Merubah Pola Seleksi Hakim

Posted: Februari 11, 2009 in tulisanku di media

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshidiqie beberapa waktu lalu menyatakan perlunya perubahan pola seleksi hakim di Indonesia. Seleksi hakim layaknya merekrut pegawai negeri sipil atau pegawai perusahaan seperti sekarang dianggap tidak relevan. Selain memperoleh bibit calon hakim dengan cara yang teramat biasa. Pola rekrutmen sekarang juga membuat tenggang waktu yang teramat panjang bagi setiap hakim memegang jabatannya. Sarat Penyimpangan Dengan pola seleksi sekarang, calon hakim yang direkrut adalah mereka dengan pengalaman dangkal. Seseorang yang baru menyelesaikan pendidikan strata satu atau dua dapat menjadi hakim setelah menjadi calon hakim selama 3-4 tahun saja. Mereka dipastikan tidak memiliki jam terbang yang cukup dalam proses beracara di pengadilan. Kemampuan teoritis semata nyatanya tidak cukup ampuh menjawab berbagai tantangan dunia peradilan kita yang sedang diselimuti oleh praktek hitam. Hakim baru yang notabene berusia muda dan pengalaman yang dangkal sangat mudah tergoda. Ujungnya mafioso peradilan terus bergentayangan. Pola rekrutmen sekarang ini juga dapat membuka pintu ologarkhi di dalam profesi hakim. Seorang hakim yang diangkat pada usia rata-rata 28-30 tahun, baru akan mengakhiri karirnya diusia ke-63 bagi hakim tingkat pertama atau 65 tahun bagi hakim tingkat banding. Bagi mereka yang sempat menjadi hakim agung baru akan pensiun di usia 70 tahun. Seorang hakim dapat menjalani profesi itu sepanjang 30-40 tahun. Suatu rentang waktu yang sangat mungkin membuat seseorang jenuh dengan pekerjaannya. Rentang waktu yang juga dapat memutar idealisme dan integritas yang semula (dapat saja) ada padanya. Dengan bibit yang kurang pengalaman dan rentang waktu menjabat yang terlalu panjang, seorang hakim (sangat) terbuka untuk melakukan penyimpangan kepatutan profesi. Profesi hakim sementara waktu belum dapat berbuat banyak bagi hadirnya hukum yang tegak di republik ini. Persepsi masyarakat akan korupsi yang dilakukan para hakim terus memperlihatkan indeks yang tinggi. Begitu pula ketidakpuasan publik akan layanan peradilan juga memperlihatkan hasil yang jauh dari harapan. Perbaikan kualitas hakim dan peradilan dapat dimulai dengan melakukan perubahan rekrutmen hakim, selain pengawasan terhadap profesi ini yang harus terus didorong. Ubah Pola Pembatasan masa jabatan terhadap hakim bukan hanya melibatkan perdebatan pada seberapa panjang usia pensiun hakim seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Pembatasan jabatan hakim juga dapat dilakukan dengan memberikan periodesasi terhadapnya. Hakim agung yang pensiun di usia 70 tahun sebagaimana UU tentang MA yang baru seharusnya tidaklah mengundang permasalahan, jika dunia peradilan kita tidak sedang dirundung masalah. Semakin panjangnya usia hakim agung dalam kondisi sekarang dapat memperlama upaya amputasi terhadap para mafioso peradilan kita. Usia pensiun hakim agung di umur 70 tahun sesungguhnya terjadi di negara-negara lain. Australia misalnya, dalam Konstitusinya menetapkan usia tersebut sebagai masa pensiun hakim agung. Di Inggris, India, Amerika dan Malaysia, usia pensiun hakimnya juga diatas 60 tahun. Hanya saja di negara-negara tersebut, seseorang baru dapat menjadi hakim setelah melalui pengalaman di bidang hukum dengan menjadi pengacara ataupun akademisi hukum misalnya, sehingga mereka relatif telah “berumur” pada saat menjadi hakim. Di negara-negara itu, perekrutan hakim mulai dari tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir (mahkamah agung) tidaklah menutup mata terhadap aspek pengalaman, selain kemampuan teoritikal. Dengan pengalaman, jejak rekam seseorang dapat dilihat dan dinilai. Inilah yang membedakan dengan cara perekrutan hakim di tempat kita, kecuali rekrutmen hakim agung yang membuka pintu bagi kandidat non-karir. Selain itu, seorang hakim tidak akan memegang jabatannya dalam periode yang terlampau lama. Jabatan hakim dibatasi dengan periodesasi tertentu, seperti lima atau enam tahun. Di beberapa negara, mereka dapat dapat dipilih hanya untuk satu periode lagi. Pembatasan masa jabatan membuat oligarkhi di profesi ini dapat dihindari. Seorang hakim yang berprestasi di tingkat pertama dapat mengikuti seleksi untuk menjadi hakim tingkat banding dan seterusnya. Hakim dalam posisi ini menjadi jabatan prestisius, sekaligus kompetitif dan (bisa jadi) lebih bermutu, karena diisi oleh mereka yang telah teruji melalui pengalaman dan kompetensi. Pasca reformasi, institusi eksekutif, seperti Presiden dan Kepala Daerah telah mengenal pembatasan masa jabatan. Kini, gagasan pembatasan jabatan sudah saatnya merambah ke institusi yudikatif. Perubahan pola seleksi hakim dengan mengedepankan pembatasan masa jabatan, serta memperhatikan aspek pengalaman dapat menggenapi agenda reformasi triaspolitika di republik ini. Perubahan pola seleksi ini jauh lebih penting dibanding merubah usia hakim agung menjadi 70 tahun seperti dalam UU MA yang baru. M.Rifqinizamy Karsayuda, Pengajar Hukum Tata Negara FH Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Komentar
  1. ipmaba mengatakan:

    assalam…
    Salam knl & salam Hormat bang kiki !
    Nice blog n nice content (,”)
    keep blogger.

  2. ADHITZ Perda' 02 mengatakan:

    Hebaat..saya senang dengan artikel anda di blog ini, memang selama ini MA terkesan memandulkan para hakim junior agar terbawa dalam “mind seat” para hakim senior, kita akui bahwa pola rekrutmen yang ada juga syarat dengan pola KKN (fakta : koneksitas / kekeluargaan dan sogokan materi)sehingga wajar terjadi “Dynasti Mania”, hal ini diperjelas lagi dengan adanya batasan usia pensiun hakim agung hingga usia 70 (TUIR Bin PIKUN…mateee kita!)

    Salam,
    @dhitZ

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s