Catatan Hukum Banua dan Resolusi 2011

Posted: Januari 20, 2011 in tulisanku di media

HARIAN Kompas (Senin, 3/1) memublikasikan hasil jajak pendapat yang dilakukannya untuk mengukur kepuasan publik terhadap Pemerintahan Yudhoyono-Budiono. Secara keseluruhan, jajak pendapat itu memberi sinyal bahwa pemerintahan yang sekarang sedang berjalan jauh dari harapan publik. Secara lebih spesifik, publik tampak memberi noktah hitam pada pemerintahan yang ada dalam bidang hukum. Jika pada penutupan 2009 lalu, publik menyatakan pemerintahan Yudhoyono sebagai pemerintahan yang tak bersih dari korupsi dengan angka 73,9 persen, pada akhir 2010 keyakinan publik makin merosot ke angka 80,6 persen. Rendahnya keyakinan publik akan pemerintahan yang bersih, sekaligus menempatkan harapan akan pemberantasan korupsi di 2011 sebagai prioritas utama yang dikehendakinya. Sebanyak 31 persen publik dalam jajak pendapat itu menyatakan prioritas utama pemerintahan adalah menghajar para koruptor. Metode jajak pendapat yang dilakukan secara acak di Indonesia, termasuk di Banjarmasin adalah refleksi umum kondisi pemerintahan Republik ini di mata masyarakatnya. Pernyataan-pernyataan demikian menjadi amat penting bagi pemerintahan apa pun dan siapa pun yang memerintahnya, termasuk dalam konteks lokal. Demokratisasi yang disimbolkan dalam berbagai pemilihan langsung jabatan politik, seperti presiden, gubernur dan bupati mesti menghadirkan pemerintahan yang makin dekat dengan rakyatnya, termasuk dalam hal penegakan hukum. Harapan publik dalam jajak pendapat ala Kompas mesti dijadikan cermin bagi penegakan hukum pada 2011, tak terkecuali penegakan hukum di Banua ini. Di Banua, secara umum ada beberapa catatan menarik sepanjang 2010 lalu. Pertama, proses penegakan hukum yang melibatkan para mafioso multiprofesi makin jelas terlihat. Salah satu contoh dalam hal ini adalah tak tersentuhnya pelaku kejahatan di sektor tambang. Setidaknya ada dua hal yang dapat memperlihatkan fakta itu, yaitu tindak pidana lingkungan di sektor pertambangan dan maladministrasi izin pertambangan. Tak sulit menemukan lubang-lubang besar pascapertambangan tanpa reklamasi oleh berbagai perusahaan tambang. Secara yuridis, kelalaian dalam kegiatan pascatambang, termasuk reklamasi semestinya dapat dijadikan pintu masuk untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan. Lebih jauh, dalam UU tentang Lingkungan Hidup, Menteri Negara LH dapat memberi sanksi pada perusahaan pencemar lingkungan, hingga menutupnya. Sayang, persoaampai detik ini, padahal pembuktian untuk itu tak terlalu sulit dilakukan. Hal lain terkait kejahatan di bidang pertambangan adalah tejadinya mal-administrasi izin pertambangan. Di banyak tempat, penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) oleh bupati/wali kota yang dulu disebut kuasa pertambangan (KP), banyak yang tak taat administrasi. Suatu KP dikeluarkan dengan tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumennya sebagaimana dipersyaratkan oleh UU. Sebagai contoh, IUP eksplorasi baru dapat dikeluarkan, jika memenuhi 19 item persyaratan. Tak jarang IUP dikeluarkan, sementara tak seluruh item dipenuhi, bahkan di beberapa kabupaten amat mudah ditemui tak ada item pelengkap di dinas pertambangan, sementara IU Pnya terlanjur berkeliaran. Dua modus perilaku pengusaha tambang itu mustahil dilakukan tanpa melibatkan pihak berwenang. Dan kesewenang-wenangan itu amat mustahil berkelanjutan, jika tak terjadi pembiaran oleh aparat penegak hukum. Itulah salah satu siklus mafioso pertambangan yang mewarnai mozaik dunia hukum Banua sepanjang 2010. Kedua, lemahnya tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap hasil pemeriksaan lembaga pengawasan pemerintah. Dalam hal ini kita bisa menyebut beberapa temuan lembaga pengawasan, seperti BKP yang tidak ditindaklanjuti secara memadai. Temuan BPK RI di Pemko Banjarmasin yang menyatakan terjadi indikasi penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp52 miliar beberapa bulan lalu, raib entah ke mana setelah sebelumnya sempat mencuat di media massa. Beberapa hasil temuan oleh lembaga serupa, semacam BPKP juga tidak dijadikan bahan berharga bagi penegakan hukum di dunia pemerintahan. Kondisi demikian lambat laun melahirkan kesewenang-wenangan kekuasaan, sebab kekuasaan apa pun tanpa pengawasan yang memadai akan melahirkan absolutisme. Ketiga, penegakan hukum berjalan dengan tebang pilih di sana-sini. Contohnya seperti kasus runway Bandara Syamsuddin Noor yang hanya menyeret dua dari lima orang mantan anggota tim evaluasi. Kendati dua orang yang diproses hukumnya, tak terlalu jelas juga keberlanjutan perkaranya. Adalagi kasus eksekusi terpidana dana siluman II, beberapa di antaranya dieksekusi amat lambat dibanding terpidana yang lain. Salah seorang di antaranya bahkan ditemukan beberapa kali keluar-masuk penjara untuk keperluan dinas. Resolusi 2011 Berkaca pada proses hukum 2010, dunia hukum Banua 2011 tampaknya tak memperlihatkan tanda-tanda perbaikan. Salah satu alasan yang dapat memperkuat argumen itu adalah sulitnya melepaskan tali temali tiga simpul kepentingan yang dapat membelenggu penegakan hukum. Tiga simpul itu adalah penguasa-pengusaha dan aparat penegak hukum. Belakangan, penguasa-pengusaha menjadi dua mata uang yang sulit dipisahkan. Itu disebabkan makin banyaknya pengusaha yang terlibat, baik langsung atau tidak dalam proses suksesi kekuasaan di Banua. Dalam konteks ini, konflik kepentingan antara kedua amat terbuka. Konflik kepentingan itu sesungguhnya dapat diminimalisasi jika aparat penegak hukum dapat berdiri mandiri. Sayangnya, kita sulit menyanggah dependensi aparat penegak hukum atas berbagai kepentingan penguasa-pengusaha juga amat kental. Itu dapat dibuktikan dari keengganan mereka mengusut tuntas kejahatan di bidang pertambangan, dan kasus lainnya yang sempat heboh. Kontrol publik penting di tengah belum optimalnya kontrol yang dilakukan lembaga pengawasan resmi. Tak membudaya dan melembaganya kemampuan publik melakukan kontrol dipengaruhi banyak faktor, termasuk faktor budaya yang enggan bangalih-ngalih. Dengan segala keterbatasan, pihak-pihak yang masih memiliki kesadaran untuk turut memperjuangkan hukum yang tegak di Banua ini mesti terus berjuang. Perjuangan yang mungkin (hanya) berupa kritik, saran dan pencerahan, lantaran tak memiliki kekuasaan. Namun itu semua mesti terus dilakukan, karena itulah selemah-lemahnya iman perjuangan. Selamat berjuang di 2011!

Oleh: M Rifqinizamy Karsayuda, Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin
di Harian Banjarmasinpost – Sabtu, 8 Januari 2011

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s