DPD RI : Perwakilan Setengah hati di Tengah Otonomi “Setengah-setengah”

Posted: Juni 2, 2011 in kontributor Jurnal/buku

Abstrak

 

Pasca Amandemen ketiga UUD NRI 1945, Parlemen kita mengenal satu kamar baru bernama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Sekilas DPD RI adalah kamar kedua dari joint session keparlemenan kita di MPR, selain lembaga DPR RI yang telah lama bercokol. Melalui penulusuran normatif konstitusional dan teoritikal didapatkan hasil bahwa, Pertama : DPD RI bukanlah refresentasi kamar kedua secara utuh layaknya praktek bicameral parliamentary system di beberapa negara. Kedua : DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah dengan segala keterbatasan kewenangan yang dimilikinya sulit untuk memulihkan segala hak-hak daerah yang termaktub dalam kebijakan otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD NRI 1945. Ketiga : DPD RI sekarang ini melakuan beberapa ikhtiar untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam era otonomi ini, kendati kewenangannya amat terbatas.

 

Kata kunci : DPD RI, Otonomi Daerah, Konstitusi

 

Pendahuluan

Kelahiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2003 lalu menyisakan problematik ketatanegaraan. Konstruksi konstitusi yang mengatur kedudukan, peran dan wewenang DPD RI memperlihatkan sesuatu yang ambiguistik pada beberapa aspek.

Dilihat dari kedudukannya sebagai “kamar baru” dalam ranah Parlemen kita hari ini, kehadiran DPD RI bisa ditafsirkan pada tiga corak Parlemen yang saat ini menjadi trend di dunia. Ketiganya ialah, monocameral parliamentary system, bicameral parliamentary system dan tricameral parliamentary system.

Perbedaan pandangan dan tafsir itu dilatarbelakangi oleh adanya penafsiran yang berbeda terhadap klausula Konstitusi Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan : “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Kata “terdiri dari anggota…” dalam klausula Pasal diatas menimbulkan perbedaan tafsir atas kedudukan DPD sebagai “kamar baru” dalam sistem Parlemen kita. Sebagian pakar hukum tata negara berpendapat mendukung kedudukannya sebagai penjelmaan dari sitem parlemen bicameral, sebagian lain tidak. Dahlan Thaib[1] misalnya, mendukung tesis mengenai Parlemen dengan sistem dua kamar (bikameral), ia menyatakan :

Salah satu materi muatan dalam rangka perubahan ketiga UUD 1945 adalah mengenai posisi MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca Pemilihan Umum 2004. Berdasarkan Perubahan tersebut, maka pada masa yang akan datang lembaga parlemen dikembangkan menjadi dua kamar (bikameral). Kedua kamar parlemen itu akan dinamakan DPR dan DPD[2].

 

Sedangkan Jimly Asshidiqqie cenderung kurang sepakat bila mengatakan DPD dan DPR sebagai bagian dari sistem dua kamar (bikameral), ia menyatakan;

…..Posisi Dewan Perwakilan daerah dirumuskan secara sangat lemah dalam UUD 1945 pasca perubahan keempat, Saking lemahnya, DPD tidak lagi memiliki fungsi legislatif yang sebenarnya karena tidak diberi kewenangan untuk memutuskan apa-apa, kecuali hanya memberikan usulan, saran dan pertimbangan belaka. Karena itu sebenarnya DPD lebih tepat disebut Dewan Pertimbangan DPR dari pada Dewan Pertimbangan daerah. Karena itu struktur parlemen kita pasca Perubahan Keemapt tidak tepat untuk disebut sebagai parlemen dua kamar[3].

 

Bagir Manan secara tegas juga menolak disebutnya MPR masuk dalam sistem keparlemenan dua kamar (bikameral), Menurutnya berdasarkan ketentuan yang ada didalam UUD 1945 pasca amandemen tidak terdapat gagasan sistem dua kamar, Bahkan lebih lanjut ia menyatakan, kalau didalam UUD asli hanya ada dua badan perwakilan tingkat pusat yang terpisah, sekarang malahan menjadi tiga badan perwakilan[4], MPR, DPD dan DPD dengan fungsi masing-masing.

