Mengadili Pemilukada

Posted: September 26, 2010 in tulisanku di media

PADA 2010 ini, 244 pemilukada digelar di sebagian penjuru Republik. Sampai Juli 2010, hampir 50 pemilukada digelar dan hampir sepertiganya bermuara di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana amanah UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilukada. Munculnya regulasi itu seiring dengan lahirnya putusan MK Nomor 072-073/PUU-PUU-II/2004 yang memasukkan pemilukada ke dalam rezim pemilu.

Konsekwensinya, perselisihan hasil pemilukada yang dahulu diselesaikan oleh MA beserta peradilan umum di bawahnya berpindah ke MK.

Secara normatif MK hanya berwenang mengadili dan memutus perkara terkait perselisihan hasil pemilukada. Namun belakangan MK berani mengadili dan memutus materi lain terkait pemilukada, seperti soal persyaratan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, politik uang dan netralitas birokrasi.

MK berdalih bahwa penyelesaian pelbagai materi perkara lain di luar perselisihan hasil pemilukada itu adalah cara MK menegakkan demokrasi substantif. Di luar itu, cara mengadili ala MK di luar kewenangan normatif yang diembankan kepadanya dikarenakan mekanisme hukum penyelesaian kasus pemilukada belum mampu melahirkan kepastian hukum dan keadilan.

Setidaknya ada tiga putusan MK dalam perselisihan pemilukada yang membuat perhatian publik akhir-akhir ini. Ketiganya ialah putusan MK tentang pemilukada di Kota Tebing Tinggi, Kota Surabaya dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam ketiga putusannya, MK tidak hanya melihat soal sengketa hasil, namun hal lain di luar itu.

Untuk Kota Tebing Tinggi, MK dalam putusannya menyatakan pemilukada Kota Tebing Tinggi wajib diulang, karena pasangan Muhammad Syafri Chap dan Hafas Fadillah yang memenangi pemilukada tidak memenuhi persyaratan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.

Putusan itu didasari atas adanya fakta hukum bahwa Muhammad Syafri Chap berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, putusan Pengadilan Tinggi Medan dan putusan Mahkamah Agung RI dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih.

Seseorang yang pernah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah sebagaimana ditegaskan dalam UU No 32 Tahun 2004. Akibatnya, pemilukada Kota Tebing Tinggi diulang dengan syarat pasangan calon Muhammad Syafri Chap dan Hafas Fadillah tidak diperbolehkan ikut kembali.

Di Kota Surabaya, MK memerintahkan mengulang pemilukada di lima kecamatan di kota itu. Perintah pengulangan pemilukada di sebagian kecamatan itu karena didapati bukti, bahwa terjadi pengerahan dan intervensi terhadap aparat birokrasi di Pemko Surabaya untuk memenangkan dan memilih calon tertentu.

Sedangkan di Kabupaten Kotawaringin Barat, MK membuat putusan yang amat mengejutkan. MK menganulir kemenangan Sugianto-Eko Sumarno yang meraih lebih dari 60 persen suara pada pemilukada Kobar 5 Juni lalu dan menetapkan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto yang hanya meraih suara 30 persen lebih sebagai bupati dan wakil bupati Kobar.

Putusan MK itu didasari atas ditemukannya politik uang dan kecurangan yang sistemtik dan masif oleh kubu Sugianto dalam pemilukada itu. Putusan MK itu masih menjadi polemik, lantaran KPU setempat tidak mau menjalankan perintah MK untuk membuat surat keputusan baru terkait pemenang pemilukada di kabupaten tersebut.

Peradilan Pemilukada

Putusan MK yang melampaui kewenangannya dalam penyelesaian sengketa pemilukada merupakan hal yang meresahkan. Namun lain pihak, penyelesaian sengketa di luar soal perselisihan hasil harus ditempuh MK lantaran mekanisme penyelesaian sengketa pemilukada yang ada sulit melahirkan kepastian hukum.

Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa pemilukada, termasuk pemilu lainnya setidaknya dapat dibagi atas tiga wilayah. Yakni penyelesaian sengketa administratif, pidana dan hasil pemilu yang menjadi kewenangan MK.

Penyelesaian sengketa administratif diselesaikan melalui institusi penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Belakangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 7 Tahun 2010, penyelesaian sengketa administratif pemilu dapat dilakukan di PTUN.

Hanya saja, penyelesaian administratif seperti itu seringkali tak berpengaruh apa-apa terhadap jalannya pemilukada. Sebagai contoh, ketika seorang bakal calon kepala daerah mengajukan gugatan ke PTUN atas penetapan KPUD yang tidak mengikutkan dirinya sebagai calon kepala daerah lantaran tak memenuhi persyaratan. Gugatan ke PTUN tersebut tak dapat menunda tahapan pemilukada berikutnya. Alhasil, seringkali ketika putusan PTUN sudah dikeluarkan, proses pemilukada pun telah selesai dan menghasilkan kepala daerah yang baru.

Demikian pula dengan proses pidana pemilukada. Banyak pengaduan masyarakat terkait tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah maupun timnya kandas begitu saja lantaran proses penyidikan, penyelidikan dan penuntutan yang teramat lama. Ketiadaan limit waktu dalam penyelesaian perkara pidana pemilukada membuat banyak kasus hangus di tengah jalan.

Dalam penyelesaian kasus pemilukada demikian, diperlukan formula baru untuk menyelesaikannya. Salah satu yang diwacanakan dalam perumusan RUU Pemilukada versi Kemendagri adalah lahirnya satu peradilan khusus pemilukada.

Peradilan khusus pemilukada itu diperlukan sejak dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan sampai tahapan mengadili di pengadilan dalam hal perkara pidana pemilu. Dalam konteks administratif, peradilan demikian juga didesain untuk memiliki kewenangan yang memadai, seperti memiliki kemampuan eksekusi.

Salah satu isu strategis dalam penciptaan peradilan pemilukada itu adalah adanya mekanisme paradilan tahapan. Yaitu adanya cara penyelesaian sengketa dalam setiap tahapan pemilu yang dapat memengaruhi tahapan berikutnya. Untuk itu, pola penyelesaian ala peradilan itu ke depan mesti dilakukan dengan cepat agar tidak tumpang tindih dengan tahapan pemilu berikutnya.

Lahirnya peradilan khusus pemilukada diharapkan dapat memberi pola penegakan hukum yang lebih memiliki kepastian dan keadilan dalam pemilu sebagai saluran konstitusional kedaulatan rakyat.

Lahirnya peradilan itu juga sebagai jalan mengurangi overload perkara pemilu dan pemilukada di MK, di luar sengketa hasil pemilu yang memang merupakan wewenang konstitusionalnya untuk mengadili.

Banjarmasin Post, 24 Agustus 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s