Sekilas tentang Paten

Posted: April 17, 2008 in makalah/perjamuan ilmiah

adilPaten : Sebuah Konsep Dasar

Dari segi istilah paten biasa dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang dan/atau kelompok orang untuk dilindungi karya yang merupakan penemuannya. Paten merupakan bagian dari hak-hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Sebagaimana kita ketahui di dalam HAKI terdapat beberapa hak yang sifatnya melindungi, seperti hak cipta, hak atas merek, hak atas desain layout dan sirkuit terpadu, hak atas perlindungan varietas tanaman dan berbagai hak-hak lainnya, disampng paten itu sendiri.

Di dalam paten yang menjadi titik tekan perlindungannya adalah unsur keaslian penemuan (invensi). Keaslian penemuan tersebut dapat dibagi atas dua hal, yaitu keasliah penemuan berupa produk atau keaslian penemuan berupa proses.

Keaslian penemuan yang bersifat produk artinya hak paten melindungi suatu temuan yang telah berbentuk produk. Sebagai contoh penemuan tempe oleh Mbah Tedjo, maka tempe sebagai sebuah produk, haknya dimiliki oleh Mbah Tedjo. Siapapun tidak diperkenankan untuk membuat produk tempe tersebut, kecuali mendapat persetujuan oleh Mbah Tedjo.

Sedangkan penemuan yang bersifat proses artinya hak paten melindungi proses pembuatan sesuatu. Sebagai contoh proses atau tatacara pembuatan nuklir dipatenkan atas nama Tuan Slamet, maka siapapun yang menggunakan tatacara yang sama denan apa yang dilakuka oleh Tuan Slamet, maka orang atau institusi itu dinyatakan melanggar paten, kecuali mendapat persetujuan oleh Tuan Slamet. Dalam konteks penemuan yang bersifat proses ini, maka perlindungan paten tidak melihat kepada apa yang dihasilkan melainkan pada prosesnya. Bisa jadi si C menghasilkan produk bernama Getah, namun ternyata dalam prosesnya menggunakan tatacara atau formula yang telah dipatenkan oleh Tuan Slamet sebagaimana formula Nuklir tadi, maka proses pembuata getah oleh si C dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran (infrigment).

Dikarenakan titik tekan pada perlindungan paten adalah keaslian dari penemuan, maka sesungguhnya suatu produk dan/atau suatu proses tertentu di dunia ini hanya akan dimiliki oleh satu pemegang paten saja. Hal inilah yang membedakannya secara mendasar dengan hak cipta. Dalam hak cipta titik tekan perlindungannya ada pada ekspresi (yang bersifat materiil), sedangkan dalam paten perlindungannya lebih bersifat kepada ide (yang sifatnya imateriil).

Dalam hak cipta, seseorang dapat mendaftarkan tempe rasa keju yang diproduksinya, atau tempe rasa ayam. Walaupun hak paten atas tempe sebagai sebuah produk, maupun proses tidak dimilikinya. Begitupula seseorang pencipta lagu dapat memiliki puluhan atau bahkan ratusan ciptaannya berdasarkan hak cipta, karena dalam perlindungan hak cipta titik tekan perlindungan adalah pada masing-masing karya cipta dan “keaslian” ciptaan, bukan “keaslian penemuan.

Di Indonesia regulasi tentang paten diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten.

Konsep Originalitas

Pemaknaan tentang paten yag menekankan pada “the originality of invention” atau keaslian invensi sebagaimana disebutkan diatas saat ini dibatasi pada penemuan yang memiliki korelasi terhadap industri saja, diluar itu paten tidak diperkenankan lagi.

Dalam paten yang penting untuk dilihat juga adalah bagaimana prosedur membuktikan suatu keaslian invensi tersebut. Di beberapa negara prosedur untuk mengetahui keaslian tersebut dilakukan oleh suatu institusi pemerintah yang berwenanng , setelah menerima permohonan dari seseorang dan/atau kelompok orang.

Institusi tersebut akan melihat sejauh mana keaslian sebuah penemuan yang didaftarkan. Institusi tersebut akan melihat apakah penemuan tersebut telah didaftarkan dan/atau dipublikasikan sebelumnya. Makna publikasi tersebut tidak termasuk jika dipublikasikan dalam pameran Internasional, maupun dipublikasikan oleh penemunya (investornya) bagi kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan keilmuan dalam kurun kurang dari 6 bulan sebelum didaftarkan. Dalam kaitannya dengan pembuktian keaslian penemuan oleh institusi tersebut, hak paten akan tetap diberikan kepada penemu, kendati dalam kurun kuaran dari 12 bulan sebelumnya ada pihak lain yang mengumumkan bahwa penemuan tersebut adalah penemuannya. Hal ini tentu setelah institusi berwenang dan si pemohon dapat membuktikan bahwa penemuan itu benar-benar merupakan hasil temuan si pemohon.

Subjek Paten dan Permohonannya

Subjek paten atau orang yang berhak memiliki hak paten adalah individu, maupun kelompok individu. Dalam konteks kelompok individu, hak paten dimiliki bersama-sama, kecuali diperjanjikan lain oleh para pihak. Artinya jika terdapat perjanjian antar individu tersebut untuk memberikan hak paten kepada salah satu atau beberapa dari kelompok tersebut untuk memiliki hak paten, maka hak tersebut menjadi milik orang yang dipersetuji sebelumnya berdasarkan suatu perjanjian.

