TAFSIR KONSTITUSIONAL ALA MK

Posted: April 28, 2010 in tulisanku di media

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan permohonan judicial review UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu oleh Bawaslu. Dalam judicial review tersebut, Bawaslu memohonkan kepada MK untuk menilai apakah  Pasal 93, Pasal 94 ayat (1), 95 ayat (2), Pasal 111 ayat (3) dan  Pasal 112 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan atau tidak dengan Konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bawaslu menilai pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2007 tersebut dapat mengganggu kemandirian Bawaslu (termasuk Panwaslu di daerah) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan 95 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 diatur tentang mekanisme pembentukan Panwaslu di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang mengharuskan adanya keterlibatan KPUD dalam tahap seleksi awal sebelum finalisasinya diserahkan kepada Bawaslu.

Sementara dalam pasal 111 ayat (3) dan  Pasal 112 ayat (3) UU No.22 Tahun 2007 ditegaskan tentang komposisi anggota Badan Kehormatan yang dibentuk guna menangani pelbagai kasus pelanggaran administrasi pemilu berjumlah lima orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota KPU/D dan 2 (dua) orang anggota Bawaslu/Panwaslu. Klausula ini dinilai Bawaslu berpotensi sebagai alat proteksi KPU/D terhadap rekan-rekannya yang diduga melakukan pelanggaran kepemiluan.

Dalam putusannya, MK menilai Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2007 bertentangan dengan asas kemandirian penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Sementara terkait dengan komposisi Badan Kehormatan dalam Pasal 111 ayat (3) dan  Pasal 112 ayat (3) UU tersebut, MK berpendapat tidak bertentangan dengan Konstitusi.

Putusan MK tersebut bukan hanya menghasilkan pergeseran norma dalam UU No.22 Tahun 2007 yang mesti segera diubah, namun juga menghasilkan pola mekanisme baru pembentukan Panwas di daerah yang semata-mata dilakukan oleh Bawaslu, tanpa keterlibatan KPUD. Putusan ini sekaligus memberi pernyataan bahwa 192 Panwas pemilukada yang telah dibentuk oleh Bawaslu beberapa bulan sebelumnya, tanpa proses seleksi oleh KPUD sah secara hukum.

Tradisi Baru

Putusan MK kali ini merupakan tradisi baru dalam ketatanegaraan kita. Tradisi baru itu muncul karena dua hal. Pertama : MK dalam perkara judicial review UU Nomor 22 Tahun 2007 bukan hanya memeriksa dan memutus apakah klausula dalam UU tersebut sesuai atau bertentangan dengan UUD, namun telah masuk dalam hal yang amat praktis terkait dengan polemik pembentukan  192 Panwas pemilukada di seluruh Indonesia yang dibentuk “sepihak” oleh Bawaslu, tanpa melibatkan KPUD.

Kedua : MK telah secara berani menyatakan suatu perbuatan yang awalnya dilakukan dengan cara melanggar ketentuan UU, namun belakangan dinyatakan sah dan kostitusional. Perbuatan “melanggar” UU tersebut adalah sikap Bawaslu yang menetapkan secara sepihak Panwaslu yang bertugas pada saat Pileg dan Pilpres menjadi Panwas pemilukada, tanpa melibatkan KPUD dalam proses rekrutmennya. Padahal pada saat pembentukannya, dasar hukum yang mengatur mekanisme itu jelas memerintahkan adanya keterlibatan KPUD untuk melakukan seleksi awal calon anggota Panwaslu sebelum diseleksi lebih lanjut dan ditetapkan oleh Bawaslu.

Gaya putusan MK kali ini berbeda jauh dengan putusan-putusan MK sebelumnya, terutama dalam konteks yang kedua, yaitu keberanian MK melegalkan suatu perbuatan yang semula illegal menjadi sah dan konstitusional. Sebagai perbandingan, pada saat diajukan judicial review terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan tertutupnya pintu bagi calon perseorangan untuk maju dalam Pilkada. Tidak ada satupun warga negara yang berani mendaftarkan diri menjadi calon kepala daerah dari jalur perseorangan sebelum adanya putusan MK dan perubahan norma dalam UU dimaksud.

Jika dianalogikan dalam kasus putusan MK tentang mekanisme pembentukan Panwaslu, semestinya sebelum dimintakan judicial review UU Nomor 32 Tahun 2004 ada seorang atau beberapa warga negara yang mendaftarkan diri ke KPUD sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari jalur perseorangan yang pada saat itu dilarang. Lalu atas adanya larangan itu, warga negara yang bersangkutan meminta pendapat MK yang kemudian hari melegalkan adanya jalur perseorangan karena dianggap konstitusional.

Rawan Penyalahgunaan

Gaya putusan MK seperti ini, selain melahirkan ijtihad baru dalam ketatanegaraan kita yang dapat dijadikan jalan keluar bagi pelbagai kasus ketatanegaraan yang pelik dan menemukan jalan buntu. Di pihak lain gaya putusan MK kali ini justru rawan dilakukan penyalahgunaan perbuatan “pelanggaran UU” oleh warga negara dan/atau badan hukum publik lainnya di kemudian hari.

Kedepan, bukan tidak mungkin ada warga negara dan/atau badan hukum publik yang terlebih dahulu melakukan perbuatan pelanggaran UU, lalu kemudian baru meminta pendapat MK untuk menilai apakah perbuatannya bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Jika MK menyatakan perbuatannya konstitusional, maka warga negara dan/atau badan hukum publik tersebut dapat meneruskan “perbuatannya” tadi. Sebaliknya, jika dinyatakan inkosnstitusional oleh MK, maka sebelum putusan MK keluar, mereka dapat berkilah bahwa perbuatannya sedang diuji oleh MK dan tak ada satu pihak-pun yang dapat menyatakan benar atau salahnya perbuatan itu, kendati telah melanggar UU yang ada.

Jika hal ini yang terjadi, maka tafsir konstitusional MK kali ini perlu diapresiasi, sekaligus mengundang kekhawatiran akan hadirnya krisis ketatanegaraan akbibat (akan) lahirnya keberanian berbagai pihak melanggar norma UU sebelum dimintakan pendapat oleh MK.

Dimuat di Harian Media Indonesia pada06 April 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s