Uji Sahih RUU Pilkada

Posted: Februari 13, 2009 in tulisan lepas

Tulisan berikut merupakan bahan pada saat melakukan Uji Sahih dan Uji Akademik RUU Pilkada versi DPD RI beberapa waktu lalu. Semoga bermanfaat

Beberapa Catatan Yuridis terhadap RUU Pilkada Versi DPD-RI[1]

M.Rifqinizamy Karsayuda[2]


[1] Catatan-catatan dimaksud merupakan buah pikir forum dan tim perumus pada Uji Sahih Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Pilkada yang disusun oleh PAH I DPD RI di Kampus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 02 Pebruari 2009.

[2] Pengajar Pada Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Menempuh studi Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan Master of Laws (LL.M) pada Centre of Postgraduate Institute National University of Malaysia dalam kajian Hukum Tata Negara. Alamat korespondensi melalui e-mail : rechtolog@yahoo.com, Personal Phone : +628170407165. Penulis merupakan Tim Perumus Uji Sahih RUU Pilkada versi DPD RI.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk demokrasi dan mekanisme rotasi kekuasaan di Indonesia, telah berlangsung sejak zaman orde lama hingga saat ini. Dalam perkembangannya, pemilihan kepala daerah yang dahulu berupa penunjukan beralih menjadi pemilihan dalam pengertian tertentu pada era orde baru dan pemilihan langsung di era reformasi ini.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan Pilkada selama ini, masih menyimpan beberapa kritik, antara lain : Pertama : dengan dimuatnya aturan-aturan mengenai Pilkada dalam UU Pemerintahan Daerah, maka Pilkada dianggap bagian dari urusan pemerintahan daerah. Padahal dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pilkada dinyatakan sebagai bagian dari Pemilu itu sendiri. Kedua : Dalam UU No.32 Tahun 2004 diatur tentang adanya wakil kepala daerah dalam Pilkada. Padahal landasan konstitusi mengenai Pilkada dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menyatakan adanya pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis. Posisi wakil kepala daerah dalam konstitusi tidak dicantumkan.

Persoalan ketiga yang cukup urgen dalam UU No.32 Tahun 2004 yang memuat pilkada ialah tidak diaturnya mekanisme complaint bagi para pihak, termasuk publik terhadap banyaknya putusan KPUD terkait Pilkada. Dalam konteks ini KPUD bisa menjadi lembaga superbody. Keempat : dalam UU 32/2004 tidak diatur secara terperinci perihal hukum acara penyelesaian sengketa Pilkada.

Persoalan-persoalan tersebut, disamping persoalan lainnya membuat PAH I DPD RI membuat RUU Pilkada. Namun demikian terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan catatan dari aspek yuridis terhadap RUU ini, sebagai berikut ;

1. Asas konstitusionalitas dan demokratisasi Pilkada

Dalam setiap penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UU pada tempatnyalah untuk mengacu kepada ketentuan konstitusional. Hal ini dikarenakan, konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Disinilah asas konstitusional mesti menjadi acuan bagi setiap pembuatan produk hukum.

Ketidaktaatan kepada asas ini akan berakibat pada dua hal. Secara prinsip, hal ini akan berakibat pada munculnya beragam produk hukum yang inkonstitusional. Akibatnya akan terjadi disintegrasi hukum nasional. Hal lain yang akan muncul di ranah praktis adalah, akan lahirnya produk perundang-undangan yang sia-sia, akibat dibatalkan oleh Putusan Peradilan tertentu (dalam konteks UU dibatalkan oleh MK) melalui uji materiil (judicial review). Pembatalan produk hukum berakibat pada terabaikannya asas efisiensi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam konteks RUU PIlkada ini, aturan konstitusi yang mengatur tentang Pilkada dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana disebutkan sebelumnya harus dijadikan acuan. Pasal tersebut memberi pesan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis.

Tafsir demokratis dalam UUD 1945 tersebut harus dimaknai sebagai demokratisasi proses Pilkada secara keseluruhan. Proses Pilkada yang dimulai dari penjaringan calon, pencalonan, kampanye, pemilihan, penetapan, sengketa (jika terjadi), bahkan sampai dengan pemakzulan (impeachment) harus dilaksanakan secara demokratis.

