka berfikir tersebut dilatar belakangi oleh keyakinan bahwa stabilitas politik adalah kunci utama dalam mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, terutama untuk memulai pertumbuhan ekonomi dengan cepat.[5]

Setelah reformasi bergulir yang ditandai dengan lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan, dilakukan berbagai ikhtiar perbaikan bangsa. Salah satu ikhtiar ketatanegaraan yang dilakukan adalah dengan melakukan amandemen  terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sejak tahun 1998 hingga  2001, terdapat empat kali amandemen terhadap UUD 1945.

Amandemen  tersebut menyentuh beberapa persoalan fundamental ketatanegaraan, salah satunya tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat (cetral government) dengan pemerintah daerah (local government). Dalam konteks itu, amandemen UUD 1945  melahirkan konsep otonomi daerah. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 18 ayat (1), (2)  dan (4) UUD 1945 setelah amandemen sebagai berikut :

(1)   Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi kepada daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi pula kepada kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

(2)   Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

(4) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan   yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Secara lebih terperinci, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui aturan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi  UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahannya di kemudian hari. Dalam pasal 1 ayat (5) UU  No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan makna otonomi daerah, yaitu :

“otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat tersebut ditegaskan dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kekuasaan dalam bidang :

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. peradilan

e. moneter dan fiskal, dan;

f. agama

Berdasarkan aturan di atas, otonomi daerah jelas memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada setiap daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah di Indonesia dilihat dari pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan di negara yang menganut bentuk federal[6]. Hal ini dilandaskan pada teori kekuasaan residu (sisa) atau residual power di suatu negara. Di negara-negara federal umumnya, kekuasaan sisa berada di pemerintahan federal (pusat), sementara kekuasaan yang proporsinya lebih banyak justru berada di negara-negara bagian[7].

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004 di atas, maka salah satu otonomi yang dimiliki daerah ialah otonomi dalam bidang politik. Ikhtiar untuk mewujudkan otonomi di bidang politik tersebut dilakukan dengan memberi pengaturan baru tentang  Pemilihan Kepala  Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, termasuk pengaturan tentang mekanisme pemilihan Anggota Legislatif, seperti DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan DPD yang lebih mendekatkan pemilih dengan si calon yang merupakan wakil dari daerahnya.

Dua mekanisme rekrutmen kepemimpinan daerah diatas secara simbolik menggambarkan telah hadirnya otonomi di bidang politik, karena dipilih langsung oleh penduduk daerah setempat. Akan tetapi, otonomi politik itu sesungguhnya belum terwujud, sebab masih terbukanya kemungkinan pintu campur tangan terhadap otonomi politik di daerah oleh pusat. Campur tangan itu hadir seiring dengan masihnya diterapkan sistem kepartaian yang bersifat nasional. Akibatnya, partai politik di tingkat nasional sering mengintervensi partai-partai politik di daerah dalam dua mekanisme pemilihan tadi[8].

Hal inilah yang memunculkan gagasan untuk membentuk Partai politik lokal di setiap daerah, selain terdapat beberapa alasan lain yang relevan dikemukakan dalam rangka mendukung gagasan pembentukan Partai politik lokal ini, seperti adanya pengalaman historis bangsa ini pada tahun 1955. Partai politik lokal pernah diperkenankan  dan mengikuti pemilihan umum pada tahun itu[9].

Gagasan ini juga dilatarbelakangi oleh diperkenankannya pembentukan Partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam (NAD) yang diberikan otonomi khusus (special autonomy policy) sebagaimana diperuntukkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pembentukan partai politik lokal di Aceh ini secara emosional mendorong daerah-daerah lain juga menuntut agar dapat membentuk partai-partai politik lokal[10].

Dalam konteks yuridis, pembentukan partai politik lokal di Indonesia masih terhalang oleh aturan-aturan yang terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU tersebut memuat beberapa peraturan yang belum memungkinkannya dibentuk Partai-Partai politik lokal, dimana salah satu syarat pembentukan Partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d UU No.2 Tahun 2008 adalah;

“kepengurusan (partai politik-penulis) paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan”

 

Aturan lain terdapat dalam Pasal 17 UU No.2 Tahun 2008 tersebut, yang menegaskan :

 

(1)   Organisasi Partai Politik terdiri atas:

  1. a.                  organisasi tingkat pusat;
  2. b.                  organisasi tingkat provinsi; dan
  3. c.                   organisasi tingkat kabupaten/kota.

(2)   Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.

(3)   Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja yang bersifat hierarkis.

 

Aturan serupa juga berlaku bagi partai politik yang hendak mengikuti Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UU No.10 Tahun 2008 menegaskan :

“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

b.  memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;

c.  memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;”

Pada masa mendatang, gagasan mengenai pembentukan partai politik lokal di Indonesia sebagai konsekwensi dilaksanakannya otonomi daerah merupakan hal yang perlu dipersiapkan sejak awal secara akademik. Tulisan ini bermaksud untuk melakukan analisis akademik terhadap dua hal. Pertama : kemungkinan lahirnya partai politik lokal di Indonesia. Kedua : bagaimana konsep dasar partai politik lokal tersebut jika diimplementasikan dalam negara Republik Indonesia yang berbentuk kesatuan.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

  1. Apa landasan teoritikal untuk melahirkan partai politik lokal di Indonesia yang berbentuk negara Kesatuan ?
  2. Bagaimanakah konsep partai politik lokal yang relevan diterapkan di Indonesia sebagai negara Kesatuan sesuai kaidah hukum tata negara Indonesia ?
  1. Metodologi Penelitian

Tulisan ini  memfokuskan kajian terhadap pembentukan konsep partai politik lokal di Indonesia dari perspektif ketatanegaraan. Untuk itu, data yang digunakan adalah data hukum primer dan data hukum sekunder.

