Ternyata Pilkada Serentak Lebih Efisien

Posted: Januari 21, 2010 in komentar di media

BANJARMASIN, SELASA – Berdasarkan perbandingan materi Rancangan Undang Undang (RUU) Pilkada versi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Undang Undang Pilkada yang berlaku saat ini, sejumlah terobosan bisa dilakukan agar pemilihan kepala daerah bisa lebih efisien dan efektif.

Pimpinan komite I DPD RI, Adhariani mengatakan, dalam pembahasan RUU Pilkada yang baru oleh DPD RI di Jakarta, disepakati ada beberapa usulan untuk mengubah substansi beberapa pasal mengenai pemilihan kepala daerah.

“Wacanakan yang disampaikan dalam pembahasan RUU ini adalah usulan dilakukannya pilkada secara serentak di seluruh Indonesia terhitung sejak tahun 2015. Selain itu ada juga usulan pemilihan gubernur kembali ditentukan oleh DPRD,” ungkap Adhariani dalam kegiatan Sosialisasi RUU tentang Pilkada versi DPD RI di Aula KPU Kalsel, Senin (21/12) sekita pukul 10.00 Wita.

Dijelaskan Adhariani, usulan tersebut muncul, ketika melihat kondisi pilkada di Kalsel sebelumnya, yang sudah menghabiskan dana cukup besar.

Selain dua usulan tersebut, Adhariani juga menjelaskan adanya wacana mengenai prosedur pencalonan kepala daerah dengan ketentuan usia 30 tahun dengan status pendidikan minimal S1.

Sementara itu, ada pula usulan mengenai calon incumbent yang diberi kesempatan melakukan pencalonan selama dua periode dengan masa jeda satu periode.

“Tujuan prosedur ini dilakukan guna memberikan kesempatan bagi calon kepala daerah lainnya, untuk masuk dalam bursa calon pilkada berikutnya,” katanya.

Namun diungkapkan Adhariani, semua wacana tersebut belum masuk dalam tahap final. “Ini masih dalam tahap pembahasan oleh DPR RI dan DPD RI,” katanya.

Adhariani menjelaskan, pembahasan kemungkinan akan dilakukan pada Januari hinga Februari 2010. “Sebenarnya hampir 200 pasal dalam RUU ini yang harus dibahas,” katanya.

Sementara itu, Pakar Hukum tata Negara Unlam, Rifqi Nizamy Karsayuda, menjelaskan, mengenai wacana beberapa substansi dari RUU Pilkada versi DPD RI ini memiliki sisi positif dan negatif.

Salah satunya, seperti usulan dilakukannya pilkada secara serentak memang memiliki beberapa sisi positif, seperti adanya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan administrasi.

Namun ada juga kelemahan yang bakal terjadi jika pelaksanaan tersebut direaliasasikan. “Kelemahannya, adalah isu-isu yang diangkat oleh media nantinya, akan bersifat isu nasional, Sehingga permasalahan di daerah jadi kurang disorot. Padahal sama pentingnya diangkat oleh media massa,” ungkapnya.

dalam harian banjarmasinpost tanggal 21 Desember 2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s