Alat Bukti Elektronik : Catatan Singkat mengenai keberadaannya di Indonesia dan Malaysia

Posted: April 21, 2008 in makalah/perjamuan ilmiah

adilPendahuluan

Di masa lalu alat bukti yang dapat diterima di Pengadilan terbatas pada alat-alat bukti yang bersifat materiil, yaitu alat bukti yang dapat dilihat dan diraba. Dalam konteks Indonesia, alat bukti yang diperkenankan secara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu alat bukti saksi, saksi ahli, keterangan, surat dan petunjuk. Secara literlijk seluruh alat bukti yang disebutkan dalam KUHAP tersebut tidak mengakomodir alat bukti elektronik.

Secara keperdataan juga tidak jauh berbeda. Sebagaimana kita ketahui alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia diatur dalam HIR (Herzens Indonesisech Reglement) yaitu alat bukti yang berupa naskah otentik, keterangan saksi, pengakuan dan persangkaan oleh hakim.

Di Malaysia, alat bukti diatur dalam Evidence Act 1950 atau UU tentang Alat Bukti 1950. Dalam UU tersebut alat bukti dibagi atas dua macam, yaitu alat bukti primer dan alat bukti sekunder. Yang dimaksud alat bukti primer berdasarkan pasal 62 evidence act adalah alat bukti berupa dokumen yang original yang dihadirkan dipengadilan. Dalam ecidence act 1950 yang dimaknai sebagai dokumen adalah seluruh dokumen yang dibuat secara tertulis, maupun terekam pada pita foto, baik berupa surat, buku, jurnal, film, video dan lain sebagainya. Bagian-bagian dari dokumen tersebut sepanjang itu original dianggap sebagai lat bukti primer.

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti sekunder ialah alat bukti yang tidak original. Ketidak originalan alat bukti tersebut bisa dikarenakan ia merupakan copy-an, rekaman yang merupakan duplikasi dari alat bukti primer. Alat bukti sekunder ini terbagi atas dua macam, yaitu alat bukti yang berupa dokumen asli dan alat bukti saksi (orang). Saksi yang melihat dan mendengar dalam hukum Malaysia masuk dalam katagori alat bukti sekunder.

Alat bukti sekunder di Malaysia baru dapat digunakan sebagai alat bukti, jika alat bukti primer tidak ada atau tidak mencukupi. Dalil ini dapat dilhat dari Putusan hakim dalam perkara Lord Eschar Mr in Lucas v William (1981) yang menyatakan bahwa alat bukti primer adalah alat bukti yang otentik, sedangkan alat bukti sekunder baru dapat hadir jika alat bukti tidak mencukupi. Kasus tersebut terjadi di Inggris, namun seperti system hokum di Negara-negara commonwealth lainnya, Jika kasus tersebut tidak di negaranya, maka mereka mengacu ke Inggris.

Dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal. 1) Sejarah masuknya alat bukti elektronik, 2) Otentifikasi alat bukti elektronik, 3) Secara khusus tentang transaksi dan tanda tangan elektronik kaitannya sebagai alat bukti elektronik.

Sejarah Masuknya Alat bukti elektronik

Dilihat dari sejarahnya, Malaysia lebih dahulu memasukkan atau mengakomodir alat bukti elektronik. Sejarah pertama masuknya alat bukti elektronik di Malaysia ialah melalui amandement terhadap evidence act 1950 pada tahun 1997. Sebagaimana dimaklumi, Malaysia mencanangkan diri sebagai negara berbasis teknologi informasi (information technolog/TI) sejak tahun 1996 melalu rojek yang merekan namakan Multimedia Super Coridor (MSC) yang diprakarsai oleh Tun Mahathir Mohammad yang kala itu menjadi perdana mentri.

Masuknya alat bukti elektronik dalam evidence act 1950 yaitu adanya perubahan atau lebih tepatnya penambahan pada pasal 62 tentang alat bukti primer. Dalam klausul terakhir pasal tersebut dinyatakan bahwa dokumen yang dikeluarkan dari komputer merupakan alat bukti primer.

Selanjutnya terjadi penambahan pasal dalam evidence act 1950, yaitu dalam pasal 90 A. Pasal ini khusus mengatur tentang dokumen yang dikeluarkan oleh komputer. Makna komputer dalam UU ini juga sangat menarik, komputer dimaknai sebagai alat yang mempunyai proses untuk menyimpan, memproses, mendapatkan dan/atau mengeluarkan informasi. Dalam definisi tersebut, makna komputer tidak tersekat oleh penamaan benda, tetapi lebih kepada prosesnya, apapun nama benda tersebut.