Data hukum primer tersebut terdiri dari ; UUD 1945, Undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sedangkan data hukum sekunder ialah buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan tulisan ini. Selain itu, makalah, jurnal, majalah dan tulisan ilmiah di berbagai media  yang berhubungan langsung dengan pembahasan juga digunakan sebagai bahan hukum sekunder dimaksud.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan kajian literatur atau kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti, mempelajari dan menganalisis secara cermat terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder di atas.

Dalam tulisan ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dimualai dengan data yang dihimpun dengan cara diuraikanan di atas, kemudian diolah dengan cara data diseleksi, diklasifikasikan secara sistematik, logik dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum untuk mendukung tulisan ini.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pendekatan legalistik, khususnya dari perspektif hukum tata negara, walaupun dalam beberapa pembahasan ia juga melibatkan beberapa pendekatan lain seperti, ilmu politik.  Namun pembahasan tersebut digunakan hanyalah sebagai pelengkap kajian utama tersebut.

 

 IV.            Pembahasan dan Hasil

4.1  Konsep Dasar Federalisme

Untuk menganalisis sejauhmana kemungkinan lahirnya partai-partai politik lokal- yang umumnya hadir di negara federal- dapat dibentuk di negara kesatuan, maka perlu diuraikan konsep dasar tentang federalisme itu sendiri yang ternyata tidak seluruhnya merujuk pada pemaknaan sebagai negara berbentuk federal sebagaimana banyak dipahami selama ini.[11]

Menurut Preston King, bentuk negara federal dalam konsepnya sering dipertentangkan dengan teori kedaulatan[12]. Teori kedaulatan sendiri dipopulerkan oleh Jean Bodin, Thomas Hobbes, Spinoza dan Austin.[13] Bagi para penggagas konsep kedaulatan, ia adalah sesuatu yang bersifat asli, tertinggi dan tidak dapat dibagi-bagi. Dalam konteks hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah, kedaulatan hendaknya tidak terbagi-bagi, baik ia berada pada pemerintahan pusat, maupun daerah. Disinilah kritik terhadap konsep federal timbul oleh banyak kalangan.

Proundhon, seorang pakar Politik dari Perancis adalah orang yang pertama mengemukakan konsep federal ini[14]. Secara teoritis, Istilah yang berhubungan dengan federalisme biasanya disebutkan dalam dua istilah, iaitu federalisme itu sendiri dan federal (federation). Friderich mengartikan federalisme sebagai satu kesatuan yang tetap menghargai perbedaan dalam kesatuan itu. Ia menyatakan : “Federalism as a union groups, united by one or more common objectives, but retaining their distinctive group character for other purposes[15].

Sedangkan istilah federal, rata-rata diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang terdiri dari dua atau lebih unit pemerintahan yang bersatu untuk membentuk satu pemerintahan yang lebih besar. Istilah seperti ini dapat dilihat dari kesimpulan pandangan Freeman sebagaimana dinyatakan oleh Burger. Ia menyatakan : “ Federation was a mechanism of compromise between two opposing political forces under any of these three classes of government. It was an intermediate state that combined the advantages of the large state – peace, orderand general well-being – with those of the small state – the full development and authonomy of the individual citizen”[16].

Dua pandangan besar atas federalisme itu dalam perkembangannya membagi definisi federalisme oleh para pakar. Setidak-tidaknya ada dua pendapat tentang federalisme, yang pertama adalah yang menganggap federalisme sebagai ideologi dan yang kedua yang melihat federalisme sebagai sebuah institusi.

Dalam pandangan kelompok yang pertama, federalisme dimaknai sebagai sebuah doktrin yang menyokong adanya penerimaan terhadap keberagaman (diversity) dalam sebuah negara demi kesatuan (unity) negara tersebut. Kelompok  pertama ini melihat konsep federal sebagai sesuatu yang lebih lunak dan bersifat ideologis. Pendukung pandangan ini diantaranya adalah A.Marc dan Bernard Voyenee. Para pengikut pandangan ini sering mendefinisikan gagasan tentang federal sebagai aliran tentang keberagaman pada suatu negara.[17]

Kelompok kedua beranggapan bahwa federalisme adalah bentuk negara federal itu sendiri. Dalam pandangan kelompok ini, federalisme adalah pembagian kekuasaan yang tegas antara pemerintah pusat dengan daerah dan diformulasikan dalam bentuk yang baku berupa negara federalsebagai lawan dari negara kesatuan yang pada umumnya ditegaskan dalam Kosntitusi.