Dalam hal suatu penemuan merupakan suatu penemuan yang dilakukan oleh sebuah Tim dari institusi tertentu, maka hak tersebut menjadi milik institusinya, kecuali diperjanjikan lain. Prinsip lain yang penting untuk dikemukakan adalah, jika suatu penemuan merupakan hasil kerja seserang atau kelompok yang sebelumnya menerima pekerjaan dari orang lain atau institusi lain, maka hak paten atas penemuan tersebut merupakan milik pihak yang memberi pekerjaan, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

Paten merupakan hak yang akan diberikan, jika adanya permohonan si penemu kepada institusi berwenang, di Indonesia melalui Dirjen HAKI Dephuk dan Ham. Permohonan tersebut memerlukan proses formalisasi, termasuk memerlukan biaya permohonan. Bahkan jika hak paten tersebut tealh didaftarkan, maka pemegang hak harus membayar iuran tahunan, setiap tahun selama 20 tahun sesuai durasi hak paten yang diberikan kepadanya.

Selain melalui permohonan yang dilakukan oleh si pemohon hak paten, pemerintah juga memiliki kewenangan untuk mendaftarkan ak paten tersebut. Pemerintah dapat mengambil inisiatif ini jika beranggapan bahwa hak tersebut urgen dan mendesak untuk dipetenkan. Pematenan penemuan tersebut biasa dilakukan dalam kaitan penemuan yang menyangkut kepentingan negara, seperti produk pertahanan dan keamanan.

Pematenan yang dilakukan oleh pemerintah tetap mencamtumkan nama pemegang paten, tanggal penemuan dan sebagainya sebagaimana kewajiban pendaftaran hak tersebut oleh individu, maupun institusi non-pemerintah. Namun demikian ada hal yang istimewa jika hak paten tersebut didaftarkan oleh pemerintah, yaitu pemegang hak akan diberikan intensif oleh pemerintah.

Lisensi dan Penurunan Hak

Pemegang hak paten dapat memberikan lisensi (izin) penggunaan hak paten yang ia miliki kepada pihak lain melalui perjanjian. Lisensi yang telah diperjanjikan tersebut wajib didaftarkan ke Direktorat jenderal HAKI, sebab merupakan kewenangan Dirjen HAKI-lah untuk memberikan lisensi tertulis kepada penerima lisensi.

Beberapa konsekwensi yuridis yang terdapat dalam pemberian lisensi ini, diantaranya si pemegang lisensi wajib menunjukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

  1. mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri Paten yangcbersangkutan secara penuh ;
  2. mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan Paten yang bersangkutan dengan secepatnya ;
  3. telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan Lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil ; dan
  4. Dirjen berpendapat pemberian lisensi tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ( vide pasal 76 UU Paten). Penerima lisensi wajib membayar kepada pemilik hak paten dan proses untuk mendapatkan lisensi juga dikenakan biaya oleh Dirjen HAKI.

Beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan

Secara universal terdapat beberapa hal yang tidak dapat dipatenkan, yaitu :

  1. Metode pemeriksaan, perawatan , pengobatan dan/atau pembedahan yang dilakukan secara medis ;
  2. Rumus atau formula ilmu pengetahuan ;
  3. Rumus atau formula matematika ;
  4. Penemuan yang berupa biohayati, sepeti tumbuhan, tanaman dan binatang ;
  5. Penemuan tentang tatacara, skema dan metode bisnis, permainan yang bersifat mental dan permainan (games), temasuklah video games dan lain-lain ;
  6. Khusus di Indonesia dan beberapa negara di kawasan Timur dunia hala-hal yang bertentangan dengan moralitas, kebudayaan dan agama juga tidak dapat dipatenkan.

Pelanggaran terhadap hak Paten

Dalam pasal 16 UU paten disebutkan beberapa perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hak paten ialah melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan pemegang hak paten :

  1. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor,menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau didiserahkan produk yang diberi Paten;
  2. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam poin 1.

Upaya hukum terhadap pelanggaran

Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak paten ialah dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Upaya hukum tersebut dilakukan bila terjadi wanprestasi atas perjanjian yang diberikan oleh pemegang paten kepada penerima lisensi paten. Dengan arti kata, upaya hukum ini bersifat keperdataan.

Upaya hukum lain bersifat pidana, yaitu jika terjadi pelangaran terhadap hal-hal yang dilarang sebagaimana disebutkan sebelumnya. Jika terjadi hal tersebut, maka penyidik yang terdiri dari penyidik Polri, maupun penyidik PNS melakukan penyidikannya setelah menerima aduan dari si pemegang paten dan melimpahkannya ke kejaksaan, selanjutnya diteruskan ke proses peradilan niaga.

Selain pelannggaran terhadap larangan dalam pasal 16 UU Paten, perbuatan lain yang dapat dikenai pidana adalah :

1. Perbuatan membocorkan kerahasiaan yang dimiliki oleh pemegang paten oleh kuasa hukum/konsultan paten si pemegang paten (pasal 132 jo pasal 25 ayat(3));

2. Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena alasan apapun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara apapun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan (pasal 40 jo pasal 132) ;

3. Bila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan hak paten yang dilakukan oleh Direktorat jenderal, maupun karyawan Direktorat Jenderal HAKI (pasal 41 jo pasal 132).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s