(Jala)n Masuk Pembaharuan Institusi Hukum

Posted: Desember 13, 2009 in tulisanku di media

Tim pencari fakta kasus Bibit-Chandra bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerahkan hasil kajian dan rekomendasinya kepada sang pemberi mandat. Tim yang diketuai  Advokat senior, Adnan Buyung Nasution itu sejak awal dibentuknya mengundang debat publik.

Kalangan yang tidak sepakat dengan pembentukan tim demikian, memaknai adanya intervensi Presiden dalam penegakan hukum. Dalam teorinya, hukum memanglah harus steril dari berbagai kepentingan, tak terkecuali kepentingan penguasa tertinggi negara sekalipun. Mengembalikan hukum di bawah ketiak kekuasaan, adalah pengulangan sejarah diktatorian di masa-masa lalu.

Sebaliknya, kalangan yang melihat kondisi hukum di tanah air berada pada titik nadir, lantaran banyaknya mafioso di berbagai ranah dan institusi hukum memandang perlu “campur tangan” presiden dalam menyelesaikan masalah ini.

Sebagai kepala negara, presiden mesti mengambil langkah-langkah berani agar proses penegakan hukum yang sejatinya menghadirkan keadilan tidak disalahgunakan. Dalam pandangan kalangan ini, hukum bukanlah sesuatu yang hidup di ruang hampa,  tanpa interaksi. Ia tumbuh seiring dengan interaksi sosial, budaya, ekonomi, tak terkecuali politik.

Tiga Rekomendasi Penting

Terlepas dari debat atas pembentukan, cara kerja dan metodologi pengungkapan fakta yang digunakan oleh tim pencari fakta tersebut. Hasil kajian tim yang membuahkan rekomendasi kepada presiden dan dipublikasikan secara luas patut mendapat perhatian serius.

Rekomendasi tim ini, sesungguhnya bukan hanya layak diposisikan dalam penyelesaian kasus Chandra dan Bibit atau kasus-kasus serupa, Namun mesti dimaknai sebagai seruan moril dan intelektual kepada segenap elemen bangsa untuk melakukan pembaharuan hukum dalam arti luas.

Rekomendasi tim tersebut beranjak dari ditemukannya fakta bahwa, tidak cukup bukti untuk mendakwakan berbagai delik pidana yang diajukan oleh kepolisian dan kejaksaan atas Bibit dan Chandra. Tim dalam rekomendasinya memberikan beberapa alternatif untuk menyelesaikan kasus ini, diantaranya adalah dengan cara dikeluarkannya surat perintah penangguhan penyidikan (SP3) oleh Kapolri atau surat penghentian perkara atas dasar kepentingan umum melalui kuasa Jaksa Agung berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Rekomendasi tim untuk menghentikan perkara terkesan tidak mendekte dengan memberikan beberapa alternatif cara penghentian. Alternatif lain sesungguhnya layak difikirkan oleh Presiden melalui pemberian abolisi sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945.

Perlakuan aparat penegak hukum terhadap para pihak yang “nyata-nyata” terbukti melakukan tidak pidana terkadang belum segarang yang diharapkan. Sebaliknya, beberapa pihak yang diduga melakukan tindak pidana dengan alat bukti yang minim dapat ditahan. Anggodo yang nyata-nyata membuat pengakuan telah memberikan uang kepada Ary Muladi dan diakui oleh yang bersangkutan, tak kunjung ditahan. Padahal ia jelas-jelas telah melakukan percobaan penyuapan dengan niat membebaskan saudara kandungnya, Anggoro Widjoyo yang sedang diproses oleh KPK. Sebaliknya Chandra-Bibit yang sulit dibuktikan telah menerima aliran uang tersebut, sempat mendekam dalam tahanan, walau kemudian ditangguhkan.

Tim pencari fakta hendak menyatakan dalam rekomendasinya, bahwa asas persamaan di depan hukum (equality before the law) mesti dimaknai sebagai perlakuan yang sama atas orang-orang yang nyata-nyata memenuhi delik-delik pelanggaran hukum, sebaliknya hukum jangan digunakan sebagai alat untuk “mengekang” seseorang yang tidak dapat dibuktikan atas nama hukum.

Rekomendasi lain yang patut digarap serius oleh Presiden dan segenap eleman bangsa ialah, perlunya reformasi di tubuh institusi hukum. Tim hanya menyebutkan institusi kepolisian, kejaksaan dan KPK. Walau sesungguhnya pembaharuan hukum secara strukturalis baru dapat selesai jika institusi peradilan juga dibenahi secara sangat serius.

Problem utama pembaharuan institus-institusi hukum di tanah air ialah, masih terpencarnya sistem rekrutmen, kerja dan pengawasan institusi-institusi hukum yang ada, terutama kepolisian, kejaksaan dan peradilan. Akibatnya, tidak ada kesinambungan perancangan arah penegakan hukum dari hulu sampai hilir. Pengawasan yang dilakukan juga bersifat sektoral, kepolisian melalui Kompolnas, Kejaksaan melalui Komisi Kejaksaan dan Peradilan melalui Komisi Yudisial. Kedepan, pengawasan terhadap institusi hukum hendaknya dibuat dalam satu atap.

Tim pencari fakta nampaknya menaruh perhatian yang serius pula pada terkuaknya fenomena makelar kasus (markus) seperti yang diperankan oleh Anggodo dan Ary Muladi dalam kasus ini. Mereka merekomendasikan kepada Presiden untuk membuat program penghapusan Markus di tanah air.

Jalan atau Jala ?

Rekomendasi tim pencari fakta terkait penyelesaian kasus Bibit-Chandra, maupun pembenahan hukum secara luas memang masih menjadi tanda tanya, seiring dengan sikap Presiden yang baru akan kita lihat beberapa hari kedepan.

Jika penghentian kasus Bibit-Chandra (sangat) mungkin untuk “diselesaikan” Presiden, tidak demikian dengan pembaharuan institusi hukum dan penghapusan Markus sebagaimana  rekomendasi tim ini, tidaklah mudah dilakukan, termasuk oleh orang sekaliber Presiden.

Corat-maritnya institusi hukum kita mengharuskan adanya perhatian dan keberanian yang serius untuk mengurainya kembali. Fenomena Markus, sesungguhnya bukan hanya melibatkan pihak-pihak diluar institusi hukum. Sangat mudah menjumpai, aparat hukum yang menggunakan jabatannya tidak lebih sebagai makelar penyelesaian berbagai kasus, baik yang sedang ditanganinya sendiri, ataupun di tangani oleh kolega se-profesinya.

Sulitnya, persoalan tersebut merata terjadi di berbagai ranah institusi hukum kita dalam berbagai strukturnya, mulai tingkat yang terbawah sampai unsur pimpinannya di tingkat pusat. Fenomena serupa, juga terjadi pada berbagai profesi hukum lainnya di luar institusi hukum formil negara.

Jika demikian, presiden harus berfikir dan bekerja keras, namun cepat untuk menghadirkan hukum yang adil di tanah air yang gersang akan keadilan ini. Kebijakan yang tepat, berani dan efissien, tanpa pandang bulu bisa jadi jalan bagi pembaharuan institusi hukum, termasuk reforma hukum itu sendiri di republik ini.

Namun jika tidak ditangani secara serius dan berani, maka Presiden akan kehilangan kewibawaannya. Rekomendasi tim pencari fakta hanya akan ditertawakan oleh para mafioso hukum tanah air, selanjutnya mereka akan tetap menabur jala yang bisa mengenai siapa saja, tanpa harus terbukti bersalah sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s