Para pendukung pandangan ini diantaranya R. Aron dan H. Brugmans, serta Duerlien.  Pandangan kelompok kedua ini lebih tepat dipandang sebagai pandangan terhadap federation atau bentuk negara federalitu sendiri sebagaimana yang lazim dipahami banyak orang pada hari ini.[18] Dalam pandangan kelompok ini, federalisme tidak akan mungkin ada, tanpa didahului adanya negara federal itu sendiri yang termaktub dalam Konstitusi negara tertentu. Dengan kata lain, dalam negara kesatuan tidak akan terwujud sama sekali unsur federalisme.

Hal yang berbeda jelas dianut oleh kelompok paham federalisme ideologis. Bagi mereka federalisme sebagai sebuah doktrin tidak mesti diwujudkan dalam bentuk negara persekutuan. Doktrin federalisme yang meletakkan penghargaan terhadap keanekaan dapat pula diamalkan dalam konteks negara kesatuan. Dalam konteks itulah, para penganut paham pertama ini membagi federalism pada tiga jenis berdasarkan orientasinya, yaitu federalisme yang bersifat sentralistik (centralistic federalism), desentralistik (decentralistic federalism) dan yang bersifat berimbang (balanced federalism)[19].

Bagi para pengikut pandangan federalisme ideologis, istilah federalisme ialah merujuk pada bentuk federalisme sebagai sebuah ideologi. Ia merupakan sesuatu yang dikontruksikan sebagai sebuah doktrin. Alexander Marc dalam bukunya mengatakan bahawa “ federalism became a doctrine” pada abad ke-19. Bahkan P.J.Prodhount sebagai peletak dasar teori-teori tentang federal menyatakan “truth is one” (percaya pada idea persekutuan ini)”. Kata truth menurut King diartikan Proudont bertujuan menjadikan gagasannya tentang federalisme dapat dijadikan sebagai satu-satunya doktrin dan kemudian dapat dirumuskan dalam Konstitusi-Konstitusi di pelbagai negara.[20]

Bagi Prodount, gagasan tentang federalisme yang ditawarkannya masa itu lebih diartikan sebagai nilai-nilai federalisme yang berisi pentingnya penghargaan terhadap daerah-daerah oleh pemerintah pusat. Prodount sebagai penemu teori federalisme tidak menyebut bahaa federalisme mesti dilakukan dengan membentuk negara federal. Ia mengatakan  “the sole constitution which an astringent reason will compel the peoples of the world to adopt is federalism”.

Sebagai penerus gagasan Prodount, Marc menyatakan bahawa federalisme merupakan sebuah ideologi yang akan membawa kepada kebangkitan revolusioner. Marc meletakkan gagasan federalisme sebagai jalan keluar yang konstruktif untuk menyatukan seluruh aktivitas, masalah dan pelbagai keinginan manusia. Menurut Marc federalisme dapat mewujudkan hal tersebut, sebab federalisme bukanlah totalitarianme yang membuat hidup manusia bergantung penuh bahkan dikawal oleh manusia yang lain.[21] Analog Marc ini juga dapat dimaknai bahwa, suatu wilayah pemerintahan hendaknya tidak dikawal secara sepenuhnya oleh wilayah pemerintahan yang lain, walaupun kedudukannya secara hirarki lebih tinggi.

Secara singkat, perbedaan antara federalisme ideologis dan federalisme institusional sebagaimana dibahas di atas dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut ;

 

 

Tabel 4.1

Perbedaan Federalisme Institusional dan Federalisme Ideologis

 

No. Pembeda

Federalisme Institusional

Federalisme Ideologis

1. Pengaturan

Diatur dalam Konstitusi

Pengaturan dapat dibuat dalam peraturan perundang-undangan yang tingkatnya di bawah Konstitusi, seperti UU.

2. Periode Pengaturan

Kebijakan tentang pembagian kewenangan pusat dan daerah dilaksanakan secara konsisten dan berketerusan dalam tempo yang lama

Dilaksanakan dalam tempo yang tidak berlangsung lama, bahkan beberapa bersifat sporadic

3. Pengamalan

Diamalkan di negara-negara yang berbentuk federal saja

Diamalkan oleh negara-negara federal dan dapat pula diamalkan oleh negara-negara berbentuk kesatuan dan konfederal

4. Konstitusi yang dimiliki

Negara-negara bagian (negeri, provinsi) memiliki konstitusi masing-masing, selain konstitusi federal

Daerah-daerah tidak mesti memiliki konstitusi sendiri. Di negara kesatuan, konstitusi hanya ada satu, iaitu di tingkat pusat

Sumber : Diolah dari berbagai data oleh Penulis

 

4.2 Ajaran Federalisme di Negara Kesatuan

Federalisme sebagai suatu paham atau aliran sebagaimana disampaikan oleh kelompok ini dapat digunakan dalam konteks banyak negara sekarang ini, termasuk negara kesatuan (unity) seperti Inggris dan Indonesia.

Di Inggris, ajaran federalisme ideologis mulai dianut sejak tahun 1997. Saat itu, pemerintah Inggris di bawah Perdana Menteri Tonny Blair melahirkan kebijakan devolusi kekuasaan (devolution of power). Kebijakan itu mengubah pola hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah di Inggris yang berbentuk negara kesatuan itu.

