Renumerasi Jajaran MA dan Garansi bagi Peradilan Yang Sehat

Posted: Maret 17, 2008 in tulisan lepas

adilSaya baru saja menerima kabar kalau Kepres tentang Renumerasi atau kenaikan gaji seluruh jajaran Mahkamah Agung dan empat lingkungan Peradilan dibawahnya telah disahkan oleh Presiden SBY terhitung September 2007 lalu dan akan segera dibayar.

Sebagaimana statement Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI beberapa waktu lalu, bahwa renumerasi tersebut baru akan dibayarkan 70%, sebab (seiring) menunggu perbaikan birokrasi di tubuh MA. Sebagaimana kita ketahui renumerasi tersenut satu paket dalam governance reform di MA sendiri.

MA memang menjadi lembaga yang sangat minim legitimasi di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari suvey yang dilakukan Transperancy International Chapter Indonesia yang menempatkan lembaga Peradilan pada posisi 3 besar terkorup dalam 3 tahun terakhir, bahkan nomor 1 pada tahun 2007 yang lalu.

Pemerintah dengan segala ikhtiarnya ingin memperbaiki buruknya iklim peradilan kita, utamanya dilihat dari segi korupsi. Satu ikhtiar yang dilakukan adalah dengan menaikkan gaji aparatur MA di satu sisi, seiring dengan perbaikan kinerja MA disisi yang lain.

Governance reform di MA tak dapat terlalu berharap banyak datang dari kalangan MA sendiri. Renumerasi yang memberikan gaji sekitar 15 juta bagi hakim tinggi, 10 juta kepada hakim tingkat pertama dan 3-5 juta kepada para pegawai Peradilan, nampaknya tak berbanding lurus dengan besarnya uang suap, pelicin dan apapun namanya yang (menjadi santapan) lembaga-lembaga penegakan hukum. Kasus Jaksa Urip (kendati bukan berada di bawah MA) dapat menjadi gambaran betapa kecilnya nilai 15 Juta atau 10 Juta berbanding dengan uang suap yang diberikan oleh aktor2 mafia peradilan.

Jika demikian keadaannya, sekali lagi, saya tak terlalu berharap renumerasi ini akan melahirkan Peradilan yang Sehat. Pemerintah hendaknya melakukan ikhtiar untuk memperketat pengawasan kepada lembaga peradilan. Peran dan Fungsi KY yang diamputasi MK harus dikembalikan dengan dibuatnya UU KY yang baru misalnya. UU KY yang lebih powerfull untuk “memaksa” aktor-altor hitam peradilan, utamanya hakim hitam untuk diberikan sanksi dan dibersihkan dari dunia peradilan kita.

Jika renumerasi terjadi, tanpa pengawasan, Maka renumerasi bisa jadi berarti kita memberikan insentif kepada para mafia peradilan. Orang-orang yang seharusnya kita musuhi dan kita hukum… Kita tunggu tindakan Pemerintah selanjutnya……….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s