Dalam Pasal 90 A evidence act 1950 dinyatakan bahwa dalam hukum acara pidana maupun perdata, dokumen yang dikeluarkan oleh komputer dianggap sebagai alat bukti yang sah, baik yang dikeluarkan oleh orang yang membuat, maupun tidak.

Untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar merupakan dokumen dari komputer dimaksud, maka perlu ada pernyataan tentang kebenarannya yang ditanda tangani oleh orang yang bertanggung jawab atas pengendalian komputer tersebut. Jika tidak terdapat tanda tangan, maka dapat pula dilakukan dengan pernyataan semata di hadapan hakim di Pengadilan. Dokumen yang dikeluarkan oleh komputer tersebut dianggap sah, baik ia dikelurakan sebelum atau sesudah proses acara terhadap kasus yang membutuhkan alat bukti tersebut berlangsung di Pengadilan. Alat bukti yang berasal dari dokumen komputer ini menjadi tidak sah di pengadilan, jika ia merupakan alat bukti bagi pihak yang bersalah, dimana pihak yang bersalah itu merupakan pengendali dari komputer tersebut, atau pihak yang secara langsung dapat mengendalikan komputer dimaksud.

Di Indonesia alat bukti elektronik sesngguhnya diperkenankan dalam rumusan UU No.15 tahun 2002 Tantang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundring). Dalam pasal 38 UU tersebut disebutkan bahwa alat bukti elektronik dan alat bukti optik dapat dipergunakan dalam tindak pidana tersebut. Alat bukti elektronik juga diakomodir dalam UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibenarkan menggunakan alat bukti elektronik dalam pemberantasan terorisme. Begitupula dalam pasal 27 Perppu No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang merupakan Perppu yang dikeluarkan pasca Bom Bali I.

Kendati telah diatur dalam beberapa UU, namun alat bukti elektronik sifatnya masih parsial, sebab ia hanya dapat dipergunakan dalam tindakan hukm tertentu. Saat ini Indonesia membuka babakan sejarah baru dengan diundangkannya UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Otentifikasi Alat Bukti Elektronik

Pertanyaan paling mendasar terhadap alat bukti elektronik adalah sejauh mana cara kita memastikan otentifikasinya atau keasliannya. Secara sederhana, otentifikasi dilakukan terhadap alat bukti elektronik dengan memastikan terlebih dahulu apakah alat bukti elektronik tersebut dihasilkan dari sumber yang benar. Terkait dengan hal ini, maka otentifikasi sedapat mungkin mendapat pernyataan kebenaran dari orang dan/atau institusi yang mengeluarkannya atau yang mengelola computer tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 A evidence act 1950 Malaysia.

Cara lain untuk memastikan otentifikasi, jika tidak mendapatkan otorisai tertulis dari yag berwenang atau yang mngeluarkan adalah dengan cara pernyataan lisan dari orang atau institusi yang berwenang. Sebagai contoh jika seseorang telah mengambil uang di ATM, namun ternyata nota pengambilan tidak keluar dari mesin ATM tersebut, sementara beberapa saat setelah itu ternyata uang tersebut dicuri oleh seseorang dari tempat tidak jauh dari ATM, maka untuk membuktikan bahwa sbelum pencurian itu terjadi telah terjadi pengambilan uang di ATM, satu-satunya cara adalah dengan meminta pernyataan secara lisan dari pejabat bank atau provider yang mengelola ATM tersebut.

Pejabat atau pihak bank yang berwenang tersebut pernyataannya yang mungkin akan didukung oleh data yang ada di pusat data transaksi ATM di Bank akan menjustifikasi otentifikasi sebuah transaksi. Hal serupa dapat kita lihat dari Kasus yang amat terkenal di Inggris, yaitu kasus R v Shephard (1993) AC. Kasus ini menjelaskan bahwa pernyataan lisan oleh seorang kasir sebuah supermarket dapat dijadikan otentifikasi di Pengadilan ketika struk belanja Ny.A tidak diberikan oleh supermarket tersebut, padahal barang belanjaannya hilang dicuri seseorang beberapa saat sesudah transaksi berlangsung.

