Platform Partai Politik dan Kebijakannya

Posted: Agustus 9, 2008 in tulisanku di media

Hans Dieter Klingemenn bersama para peneliti dari Center of Scient Berlin dan Free University di Jerman melakukan penelitian terhadap partai-partai politik di sepuluh negara demokrasi besar sepanjang 40 tahun terakhir pasca perang dunia II. Penelitian Klingemenn itu menjadi karya yang sangat fenomenal berjudul Parties, Policies and Democracy.

Sebagaimana judulnya, buku tersebut bercerita panjang lebar tentang relasi platform partai politik dan kebijakannya di sepuluh negara yang diteliti. Hasilnya cukup berimbang, dimana sebagian partai politik bejalan sesuai platformnya, sedang sebagian yang lain menjadikan platform sebagai kontrak politik kosong. Selama empat puluh tahun penelitian dijalankan, ternyata hanya partai-partai politik yang memiliki platform yang jelas, serta konsisten menjalankan platformnya yang mampu bertahan dan menunjukkan grafik naik dalam setiap eleksi (pemilihan umum).

Di negara-negar maju, platform partai politik menjadi sangat penting, utamanya bagi konstetuennya dalam rangka mengawal kebijakan partai tersebut pasca pemilu. Dalam konteks hukum tata negara, platform partai politik erat kaitannya dengan peran dan fungsi kelembagaan negara, utamanya legislatif dan eksekutif.

Platform partai politik seakan menjadi diskripsi kebijakan partai politik tersebut, jika mereka memenangkan pemilu, baik pemilu legislatif (DPR/DPRD), maupun eksekutif (Pilpres dan Pilkada). Di negara-negara yang diteliti oleh Klingemenn diatas terdapat korelasi antara baiknya platform partai politik dengan daya dukung publik terhadapnya. Di lain pihak platform partai yang dijalankan melalui kebijakan yang konsisten nyatanya menghasilkan keberhasilan pembangunan di beberapa negara tersebut. Dalam konteks ini, partai politik seakan menjadi jantung keberlangsungan tata kelola bernegara.

Fenomena parpol kita

Di negara kita, khususnya pasca reformasi dimana partai politik tumbuh bak jamur di musim hujan, platform partai politik masih menjadi jualan yang tak diperhitungkan. Persoalan lain yang lebih fundamental adalah, masih banyaknya partai politik yang tidak jelas platformnya. Ketidak jelasan tersebut minimal berada pada dua aras. Pertama ketidakjelasan ada atau tidaknya platform itu sendiri pada masing-masing partai politik kita. Tidak sedikit partai politik di tempat kita yang tidak memiliki platform, jika pun ada, maka hanya diamaknai sebagai aksesori belaka.

Ketidak jelasan berikutnya adalah sejauh mana partai politik mampu membuat platform yang mampu menjawab pelbagai tantangan, jika mereka memenangkan pemilu, baik eksekutif maupun legislatif. Ketidakjelasan merumuskan platform di level partai politik inilah sesungguhnya kunci masalah ketidakmampuan pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif di hampir seluruh tingkatan dalam menyelesaikan pelbagai masalah. Sebab partai politik adalah saluran resmi, sekaligus konstitusional untuk menduduki jabatan politik di eksekutif, maupun legislatif itu.

Dalam ranah ketatanegaraan misalnya, ketidakjelasan platform partai politik berakibat pada kaburnya aras kebijakan yang harus diperjuangkan oleh kader-kadernya yang terpilih menjadi anggota DPR/DPRD. Tidak jarang, anggota DPR/DPRD kita tidak memahami prinsip-prinsip kerjanya. Peran legislasi, budgeting dan pengawasan yang menjadi pekerjaan rutin sang wakil rakyat justru menjadi problem bagi mereka. Persoalan yang lebih kompleks juga terlihat dari ketidak jelasan arah kebijakan partai politik pada isu-isu tertentu yang menyangkut hajat publik. Isu-isu semacam pendidikan murah berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, infrastruktur yang layak, penguatan asset-aset lokal dan lain sebagainya masih menjadi isu yang sangat abstrak. Persoalannya, sekali lagi tidak ada platform partai politik yang membahasnya secara serius dan mendalam sebagai pedoman perjuangan para kadernya di parlemen.

Hal yang tak jauh berbeda, terjadi pada kader-kader partai atau mereka yang dicalonkan partai menjadi kepala daerah. Platform partai yang mencalonkan belum terlihat dalam pelbagai kebijakan sang kepala daerah. Hal ini disebabkan, hampir semua partai politik kita memposisikan diri hanya sebagai kendaraan pada saat pilkada. Karenanya kontrak politik yang lebih permanen dan urgen semacam pembuatan platform bersama hampir terlupakan. Ketidakjelasan platform partai membuahkan kebijakan partai di legislatif dan eksekutif yang sporadik.

Kampanye Platform

Di detik-detik menjelang pemilu ini adalah saatnya bagi partai-partai politik kita serius menyusun platform, baik dalam skala nasional, maupun lokal. Keseriusan menyusun platform sesungguhnya merupakan titik awal partai tersebut untuk merebut kekuasaan dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Kampanye partai politik yang tengah berlangsung detik ini hendaknya tidak hanya dilakukan dalam bentuk pembagian atribut parpol, sembako, bahkan uang. Platform partai politik hendaknya disosialisasikan sedimikian rupa ke pelbagai aras masyarakat dengan bahasa yag mudah dipahami dan menyentuh persoalan-persoalan urgen kekinian.

Dalam masa transisi demokrasi ini, bisa jadi platform partai politik dianggap sebagai sesuatu yang mewah dan tak menjual. Namun, partai politik hendaknya menjadi contok baik dalam rangka pendidikan politik publik melalui sosialisasi perihal platform partainya sebagai dasar penyusunan kebijakan meraka pasca terpilih nanti.

Kampanye dengan mengikutsertakan platform partai polotik sesungguhnya juga mengajak para politisi kita untuk berpolitik cerdas, serta mempersiapkan diri jika amanah itu datang. Platform yang jelas adalah tindakan pencegahan terus hadirnya politisi kita yang hanya mampu datang, duduk, diam, dengar dan menerima uang (duit). Wallahu’alam.

Komentar
  1. triyanti mengatakan:

    menarik sekali berbicara platform politik,,karena disitulah pencerdasan dan penddikan politik bisa diinternalisasikan, memang agaknya sangat jauh dari apa yang disampaikan klingemann dibandingkan dengan 10 negara barat yang ditelliti, bayangkan saja platform politik kalo dinegara barat bisa diangkakan untuk diuji derajat relevansinya Terlepas dari paradigma penelitian kebijakan publik yang mengedepankan deep interview, yang jelas dengan metode apapun platform partai bukan lagi sebagai pemanis tapi benar-benar menjadi janji calon yang harus dipertanggungjawabkan…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s