Jerat (Legislator) bernama “Recall”

Posted: April 15, 2011 in tulisanku di media

Effendy Choiry dan Lily Wahid, dua anggota DPR RI asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang menunggu detik-detik akhir menjadi anggota Parlemen di Senayan. Pasalnya, DPP PKB telah melayangkan surat ke Ketua DPR yang diteruskan ke KPU Pusat perihal pergantian antar waktu dua anggota DPR itu.

Pergantian antar waktu, penarikan (anggota) kembali oleh Parpol atau yang popular disebut Recall, memang telah lama dikenal dalam sistem kepartaian dan parlemen kita. Kendati di masa orde lama ketentuan serupa tak dikenal. Pada masa itu berlaku UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR serta UU Nomor 37 Tahun 1953 tentang Pergantian Anggota DPR. Kedua UU itu sama sekali tidak menyebut kewenangan parpol me-recall anggotanya. Dengan demikian recall oleh parpol tidak dikenal ketika untuk kali pertama pemilu diselenggarakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante.

Di masa orde baru, recall dijadikan senjata ampuh untuk menghabisi lawan politik penguasa. UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susduk MPR, DPR dan DPRD menyebutnya dengan istilah hak mengganti, yang kemudian diasosiasikan dengan istilah recall.  Menurut Karl. D Jason (1987), pemerintah orde baru memandang stabilitas sebagai kata kunci keberhasilan pembangunan. Untuk menjaga stabilitas politik, maka recall digunakan sebagai instrumen peredam instabilitas, khususnya di Parlemen.

Sejarah ketatanegaraan kita pernah mencatat, sepanjang tahun 1999-2002, mekanisme ini dihapuskan dalam regulasi keparlemenan kita. Hal itu terlihat sejak diterapkannya UU Nomor 4 Tahun 1999. UU ini menempatkan kesadaran penuh bahwa recall dengan sangat mudah digunakan oleh elite partai dan pemerintah untuk melumat musuhnya. Namun demikian, dalam amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Mekanisme recall itu dapat dilihat dalam rumusan Pasal 22B UUD 1945.

Sejak amandemen kedua UUD 1945  itu, pada 2003 recall dioperasionalkan melalui UU No. 22 Tahun 2003  dan UU No. 27 Tahun 2009. Justifikasi konstitusional diperkuat dengan keputusan MK No. 008/PUU-IV/2006, yang menggugurkan gugatan Djoko Edhi S. Abdurrahman atas pengujian UU 22/2003 pasal 85 ayat 1, dan UU 31/2002 pasal 12 huruf b. Djoko Edhi direcall dari keanggotaan DPR oleh PAN karena dinilai melanggar kebijakan partai dengan melakukan studi banding UU perjudian di Mesir.

Beberapa waktu lalu, MK juga membatalkan permohanan pengujian UU 27/2009 khususnya pasal 213 ayat 2 huruf e, huruf h, dan UU 2/2008 khususnya pasal 12, huruf g, huruf h yang diajukan oleh Lily C. Wahid. Pengujian ini terkait dengan hak recall partai politik terhadap anggota DPR, yang oleh Lily Wahid dinilai mengancam keanggotaan DPR. Putusan ini semakin mengekalkan recall.

Daulat Partai

 

Peneguhan recall dalam sistem Pemilu dan Parlemen kita sesungguhnya dihajatkan sebagai kontrol partai kepada anggotanya yang duduk di legislatif. Di samping alasan-alasan alami, etika dan pidana, pemberhentian anggota DPR diusulkan oleh parpol. UU tidak merinci alasan yang harus diajukan parpol dalam mengusulkan pemberhentian itu.

Salah satu ketentuan dimaksud ada pada Pasal 213 ayat (2) huruf e yang menyatakan anggota DPR bisa diberhentikan oleh parpolnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sayangny, rincian mengenai apa kreteria sesuai peraturan perundang-undangan tidak dirinci jelas dalam UU ini maupun peraturan lainnya.

Dalam konteks inilah seringkali kedaulatan rakyat yang tercermin dalam pemilihan umum dirampas oleh keinginan elite partai. Dalam posisi tertentu, elite partai menjadi amat supreme dan berdaulat dibanding ratusan ribu pemilih yang memandatkan suaranya kepada sang legislator.

Kedaulatan rakyat yang merupakan asas penting dalam Konstitusi amat mudah tereduksi dalam proses ini. Kasus Effendy dan Lily adalah bukti betapa kesalahan yang ditujukan kepada mereka tak terukur indikatornya. Padahal dalam proses pemberhentian antarwaktu diatur mekanisme cross check kepada masyarakat, utamanya pemilihnya. Sayangnya mekanisme ini biasa disimpilasi dengan menanyakan kepada para pengurus parpol di daerah pemilihan yang bersangkutan. Sebagai partai politik yang terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah, sulit rasanya bagi pengurus parpol di daerah melawan arus elite parpol pusat.

Sejauh dapat dicatat, belum ada kasus recall yang dilatari perbedaan sikap antara anggota DPR dan parpol induknya terkait dengan suatu kebijakan tertentu yang harus diputuskan dalam pemungutan suara (voting) terbuka. Dalam tradisi keilmuan tata negara, tindakan seperti ini dikenal dengan istilah floor crossing.

Menurut Legowo (2011), salah satu adagium praksis floor crossing menyatakan, anggota parlemen tidak harus kehilangan kursi (keanggotaan parlemen) karena menyatakan pendirian yang berbeda dengan parpol induknya, sekalipun kursi itu diperoleh dari sistem pemilu proporsional daftar tertutup. Meski bermula dari demokrasi parlementer Inggris, praktik ini juga berlangsung di demokrasi presidensiil AS detik ini.

Pasca diterapkannya model pemilihan langsung dengan menggunakan sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak pada Pemilu 2009 lalu, mestinya berimplikasi pada proses recall anggota legislatif. Anggota legislatif adalah cerminan langsung keinginan publik, meski mereka merupakan bagian tak terpisahkan dari parpol dan dicalonkan oleh institusi ini.

Penglibatan intitusi penguji yang netral, seperti peradilan menjadi penting untuk dihadirkan sebagai jawaban atas semakin mengkhwatirkannya recall yang tak terkendali. Melalui lembaga demikianlah, asumsi elite parpol dan legislator diuji, termasuk seberapa jernih kesaksian publik atas pelanggaran yang dituduhkan dan berbagai alasan lainnya. Jerat yang menghantui legislator di berbagai tingkatan itu,  tak boleh semau hati digunakan.Dan yang terpenting, kedaulatan rakyat harus dipertahankan dari kepentingan pragmatis elite yang belakangan semakin menjadi. Wallahu’alam.

Dimuat di Harian Banjarmasin Post, 09 April 2011

Komentar
  1. bolmer mengatakan:

    Sudah digelar sidang mengenai hal ini, lalu apabila hak ini tetap dipertahankan bagaimana??

    • M.Rifqinizamy Karsayuda mengatakan:

      Sdr Bolmer.

      Parpol di tempat kita memang cukup sulit untuk diawasi. Kita sekana menyerahkan cek kosong dlam tiap pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Secara regulatif, recall sebenarnya dapat dimulai dari laporan publik, khususnya di daerah pemilihannya.

      Akan menjadi suit jika kejadiannya terbalik. Wakil rakyat dianggap tak bermasalah oleh publik, tetapi bermasalah oleh parpol. Saran saya gunakan mekanisme hukum yang ada, termasuk PTUN untuk menguji sejauh mana klaim parpol atas recall anggotanya. disinilah hemat saya peradilan parpol menjadi penting diwujudkan di tanah air ke depan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s