Perbedaan tafsir itu lantaran, konstruksi penggabungan dua kamar Parlemen kita, DPR dan DPD tidak lazim digunakan oleh negara-negara lain yang menggunakan model parlemen dua kamar (bicameral). Beberapa contoh negara yang menggunakan model parlemen demikian seperti di Amerika Serikat, Congress terdiri dari dua kamar, yakni House of Refresentatives dan Senat.

Di Inggris lembaga setingkat Kongres juga terdiri dari dua kamar, yakni House of Refresentatives dan House of Lord. Di Jepang Diet terdiri dari House of Refresentatives dan House of Councillors Begitupula dengan kasus keparlemenan di Belanda dimana lembaga legislatifnya terdiri dari D’Erste Kamer dan D’Twedee Kamer[5]

Jika melihat konstruksi Konstitusi yang menegaskan lembaga-lembaga perwakilan daerah di negara-negara tersebut, maka kita akan mendapati konstruksi yang amat berbeda dengan pengaturan “yang hampir serupa” dengan konstruksi keberadaan DPD dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Section I Article I US Constitution menyatakan:

All legislative Powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives.

 

Begitupula dalam Part I Section I Australian Federal Constitution yang menegaskan bahwa:

 

The legislative power of the Commonwealth shall be vested in a Federal Parliament, which shall consist of the Queen, a Senate, and a House of Representatives.

 

Dalam article 41 dan 42 Constitution of Japan disebutkan perihal kedudukan lembaga Diet, sebagai berikut :

 

Article 41 : The Diet shall be the highest organ of the state power, and shall be the sole law-making organ of the State.

 

Article 42 : The Diet shall consist of two Houses, namely the House of Representatives and the House of Councillors.

 

Perbedaan pandangan atas kedudukan DPD RI dalam ranah ketatanegaraan Indonesia dengan sistem parlemen di ketatanegaraan lain itu semakin menyeruak, jika melihat kedudukan (secara formil), peran dan fungsi DPD RI yang diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945. Dalam Pasal 22C disebutkan;

Ayat 1; Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih setiap Provinsi melalui Pemilihan Umum.

Ayat 2; Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan rakyat.

Ayat 3; Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Ayat 4; Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undang-undang.

 

Sedangkan dalam Pasal 22D yang masih mengatur tentang DPD disebutkan;

Ayat 1; Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Ayat 2; Dewan Perwakilan daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabunagn daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Ayat 3;  Dewan Perwakilan daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Ayat 4; Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat dibiberhentikan dari jabatannya, yang   syarat-syarat dan tatacaranya diatur dalam undang-undang.

Kewenangan ini jelas amat berbeda dengan kewenangan lembaga serupa di negara lain. Konstitusi Jepang misalnya, Diet di Jepang yang terdiri dari dua kamar yaitu, House of Refresentatives sebagai wakil seluruh rakyat yang anggotanya dipilih dari anggota-anggota partai politik dalam Pemilihan Umum dan  House of Councillors yang anggota-anggotanya dipilih dari wakil-wakil setiap provinsi/daerah otonom lewat pemilihan umum.

Dalam Konstitusi Jepang, Diet tetap dianggap sebagai lembaga tertinggi dan satu-satunya lembaga yang berwenang membuat undang-undang dasar sebagaimana disebutkan dalam Pasal  41 Konstitusi Jepang sebagaimana disinggung sebelumnya.

Sedangkan fungsi  House of Refresentatives dan House of Councillors dalam hal pembuatan undang-ndang dapat dilihat dalam Pasal 59 Konstitusi tersebut, sebagai berikut;

“A bill becomes a law on passage by both house, except as otherwise provided by the constitution. A bill which is passed by the house of refresentatives, and upon which the house of concillors make a decession defferent from that of House of Refresentatives, become a law when passed by second time by the House of Refresentatives by a majority of two thirds or more of the members present.The provision of the preceding paragraph does not preclude the House of Refresentatives from calling for the meetingof a joint committee of both houses provided by law. failure by the House of Councillors to take final action within sixthy days after receipt of a bill passed by the House of Refresentatives, time in recess excepted, may be determined by The House of refresentatives to constitute a rejection of the said bill by The House of Councillors (Article 59 The Constitution Of Japan)[6].

