Rapuhnya (Kinerja) Lembaga Demokrasi Banua

Posted: Januari 20, 2011 in tulisanku di media

SEJAK 2008, Bappenas bekerja sama dengan UNDP dan Badan Pusat Statistik (BPS) membuat standar untuk mengukur demokratisasi di tiap daerah di Indonesia yang diberi nama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

DI di tiap daerah tersebut diakumulasikan menjadi IDI nasional yang menjadi alat ukur sejauh mana demokratisasi berjalan di tiap negara, termasuk Indonesia.

IDI diukur melalui penghimpunan data berupa penelusuran di media cetak, wawancara dengan para pakar dan ilmuwan, serta focus group discussion dengan berbagai stakeholders yang terlibat dalam proses demokratisasi di tiap daerah. Pengukuran dengan metode demikian diarahkan pada tiga kategori demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak politik rakyat dan (kinerja) lembaga demokrasi.

Berdasarkan IDI 2008, Kalsel memperoleh skor 61,4 (dari rentang skor 0-100). Skor IDI Kalsel berada di kategori sedang. Raihan angka demikian disebabkan terjadinya anomali skor IDI Kalsel pada kategori dimaksud. Dalam kategori kebebasan sipil yang terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi, Kalsel meraih skor yang tinggi yaitu 83,6.

Masalahnya, Kalsel mendapat skor rendah pada dua kategori lainnya, yaitu kategori hak politik rakyat dan kinerja lembaga demokrasi. Hak-hak politik rakyat dalam IDI diukur melalui dua variabel, yaitu partisipasi politik rakyat dan pengawasan rakyat terhadap pemerintah. Dalam kategori itu, Kalsel mendapat skor renda yakni 56,8.

Yang lebih memprihatinkan adalah rendahnya skor untuk kategori ketiga, yaitu institusi demokrasi. Pada kategori ini Kalsel hanya meraih skor 44,3. Skor itu menunjukkan lemahnya kinerja lembaga demokrasi di daerah kita yang tercermin dari empat variabel IDI, yaitu pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD/pemerintah, partai politik dan peradilan yang independen.

Dari keempat variabel tersebut, skor untuk peran DPRD/pemerintah hanya 42,5, partai politik 46,5 dan peradilan yang independen 22,1.

Rendahnya skor IDI Kalsel dalam kategori kinerja institusi demokrasi menunjukkan bahwa lembaga demokrasi di Banua kita belum berfungsi dengan baik.

DPRD sebagai parlemen daerah dinilai lemah menjalankan fungsinya. Skor rendah IDI dapat dilihat dari berapa banyak peraturan daerah yang dihasilkan berdasarkan inisiatif dewan, bagaimana dewan merumuskan peraturan daerah, sejauhmana publik diajak berpartisipasi dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, termasuk bagaimana kemampuan dewan merumuskan APBD yang propublik.

Dalam pembuatan peraturan daerah yang berasal dari urusan pilihan pemerintahan, DPRD belum mampu membuatnya secara baik. Beberapa persoalan krusial belum mampu dicarikan solusinya dalam bentuk peraturan daerah.

Minimnya kontribusi atas pengerukan kekayaan alam lokal tak kunjung menemukan jalan keluar, seperti keberanian membuat perda tentang kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari stimulus pembangunan Banua di masa mendatang. Solusi itu dirasa penting untuk menyudahi debat di luar kewenangan daerah untuk menaikkan royalti.

Yang lebih mengkhawatirkan, lembaga demokrasi belum memiliki sarana yang mudah, murah dan efektif untuk berkomunikasi dengan publik. Sarana penyerapan aspirasi publik semacam SMS, kotak saran dan lain-lain tidak digunakan oleh pemangku kebijakan.

Dalam kondisi itu, publik menjadi makin apatis dan jauh dari keberadaan lembaga demokrasi, seperti DPRD dan partai politik. Rendahnya kepedulian publik itu awal mula turunnya tensi demokrasi kita.

Omong Kosong
Jika rapuhnya kemampuan bekerja secara demokratis terjadi di lembaga legislatif yang merupakan kader partai politik, maka kondisi yang hampir serupa juga menyelimuti birokrasi kita. Salah satu isu krusial yang dapat membuktikannya adalah penerapan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik di Pemprov Kalsel.

Sejak 2005, Pemprov Kalsel ditetapkan sebagai salah satu projek percontohan penerapan good governance di Indonesia. Secara sederhana, good governance tecermin dengan adanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, responsif dan aspiratif.

Nyatanya, pemerintahan daerah kita belum akuntabel. Banyak unit kerja pemerintahan yang belum memiliki indikator kinerja. Jika ada, terkadang indikator itu disusun sebagai prasyarat administratif belaka.

Pengukuran prestasi PNS di lingkup pemerintahan daerah juga masih sulit dilakukan. Akibantnya terjadi penyamarataan penghargaan dalam bentuk tunjangan antara yang rajin dan yang malas. Logika reward and punishment belum mampu diterapkan secara akuntabel.

Sarana untuk publik mengontrol birokrasi melalui saran, kritik atau bahkan hanya sekadar pertanyaan juga tak tersedia dengan mudah dan murah. Jika presiden memiliki unit khusus untuk menerima, menyaring dan menindaklanjuti setiap SMS dan surat yang masuk, di Kalsel hal yang sederhana itu tampaknya sulit dilakukan.

Jika demikian, tak berlebihan kalau kita (mesti) mengatakan good governance di Banua omong kosong belaka.

Untuk menjawab itu sesungguhnya ada di hadapan mata, yaitu merumuskan berbagai keinginan memperkuat lembaga demokrasi Banua melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2011-2015.

RPJMD secara yuridis adalah turunan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menjawab berbagai problemantika daerah dalam bentuk berbagai program pembangunan.

Salah satu misi gubernur dan wakil gubernur Kalsel adalah menciptakan pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Sayangnya, ikhtiar itu tak berbanding lurus dengan berbagai program yang direncanakan dalam Rancangan RPJMD lima tahun ke depan.

Dalam dokumen itu belum tercantum adanya program yang konkrit terkait reformasi birokrasi, reward and punishment terhadap aparatur birokrasi, kontrol publik dalam pemerintahan, termasuk keinginan untuk membuat laporan kinerja dan keuangan yang transparan dan berkala.

Jika dalam beberapa waktu ke depan rancangan RPJMD itu disahkan oleh DPRD Kalsel menjadi program lima tahun pemerintahan daerah kita, tanpa niat mengubah birokrasi melalui good governance, maka kita hanya bisa meratap dan gigit jari atas proses pembiaran rapuhnya lembaga demokrasi di Banua ini.

Perapuhan lembaga demokrasi adalah awal mula carut-marut birokrasi kita. Sebab program apa pun dan di bidang apa pun yang dijalankan dengan birokrasi yang ‘sakit’ sulit terlaksana dengan baik.

Proses perapuhan itu semoga disadari oleh birokrat dan legislator kita. Bukankah kita masih punya waktu beberapa hari ke depan untuk mempertaruhkan apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan?

Oleh : M.Rifqinizamy Karsayuda, Direktur Eksekutif Pusat Studi Ketatanegaraan dan Kebijakan Publik

Dipublikasikan di Harian BanjarmasinPost, 09 Oktober 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s