Penanganan Korupsi Hanya Seret Kelas Teri

Posted: September 26, 2010 in komentar di media

BANJARMASIN – Penanganan kasus dugaan korupsi yang selama ini ditangani aparat hukum di Kalimantan Selatan (Kalsel) dianggap pengamat hukum, Rifqinizamy Karsayuda masih belum dilaksanakan secara maksimal.

Mengapa ia berasumsi demikian? Diungkapkannya, beberapa kasus dugaan korupsi yang diikuti, diantaranya, kasus dana simpanan hari tua (Siharta) alias dana siluman (Dansil) di Kota Banjarmasin, kasus APBD tahun anggaran 2007 dan 2008 di Kabupaten Banjar, ternyata terkesan hanya mampu mendudukkan terdakwa, yang bukan bertindak sebagai pelaku utama.

“Aparat hukum hanya menangkap ‘ikan-ikan kecil,’ tidak ada ‘ikan besar’ yang tertangkap,” katanya, kemarin. Jadi, penanganan kasus dugaan korupsi, baik ditangani kejaksaan maupun kepolisian, tidak terdengar menyentuh oknum pejabat di atasnya, tapi cuma pejabat bawahan. Alias tidak ada “kelas kakap” hanya “kelas teri” yang dijadikan terdakwa di persidangan.

Bahkan, dipanggil sebagai saksi sekalipun, aparat hukum seakan tidak berani melakukan. Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Jogja dan Strata 2 pada National University of Malaysia ini memperkirakan, keengganan aparat kepolisian maupun kejaksaan memeriksa kepala daerah sebagai saksi, karena dipengaruhi hubungan bilateral sebagai sesama musyawarah pimpinan daerah (muspida).

Padahal, sepertinya kepala daerah itu cukup mengetahui keadaan keuangan daerah. Apakah penanganan kasus korupsi di Kalsel tidak ada progres” Rifqi–panggilan Rifqinizamy–tak menilainya demikian. Memang ada progres atau kemajuan, dan aparat hukum terus bekerja menyelesaikan kasus korupsi. Tapi sebagaimana diutarakannya, aparat hukum hanya mampu menindak pejabat di bawahnya. “Aparat hukum itu setali tiga uang.

Hubungan sebagai Muspida seperti bupati, kapolres dan kajari, tentu aparat hukum menjadi enggan memeriksa kepala daerah,” ujarnya di sela acara Yudisium Fakultas Hukum Unlam di Banjarmasin. Suami Gusti Anisa Wulandari itu menambahkan, sebagian kasus dugaan korupsi malah ada yang mandek, ada lagi sudah lama diproses berbulan-bulan hingga bertahun-tahun belum ada penyelesaian.

“Kasus yang ada saja belum tuntas dan itu pekerjaan rumah bagi aparat hukum. Belum ditambah kasus yang baru atau belum tertangani,” kata orang tua dari Muhammad Alfath Alfaroby tersebut. Data yang terangkum Radar Banjarmasin dari beberapa sumber, kasus dugaan korupsi yang pernah maupun masih ditangani aparat kejaksaan, seperti Kejari Tanjung (Tabalong) dengan kasus APBD 2001-2002 yang telah memvonis pidana penjara empat mantan pimpinan dewan, H Murhan Effendie, Drs H Sugianor, H Suriansyah dan Taufik Amin Wasthoni.

Perkembangannya, Peninjauan Kembali (PK) Murhan diterima Mahkamah Agung, sedang PK Sugianor masih berproses sampai sekarang, Suriansyah menjadi buronan dan Taufik telah meninggal dunia. Kejari Paringin (Balangan) menangani kasus proyek transmigrasi di Kayu Papuyuan dan Matanghanau, Kecamatan Lampihong.

Kejari Barabai (Hulu Sungai Tengah) menangani kasus Stadion Murakata, kasus perjalanan dinas legislatif 2001-2002, kasus menyangkut pegawai PT PLN Cabang Barabai. Kejari Martapura (Banjar) berkutat kasus dugaan penyimpangan dana sekretariat daerah, kasus pembangunan Puskesmas Jambu Burung, Kecamatan Aluh-Aluh, kasus pidana korupsi dan perdata eks Pabrik Kertas Martapura.

Kejari Banjarbaru kasus penjualan pembelian dan pengangkutan batubara yang melibatkan oknum PT Pos Indonesia. Kejari Kandangan (Hulu Sungai Selatan) kasus pengadaan tanaman pot tahun 2007. Kejari Pelaihari (Tanah Laut) kasus premi asuransi DPRD Tala, Kejari Marabahan (Barito Kuala) kasus dugaan penyimpangan PDAM Marabahan tahun 2005-2007.

Kejari Rantau (Tapin) kasus dugaan korupsi APBD tahun 2001-2002. Kejari Kotabaru (Pulau Laut) kasus Pelindo III, kasus di Kantor Imigrasi, kasus dana bantuan nelayan. Tentu saja itu kasus tindak pidana korupsi yang ditangani aparat hukum dari Kejati dan Kejari se Kalsel, dan belum seluruhnya terhimpun. Belum lagi penanganan kasusnya, berada di Mapolda Kalsel dan Polres se Kalsel. (day/jpnn)

Dimuat di Harian Radar Banjarmasin dan Metro Balikpapan pada 23 September 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s