Konflik PKB di Daerah dalam Perspektif Yuridis

Posted: Agustus 25, 2008 in tulisanku di media

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sedang dirundung masalah internal, akibat adanya klaim kepengurusan ganda oleh dua kubu. Media massa sering mempetakan konflik di tubuh partai peraih suara ketiga terbesar pada 2004 ini sebagai konflik antara kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur.

Sikap Gus Dur dan beberapa anggota Dewan Syuro DPP PKB untuk meminta Muhaimin Iskandar mundur dari kursi Ketua Umum Dewan Tanfidz tidak diindahkan yang bersangkutan. Konflik ini berlanjut dengan diselenggarakannya Muktamar oleh masing-masing kubu. Gus Dur dan pengikutnya melaksanakannya di Parung, sedangkan Muhaimin juga melaksanakannya di Ancol.

Konflik itupun dibawa ke meja hijau sebagaimana amanah pasal 33 UU No.2/2008 tentang Parpol yang meyatakan jika perselisihan parpol tidak dapat dilakukan secara musyawarah mufakat, maka dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diperkuat oleh Mahkamah Agung dalam Amar Kasasinya memutuskan bahwa pemberhentian Muhaimin Iskandar tidak sah, Muktamar PKB yang dilaksanakan di Parung, maupun di Ancol juga tidak sah dan menyatakan bahwa Lukman Edy adalah Sekjend PKB yang sah, setelah sebelumnya ia diberhentikan dan digantikan oleh Yenny Wahid.

Konflik itu belum berakhir sampai sekarang ini, bahkan cenderung menghasilkan konflik baru sampai ke daerah-daerah, terlebih menjelang penentuan calon legislatif Pemilu 2009 ini. Jika di tingkat DPP telah ada putusan hukum yang final dan mengikat tentang kepengurusan yang sah, lain halnya dengan di tingkat DPW, maupun DPC yang terkena imbas dari konflik ini. Di banyak daerah sekarang ini juga terjadi kepengurusan ganda. Secara yuridis konflik PKB di daerah ini memunculkan setidaknya dua pertanyaan yang relevan diajukan saat ini. Pertama perihal kepengurusan DPW dan DPC mana yang sah ? dan yang kedua perihal kepengurusan mana yang berhak mengajukan calon legislatifnya ?

Konstruksi Hukum

Pertanyaan tentang kepengurusan DPW dan DPC mana yang sah dapat dilihat dari konstruksi hukum pasca adanya Putusan MA yang dihubungkan dengan UU No 2 Tahun 2008 Tentang Parpol. Salah satu Putusan MA menyatakan bahwa kedua Muktamar yang dilakukan, baik oleh kubu Gus Dur maupun Muhaimin tidak sah secara hukum. Putusan ini mengandung makna bahwa, Muktamar yang sah adalah Muktamar yang dilakukan sebelumnya di Semarang, yaitu Muktamar yang menghasilkan Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro, Muhaimin dan Lukman Edy selaku Ketua dan Sekjen PKB.

Konstruksi hukum ini berakibat yuridis pada pelbagai keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PKB, termasuk untuk menentukan kepengurusan di tingkat DPW dan seterusnya ke tingkat DPC. Keputusan DPP yang dikeluarkan oleh DPP hasil Muktamar Parung (Ali Masykur dan Yenny plus Gus Dur) dan Ancol (Muhaimin dan Lukman minus Gus Dur) jelas ikut menjadi tidak sah secara hukum, sebab Muktamar yang menghasilkan kepengurusan keduanya dinyatakan MA tidak sah. Dengan bahasa yang lebih sederhana, pembentukan pengurus yang sah di tingkat DPW dan DPC harus dilakukan oleh DPP berdasarkan hasil Muktamar Semarang yang menempatkan Gus Dur, Muhaimin dan Lukman Edy sebagai tripartit pemimpin PKB.

Dilain pihak, dalam pasal 22 dan 23 UU tentang Parpol ditegaskan bahwa kepengurusan parpol di setiap tingkatan (pusat, provinsi, kabupaten bahkan desa) dipilih secara musyawarah sesuai AD/ART. Hal yang sama juga berlaku jika terjadi pergantian kepengurusan, maka acuan utamanya adalah AD/ART parpol yang bersangkutan. Dalam rumusan pasal ini terdapat dua hal yang harus dipehatikan untuk menentukan pengurus mana yang sah di level daerah.

Pertama : Jika terdapat dua SK yang disahkan oleh pimpinan PKB yang sama (Muhaimin dan Lukman) sebelum atau sesudah konflik, maka pertanyaannya berikutnya apakah penerbitan SK itu sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh AD/ART PKB atau tidak sebagaimana disyaratkan UU tersebut. Kedua : Jika pergantian kepengurusan terjadi, bagaimana mekanisme pergantiannya, apakah dipilih secara musyawarah sebagaimana amanah UU atau melalui mekanisme yang lain ?. Penangkatan pengurus, tanpa melalui mekanisme pemilihan, semacam penunjukan dapat menjadi kendala yuridis dalam konteks ini. Rumusan pasal ini dapat dijadikan dalil yuridis berikutnya untuk melihat kepengurusan mana yang sah di tingakat daerah, selain syarat yang pertama bahwa kepengurusan tersebut harus dibentuk oleh DPP hasil Muktamar Semarang sebagaimana disebutkan diatas.