Menurut Cusick, devolusi kekuasan dapat diartikan sebagai “the delegation of central government powers to subordinate units, these powers being exercised with some degree of autonomy though with ultimate power remaining with central government”.  Berdasarkan pemaknaan tersebut, yang diartikan dalam devolusi kekuasaan setidaknya mencakup dua unsur penting, iaitu :

  1. Adanya delegasi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
  2. Delegasi kekuasaan itu dicirikan dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah tersebut.[22]

Secara teoritis, terdapat perbedaan antara devolusi kekuasaan dengan pembagian kekuasaan dalam negara federal. Pembagian kekuasaan dalam negara federal dicirikan dengan adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur secara tegas dalam Konstitusi. Sedangkan devolusi kekuasaan memberikan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Sejarah berlakunya devolusi kekuasaan di Inggris dimulai dengan adanya konflik antara pemerintah pusat Inggris dengan beberapa daerah, seperti Scotlandia, Wales dan  Irlandia Utara. Daerah-daerah tersebut merasa memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dibanding kebanyakan daerah di Inggris lainnya. Perbedaan itulah yang dijadikan alasan untuk memisahkan diri dari Inggris.

Konflik yang terus berpanjangan tersebut membuat Prescout, seorang anggota Perlemen dari Partai Buruh mengeluarkan gagasan untuk memberikan devolusi kekuasaan kepada daerah-daerah tersebut pada Pemilihan Umum tahun 1997. Isu itu ditanggapi positif oleh beberapa pihak dan  akhirnya menempatkan Prescout sendiri sebagai Wakil Perdana Menteri Inggris pada masa itu.[23]

Mulai saat itulah pemerintahan Inggris menerapkan devolusi keuasaan dan mulai meninggalkan sistem negara kesatuan yang tulen. Oleh beberapa pihak, devolusi kekuasaan di Inggris melahirkan sistem quasi-federalisme di negara itu. Bentuk-bentuk devolusi kekuasaan di Inggris sekarang ini berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Di Scotlandia misalnya, bentuk devolusi kekuasaan di provinsi ini berupa devolusi legislatif dengan terbentuknya Parlemen Scotlandia. Devolusi kekuasaan di Scotlandia diimplementasikan dengan memberikan kewenangan terhadap pelbagai kebijakan kepada Parlimen Nasional, yaitu kebijakan di bidang luar negara, stabilitas ekonomi, kebijakan di bidang keuangan, pertahanan dan kemananan nasional, kebijakan tentang pasar bersama (common market), serta kebijakan di bidang hukum perburuhan dan keamanan sosial.[24]

Sedangkan Parlemen Scotlandia diberikan kekuasaan untuk membuat peraturan di tingkat lokal dalam bidang kesehatan, pendidikan, latihan, pemerintahan lokal, pengangkutan, pekerjaan sosial, perumahan, pertumbuhan ekonomi, lingkungan hidup, pertanian. perikanan dan kehutanan, olahraga, seni, dan pelbagai kebijakan lain diluar kewenangan pemerintahan pusat  Inggris.

Selain di Scotlandia, devolusi kekuasaan juga di praktekkan di Wales, Irlandia Utara dan Kota London. Di Wales bentuk devolusinya berupa devolusi eksekutif yang dicirikan dengan adanya Pemilihan Assembly of Wales – semacam pimpinan eksekutif daerah yang jumlahnya banyak -.

Assembly of Wales sendiri beranggotakan 60 orang dan memiliki kewenangan untuk menata tata kelola pemerintahan di Wales dalam bidang : Bahasa Welsh, seni dan pusaka, industri dan pelatihan, pembangunan ekonomi, layanan sosial, pertanian, lingkungan hidup, pendidikan, perencanaan, perumahan, kesehatan dan pembinaan jalan raya. Anggota Assembly tersebut sebanyak 40 orang dipilih melalui Pemilihan Umum daan 20 orang lainnya melalui penunjukan.[25]

Di Irlandia Utara, devolusi kekuasaan yang dimulai dengan perundingan segitiga pada tahun 1997 antara pemerintah Inggris, Kerajaan Irlandia dan partai-partai di Irelandia Utara difasilitasi oleh bekas senator US George Mitchell. Perundingan itu berhasil melahirkan kesepakatan pada bulan April 1998 yang dikenal dengan nama Belfast Agreement. Perjanjian itu digagas, karena selama ini Ireland Utara diklaim sebagai bagian dari Republik Irlandaia, sedangkan oleh Inggris ia juga diklaim sebagai wilayahnya.

Devolusi kekuasaan di Irlandia Utara melahirkan constitutional devolution, yaitu pembuatan Konstitusi sendiri di Irlandia Utara yang melibatkan Republik Irlandia dalam pembuatannya.  Kesepakatan Belfast itu juga melahirkan Dewan Rakyat Irlandia Utara yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif. Dewan Rakyat itu terdiri dari partai-partai yang ada di Irlandia Utara.[26]

Praktek devolusi kekuasaan lain di Inggris berada di Kota London. Di ibukota Inggris ini , devolusi dilakukan melalui devolusi eksekutif yang telihat dari adanya mekanisme Pemilihan Dewan Rakyat (Assembly) London dan Mayor (semacam Walikota) London secara langsung. Di region-region di Inggris fungsi Mayor adalah untuk mengkoordinasikan kebijakan yang dibuat untuk regionnya. Sedangkan fungsi Dewan Rakyat pada region ialah sebagai tempat berdiskusi berbagai kebijakan regional, perencanaan dan strategi yang prinsipal, pembangunan ekonomi dan pendidikan tinggi, serta pengangkutan.

