Darurat Pemilukada

Posted: Februari 25, 2010 in tulisanku di media

Tahun 2010 ini, tak kurang dari 246 daerah akan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilukada).

Sepertiga di antaranya sedang mengalami ‘krisis yuridis’, bahkan (bisa) berstatus ‘darurat pemilukada’. Pasalnya, di banyak daerah yang akan melangsungkan pesta demokrasi lokal guna memilih kepala daerah dan wakilnya tersebut, sekarang sedang dibelit masalah legitimasi Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslukada).

Masalah itu muncul, akibat adanya dualisme panwaslukada. Bawaslu berdasarkan Peraturan Bawaslu yang mendasari Surat Edaran Bersama (SEB) bernomor 1669/ KPU/XII/2009 001/SEB/Ba-waslu/2009  beranggapan, Panwaslukada yang sah adalah Panwaslukada yang telah menjalankan tugasnya pada masa pemilu legislatif dan presiden dulu. Panwaslu itulah secara ex officio ditetapkan kembali oleh Bawaslu menjadi Panwaslukada.

Di pihak lain, KPUD di berbagai daerah bersikeras. Mereka berkeyakinan bahwa pembentukan Panwaslu termasuk Panwaslukada harus dilakukan melalui seleksi di tingkat KPUD, baru kemudian diserahkan kepada Bawaslu untuk mendapatkan penetapan sebagaimana amanah Pasal 94 dan 95 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Polemik itu kini sampai ke meja Mahkamah Agung. Sebagian pihak yang merasa berkepentingan mengajukan judicial review (uji materiil) Peraturan Bawaslu yang menjadi dasar SEB di atas dengan UU Nomor 22 Tahun 2007. Sayangnya, sampai sekarang putusan MA tersebut belum juga turun.

Penahan Rasa Sakit
Putusan MA terkait uji materiil Peraturan Bawaslu terhadap UU Nomor 22 Tahun 2007, akan mengakhiri polemik berkepanjangan tentang Panwaslukada mana yang sah secara yuridis. Jika MA menyatakan Peraturan Bawaslu tersebut sesuai dengan UU dimaksud, maka Panwaslukada yang telah ditetapkan dan dilantik Bawaslu dapat terus melaksanakan tugasnya. Sebaliknya, jika MA berpendapat bahwa Peraturan Bawaslu tersebut bertentangan dengan UU, maka proses seleksi terhadap calon anggota Panwaslukada mesti dilakukan oleh para pihak. Tak terkecuali, Bawaslu sendiri.

Kendati demikian, putusan MA tersebut tidak akan menyelesaikan ‘krisis yuridis’ pemilukada itu sendiri. Ia hanya akan menjadi obat penahan rasa sakit. Sebab, detik ini pemilukada di sebagian wilayah yang bermasalah tersebut memasuki beberapa tahap.

Bagi daerah yang akan menggelar pemilukada pada Juni 2010, tahapan pemilukada dimulai sejak Januari 2010 lalu. Padahal pasal 71 UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Panwaslu mesti terbentuk satu bulan sebelum tahapan pemilu dimulai. Artinya, kalaupun putusan MA akan keluar esok hari, maka panwaslu yang legitimate secara yuridis itu akan tetap bertentangan dengan klausula UU Nomor 22 Tahun 2007. Sebab, ia (baru) terbentuk pada saat tahapan pemilu telah berjalan.

Implikasi yuridis dari fenomena itu ialah seluruh tahapan pemilukada di daerah-daerah tersebut cacat hukum. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dihasilkan oleh pemilukada demikian, akan mengalami krisis legitimasi yuridis. Bukan tidak mungkin, jika ada pihak yang membawa persoalan itu ke pengadilan di kemudian hari, maka pemilukada di berbagai daerah tersebut harus di ulang.

Pengulangan pemilukada akan menghasilkan pemborosan biaya banyak pihak. Bukan hanya biaya dari negara, namun juga dari kandidat untuk bertanding. Bahkan biaya dan energi rakyat untuk mengikuti seluruh tahapannya.

Perppu tentang Panwaslukada
Solusi hukum yang patut dipikirkan elemen bangsa ini, terutama Presiden adalah dengan mengeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (perppu) terkait dengan masalah di atas.  Perppu layak dikeluarkan terkait krisis yuridis di banyak pemilukada yang akan digelar banyak daerah beberapa bulan ke depan.

Selain itu, klausula UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang waktu minimal pembentukan Panwas hanya dapat dilakukan dengan dilakukannya revisi terhadap UU tersebut atau dikeluarkannya perppu terkait hal itu. Pembentukan UU yang baru dipastikan akan memakan waktu lama, sementara penyelesaian masalah tersebut harus dilakukan segera.

Terdapat dua alternatif terkait materi perppu tersebut. Pertama, perppu tersebut menegaskan bahwa waktu pembentukan panwaslukada selambat-lambatnya dilakukan pada tahapan tertentu dalam pemilukada. Semisal tahapan penetapan peserta pemilih. Dalam konteks itu, jika panwaslukada di sebagian daerah baru terbentuk pada tahapan penetapan pemilih, maka panwaslu tersebut dinyatakan sah secara hukum.

Kedua, dapat menyatakan bahwa batas waktu pembentukan panwas tetap satu bulan sebelum tahapan pemilu dilakukan. Konsekwensinya dalam perppu tersebut mesti diatur hal yang terkait dengan penundaan pemilukada. Seperti bagaimana perlakuan terhadap tahapan yang telah berjalan, pendataan pemilih dan pengajuan calon. Bagaimana pula solusi untuk mengisi jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan kosong akibat mundurnya waktu pemilukada, termasuk aspek pendanaannya.

Presiden penting memperhatikan masalah itu secara serius, sebab bukan tidak mungkin darurat pemilukada ini akan menghadirkan ‘darurat ketatanegaraan’ kita.

Dimuat dalam Kolom Opini Banjarmasin Post, 22 Februari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s