Masalah-masalah yang biasa dihadapi dalam otentifikasi adalah pertama ; bagaimana memastikan bahwa data tersebut original, tidak dilakukan perubahan, penambahan atau bahkan perusakan sebelumnya. Kedua : Siapa penulis (author) atau pihak yang mngeluarkan sesungguhnya. Benarkah nama yang tertera dalam alat bukti elektronik tersebut adalah nama orang atau institusi yang megeluarkan alat bukti tersebut.

Untuk itu, cara yang ditempuh untuk melakukan otentifikasi terhadap alat bukti elektronik sesungguhnya bergantung kepada dua hal :

  1. Adanya pernyataan pembenaran baik secara tertulis, maupun lisan dari pihak-pihak yang berwenang; dan
  2. Adanya pembuktian secara tekhnikal, bahwa alat bukti elektronik yang dikeluarkan oleh alat elektronik tertentu benar adanya.

Dalam konteks otentifikasi inilah bisa jadi hakim akan kesulitan memastikan sejauhmana tingkat otentifikasi sebuah alat bukti eletronik, sebab ia terkait dengan aspek tekhnikah. Disinilah peran ahli berkaitan dengan alat bukti elektronik tertentu signifikan untuk dihadirkan.

Transaksi Elektronik dan tanda tangan digital

Regulasi yang mengatur Transaksi Elektronik dan tanda tangan elektronik di Indonesia adalah UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di Malaysia dua hal tersebut diatur dalam UU yang berbeda. Transaksi elektronik diatur dala Electronic Commercial Act 2006, Sedangkan tanda tangan elektronik diatur dala Digital Signature Act 1997.

Secara umum pengaturan di kedua Negara tidak jauh berbeda. Dari segi pemaknaan Transaksi elektronik dimaknai sebagai suatu transaksi yang mempertemukan dua pihak atau lebih dengan menggunakan alat elektronik. Dalam trensaksi tersebut kedua pihak sangat mungkin untuk tidak bertemu secara fisik. Sebagai contoh adalah transaksi yang terjadi di bursa saham yang tidakmempertemukan antara pihak dan pembeli saham, namun pembelian saham terjadi.

Hal demikian semakin lazim dalam keseharian kita, terutama transaksi barang-barang tertentu yang dijual di internet. Seorang penjual cukup memamerkan barangnya di situs atau blog tertentu, penjual memilih barang yang ia suka, kemudian memesan melalui e-mail dan mengirimkan uang melalui rekening bank. Pengiriman uang-pun biasa dilakukan dengan cara elektronik yaitu melalui jasa e-banking. Transaksi terjadi dan barang dikirim oleh penjuan dan akan sampai di tempat pembeli.

Sedangkan tanda tangan elektronik atau biasa disebut dengan digital signature adalah alat untuk mengidentifikasi data dan informasi yang dikeluarkan oleh seseorang. Tanda tangan elektronik sebenarnya tidak berbeda dengan tanda tangan biasa dari aspek kegunaannya, namun karena ia bersifat elektronik, maka cara pembuatan, penyampaian dan penerimaan tanda tangan elektronik bersifat sangat tekhnis.

Tanda tangan elektronik biasanya digunakan dalam transaksi elektronik sebagai cara melakukan otentifikasi para pihak. Untuk memastikan kebenaran tanda tangan elektronik, maka hendaknya suatu tanda elektronik memenuhi unsure berikut :

  1. Data yang dimasukkan hanyalah berkaitan dengan si pemilik tanda tangan dan oleh si pemilik saja, Pada saat memasukkan data hanya diketahui oleh orang itu saja;
  2. Jika terjadi perubahan data terhadap tanda tangan elektronik selepas waktu penandatanganan, maka harus dapat diketahui;
  3. Ada tata cara tertentu yang dapat memastikan siapa yang melakukan tanda tangan elektronik tersebut.

Secara sederhana terdapat metode pengamanan tertentu untuk memastikan kebenaran transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik, yaitu dengan menggunakan password simetris dan asimetris. Pasword simetris adalah password yang sama untuk digunakan oleh pengirim dan penerima informasi elektronik. Sedangkan password asimetris ialah password yang berbeda yang dimiliki oleh pengirim, maupun penerima. Kedua-duanya secara tekhnikal dapat menjamin kerahasiaan sekaligus memastikan para pihak dalam transaksi elektronik yang didalamnya juga terdapat data elektronik.