Pada region-region di Inggris, anggota Dewan Rakyat 70% dipilih dari perwakilan pemerintahan lokal dan sebagian kecil lainnya dipilih berdasarkan perwakilan kelompok masyarakat daripada region tersebut. Di London dengan adanya devolusi kekuasaan, seluruh anggota Dewan Rakyat dipilih langsung oleh penduduk London.[27]

Dalam konteks implementasi devolusi kekuasaan di Inggris, terdapat perbedaan mendasar antara istilah devolusi legislatif dan eksekutif. Devolusi kekuasaan legislatif dimaknai sebagai  kekuasaan yang dimiliki pemerintah daerah (provinsi, region) untuk membuat peraturan perundang-undangan di daerah setempat. Dalam devolusi legislatif, Dewan Rakyat yang dipilih memiliki kekuasaan untuk membuat sendiri peraturan yang berkaitan dengan daerahnya. Sedangkan dalam devolusi eksekutif secara relatif  kekuasaan yang dimiliki  lemah, di mana kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan masih berada di Parlimen Nasional Inggris yang popular disebut sebagai Westminster.

Praktek lain teori dari federalisme ideologis di negara kesatuan adalah adanya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan di atas, otonomi di Indonesia melahirkan ambiguistik bentuk negara dalam kaitan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah oleh sebagian pihak.

Ambiguistik itu lahir lantaran, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “ Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Namun di pihak yang lain sebagaimana disebutkan sebelumnya, UUD 1945 setelah amandemen juga menegaskan adanya otonomi yang seluas-luasnya kepada provinsi, kabupaten/kota sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Namun ambiguistik itu dapat dipahami dengan mengacu pada teori federalisme ideologis yang tak mengharuskan danya relasi positif antara bentuk negara kesatuan dengan pemusatan kekuasaan secara ketat dalam kaitan hubungan pusat dan daerah.

Apabila di Inggris devolusi kekuasaan hanya dilakukan di beberapa daerah, maka otonomi daerah di Indonesia diberlakukan di seluruh wilayah negara ini. Di beberapa provinsi di Indonesia, seperti Aceh dan Papua bahkan diberikan otonomi khusus.

Perbedaan lain antara devolusi kekuasaan di Inggris dengan otonomi daerah di Indonesia ialah, di Inggris devolusi kekuasaan dipraktekkan melalui legislative devolution ataupun executive devolution secara berbeda-beda di beberapa daerah yang diberikan devolusi tersebut. Sedangkan di Indonesia, otonomi daerah dilakukan  dengan  memberikan pengaturan yang sama berdasarkan undang-undang bagi setiap daerah-daerahnya, kecuali kebijakan tentang otonomi khusus sebagaimana disebutkan di atas.

 

4.4 Konsep Dasar Partai Politik Lokal Untuk Indonesia

Selain adanya landasan teoritikal berupa federalisme ideologis yang diserap Indonesia pasca otonomi daerah,  alasan lain dari perspektif hukum tata negara yang dapat dijadikan dasar ide pembentukan partai politik lokal ini ialah adanya pertentangan antara pengaturan dalam beberapa UU terkait sebagaimana disinggung dalam pendahuluan tulisan ini.

Pertentangan tersebut dapat dilihat dari perbedaan substansi pengaturan dalam UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo UU No.10 tahun 2008 Tentang Pemilu yang mensyaratkan Partai Politik bersifat nasional dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan adanya otonomi politik bagi daerah.

Pertentangan tersebut dapat diselesaikan dengan memenuhi amanah UU No.32 Tahun 2004 terkait dengan otonomi politik tadi. Pembentukan partai politik lokal sebagai antitesa dari sistem kepartaian yang bersifat nasional sekarang ini dapat menjadi satu rujukan ke arah itu.

Dalam tulisan ini, akan dikemukakan tiga hal mendasar terkait pembentukan partai politik lokal tersebut di Indonesia, yaitu : Pertama : Kedudukan partai politik lokal terkait kewenangan otonomi daerah, kedua : Hubungan partai politik lokal, partai politik nasional dan pemilu, serta yang ketiga ; hubungan antar partai politik lokal ke depan.

4.4.1 Partai Politik Lokal dan Otonomi Daerah

Persoalan paling dasar dalam pembentukan konsep tentang partai politik lokal hubungannya dengan otonomi ialah dimanakah partai politik lokal itu diletakkan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia. Apakah ia diletakkan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota?

Berdasarkan ketentuan terkait kewenangan provinsi, kabupaten/kota dalam UU No.32 Tahun 2004, kedudukan provinsi dalam struktur pemerintahan mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, mengawasi dan membina pemerintahan kabupeten/kota di wilayahnya.

Dalam konteks kewenangan otonomi itu, pemerintahan provinsi juga mempunyai kewenangan untuk menangani pelbagai urusan yang berkaitan dengan urusan lintas kabupaten/kota. Berdasarkan hal itulah, konsep partai politik lokal k edepan akan lebih efektif jika diletakkan di provinsi. Adapun partai-partai yang ada di kabupaten/kota merupakan cabang dari partai yang berpusat di provinsi tersebut. Hal ini dibuat agar, partai-partai di kabupaten/kota yang akan menempatkan kadernya pada institusi legislatif dan eksekutif di kabupaten/kota dapat dimonitor oleh partai pusatnya di provinsi dan dapat menjalankan urusan otonomi secara selaras.

