Perusahaan Sebagai Separate Legal Entity di Malaysia

Posted: April 29, 2008 in makalah/perjamuan ilmiah

Dalam kajian hukum perusahaan (company law), perusahaan diposisikan sebagai separate legal entity, yaitu sebagai badan hukum yang harta serta beberapa hal lainnya terpisah dengan para pemegang saham, maupun para direksinya. Prinsip ini lahir sejak adanya Kasus Solomon v Solomon [1897]. Dalam kasus tersebut Mr.Solomon mempunyai satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan sepatu kulit. Perusahaan tersebut pemilik sahamnya terdiri dari Mr. Solomon sendiri, istrinya dan empat orang anaknya serta satu orang lagi yang bukan bagian dari keluarga Solomon.

Suatu ketika, perusahaan Solomon ini meminjam uang kepada pihak ketiga dengan maksund untuk memperbesar usahanya, namun dalam perjalanannya perusahaan Solomon ini justru bangkrut. Hal tersebut membuat pemilik saham yang bukan bagian dari keluarga Solomon menggugat ke Pengadilan, karena merasa dirugikan oleh keputusan yang dibuat oleh Mr.Solomon sebagai direksi. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut ialah agar Mr.Solomon mengganti kerugiannya dengan harta pribadi Mr.Solomon, karena harta perusahaan sudah habis untuk membayar hutang kepada pihak lain. Pemegang saham yang menuntut tersebut mendalihkan perusahaan tersebut sama dengan perusahaan milik keluarga Solomon, sehingga pada tempatnyalah keluarga Solomon menanggung kerugian.

Dalil penggugat tersebut ditolak oleh pengadilan dan Pengadilan menyatakan bahwa perusahaan merupakan entitas terpisah dari pemegang saham dan direksinya. Prinsip ini kemudian dikenal sebagai prinsip company as separaete legal entity. Prinsip inilah yang menjadi pembeda antara perusahaan dengan organisasi bisnis lainnya, seperti CV, Firma, Persekutuan Perorangan yang dalam terminologi hukum kita dikenal sebagai perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dalam term di negara-negara commonlaw yang dimaksud dengan company (perusahaan) sama dengan terminologi perseroan terbatas di Indonesia.

Sebagai entitas yang terpisah, ada beberapa ciri, sekaligus keistimewaan yang dimiliki sebuah perusahaan dibanding organisasi bisnis lainnya, yaitu :

  1. Harta perusahaan (share) terpisah dari harta-harta pemegang saham dan direksinya ;
  2. Jika terjadi bankrap (bangkrut), maka harta perusahaan saja yang digunakan untuk membayar utang-utang maupun kewajiban lainnya kepada para pihak ;
  3. Dalam melaksanakan perjanjian dengan pihak lain digunakan nama perusahaan tersebut, bukan nama direksi maupun para komisaris. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh sebuah perusahaan, yaitu :

a. Dapat membuka rekening di Bank atas nama perusahaan;

b. Dapat membeli berbagai macam property, seperti tanah, mobil dan lainnya atas nama perusahaan;

c. Dapat berhutang kepada berbagai pihak termasuk institusi-institusi keuangan atas nama perusahaan.

  1. Dapat melakukan gugatan, maupun digugat di Pengadilan. Dan dalam beberapa hal dapat dikenakan sangsi pidana.
  2. Perusahaan menjadi sesuatu yang berterusan dan dapat diwariskan. Ia tidak tergantung dari panjangnya umur pendiri, atau hal-hal yang berkaitan dengan pendirinya.
  3. Mendapatkan beberapa keistimewaan dalam peruntukkan perundang-undangan.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal menyangkut prinsip company as separate legal entity. Pertama tentang kekaburan, sekaligus keburukan prinsip ini, kedua tentang beberapa hal yang menjadi pengecualian (exceptions) berdasarkan hukum perusahaan yang ada di Malaysia dibawah peruntukkan Akta Syarikat tahun 1965 (company act 1965).

Beberapa kekaburan

Prinsip tentang perusahaan sebagai entity hukum yang terpisah sebagaimana ciri-citinya diatas sesungguhnya memiliki beberapa kekaburan, sekaligus juga kelemahan dari konsep ini.

Pertama : Dalam konsep ini dikatakan bahwa perusahaan adalah entity yang berdiri sendiri, sementara bentuk dari perusahaan tersebut sangat immateriil. Beberapa pertanyaan dapat diajukan disini, seperti siapa sesungguhnya perusahaan itu ?. Jika ia terpisah dari direksi dan para komisarisnya, mengapa dalam setiap kontrak perusahaan selalu diwakilkan oleh para direksinya?. Dalam konteks demikian mengapa perusahaan tidak dinyatakan sebagai sebuah institusi yang menyatu saja dengan pemegang saham, maupun manajemennya.