Sebuah tanda tangan elektronik akan menjadi alat bukti yang sempurnya jika ia memenuhi beberapa syarat, yaitu :

  1. Reliable atau dapat dipertanggung jawabkan oleh si pembuat tanda tangan;
  2. Autenticity atau otentik. Hal ini terkait dengan identitas si pembuat, kewenangan, kedudukan hukum dan data usernya;
  3. Integrity yaitu terkait dengan keutuhan data yang dikirimkan;
  4. Tidak dapat disangkal. Untuk itu si pembuat tanda tangan harus memastikan bahwa tanda tangan tersebut miliknya;
  5. Bersifat rahasia (confidencial).

Sedangkan terkait dengan transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE maun EC act 2006 Malaysia terdapat beberapa klausul untuk mengidentifikasi kapan terjadinya suatu transaksi elektronik :

  1. transaksi dimuali pada saat penawaran dikirim oleh pihak pertama;
  2. transaksi disetujui pada saat transaksi disetuji oleh pihak kedua dan seterusnya.

Secara lebih terperinci EC Act 2006 malaysia mengatur beberapa hal :

  1. Waktu pengiriman transaksi dalam pasal 20 ditegaskan :

Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic message is deemed sent when it enters an information processing system outside the control of the originator.

  1. Waktu penerimaan transaksi dalam pasal 21 ditegaskan :

Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic message is deemed received—

(a) where the addressee has designated an information processing system for the purpose of receiving electronic messages, when the electronic message enters the designated information processing system; or

(b) where the addressee has not designated an information processing system for the purpose of   r           receiving electronic messages, when the electronic message comes to the knowledge of the addressee.

  1. Tempat Pengiriman dalam pasal 22 disebutkan ;

Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic message is deemed sent from the originator’s place of business, and—

(a) where the originator has more than one place of business, from the place of business that has the closest relationship with the transaction or where there is no place of business that has the closest relationship with the transaction, from the originator’s principal place of business; or

(b) where the originator does not have a place of business, from the originator’s ordinary place of       residence.

  1. Tempat penerimaan dalam pasal 24 dinyatakan ;

Unless otherwise agreed between the originator and the addressee, an electronic message is deemed received at the addressee’s place of business, and—

(a) where the addressee has more than one place of business, at the place of business that has the closest relationship with the transaction or where there is no place of business that has the closest relationship with the underlying transaction, at the addressee’s principal place of business;or

(b) where the addressee does not have a place of business, at the addressee’s ordinary place of residence.

Penutup

Alat bukti elektronik saat ini bukanlah menjadi masalah lagi dalam konteks pembuktian di Pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Hal tersebut juga sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak untuk melakukan berbagai hal di dunia elektronik, termasuk transaksi elektronik.

Hanya saja aspek kerahasian harus terus dilakukan dengan berbagai cara. Terlebih di dunia maya misalnya, dimana kadang tidak dapat terdeteksi adanya “mat-mata” (spy) terhadap data computer yang kita miliki, melalui spyware dan lain sebagainya.

Para hakim juga dituntut untuk segera dapat mengaplikasikan ini dalam enanganan berbagai perkara, utamanya di Indonesia. Di Malaysia sejauh ini penggunaan alat bukti elektronik pernah digunakan dalam beberapa kasus, seperti Kasus Aman Shah, seorang karyawan bank yang menggubah system computer di Bank-nya untuk memasukkan beberapa ringgit dari setiap transaksi ke nomor rekeningnya.

Semoga degan dishkannya UU ITE di Indonesia dapat menjadikan dunia hukum kita dapat lebih memberikan kepastian, sekaligus menjawab tantangan zaman.

M.Rifqinizamy Karsayuda, Dosen FH Unlam Banjarmasin, mahasiswa Program Master of Laws National University of Malaysia

Komentar
  1. harrywaluya.wordpress.com sudah menulis psychology forensic untuk auditor investigator dalam rangka diklat fungsional pembentukan pemeriksa ahli di depkeu.
    silahkan sharing ke http://www.ekonomikro.wordpress.com

  2. mario marcO mengatakan:

    kalo lie detector bisa dikatakan alat bukti elektronik? hasil akhir dari lie detector adalah berupa grafiik. terima kasih

  3. Joshua mengatakan:

    Dalam Pasal 5 UU ITE sudah diatur mengenai kedudukan alat bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti yang sah. Silahkah kunjungi http://warungcyber.web.id/?p=84

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s