Adapun secara singkat konsep  partai politik lokal yang dirancang dalam hubungannya dengan struktur pemerintahan daerah dan kebijakan otonomi tersebut  sebagaimana digambarkan dalam Bagan 4.1 berikut:

 

 

Bagan 4.1

 Struktur Partai Politik Lokal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar bagan tersebut dapat dilihat bahwa yang dimaksudkan dengan partai politik lokal,  ialah partai politik yang berkedudukan dalam wilayah provinsi dan memiliki cabang-cabang di kabupaten/kota dalam wilayah provinsi tersebut.

Partai politik lokal yang didesain ke depan hanya memperbolehkan suatu partai didirikan  dalam satu provinsi tertentu saja. Hal ini disebabkan agar kehadirannya untuk memperkuat kebijakan  otonomi daerah, dimana kebijakan itu sendiri diberikan kepada masing-masing daerah untuk mengurusi pelbagai kekhasan daerahnya masing-masing melalui urusan pilihan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2004.

 

4.4.2 Partai Politik Lokal, Partai Politik Nasional dan Pemilu

Secara yuridis ketatanegaraan, sesugguhnya telah terjadi pemisahan antara partai politik lokal dan partai politik nasional dalam konteks hak dan kewajiban yang mereka lakukan dalam beberapa hal, seperti Pertama ; dalam hal mengajukan calon anggota parlemen (DPR/DPRD) dalam Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 52 UU No.2 Tahun 2008.

Kedua : dalam konteks pengawasan terhadap anggota DPR/D juga terdapat pemisahan kewenangan antara keduanya sebagaimana ditegaskan dalam UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya dalam hal pemecatan anggota DPR/D dimaksud melalui mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Selain dua hal itu, hal yang ketiga ialah kewenangan partai untuk memberhentikan Ketua DPR/D yang berasal dari partainya[28].

Berdasarkan konstruksi hubungan antara partai politik di tingkat pusat dengan partai politik di  daerah sekarang ini, maka konsep partai politik lokal ke depan hendaknya mempertegas pemisahan  kewenangan yang sudah ada dalam pelbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

Konsep partai politik lokal kedepan hendaknya juga secara tegas menempatkan partai politik lokal dan partai politik nasional sebagai dua jenis partai yang berbeda. Pemisahan antara kedua jenis partai tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat dasar otonomi daerah di bidang politik sebagaimana tujuan penulisan ini. Adapun konsep pembagian sistem kepartaian di Indonesia setelah lahirnya partai politik lokal nantinya dapat dilihat dalam Bagan 4.2 seperti berikut :

Bagan 4.2

Pembagian Sistem Kepartaian di Indonesia

Setelah Lahirnya Partai Politik Lokal

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat partai politik nasional berpusat di tingkat nasional dan mempunyai cabang-cabang di tingkat provinsi sampai di tingkat kabupaten/kota. Adapun partai politik lokal berpusat di tingkat provinsi. Ia mempunyai cabang di tingkat kabupaten/kota dalam wilayah provinsinya saja sebagaimana konsep struktur partai berkaitan dengan kewenangan otonomi sebelumnya.

Kedudukan cabang-cabang partai nasional di tingkat provinsi dan kabupaten berfungsi untuk mensosialisasikan pelbagai program kerja partai nasional ke berbagai lapisan masyarakat di daerah. Khusus terkait Pemilu, cabang-cabang partai nasional di tingkat daerah ini sangat memegang peranan penting untuk melakukan kampanye sampai ke lapisan paling bawah. Diantara kedua cabang partai itu tidak akan terjadi tumpang tindih peranan, sebab mereka dari awal telah didesain dengan peranan dan lahan garap berbeda.

Pemisahan kedua jenis partai tersebut akan menghadirkan berbagai akibat, termasuk dalam konteks Pemilu. Untuk itu, dalam pembentukan partai politik lokal nantinya didesain agar tercipta pembagian yang tegas diantara keduanya sebagaimana disebutkan sebelumnya, termasuk dalam pemisahan dalam konteks Pemilu seperti dapat dilihat dalam bagan 4.3 berikut ;

Bagan 4.3

Konsep Pemilu Akibat Lahirnya Partai Politik Lokal

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahawa konsep tentang keikutsertaan partai politik nasional dan partai politik lokal dalam Pemilu dapat dipisahkan kepada dua jenis Pemilu, yaitu Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pemilu nasional hanya dapat diikuti oleh partai politik  nasional, sebaliknya Pemilu lokal hanya dapat diikuti oleh partai politik lokal.

 

 

4.4.3 Relasi Antar Partai Politik Lokal

Permasalahan lain yang mesti dibahas dalam desain partai politik lokal ini ialah hubungan antara partai politik lokal yang satu dengan yang lainnya. Hubungan itu sangat mungkin terjadi dalam dua bentuk yaitu, hubungan positif dan negatif.