Dari Pasal 59 tersebut dapat disebutkan fungsi kedua lembaga tersebut dalam hal pembentukan undang-undang sebagai berikut;

  1. Suatu rancangan undang-undang akan menjadi undang-undang bila disetujui oleh kedua kamar ( House of Refresentatives dan House of Councillors).
  2. Suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui oleh House of Refresentatives, namun ditolak oleh House Of Councillors, hanya dapat dijadikan undang-undang bila disetujui oleh untuk kedua kalinya oleh House of Refresentatives dengan suara lebih dari dua pertiga anggota-anggota yang hadir
  3. Penolakan oleh House of Councillors tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh hari), kecuali waktu reses. Penolakan tersebut berakibat pada ketidak sah-an rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

 

Dari kewenangan kedua lembaga tersebut diatas jelaslah kesejajaran fungsi keduanya dalam hal pembuatan undang-undang sebagaimana yang disyaratkan dalam sistem parlemen dua kamar (bikameral) telah terpenuhi.

Sebagaimana ciri dari sistem parlemen dua kamar, maka bukan hanya dilapangan legislasi saja kesejajaran fungsi itu dilaksanakan, namun masih ada beberapa hal yang menempatkan kesejajaran fungsi lembaga ini, seperti;

  1. Dalam hal pengesahan anggaran belanja dan pendapatan negara, kedua kamar ini mempunyai kewenangan yang satu sama lain sama kuat, walaupun secara prosudural anggaran tersebut diajukan kepada House of refresentatives terlebih dahulu, namun bila anggaran tersebut ditolak oleh House of councillors, maka keputusan mengenai diterima atau tidaknya anggaran tersebut harus diputuskan dalam Diet. (Pasal 60 Konstitusi Jepang).
  2. Dalam hal perjanjian-perjanjianpun berlaku hal sebagaimana disebutkan dalam angka 1 diatas (Pasal 61 Konstitusi Jepang).
  3. Masing-masing kamar dapat melakukan penyelidikan dalam hubungannya dengan pemerintah (Pasal 62 Konstitusi Jepang).
  4. Memanggil Perdana Menteri dan Menteri-menterinya, bilamana kehadirannya diminta dalam rangka memberikan penjelasan dan jawaban-jawaban (Pasal 63 Konstitusi Jepang).

 

Otonomi Setengah-setengah

Ditengah keterbatasan kewenangan dan setengah-setenghnya kedudukan DPD RI sebagai kamar kedua dalam Parlemen kita, kekuasaan daerah – yang menjadi objek pengawasan dan urusan DPD – justru meningkat melalui otonomi daerah.

Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui aturan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi  UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa perubahannya di kemudian hari. Dalam pasal 1 ayat (5) UU  No.32 Tahun 2004 tersebut dijelaskan makna otonomi daerah, yaitu :

“otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah tersebut, setiap daerah memiliki kekuasaan dalam berbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kekuasaan pemerintah pusat tersebut ditegaskan dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kekuasaan dalam bidang :

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. peradilan

e. moneter dan fiskal, dan;

f. agama

Berdasarkan aturan di atas, otonomi daerah jelas memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada setiap daerah. Menurut Jimly Asshiddiqie, otonomi daerah di Indonesia dilihat dari pembagian kekuasaan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak jauh berbeda dengan di negara yang menganut bentuk federal[7]. Hal ini dilandaskan pada teori kekuasaan residu (sisa) atau residual power di suatu negara. Di negara-negara federal umumnya, kekuasaan sisa berada di pemerintahan federal (pusat), sementara kekuasaan yang proporsinya lebih banyak justru berada di negara-negara bagian[8].

Jika konsekwen menerapkan asas dan pembagian kewenangan otonomi sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan pelbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana disebutkan di atas, maka banyak sekali urusan pemerintahan yang berada di daerah.