RUU Pilkada ini sebagimana UU yang mengatur Pilkada sebelumnya lebih banyak menitik beratkan pada pencalonan, kampanye, pemilihan dan sengketa. Tahapan-tahapan lainnya nampaknya belum mendapat perhatian yang baik. Alangkah idealnya, jika tahapan lain juga diatur dengan cukup terperinci dan mengacu kepada niali-nilai demokratis, agar Pilkada kedepan menjadi benar-benar demokratis sebagaimana amanah konstitusi.

2. Penguatan Asas Otonomi dalam bidang Politik

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan : Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Secara lebih terperinci, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui kebijakan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 1 angka 5 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan makna otonomi daerah tersebut, yaitu :

“Otonomi daerah ialah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan dalam pelbagai bidang, kecuali yang menjadi kekuasaan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (3) UU Nomor 32 tahun 2004, yaitu meliputi kewenangan dalam bidang :

a. politik luar negeri

b. pertahanan

c. keamanan

d. peradilan

e. moneter dan fiskal dan;

f. agama

Secara implisit, pengaturan tentang otonomi daerah tersebut mengandung arti bahwa otonomi dalam bidang politik juga merupakan salah satu dari kewenangan daerah yang bersifat otonom. Hal inilah seharusnya menjadi dasar yuridis dan filosofis lainnya dalam pembuatan RUU ini. Perwujudan otonomi daerah dalam bidang politik secara lebih penuh dapat dilaksanakan dengan melahirkan aturan mengenai Pilkada yang betul-betul berdaulat di daerah.

Salah satu rumusan yang memadai untuk diajkan ialah dengan menjadikan Pilkada sebagai pekerjaan daerah sepenuhnya, terlepas dari berbagai intervensi pusat dalam berbagai aspek seperti pencalonan, penyelenggaraan dan lain-lain.

3. Pilkada dan Pemilu yang lain

Beberapa waktu belakangan, Pilkada dilaksanakan di Indonesia secara sporadic, sesuai dengan jadwal di masing-masing daerah (provinsi, kabupaten/kota). Guna melahirkan Pemilu yang lebih sederhana dan efisien, serta sebagai konsekwensi dari masuknya Pilkada sebagai bagian dari rezim Pemilu, maka idealnya Pilkada dilaksanakan secara serentak dan digabungkan dengan Pemilu yang lain.

Pertanyaannya berikutnya adalah, jika dilaksanakan serentak, maka dengan pemilu yang mana Pilkada dilaksanakan. Dengan berpegang kepada asas otonomi daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka kami mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan berbarengan dengan pemilu untuk memilih anggota DPRD Provinsi, kabupaten/kota.

3. Pemilihan Umum Nasional Pemilihan Umum Lokal

Adapun usul dalam RUU ini agar Pilkada dilaksanakan serentak dan berbarengan dengan Pilpres mengandung kritik setidaknya pada dua hal. Pertama : bagaimana jika beberapa kepala daerah terpilih lebih dahulu daripada presiden, sebab Pilpres masih berlangsung pada Putaran II ?. Kedua : Jika Pilkada berbarengan dengan Pilpres, maka isu-isu di daerah akan lenyap oleh isu-isu seputar Pilpres. Dalam konteks ini, konsentrasi, termasuk kritik publik terhadap calon kepala daerahnya akan sangat minim.

4. Posisi Wakil Kepala Daerah

RUU Pilada versi DPD ini mengusulkan agar posisi wakil kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Ada dua alasan yang melatarbelakangi rumusan ini. Pertama : Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagaimana disebutkan terdahulu tidak menyebutkan posisi wakil kepala daerah. Hal ini dianggap sebagai dasar konstitusional mengapa wakil tidak perlu dipilih langsung. Kedua : berkaca dari realita kekinian, dengan adanya wakil kepala daerah sering terjadi conflict of interest maupun conflict of politic dengan kepala daerahnya. Muaranya, efektifitas pemerintahan yang diemban keduanya tidak berjalan.

RUU ini mengusulkan agar wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD atas usulan dari kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Pertanyaannya, jika dengan menggunakan mekanisme ini adakah jaminan bahwa tidak akan terjadi disparitas antara kepala daerah dan wakilnya ? atau apakah dengan mekanisme demikian akan tercipta efektifitas pemerintahan?