Dalam konteks yang positif, hubungan antara partai politik lokal dapat hadir pada saat mereka membentuk koalisi. Sedangkan dalam konteks yang negatif, hubungan keduanya dapat saja berupa perselisihan yang secara yuridis mesti dicarikan jalan keluarnya. Hubungan antara sesama partai politik lokal, baik positif, maupun negatif tersebut dapat dilihat dalam bagan 4.4 berikut ini.

Bagan 4.4

Hubungan antara sesama Partai Politik Lokal

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan bagan di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara sesama partai politik lokal dalam bentuk koalisi politik akan terjadi dalam dua keadaan, yaiitu koalisi dalam Pilkada dan koalisi di DPRD, misal untuk membentuk fraksi dan seterusnya.

Koalisi dalam Pilkada sangat mungkin terjadi disebabkan syarat untuk mengajukan calon dalam Pilkada tersebut terkait dengan batas suara minimal tertentu. Sebagai contoh,  pada masa sekarang ini, partai politik setidaknya mempunyai suara 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi di DPRD atau 15% (lima belas persen) dari jumlah keseluruhan perolehan suara  sah dalam Pemilu legislatif daerah  (DPRD) di daerah yang bersangkutan untuk dapat mencalonkan calon kepala daerah.[29]

Syarat minimal suara tersebut tidak mudah dipenuhi oleh partai-partai yang ada berdasakan pengalaman selama ini. Sebagai contoh, hasil perolehan suara partai-partai politik pada Pemilu legislatif daerah (DPRD) di Kabupaten Bogor tahun 2004 . Pada masa itu, hanya  satu partai yang memperoleh suara di atas 15% dan berhak mengajukan calon berdasarkan aturan di atas.

Koalisi lain yang dapat dibentuk oleh partai-partai lokal adalah koalisi di DPRD. Selain terkait persyaratan membentuk fraksi di DPRD, koalisi ini penting untuk meluluskan pelbagai kebijakan yang hendak dibuat. Sebagai contoh, suatu peraturan daerah baru dapat disahkan apabila disetujui oleh minimal 2/3 dari seluruh anggota DPRD.[30] Jumlah 2/3 anggota DPRD tersebut dapat dicapai salah satunya dengan cara membentuk koalisi diantara partai-partai yang ada di dalam parlemen tersebut.

Dalam konteks yang lain, hubungan antara partai politik lokal yang satu dengan yang lainnya dapat pula menghadirkan perselisihan. Salah satu bentuk perselisihan yang dapat muncul ialah perselisihan pada masa Pilkada. Pada masa ini, perselisihan yang muncul dalam bentuk perselisihan terkait dengan proses Pilkada dan perselisihan terhadap hasil perolehan suara pada Pilkada tersebut. Perselisihan pada masa proses Pilkada kemungkinan besar  wujud dalam bentuk adanya fitnah atau kampanye hitam, politik uang, intimidasi terhadap pemilih dan/atau  calon lain dan pelbagai bentuk lainnya.

Semua bentuk perselisihan yang berkaitan dengan proses Pilkada tersebut dapat diselesaikan melalui Peradilan Umum. Hal ini disebabkan pelbagai bentuk perselisihan tersebut dapat dikategorikan dalam bentuk perbuatan pidana yang secara yuridis sekarang ini, penyelesaiannya mesti dilakukan melalui Peradilan Umum. Sedangkan persengketaan terhadap hasil Pilkada, dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagaimana sekarang diatur dalam UU No.12 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa lainnya dapat pula dilakukan di internal partai politik, jika terkait persoalan internal. Persoalan internal dapat diselesaikan ke Pengadilan, jika terjadi konflik keabsahan partai politik oleh dua/atau lebih kubu dalam partai tersebut. Penyelesaian melalui jalur peradilan itu ditempuh, sebab domain menyatakan absah tidaknya partai politik bukan berada di tangan partai yang bersangkutan, melainkan di tangan pemerintah.

  1.     V.            Penutup

Hubungan baru pemerintah pusat dan daerah pasca amandemen UUD 1945 sebagaimana tercermin dalam Pasal 18 UUD 1945 melahirkan implikasi akan hadirnya otonomi di berbagai bidang bagi daerah. Salah satu otonomi yang semestinya terwujud ialah otonomi di bidang politik.

Sampai saat ini, otonomi politik belum bisa dilakukan secara maksimal lantaran sistem kepartaian di Indonesia masih bersifat nasional, dan belum membuka kemungkinan lahirnya partai politik lokal, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalaam.

Urgennya partai politik lokal hadir di Indonesia selain sebagai konsekwensi dari pelaksanna otonomi daerah juga merupakan implementasi dari teori federalime ideologis yang dihajatkan sebagai  penjaga keberagaman dalam suatu negara, sebagaimana penemuan Prodount atas teori yang belakangan diamalkan di negara-negara kesatuan, seperti Inggris.

