Sikap Imigrasi Menuai Kritikan

Posted: Februari 16, 2011 in tulisanku di media

BANJARMASIN – Sikap tertutup Kantor Imigrasi Banjarmasin terhadap informasi penarikan sementara paspor Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin ternyata bisa berbuntut panjang. Bahkan, institusi dibawah Kementerian Hukum dan HAM ini bisa dianggap melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Pengamat Hukum Universitas Lambung Mangkurat M Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, apa yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin adalah salah satu tindakan yang bisa dianggap melanggar UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Diterangkan Rifqi, perintah cekal adalah sebuah perintah yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menarik sementara paspor seorang kepala daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel. “Kalau ini tidak dijalankan tentu melanggar hukum, sekarang konteksnya surat itu sudah dikirimkan ke gubernur tapi mengenai informasi selanjutnya tidak diberikan, tentu ini adalah bentuk tidak transparannya Imigrasi terhadap informasi itu,” terang akademisi muda ini.
Kantor Imigrasi Banjarmasin dapat dikatakan melanggar UU KIP karena institusi tersebut merupakan salah satu institusi milik pemerintah. Dalam UU tersebut, kata Rifqi, disebutkan bahwa seluruh institusi pemerintah wajib memberikan informasi kepada publik.
Memang lanjut dia, ada pengecualian informasi yang tidak boleh sembarangan diberikan kepada khalayak. Informasi tersebut salah satunya adalah menyangkut rahasia negara. Namun, terkait informasi penarikan paspor Rudy Ariffin bukanlah merupakan informasi yang merupakan pengecualian dalam UU tersebut. “Pertanyaannya apakah informasi penarikan paspor itu rahasia Negara, saya kira informasi semacam itu bukan rahasia negara dan Imigrasi wajib memberikan informasi kepada masyarakat,” cetusnya.
Akademisi yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini juga menegaskan bahwa sikap yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin bukanlah merupakan sikap yang tepat. Pasalnya, sikap tersebut mengandung risiko, apalagi jika ada masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi tersebut. “Sekarang di Kalsel sudah ada Ombudsman, kalau ada masyarakat yang menuntut bisa dilaporkan ke Ombudsman, jadi saya kira sikap yang diambil Imigrasi kurang tepat,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, Kantor Imigrasi Banjarmasin bersikap tertutup soal penarikan paspor Rudy Ariffin. Beberapa pejabat yang biasanya dapat dimintai konfirmasi, Selasa (30/11) tiba-tiba menghindar untuk diwawancara dengan alasan sibuk.
Secara terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Seksi Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel Rajendra SH yang ditanya tentang tembusan surat cekal dari Kejagung dan Depatemen Hukum dan HAM menyatakan, surat tersebut sudah keluar.
“Surat cekal sudah keluar dari Kejagung. Tapi tidak ditembuskan ke kita (Kejati Kalsel) karena penyidik dari Kejagung. Tapi akan kita konfirmasi ke Kapuspenkum Kejagung,” ujarnya.
Ditanya tanggapan tentang tidak terbukanya Kantor Imigrasi Banjarmasin terkait progress pencekalan tersebut, Rajendra mengatakan, sekarang ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP). Semestinya, lanjutnya, pihak Imigrasi Banjarmasin tidak boleh menutup-nutupi permasalahan tersebut.
“Saya bicara selaku penegak hukum (Jaksa). Kalau saya tidak salah saya pernah menonton (statemen pihak Imigrasi Banjarmasin) di TV dan Imigrasi menunjukkan kepada media pencekalan belum ada,” ungkapnya.
Saat itu, Imigrasi Banjarmasin sangat terbuka dengan media. “Malah dengan memperlihatkan layar komputer,” terang Rajendra. (tas/yn/bin))

Radar Banjarmasin, 02 Desember 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s