Kedua : Sebagai pihak yang selalu mewakili perusahaan, pihak manajemen pastilah memiliki subjektivitas. Dalam hal perjanjian tertentu misalnya sulit untuk membedakan sejauh mana klausul-klausul yang disampaikan oleh pihak manajemen atas nama perusahaan lebih memihak kepentingan perusahaan atau bahkan kepentingan para manajemen itu sendiri. Dalam konteks ini, prinsip company as separate legal entity semakin kabur.

Ketiga : Sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri, perusahaan memiliki hak-hak yang amat terbatas, yaitu sebatas apa yang tertera dalam memorandum atau AD/ART. Hal ini berbeda dengan badan hukum lainnya, seperti orang yang memiliki hak yang cukup besar, kendati terdapat beberapa pembatasan pula.

Beberapa Pengecualian

Beberapa pengecualian terhadap prinsip company as separate legal entity ini sebagian tercantum dalam Akta Syarikat 1965 dan akta lainnya di Malaysia. Sebagian lain diatur sebagai bagian dari common law.

  1. Beberapa hal yang diatur dalam akta/statuta

Teradapat beberapa hal yang diatur di dalam akta-akata di Malaysia yang merupakan pengecualian dari prinsip ini, yaitu :

1. Pengurangan Bilangan Pendiri. Dalam s.36 Akta Syarikat 1965 disebutkan bahwa pendirian perusahaan minimal dilakukan oleh 2 orang. Sehingga jika terjadi pengurangan atas bilangan pendiri, dikarenakan yang bersangkutan menarik diri atau meninggal dunia, maka secara hukum syarat pendirian tersebut batal demi hukum.

Akibatnya, perusahaan tersebut tidak lagi sebagai entity yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sebuah organisasi bisnis yang tidak berbadan hukum, layaknya CV, Firma dan Persekutuan Perorangan yang dikenal dalam terma hukum dagang di Indonesia.

2. Berbisnis dengan cara menipu. Dalam s 304 ditegaskan sebuah perusahaan akan menjadi hilang haknya sebagai entitas yang berdiri sendiri, jika perusahaan tersebut didapati melakukan sebuah bisnis dengan cara yang curang. Proses pengujiannya tentu saja melalui Pengadilan yang berwenang. Jika hal ini terjadi, maka secara otomatis berbagai kewajiban perusahaan menjadi kewajiban para pemegang saham dan manajemannya.

3. Adanya diskripsi sebagaimana diatur dalam s 121 (2) akta syarikat. Yang dimaksud dengan diskrepsi sesungguhnya adalah adanya kelalaian yang dilakukan oleh pegawai atau para pihak dalam sebuah perusahaan dalam konteks transaksi tertentu, dimana dalam transaksi tersebut para pihak yang mewakili perusahaan itu tidak mencantumkan nama perusahaan. Jika transaksi tersebut mengandung unsur kerugian, taua terdapat gugatan atas transaksi dimaksud, maka tanggung jawab terletak pada para pihak tadi, bukan kepada perusahaan.

4. Hal lain yang menjadi pengecualian dari konsep ini ialah dalam hubungan antara perusahaan induk dan anak-anak perusahaannya dalam konteks holding company. Perusahaan induk diberikan kewenangan untuk mengawal anak perusahaannya dalam beberapa hal, termasuk dalam keuangannya, sehingga tanggung jawab atas anak perusahaan tersebut berada pada perusahaan induk. Hal ini merupakan pengecualian dari hubungan anatara perusahaan induk dan anak perusahaan yang lazimnya diakui sebagai entiti yang berasingan.

Parameter yang digunakan sebagai pengecualian ini adalah adanya kewenangan “mengawal” oleh perusahaan induk. Adapun yang menjadi ukuran “mengawal” dapat dilihat dari ketentuan s.5 (1) Akta syarikat 1965 Malaysia, yaitu jika ;

(a) Syarikat Induk

(i) Mengawal komposisi lembaga pengarah anak syarikat tersebut;

(ii) Mengawal lebih separuh kuasa mengundi yang dipunyai oleh anak syarikat;

(iii) Memegang lebih separoh modal syer yang dikeluarkan oleh anak syarikat.