Konsep dasar partai politik lokal yang layak untuk Indonesia sebagai negara kesatuan adalah, partai politik lokal yang berada di setiap provinsi dengan kepengurusan pusat di tingkat provinsi tersebut, partai tersebut secara tegas terpisah dengan partai politik nasional, baik secara struktural, maupun keikutsertaannya di Pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa antar partai politik lokal di dalam Pengadilan cukup diselesaikan di tingkat lokal pula (Pengadilan Negeri dan Tinggi), kecuali terkait sengketa hasil yang dapat diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah Lainnya

  • Asshiddiqie, Jimly. 1999. Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara.
  • Burger, Michael. 2006. Comparative Federalism ; Theory and Practice. London : Routledge Taylor & Francis Group.
  • Fadjar, A.Muktie. 2006. Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang : Penerbit in-Trans Publishing
  • Frederich, C.F. 1964.  New Tendencies in Federal Theory and Practice. Genewa : Sixth World Congress of IPSA.
  • King, Preston. 1982. Federalism and Federation. London : Croom Helm Press.
  • Mahfud, MD, Moh ,. 2000. Demokrasi dan Perlembagaan di Indonesia.Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
  • Mahfud, MD, Moh.1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES.
  • Marc, Alexander . 1961. The Fundamentals Philosophy of Federalism. Paris : Le’ Press.
  • Marbun, S.F. 2002. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
  • Muhaimin, Yahya. 1980. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”.Tulisan dalam Majalah Prisma, No.10.Jakarta.
  • R, Hazell. 2000. The State and the Nations: The First Year of  Devolution in the England. London : Imprint Academic.
  • S, Philip . 1998. Scotland’s Parliament:Devolution, the Media and Political Culture,. London : The ARENA Working Paper Series.
  • S.E, Finer,et.al. 1995. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press.
  • Sulivan, Laurence. 2003. Partai Politik Lokal. Makalah. Jayapura : Universitas Cendrawasih.

 

B. Sumber Digital

 

C. Peraturan Perundang-undangan

  • Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
  • …………………….., Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
  • …………………….., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
  • …………………….., Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum.
  • …………………….., Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Yahya Muhaimin. 1980. “Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia”.Tulisan dalam Majalah Prisma, No.10.Jakarta. hlm 47.

[2] Mahfud, MD. 2000. Demokrasi dan Perlembagaan di Indonesia.Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.hlm 105.

[3] Mahfud, MD.1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta : Penerbit Pustaka LP3ES.hlm 229.

[4] Ibid, hlm 229.

[5] Ibid, hlm 230.

[6] Jimly Asshiddiqie. 1999. Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara. hlm 12.

[7] Finer, S.E.et.al,.1995. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press. hlm 134.

[8] Untuk menganalisis lahirnya intervensi tersebut melalui sistem Kepartaian dan Pemilu yang ada dapat dilihat ketentuan dalam pasal 59 UU No.32 tahun 2004 yang menyatakan : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Lihat pula ketentuan pasal 52 UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan : Dalam hal pengajuan calon anggota legislatif berlaku ketentuan sebagai berikut (1) Bakal calon dalam pemilihan umum disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing ;(2) Daftar bakal calon untuk anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik di tingkat pusat;(3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik di tingkat provinsi;(4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus  Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

[9] A.Muktie Fadjar. 2006. Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Malang : Penerbit in-Trans Publishing. hlm 87.

[10] Salah satu daerah yang getol memperjuangkan lahirnya partai politik lokal ialah Papua. Selain dilatarbelakangi oleh rasa termarjinalkan oleh Republik, Masyarakat Papua juga merasa memiliki kekhasan yang tak dimiliki wilayah lain. Kekhasan itu belakangan mendapat landasan yuridis berupa otonomi khusus, layaknya Naggroe Aceh Darussalaam. Lihat dalam Laurence Sulivan. 2003. Partai Politik Lokal. Makalah. Jayapura : Universitas Cendrawasih. hlm 4.

 

[11] Preston King. 1982. Federalism and Federation. London : Croom Helm Press. hlm 135.

[12] Ibid.

[13] S.F.Marbun. 2002. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta : Penerbit UII Press. hlm 26.

[14]  Gagasan federal Proundhon dituliskan dalam bukunya Du Principle federative et de la necesitte de reconstituer le part de la revolution, Paris, 1863 dalam Preston King, Loc.Cit, hlm 20.

[15] C.F. Frederich. 1964.  New Tendencies in Federal Theory and Practice. Genewa : Sixth World Congress of IPSA. hlm 2.

[16]  Michael Burger. 2006. Comparative Federalism ; Theory and Practice. London : Routledge Taylor & Francis Group. hlm 13.

[17] Preston K, Op.Cit, hlm 23.

[18] Ibid, hlm 25.

[19] Ibid

[20] Ibid, hlm 20.

[21] Alexander Marc. 1961. The Fundamentals Philosophy of Federalism. Paris : Le’ Press. hlm 14.

[24] Philip, S . 1998. Scotland’s Parliament:Devolution, the Media and Political Culture,. London : The ARENA Working Paper Series. hlm 34.

[25]  Hazell, R. 2000. The State and the Nations: The First Year of  Devolution in the Inggris. London : Imprint Academic. hlm 124

[26] Dearlove, J dan Saunders, P. 2008. Introduction to British Politics dalam http://www.polity.co.uk/britpol/devolution.htm diakses terakhir pada  28 Agustus 2008

[27] http://www.ucl.ac.uk/consitution-unit diakses terakhir 29 Agustus 2008.

 

[28] Lihat Pasal 23 UU No.22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD dan DPRD.

[29] Pasal 59 ayat (2) UU No.12 Tahun 2008 tentang  Perubahan Kedua terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

[30] Lihat pengaturannya dalam Bab IV UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

 

Diterbitkan pada Jurnal Hukum, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Desember 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s