Kepengurusan yang sah berdasarkan konstruksi hukum diatas adalah kepengurusan yang dapat mengajukan calegnya kepada KPUD, baik untuk DPRD Propinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Berdasarkan pasal 52 UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu dinyatakan bahwa daftar calon legislatif ditetapkan oleh pengurus parpol sesuai tingkatannya. Caleg DPR RI oleh pengurus parpol di tingkat pusat, caleg DPRD Propinsi oleh pengurus di tingkat Propinsi dan caleg DPRD Kabupaten/Kota oleh pengurus di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam pasal 56 UU No.10 Tahun 2008 tersebut dipertegas bahwa daftar caleg tersebut harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal/Umum atau sebutan lain untuk setiap tingkatan. Dalam konteks PKB, khususnya di DPP yang berhak mengajukan caleg DPR RI adalah kepengurusan Muhaimin yang harus disertai tandatanganya beserta Lukman sebagai Sekjennya. Konon disinilah konflik itu semakin memanas, sebab berdasarkan AD/ART PKB, Ketua Dewan Syuro-lah yang memegang kuasa tertinggi, sementara UU hanya mensyaratkan adanya tandatangan ketua umum dan sekretaris minus Dewan Syuro.

Dalam konteks caleg di daerah, pencalegan juga dilakukan oleh pengurus daerah yang bersangkutan. UU tidak mensyaratkan bahwa caleg di daerah harus mendapat restu dari pengurus yang lebih tinggi (pusat/provinsi), seperti perlunya tanda tangan dan sebagainya. Jika hal itu terjadi tidak lebih dari mekanisme internal partai. Dalam konteks konflik PKB di daerah , beberapa pihak mendalilkan bahwa pencalegan yang sah adalah caleg yang harus disetujui oleh pemimpin tertinggi partai sesuai AD/ART dalam hal ini Ketua Dewan Syuro. Dalil demikian juga nampaknya kurang relevan dengan UU Pemilu kita hari ini.

Mencari Muara

Konflik PKB di daerah memang menimbulkan masalah baru, berupa kepengurusan mana yang sah dan berbuntut pada semrawutnya pencalonan caleg dari partai ini. Dalam konteks proses pemilu, KPUD memang harus ekstra hati-hati menentukan keabsahan kepengurusan mana yang dapat diakui. Walaupun tidak diatur oleh UU, ada baiknya KPUD meminta fatwa MA dengan terlebih dahulu menyodorkan pelbagai fakta hukum, semacam SK Pengangkatan kedua pengurus di daerahnya terkait kepengurusan ganda tersebut.

Secara internal, PKB di daerah nampaknya masih sulit untuk meredam konflik ini, terlebih kedua belah pihak saling mengklaim kebenaran dengan dalilnya masing-masing. Namun apapun alasannya, secara yuridis, kondisi demikian harus segera mendapatkan jawabannya.

UU No 2/2008 tentang Parpol menghendaki penyelesaian secara musyawarah atau melalui penyelesaian di luar peradilan, baik melalui mediasi, maupun arbitrase. Namun jika konflik itu tak kunjung reda, ada baiknya penyelesaian melalui pengadilan negeri juga dilakukan untuk memastikan kepengurusan mana yang sah di level daerah. Penyelesaian perselisihan ini memang seakan beradu dengan jadwal pemilu yang telah berjalan. Namun, bagaimanapun muara konflik ini harus segera ditemukan. Wallahu alam.

( Diterbitkan oleh Harian Radar Banjarmasin, 28 Agustus 2008)

Komentar
  1. Widiya Ayu Rekti mengatakan:

    Berhubung kubu Muhaimin dan kubu Gus Dur sama2 ngotot dan sama2 punya dalil, jadi rasanya sudah sangat sulit untuk berkompromi. Mau kemana lagi kalau tidak ke pengadilan..
    Yg ironis justru masyarakat yang ‘tidak peduli’ lagi ada apa dengan partai2 yg beradu di panggung politik. Hampir lebih 20% masyarakat kita memilih golput. Kelihatan sudah sangat lelah sekali rakyat Indonesia.. Saya juga..😀
    BTW kapan kembali ke banua pak? Di FH sekarang tambah rame.. Wajah2 baru MaBa pina sumringah.. Hehe.. Belum lagi MaBa kenotariatan.. Larang banar sekalinya S2 kenotariatan.. Tapi unlun ke HTN pank.. Bantui kena mun ulun skripsi lah pak..
    Pak, mampir kapan2 ke blog ulun lah.. http://rektivoices.wordpress.com/
    Salam buat bu anisa dan si kecil🙂

  2. M.Rifqinizamy Karsayuda mengatakan:

    Makasih komentar dan kunjungannya Widiya…
    Kami Insya Allah kembali ke Banua pada Desember 2008 ini. Mudah2an tesis bapak segera selesai pada bulan November ini, sehingga semester depan sudah bisa mengajar di FH Unlam.
    Kita saling membantu Widiya begitu Bapak di Banua. Banyak kajian hukum ketatanegaraan yang menarik dan dapat kita tulis, serta teliti bersama. Selama ini kawan2 di Kampus kurang interest dengan kajian ketatanegaraan, mungkin sudah terlanjur pesimis, cos negaranya udanh nggak bisa ditata..he..he
    Salamnya disampaikan ke Obie dan Mamanya…….
    Sukses Widiya…Bapak pasti mampir ke blog sampeyan
    Salam gasan keluarga dan kawan2

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s