Pilrektor Unlam : Muncul Wacana Menggugat Mendiknas

Posted: Februari 12, 2010 in komentar di media

BANJARMASIN, KAMIS – Konflik antardosen yang terjadi pascapermintan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh agar pemilihan rektor Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) diulang membikin Kustan Basri malu dan sedih.

“Saya sedih dan malu ketika mengetahui situasi yang terjadi di lingkungan masyarakat yang akademis seperti Unlam saat ini,” ungkap rektor Unlam periode 1979-1983 dan 1983-1987 itu kepada BPost, Rabu (10/2/2010).

Menurut Kustan, situasi Unlam saat ini jauh lebih baik dibandingkan saat dirinya memimpin universitas terbesar di Kalsel ini. “Saya rasa jauh lebih maju, apalagi dengan anggota senat Universitas yang lebih muda dan berkualitas. Tetapi mengapa harus terjadi pergolakan?” katanya.

Seharusnya, seluruh elemen di Unlam bisa lebih mengedepankan rasionalitas daripada saling tuding yang mengutamakan emosi. “Saya yakin instansi yang sudah ditempa selama puluhan tahun ini, bisa mengendalikan emosi,” ucap Kustan.

Meski mengaku tidak mengetahui persis rumor-rumor yang beredar mengenai polemik terkait pemilihan ulang rektor, guru Besar Emeritus Program Pascaarjana Magister Manajemen Unlam ini mendesak adanya tindakan dari rektor. Rektor yang saat ini masih dijabat Rasmadi perlu bertindak cepat dan tegas untuk merekonsiliasi berbagai pendapat yang berbeda.

“Yang saya sesalkan, sepertinya rektor masih terlalu lemah dalam merekonsiliasi pendapat yang berbeda dari setiap anggota senat. Dia seharusnya bisa mendamaikan semua pihak,” ucapnya.

Menurutnya, jika ada yang bersikap tidak dewasa dan merasa tidak senang pada seseorang dalam lingkungan Unlam terutama anggota senat Universitas, sebaiknya perlu langsung diselesaikan. “Kalau perlu pihak yang bertikai dipertemukan dengan melakukan kode etik profesionalitas,” jelasnya.

Dengan sikap itu, stabilitas, ketentraman dan keamanan di Unlam bisa terjaga. “Mudah-mudahan, tidak ada gejolak yang parah dan mengobarkan aksi mahasiswa,” katanya.

Disinggung mengenai permintaan mendiknas, Kustan menilai kurang tepat lantaran sangat kental dengan nuansa politis. “Seharusnya tidak perlu mentah-mentah memasukkan sistem politik demokratis di masyarakat ke lingkungan akademis,” ungkapnya.

Sejumlah elemen kampus juga menilai kebijakan mendiknas tidak rasional. Mendiknas dinilai tidak memiliki kapasitas untuk mengeluarkan keputusan itu.

Penilaian itu muncul dalam diskusi bertajuk Mengapa Pemilihan Rektor Unlam harus Diulang yang digelar Lembaga Pengkajian Penalaran dan Diskusi Hukum (LP2DH) BEM Fakultas Hukum Unlam. Pembicara dalam diskusi ini adalah Rifqinizamy Karsayuda.

“Presiden yang berwenang membatalkan karena berdasar hukum posisi mendiknas setara dengan senat universitas. Selain itu, rektor juga diangkat oleh presiden,” tegasnya.

Salah seorang calon rektor, Rusdiansyah juga mengaku tidak setuju dengan pemilihan ulang jika prosesnya pemilihan yang telah berlangsung tak melanggar aturan.

Oleh karena itu, dia lebih cenderung mempermasalahkan  permintaan mendiknas dengan cara mengajukan gugatam ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN). “Demi kebenaran untuk apa kita takut. Apalagi Unlam memiliki banyak guru besar,” ujarnya.

Banjarmasinpost, 12 Februari 2010

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s