Jika tidak terdapat garansi, maka perlu dipikirkan masih perlu atau tidaknya posisi wakil kepala daerah?. Jika dianggap masih perlu, maka kami melihat bukan mekanisme pemilihannya yang bermaslaha, namun aturan hukum mengenai pembagian tugas antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang perlu dipertegas, termasuk adanya mekanisme hukum untuk melakukan complaint, jika tugas dan wewenang salah satu dari keduanya tidak diberikan atau diambil oleh yang lainnya. RUU ini hendaknya mengatur hal tersebut, sebab hal ini belum mendapatkan pengaturan pada UU yang ada selama ini.

5. Batas waktu kewajiban memilih Wakil Kepala Daerah

Dalam Pasal 26 ayat (6) dan (7) UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas UU No.32 Tahun 2004 disebutkan :

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

(7) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang berasal dari calon perseorangan karena meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus dalam masa jabatannya dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD.

Pasal tersebut tidak menyebutkan berapa lama limit waktu untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana ayat (7) diatas. RUU Pilkada ini hendaknya mengatur hal tersebut, seperti selambat-lambatnya 2 bulan setelah Kepala Daerah sebagaimana ayat (6) dilantik, maka paripurna DPRD wajib memilih wakil kepala daerah sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (7) diatas.

6. Kepala daerah bukan Pimpinan Parpol

Klausula ini agak aneh, sebab kepala daerah disatu sisi disebut sebagai pejabat publik yang memiliki makna siapapun dapat menjadi kepala daerah, termasuk politisi. Bahkan dalam term yang lain, kepala daerah seringkali disebut sebagai jabatan politis.

Hal lain yang membuat kalusula ini terasa kurang relevan dipertahankan ialah, dengan tidak menjadi pimpinan parpol seseorang masih dapat berkuasa secara politik. Ia dapat saja menjadi Ketua Dewan Syura, Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan lain-lain. Hal tersebut dalam realitas politik kadang lebih berkuasa dibanding ketua parpol.

7. Perlukan UU Pilkada tersendiri ?

Sebagaimana disebutkan sebelumnya Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu. Jika demikian mengapa Pilkada pengaturannya dipisahkan dari pengaturan Pemilu secara keseluruhan ?

Pembuatan RUU Pilkada tersendiri akan menyulitkan dari aspek sinkronisasi klausula-klausula yang mengatur tentang Pemilu secara keseluruhan. Hal ini dapat berakibat terciptanya peraturan yang saling bertabrakan satu dengan yang lain.

Selain itu, pembuatan RUU sektoral dalam satu bidang yang sama, seperti RUU Pilkada dalam lingkup Pemilu akan membuahkan ketidakefisienan baik dari sisi legislasi, maupun anggaran. Namun demikian, kami memahami usul DPD ini sebagai bagian dari penguatan fungsi kelembagaan sesuai amanah pasal 22 D UUD 1945.

***

Terakhir, dalam perumusan draft akademik maupun RUU Pilkada ini masih kami temukan beberapa kekurang cermatan pembuatnya, diantaranya : adanya materi yang out off date secara yuridis, sebagi contoh pada hal 56-57 draft akademik disebutkan : ”Pilkada dilaksanakan oleh KPUD, tapi tanpa hubungan hirarkis dengan KPU. Oleh karena KPUD bertanggungjawab kepada DPRD. Hali ini sebagai konsekwensi pilkada bukan pemilu”. Padahal hal ini telah dianulir melalui Putusan MK No.027-073/PUU-II/2004 yang menyatakan pertanggungjawaban KPUD bukan kepada DPRD lagi, namun kepada publik[1].

Selain itu, secara redaksional RUU Pilkada ini juga masih menyimpan kekurangcermatan penegetikan seperti terlihat pada pasal 33 ayat (2) yang berbunyi : ”Pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf j, huruf m, huruf o merupakan pelanggaran tata cara kampanye”. Padahal didalam pasal 30 ayat (1) tidak dicantumkan huruf m dan huruf o.

Terlepas dari berbagai catatan diatas, kami menyambut baik RUU Pilkada dari DPD ini. Semoga kedepan kita dapat saling bekerjasama dengan lebih baik lagi.


[1] Silakan lihat dalam M.Rifqinizamy Karsayuda, Pilkada Perspektif Hukum Tata Negara, Total Media Yogyakarta, 2006, hlm 123.

Komentar
  1. matius petrus kabiai mengatakan:

    thx ya… buat artikel tulisannya…. sangat membantu dan sangat pas di saat tugas mata kuliah pemilu saya datang..
    heeee….^^

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s