Mengubah Pemilihan Wakil Kepala Daerah

Posted: Maret 3, 2009 in tulisanku di media

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dibuat oleh DPD RI belakangan ini berisi beberapa klausul yang menarik untuk diperbincangkan. Klausula-klausula tersebut diantaranya ialah perubahan mekanisme pemilihan gubernur dari pemilihan langsung menjadi penunjukan oleh pemerintah pusat, pengaturan tentang tidak diperbolehkannya seorang kepala daerah untuk mencalonkan diri sebanyak dua kali, jika ia dinilai gagal oleh suatu tim penilai sepanjang kepemimpinan pertamanya, tidak diperbolehkannya seorang kepala daerah menjadi pimpinan partai politik dan pengaturan tentang posisi wakil kepala daerah, selain klausula-klausula lainnya.

Khusus mengenai isu pengaturan tentang posisi wakil kepala daerah, draft RUU Pilkada tersebut merubah cara pemilihan wakil kepala daerah dari yang semula dipilih langsung dalam satu paket bersama kepala daerah, menjadi dipilih oleh DPRD di daerahnya masing-masing. Secara lebih teknis, RUU Pilkada ini mengatur kepala daerah yang sebelumnya dipilih langsung akan mengajukan dua nama calon wakil kepala daerah berdasarkan hak preogratifnya kepada DPRD untuk dipilih salah satunya melalui Paripurna Dewan.

Rumusan demikian oleh PAH I DPD RI yang membahas RUU ini dianggap dapat menjawab disharmonisasi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah di banyak wilayah selama ini. Disharmoni yang dalam perjalanan pemerintahan daerah terjadi antara kepala daerah dan wakilnya sebab munculnya conflict of politics, maupun conflict of interest. Disharmonisasi itu disinyalir hanya akan melemahkan jalannya fungsi pemerintahan.

Efektivitas Pemerintahan

Ratio de’ etrat usulan perubahan mekanisme pemilihan wakil kepala daerah dalam RUU ini untuk menghadirkan pemerintahan daerah yang kuat dan efisien mengundang pertanyaan. Apa sesungguhnya yang menjadi akar ketidakefektivan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah?

Jika ketidakefektivan hubungan keduanya hanya disandarkan oleh adanya konflik politik dan kepentingan diantara keduanya, maka perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah sebagaimana RUU Pilkada itu tidak menjawab persoalan sesungguhnya.

Perubahan mekanisme dari pemilihan langsung menjadi pengusulan oleh kepala daerah dan pemilihan oleh DPRD tetap akan memunculkan potensi konflik di kemudian hari, selama posisi wakil kepala daerah hanya dijadikan pemanis dalam sistem tata kelola pemerintahan kita.

Posisi wakil kepala daerah berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.12 Tahun 2008 memang sangat terbatas dan bergantung pada kebaikan hati kepala daerah. Tugas-tugas yang diberikan memposisikan wakil kepala daerah hanya membantu tugas kepala daerah, sementara tata cara teknis membantunya tidak diatur lebih lanjut dalam UU, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas wakil kepala daerah yang agak tegas hanyalah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kepada unit pemerintahan di bawahnya. Di luar itu, wakil kepala daerah diposisikan sebagai pengganti kepala daerah pada saat yang bersangkutan berhalangan, baik sementara, maupun tetap.

Berdasarkan peraturan ini, persoalan disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah nampaknya berasal dari persoalan ketidak jelasan distribusi tugas dan wewenang yang ada pada keduanya. Ketidak jelasan pembagian tugas inilah yang kemudian melahirkan rasa sakit hati dan memunculkan konflik politik dan kepentingan. RUU Pilkada mestinya menyentuh persoalan mendasar ini, dengan membuat pembagian tugas dan wewenang yang tegas antara keduanya.

Legitimasi dan Complaint Mechanism

Persoalan lain yang akan timbul jika terjadi perubahan mekanisme pemilihan wakil kepala daerah ialah lemahnya legitimasi wakil kepala daerah dibanding kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Legitimasi wakil kepala daerah penting, sebab ia adalah orang yang akan menggantikan kepala daerah pada saat yang bersangkutan berhalangan tetap, baik karena meninggal dunia, mengundurkan diri, maupun diberhentikan.

Oleh sebab itu, mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibuat secara langsung dan satu paket dengan kepala daerah masih relevan untuk dipertahankan. Hanya saja selain pembagian tugas dan wewenang yang harus diperinci oleh UU Pilkada kedepan, mekanisme menyanggah (complaint mechanism) juga diperlukan untuk menjaga hak-hak diantara keduanya.

Complaint mechanism adalah alat kontrol dari pembagian tugas dan wewenang yang telah diatur sebelumnya. Seorang wakil kepala daerah melalui mekanisme ini dapat membuat sanggahan atas tidak terpenuhinya hak-hak yang dimilikinya berdasarkan UU. Sanggahan tersebut dapat ditujukan kepada DPRD sebagai institusi pengontrol eksekutif daerah. Oleh DPRD, sanggahan tersebut dapat dijadikan bahan untuk memberi peringatan kepada kepala daerah, bahkan sampai pada titik memakzulkannya.

Dalam konteks ini, wakil kepala daerah tidak hanya dijadikan asesoris dalam struktur ketatanegaraan kita, tetapi menjadi bagian penting di dalamnya. Sepenting posisi mereka pada saat meraup suara di masa-masa Pilkada.

*M.Rifqinizamy Karsayuda.Tim Perumus Uji Akademik RUU Pilkada DPD-RI. Dosen Hukum Tata Negara Fak.Hukum Unlam Banjarmasin.

Diterbitkan oleh Harian Banjarmasin Post, 3 Maret 2009

Komentar
  1. Murdi mengatakan:

    rekan-rekan yang punya Draft RUU Pemilu Kepala Daerah, bagi donk. Aku pengen sekali membacanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s