Dispensasi Perda harus ada batasan waktu

Posted: Januari 10, 2010 in komentar di media

Banjarmasin, 6/7 (Roll News) – Dispensasi dalam penerapan Perda Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 3 tahun 2008 tentang larangan angkutan batu bara dan hasil perkebunan sawit melewati jalan negara harus memiliki batasan waktu, kata seorang pengamat hukum.

Batasan waktu tersebut dimaksudkan agar dispensasi itu tidak menenggelamkan Perda 3/2008 yang sudah ada, kata Rifqinizami,SH,LLM, dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin kepada ANTARA, Senin.

Jika dilihat dari bentuk dispensasi yaitu berupa produk hukum bernama peraturan gubernur (pergub) maka secara hirarki perda lebih tinggi sehingga mengesampingkan produk hukum yang lebih rendah yaitu pergub.

Namun jika pergub tersebut diberlakukan dengan alasan insidental atau harus dilakukan maka pergug itu harus mempunyai batasan waktu pemberlakuan agar tidak cacat hukum, katanya.

Angkutan hasil perkebunan sawit akan mendapatkan dispensasi atau kelonggaran dalam pelaksanaan Perda 3/2008 tentang larangan angkutan batu bara dan perkebunan sawit melewati jalan negara.

Dispensasi terhadap angkutan kelapa sawit tersebut akan diatur melalui Pergub Kalsel, kata Kepala Dianas Perhubungan Kalsel Fahrian Hifni.

Pergub tersebut hingga saat ini masih dalam tahap penggodokan, namun dispensasi itu juga hanya akan diberikan kepada angkutan perkebunan sawit rakyat bukan angkutan perkebunan sawit perusahaan besar terlebih yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit, tambahnya.

Namun demikian Perda 3/2008 tetap terlaksana sesuai jadwal, karena persiapan yang dilakukan seperti pemasangan rambu-rambu jalan sudah selesai dilakukan, bahkan saat ini Dishub Kalsel sedang mengajukan anggaran terkait tambahan armada pengamanan pelaksanaan perda itu.

Armada yang diusulkan untuk pelaksanaan Perda 3/2008 itu adalah dua unit mobil derek, dua unit mobil timbangan digital dengan jumlah total anggran keseluruhan mencapai lebih dari Rp2 miliar, demikian Hifni.

Sebelumnya Gubernur Kalsel H.Rudy Ariffin menjelaskan bahwa penerapan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang larangan angkutan batu bara melewati jalan negara tidak ada kata tawar menawar.

Perda larangan angkutan batu bara melewati jalan negara sebenarnya telah sering disosialisasikan kepada para pengusaha baik pemegang Kuasa Pertambangan maupun PKP2B seperti Arutmin dan Adaro.

Namun kenyataannya hingga saat ini selama lebih kurang 15 tahun angkutan batu bara masih saja melintasi jalan negara yang menimbulkan berbagai macam efek kepada masyarakat Kalsel.

Efek yang muncul ketika angkutan batu bara melintasi jalan negara yaitu masyarakat dapat terkena infeksi saluran pernafasan jika terus menghirup debu batu bara, dan juga mencemari lingkungan.

Sesuai dengan aturan berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2008 tersebut, tertanggal 23 Juli 2009 tidak satu pun angkutan batu bara atau angkutan perusahaan yang diperkenankan melintasi jalan negara.

Dengan kata lain Perda nomor 3 tahun 2008 merupakan harga mati karena sudah sekitar satu setengah tahun para pengusaha diminta untuk membuat jalan sendiri agar tidak menggangu jalan negara dalam pelaksanaan bisnis mereka, katanya.

Jika alasan jalan tambang yang dibangun para pengusaha belum rampung, solusinya adalah mereka harus menghentikan produksi batu bara dan menyelesaikan pengerjaan jalan tambang terlebih dulu, demikian Rudy.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s