 

Nyatanya, selain enam urusan pemerintahan yang masih menjadi hak pemerintah pusat, berbagai urusan yang semetinya diserahkan kepada daerah juga masih diurusi oleh pusat, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyanderaan itu dilakukan dengan membuat regulasi turunan dibawah UU dalam bentuk PP. PP yang dimaksudkan melakukan penyanderaan itu ialah PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

 

Dalam PP tersebut, urusan pemerintahan dibagi atas dua jenis, yaitu : urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah, serta urusan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Pasal 2 ayat (4) PP No.38 Tahun 2007 tersebut dinyatakan terdapat 31 urusan yang menadi urusan pemerintahan (pusat). Sedangkan urusan yang dibagi bersama dengan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Beberapa contoh, otonomi yang semestinya menjadi domain urusan daerah, namun masih tersandera di tangan pusat adalah, Tersanderanya otonomi politik melalui sistem kepartaian yang bersifat nasional, otonomi pendidikan melalui standarisasi dan pengaturan kurikulum nasional, otonomi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam melalui perizinan dan pembagian royalti yang tidak proporsional dan pelbagai ranah otonomi lainnya yang nyatanya masih dikuasai pusat adalah potret pelaksanaan otonomi daerah setengah hati sekarang ini.[9]

 

Selain persoalan otonomi setengah hati, pelaksanaan otonomi daerah belakangan memunculkan pelbagai problem di dua aras, pemerintah dan masyarakat. Di level pemerintahan daerah, persoalan yang muncul pasca otonomi antara lain ; masih lemahnya pelayanan publik, maraknya pungutan illegal, maraknya praktek korupsi dan peyalahgunaan kewenangan lainnya, serta pelbagai hal yang terkait dengan malbirokrasi lainnya.

 

Di level masyarakat, masalah yang muncul antara lain terjadinya uforia berotonomi. Masyarakat daerah, cenderung menjadikan semangat otonomi sebagai pemisahan diri. Masyarakat daerah pasca otonomi juga belum mampu menempatkan diri sebagai pengontrol jalannya pemerintahan dengan kewenangan yang membesar. Dampaknya, pelbagai kebobrokan pemerintahan cenderung diabaikan, sementara di pihak lain keinginan untuk terus memperbesar kewenangan daerah terus disuarakan.

 

 

DPD dan Ikhtiar Keras Untuk Otonomi

Tak dapat dipungkiri, hadirnya DPD dalam sistem ketatanegaraan kita adalah penerusan ide dari adanya utusan daerah dan golongan di MPR pada masa lalu, sekaligus jawaban dari lahirnya  otonomi daerah pasca amandemen UUD 1945 sebagaimana disebutkan di atas yang diatur dalam pasal 22D UUD 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya- mesti masih terbatas dibanding DPR- ada beberapa hal yang dapat diinisiasi oleh DPD dalam konteks “pengembalian hak daerah” berdasarkan otonomi. Asas yang sesungguhnya turut menghadirkan DPD dalam ranah ketatanegaraan kita. Hal-hal tersebut diantaranya ;

Pertama ; dalam konteks legislasi, DPD dapat mendorong berbagai UU terkait pemenuhan hak-hak daerah, seperti : di bidang pendidikan memasukkan sedemikian rupa aspek terkait kearifan dan kekhasan lokal dalam kurikulum yang selama ini masih mendapat ruang sempit. Di bidang politik dapat dilakukan dengan mendorong lahirnya parpol lokal di seluruh penjuru republik. Di bidang SDA, dapat dilakukan dengan merekalkulasi royalti dan pengembalian lain dari sisi pertambangan dan energi yang masih jauh dari proporsional terhadap daerah penghasil.

Kedua : dalam konteks pertimbangan anggaran, DPD dapat menjadi penyeimbang dari “domplengnya” anggaran pembangunan jawa-luar jawa. Termasuk memberikan kontribusi pada lahirnya pos-pos anggaran yang lebih pro-rakyat yang tercermin dari besarnya anggaran pembangunan dibanding anggaran untuk belanja rutin pemerintahan.

Ketiga : dalam konteks pengawasan, DPD dapat melakukan banyak hal, tanpa harus terpola melakukan pengawasan atas otonomi daerah secara literlijk. Perilaku kepala-kepala daerah yang korup misalnya, boleh jadi merupakan domain pengawasan DPD, sebab ia lahir akibat penyalahgunaan kewenangannya yang semakin besar akibat kebijakan otonomi daerah.

Penguatan kedudukan dan peran DPD juga terus diikhtiarkan oleh DPD sendiri dan mengajak elemen bangsa yang lain. Sejak tahun 2009 diakhir periode pertama DPD RI[10], institusi ini telah membuat draft amandemen komprehnsif UUD 1945, termasuk bagaimana formulasi kewenangan DPD kedepan yang lebih powerfull dan menjadi checks and balances system dari DPR RI.