(b) Anak kepada anak syarikat merupakan anak syarikat kepada syarikat induk

Sekiranya suatu perhubungan antara syarikat induk dengan anak syarikat wujud dibawah seksyen 5 maka peruntukan-peruntukan dalam akta syarikat menganggap kedua-duanya satu entiti dan tidak lagi menjadi entiti yang berasingan. Dalam hal ini, perkara yang penting ialah berkaitan dengan akaun syarikat induk yang perlu melaporkan penyata akaun dengan menyatukan atau menggabungkan akaun anak syarikat untuk dijadikan satu. Dalam penyata akaun itu juga, syarikat induk dikehendaki memasukkan nama anak syarikat

  1. Interpretasi kehakiman

Sebagai bagian dari negara yang menggunakan tradisi common law, Malaysia menghargai segala putusan Pengadilan, termasuk dalam konteks pengecualian terhadap prinsip separate legal entity ini. Terdapat beberapa interpretasi pengadilan yang tentu saja berasal dari beberapa kasus yang dapat dijadikan rujukan.

a. Bertentangan dengan UU

Salah satu alasan yang pernah digunakan oleh Pengadilan sebagai sebuah pengecualian dari prinsip ini ialah adanay sesuatu yang bertentangan dengan UU. Hal ini terlihat dalam kasus Merchendice Transport Ltd v BTC. Pengadilan menyatakan Merchendice telah mendapatkan lesen pengangkutan yang bertentangan dengan UU, sehingga ia bukan merupakan perusahaan yang bersifat persendirian.

b. Penipuan

Dalam kasus Re Darby, Ex Parte Brougham didapati bahwa suatu perusahaan ditumbuhkan hanya untuk mengeruk keuntungan dari publik dengan cara menjual saham-sahamnya. Keuntungan tersebut dibagi-bagikan diantara beberapa pemegang saham saja, salah satunya Darby. Dalam perjalanannya perusahaan tersebut bankrup dan tidak dapat membayar utang-utangnya.

Pihak yang merasa dirugikan pun menuntut ke Pengadilan. Dan pengadilan menyatakan bahwa darby harus turut membayar, dikarenakan ia telah melakukan penipuan untuk menumbuhkan satu perusahaan guna kepentingannya sendiri.

c. Holding Company

Sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pengecualian prinsip company as separate legal entity terhadap perusahaan yang berbentuk holding company. Setidaknya ada dua putusan pengadilan yang sering dijadikan rujukan di Malaysia dalam konteks ini, kedua kasus tersebut ialah kasus DHN Food Distributor Ltd v London Bought of Tower Hamlet dan Kasus Hotel Jaya Puri v National Union of Hotel.

  1. Agensi

Sebagai sebuah agensi semata, perusahaan demikian tidak dipandang sebagai sebuah perusahaan yang berdiri sendiri dan karenanya prinsip sebagai entiti yang berasingan dikesampingkan.

Terdapat dua kasus yang dapat menggambarkan situasi ini, yaitu dalam kasus The Abbey . Dalam kasus ini sebuah perusahaan hendak menjual sebidang tanah, namun setelah ditelusuri tersebut telah diamanahkan untuk digunakan sebagai tanah sekolah, sehingga tidak dapat diklaim sebagai tanah milik perusahaan.

Kasus lain adalah kasus Litterwood. Dalam kasus ini sebuah anak perusahaan ingin mengalihkan harta-nya kepihak lain, namun ternyata harta tersebut semata-mata dipandang sebagai pinjaman atau amanah dari perusahaan induknya, sehingga harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain oleh anak perusahaan tersebut.

  1. Kepentingan Umum

Parameter terakhir yang dibenarkan sebagai dasar pengecualian adalah adanya kepentingan umum. Di negara-negara common law, parameter yang dijadikan yuresprudensi dalam konteks ini adalah atas alasan bahwa perusahaan tersebut merupakan musuh pada saat perang berlangsung atau sebaliknya.

Kasus yang terkenal ialah kasus Daimler Co.Ltd v Continental Tyre and Rubber Co.Ltd [1916]. Kasus ini terjadi di Inggris, dimana dalam kasus ini CTR adalah perusahaan yang didirikan di Inggris, namun seluruh pemegang saham dan direksinya adalah orang Jerman bahkan menetap di Jerman.

Suatu saat CTR mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut pembayaran hutangnnya. Hal ini dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Inggris, namun oleh House of Lord yang bertindak sebagai Mahkamah Agung Inggris dinyatakan CTR tidak berhak sebagai para pihak di Pengadilan Inggris, karena pada saat itu terjadi perang antara Inggris dan Jerman pada Perang Dunia I.

Parameter ini memang tidak relevan lagi digunakan saat ini, namun ia tetap menjadi sebuah yurisprudensi yang menarik dalam kajian hukum.

Penutup

Perusahaan sebagai salah satu organisasi bisnis mendapat tempat istimewa dalam hukum perusahaan. Hal ini berasal dari lahirnya prinsip company as separate legal entity yang lahir dari Kasus yang sangat terkenal Solomon v Solomon [1897].

Kendati demikian terdapat beberapa kekaburan dalam prinsip ini, serta beberapa pengecualian (exception) atas prinsip ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s