Kegarangan Legislatif

Posted: Maret 6, 2011 in tulisanku di media

BEBERAPA waktu belakangan kita disuguhkan drama soal kegarangan lembaga legislatif kita, baik di pusat maupun di daerah.

Berita pengusiran dua wakil ketua KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah oleh Komisi III DPR RI dan pemakzulan wali kota Surabaya oleh DPRD setempat adalah narasi teranyar dari drama itu.

Dalam kasus ‘pengusiran’ Bibit dan Chandra, publik amat mudah menduga bahwa motif di balik itu bukan semata soal bagaimana status depoonering dapat menghapus atau tidak status tersangka yang pernah diberikan kepada keduanya.

Sebagai perdebatan di ranah hukum yang dimainkan oleh lembaga politik, isu deeponering mestinya ditanggapi jauh hari pada saat Jaksa Agung Basrief Arief mengeluarkannya.

Momentum di Komisi III yang berbarengan dengan ditetapkannya 19 mantan anggota DPR sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pemilihan deputi gubernur BI, amat pantas dicitrakan sebagai serangan balik ke KPK.

Sebagai lembaga negara yang salah satu fungsinya adalah pengawasan, tak ada yang salah dari sikap dewan melakukan itu semua. Namun beberapa kalangan justru amat khawatir, pengawasan dimaksud tak sekadar memberikan opini baik atau buruk, sekaligus rekomendasi perbaikan atas lembaga yang menjadi mitra kerjanya, melainkan perlahan-lahan mengambil alih kuasa institusi hukum untuk menilai benar dan salah lembaga negara lain.

Pada titik inilah kegarangan legislatif kita menjadi kurang bermakna, bahkan menambah rentetan catatan kurang positif terhadap institusi itu.

Sekadar mengingatkan, parlemen merupakan institusi yang dipersepsikan korup oleh publik berdasarkan Indek Persepsi Korupsi yang dilansir Oleh Tranperancy International (TI). Parlemen menempati peringkat atas bersama kepolisian, kejaksaan dan institusi hukum lain.

Indeks suap yang disusun oleh TI juga menunjukkan bahwa parlemen diaggap sebagai wadah penerima suap yang besar oleh publik.

Survei regular yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) tentang kepuasan publik terhadap institusi negara memperlihatkan tingkat kepercayaan publik yang cenderung menurun kepada parlemen.

Dalam dua tahun terakhir, kepercayaan publik berada di kisaran 30-40 persen. Suatu pencapaian yang amat timpang dengan legitimasi yang diperoleh para anggota parlemen dalam pemilu secara langsung.

Rendahnya kepercayaan publik atas kinerja dewan, salah satunya dilatar belakangi soal bagaimana mereka bekerja. Dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan (legislasi), setidaknya ada dua catatan penting yang dapat disorot.

Pertama: secara kuantitatif, parlemen kita belum produktif menghasilkan produk legislasi yang menjadi kewenangannya. Di tingkat pusat misalnya, dari 70 RUU yang disusun berdasarkan Program Legislagi Nasional (Prolegnas), hanya delapan  RUU yang berhasil menjadi UU.

Kedua, secara kualitatif fungsi legislasi yang dijalankan seringkali dibuat amat birokratis dan memboroskan anggaran. Penyusunan rancangan perda jarang yang tak menyertakan program studi banding.

Masalahnya, seringkali studi banding yang dibuat tak berkorelasi dengan pengayaan materi raperda yang sedang disusun. Tak jarang anggota DPRD yang melakukan studi banding tak tahu persis inventarisasi masalah yang perlu dipecahkan. Studi banding menjadi menarik, sebab dengan cara itu anggaran dapat dikeluarkan dan dinikmati langsung.

Setali tiga uang dengan studi banding, program peningkatan kapasitas, baik berupa pelatihan atau yang biasa disebut workshop juga seringkali dimanfaatkan (hanya) untuk berjalan-jalan semata.

Berbagai lembaga pelatihan yang bonafit, sebutlah dari berbagai perguruan tinggi yang berisi sejumlah pakar seringkali tak laku, lantaran dinilai idealis dan sulit diajak membangun negosiasi pragmatis. Alhasil, peningkatan kapasitas pun menjadi program yang jauh dari harapan.

Ada lagi fenomena yang cukup meresahkan dari sudut pandang yuridis ketatanegaraan, yaitu makin enggannya institusi eksekutif membangun kemitraan yang setara dan support-if dengan lembaga legislatif.

Tak sedikit kepala daerah yang enggan mengusulkan suatu kebijakan dengan menggunakan produk hukum perda, lantaran menghindari persentuhan dengan legislatif.

Pembuatan perda menjadi alternatif terakhir, lantaran kewajiban menjalankan peraturan perundang-undangan semata. Jika masih memungkinkan, maka pengaturan dengan instrumen peraturan kepala daerah cenderung menjadi alternatif detik ini. Konon, itulah yang menjadi salah satu akar persoalan pemakzulan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini minggu lalu oleh DPRD setempat.

Peraturan Wali Kota Nomor 56 dan 57 tentang Kenaikan Pajak Reklame di Kota Surabaya dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan publik. Di lain pihak, secara tersirat, pilihan mengeluarkan Perwali seperti itu bisa diartikan ‘meninggalkan’ DPRD dalam pembuatan kebijakan yang dinilai strategis.

Jika pola itu terus dikembangkan, tentu tak sehat bagi kerja lembaga negara kita, terutama legislatif. Lembaga legislatif yang mengantongi legitimasi sebagai cerminan asas kedaulatan rakyat dari konstitusi, lambat laun akan tereduksi dalam kerja-kerja kenegaraannya. Reduksi yang (boleh jadi) muncul akibat perilaku oknum anggota legislatif yang makin pragmatis, manipulatif, bahkan cenderung koruptif.

Dipublikasikan pada Kolom Opini Banjarmasin Post, 01 Maret 2011

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s