Sembari terus mengikhtiarkan perubahan UUD 1945 sebagai payung konstitusional keberadaan DPD. DPD melakukan ikhtiar lain dalam konteks penguatan kedudukan dan perannya. Salah satu yang sekarang sedang diinisiasi adalah dengan melakukan perubahan terhadap UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). UU MD3 ini sesungghnya selangkah lebih maju dibanding UU Susduk di masa lalu.

Dalam UU MD3 usulan DPD dalam ranah legislasi akan dibahas bersama DPD pada sidang tahap I, yaitu pada saat pembahasan RUU tersebut. Hanya saja amanah UU MD3 ini tidak disambut baik dalam Tata Tertib DPR yang membatasi empat orang utusan DPD saja pada pembahasan tahan I itu. Disinilah bargaining position DPD kembali diperlemah.

Penutup

Sebagai anggota baru dalam gugus Parlemen Indonesia, yang sekilas memiliki kemiripan dengan lembaga perwakilan daerah di negara lain. DPD RI masih berjalan tertatih-tatih, lantaran struktur konstitusi dan perundang-undangan yang mengaturnya amat membatasi peran lembaga ini.

Padahal di lain pihak, keberadaan DPD amat penting untuk menghadirkan otonomi daerah yang semakin kuat. Otonomi daerah yang sampai sekarang diberikan setengah hati, lantaran konstuksi yuridis yang sengaja disandera oleh Pusat.

 

 

Bahan Bacaan

  • Bagir Manan, MPR,DPRdan DPD dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
  • Dahlan Thaib, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945), Jurnal Hukum No.23 Vol 10 Tahun 2003.
  • Jimly Asshidiqqie, Format Ketatanegaraan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII PRESS Yogyakarta, 2004.
  • Jimly Asshiddiqie, Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.
  • Finer, S.E.et.al,. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press.1995.
  • M.Rifqinizamy Karsayuda, Memaksimalkan Ruang Otonomi Berbahan Lokal, Makalah yang disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “IDENTITAS LOKAL DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Manajemen Ilahiyah di Kabupaten Tanah Bumbu)” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bekerjasama dengan The Wahid Institute di Hotel Arum Banjarmasin, 20 Juni 2009.
  • Saldi Isra.et.al, Jalan Berliku Amandemen Komprehensif : Dari Pakar Hingga Selebritis, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2009.

 

 


[1] Dahlan, Thaib, Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945), Jurnal Hukum No.23 Vol 10 Tahun 2003.

[2] Ibid, hal 87.

[3] Jimly Asshidiqqie, Format Ketatanegaraan dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, FH UII PRESS Yogyakarta, 2004, hal 13.

[4] Bagir Manan, MPR,DPRdan DPD dalam UUD 1945 Baru, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hal 55.

[5] Data-data ini didapat dengan menelaah Konstitusi masing-masing negara, kecuali Inggris yang memang tidak memiliki konstitusi tertulis, dapat dilihat dalam Ibid, hal 54.

[6] The Constitution of Japan

[7] Jimly Asshiddiqie. 1999. Reformasi Hukum Nasional. Makalah Seminar Kelompok  Kerja Nasional Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani. Jakarta: Sekretariat Negara. hlm 12.

[8] Finer, S.E.et.al,.1995. Comparing Constitutions. Oxford: Clarendon Press. hlm 134.

[9] M.Rifqinizamy Karsayuda, Memaksimalkan Ruang Otonomi Berbahan Lokal, Makalah yang disampaikan dalam diskusi terbatas bertajuk “IDENTITAS LOKAL DALAM BINGKAI OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Manajemen Ilahiyah di Kabupaten Tanah Bumbu)” yang diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3) bekerjasama dengan The Wahid Institute di Hotel Arum Banjarmasin, 20 Juni 2009.

 

[10] Lihat Saldi Isra.et.al, Jalan Berliku Amandemen Komprehensif : Dari Pakar Hingga Selebritis, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta, 2009.

 

 

Komentar
  1. DPD diajak dalam membuat undang-undang dalam bidang apa saja ,selain otonomi daerah ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s