Pemilukada Kalsel Terancam!

Posted: Maret 4, 2010 in komentar di media

BANJARMASIN, RABU – Polemik pembentukan Panitia Pengawas (Panwas)
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalimantan Selatan (Kalsel) belum menunjukkan titik terang. Kondisi ini memunculkan wacana perlunya penundaan pemilukada.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Zulkifli Hagan, mengatakan pihaknya tidak bisa memproses pembentukan panwas karena Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah mengajukan judicial review atas Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita tidak bisa melangkah sebelum ada kepastian hukum. Kita tunggu bagaimana putusan MK atas judicial review yang diajukan Bawaslu terlebih dahulu,” ujarnya, Selasa (2/3/2010).

Pembentukan Panwas Pemilukada Kalsel oleh DPRD merupakan pintu darurat sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 A UU No 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam kondisi polemik seperti sekarang, sementara tahapan Pemilukada Kalsel sudah berjalan, Anggota Dewan Perwakilan Daerah asal Kalsel, Adhariani, menilai pembentukan panwas yang legitimate harus diikuti penundaan pemilukada.

“Idealnya, panwaslu  harus terbentuk sebulan sebelum tahapan pemilu dilakukan. Artinya ketika panwaslu dibentuk sekarang pun pemilukada kita rawan cacat hukum. Bahkan amat mungkin untuk diperintahkan diulang,” ujarnya.

Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin, Rifqinizami Karsayuda, mengatakan tahapan Pemilukada Kalsel rawan cacat hukum karena panwas belum terbentuk.

Dampaknya, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dihasilkan mengalami krisis legitimasi yuridis. Bukan tidak mungkin jika ada pihak yang membawa persoalan itu ke pengadilan di kemudian hari, maka pemilukada harus diulang.

Penundaan, menurutnya, memang patut dipertimbangkan. Agar ini tidak terjadi, presiden perlu mempertimbangkan pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

“Sebab masalah ini tidak hanya di Kalsel tetapi juga di banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.

Anggota KPU Kalsel, Hairansyah mengatakan, penundaan pemilukada hanya bisa dilakukan jika terjadi bencana atau kerusuhan yang menyebabkan semua tahapan tidak bisa berjalan.

Selain itu harus mempertimbangkan pembengkakan anggaran dan
masa jabatan kepala daerah. Maksimal 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir sudah ada kepala daerah terpilih. Masa jabatan kepala daerah Kalsel berakhir 5 Agustus. Sementara Pemilukada Kalsel telah dijadwalkan 2 Juni.

“Dengan demikian kalaupun mendesak penundaan maksimal hanya satu bulan atau menjadi 2 Juli. Namun sebelum bicara penundaan perlu diperhatikan secara matang,” ujarnya.

Banjarmasinpost, 3 Maret 2010

Komentar
  1. edi mengatakan:

    dimapa garang kesahnya ? Ayu am paman handak tahu, Paman ne jelek2 begini pengamat jua Bung…Paman Awi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s