Parpol Masuk DPD

Posted: Juli 31, 2008 in tulisanku di media

Permohonan judicial review sebagian anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI terhadap UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu baru saja diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review diajukan untuk menguji bertentangan atau tidaknya klausula dalam UU tersebut dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota DPD boleh berasal dari partisan (anggota partai politik), serta diperkenankannya setiap orang yang memenuhi persyaratan menjadi calon anggota DPD, tanpa memperhatikan domisili yang bersangkutan.

Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa keanggotaan DPD yang berasal dari partisan (partai politik) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan anggota DPD yang berdomisili diluar daerah pemilihan yang akan diwakilinya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, sebab hal tersebut dianggap bertentangan dengan logika keterwakilan daerah sebagaimana hajat awal dibentuknya DPD sebagaimana termaktub dalam pasal 22 UUD 1945.

Masuknya orang-orang parpol menjadi calon anggota DPD sesungguhnya secara eksplisit telah terjadi sejak pemilu 2004 lalu. Saat ini banyak anggota DPD yang sesungguhnya secara mudah dapat diidentifikasi berafiliasi dengan parpol tertentu. Beberapa dari mereka, bahkan menjadi bagian dalam struktur parpol, semacam penasehat parpol tertentu, kendati belakangan menyatakan mundur. Namun di sisi lain, masih terlihat aktif melakukan advokasi politik bagi papol lamanya, melalui kampanye calon kepala daerah misalnya.

Bedanya pada Pemilu 2009, orang-orang parpol tidak perlu melepaskan status kepartaiannya untuk menjadi anggota DPD. Hal inilah yang memunculkan banyak perdebatan. Pihak yang tidak sepakat dengan rumusan demikian mendasarkan argumennya pada beberapa hal. Pertama : Masuknya kalangan parpol di DPD membuat independensi dan keterwakilan daerah melalui DPD menjadi tidak tegas lagi. DPD dalam konteks demikian menjadi tidak jauh berbeda dengan DPR. Banyak pakar hukum tata negara memandang perbedaan mendasar antara DPD dan DPR adalah dari sisi keterwakilannya. Jika DPR merupakan refresentasi rakyat yang memilih melalui parpol, maka DPD merupakan refsesentasi daerah yang diwakilinya (Jimly Asshidiqie:2004).

Dalam perspektif itu adanya garis tegas pemisahan anggota DPD dari kepentingan sektarian, seperti parpol sedapat mungkin dibuat secara tegas. Pada saat DPD baru lahir seiring dengan amandemen UUD 1945, para akademisi dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Peduli Konstitusi sudah menghembuskan ide agar anggota DPD terdiri dari orang-orang non-partisan. Pada saat itu diusulkan agar calon anggota DPD adalah bukan berasal dari partai politik atau setidak-tidaknya telah berhenti dari anggota dan/atau kepengurusan parpol minimal selama lima tahun pada saat mendaftar sebagai calon anggota DPD. Rumusan demikian memang tidak diakomodir secara penuh, namun ruh dari ide itu diterima, baik oleh UU Pemilu, maupun UU Susduk sebelumnya. Saat ini ruh itu telah tercerabut oleh UU Pemilu yang diamini oleh MK.

Kedua : Minimnya kepercayaan publik terhadap parpol belakangan ini yang ditunjukkan dengan beberapa survey, serta berbagai perilaku miring anggota DPR yang notabene adalah anggota parpol akhir-akhir ini membuat ekspekstasi publik terhadap anggota DPD yang berasal dari parpol di masa mendatang bisa jadi cukup rendah. Rendahnya ekspektai atau harapan masyarakat terhadap calon anggota DPD dari parpol dapat berakibat pada rendahnya kepercayaan public terhadap institusi DPD itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, fungsi dan wewenang DPD sebagaimana diatur dalam pasal 22D UUD 1945 sangatlah terbatas. Keterbatasan tersebut membuat institusi DPD belum memiliki bargaining yang kuat di mata publik. Lemahnya bargaining ini bisa jadi akan semakin bertambah dengan pesimisme public terhadap anggota DPD dari parpol kedepan.

Memang masih tertalu dini berspekulasi perihal sejauh mana korelasi antara masuknya orang-orang parpol yang akan masuk ke DPD dengan keberadaan institusi DPD itu sendiri di masa depan. Masuknya kalangan parpol ke DPD bisa jadi menjadi energi positif bagi institusi dengan kewenangan yang terbatas ini. Hal ini setidaknya didorong oleh dua hal. Pertama : Parpol memiliki struktur yang sistematis sampai ke tingkat pedesaan. Jika anggota DPD berasal dari orang parpol, maka saluran aspirasi diharapkan mudah diserap dan disosialisasikan melalui jejaring parpol yang terstruktur itu. Titik lemah anggota DPD non-parpol ada pada konteks ini. Dimana tidak setiap anggota DPD non-parpol memiliki jaringan yang luas, serta mekanisme yang efektif untuk menjaring aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya.

Kedua : Dengan diperkenankannya orang-orang parpol masuk kedalam DPD, diharapkan penguatan peran dan fungsi DPD sebagai kamar kedua dari sistem keparlemenan kita dapat didorong lebih kencang lagi. Gagalnya usul amandemen oleh seluruh anggota DPD beberapa waktu lalu, lantaran tidak mendapat dukungan kuat dari anggota-anggota DPR dapat diminimalsir dengan masuknya orang-orang parpol di DPD. Bagaimanapun juga, pasca DPD diisi oleh orang-orang parpol, harusnya tidak ada lagi ketakutan akan “berkurangnya” kekuaasan parpol melalui DPR seiring dengan menguatnya peran dan fungsi DPD. Penguatan peran dan fungsi DPD penting dalam rangka menghadirkan lembaga perwakilan daerah yang lebih powerfull, sebab jika terus dibiarkan seperti sekarang, maka kita sesungguhnya telah melakukan pemubaziran struktur ketatanegaraan dengan membuat lembaga negara tanpa peran dan fungsi yang optimal.

Bagaimanapun kehadiran orang-orang parpol di DPD mendatang harus tetap kita apresiasi, dengan tidak melupakan daya kritis kita terhadap para anggota DPD kedepan, termasuk parpol tempat dimana (mungkin) sebagian anggota DPD kedepan berasal. Semoga DPD (sekali lagi) bukanlah sebuah pemubaziran struktur ketatanegaraan, sekaligus sebagai arena baru bagi para politisi hitam. Kita masih punya waktu menimbang. Wallahu’alam.

Dipublikasikan oleh Radar Banjarmasin, Juli 2008.

Komentar
  1. Widiya Ayu Rekti mengatakan:

    Keberatan sebenarnya jika parpol masuk DPD.
    Sepertinya kita sudah kehabisan tempat pertimbangan yg netral..
    Oh iya.
    Salam kenal pak.. Gampang rupanya cari site anda di-google.
    Makin tenar saja😀

  2. M.Rifqinizamy Karsayuda mengatakan:

    Salam kenal juga Widya…
    Mudah2an banyak diskusi kita, bisa berlanjut di Banua selepas ku pulang nanti
    Widya teruslah menulis untuk memberikan apa yang mampu kita berikan…
    bukan untuk tenar🙂

  3. ibnusina mengatakan:

    ass, salam muhibbah dari banua banjar.. teruslah menulis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s