Andai Jaksa Urip Bertemu Plato

Posted: Maret 14, 2008 in tulisanku di media

Urip Tri Gunawan tiba-tiba melejit namanya, lantaran ia dituduh menerima uang suap sebesar Rp.6 milyar dari rekan wanita Syamsul Nursalim, seseorang yang sedang terjerat kasus BLBI. Kasus Jaksa Urip sontak menjadikannya diskursus dalam berbagai media massa, dan mungkin dalam berbagai diskursus akademik di Indonesia. Bahkan membuat Hendarman Supandji, sang Jaksa Agung berlinang air mata dalam sebuah siaran di situs televisi nasional yang saya saksikan.

Di Malaysia, beberapa hari yang lalu para mahasiswa tingkat Master dan Ph.D dari Indonesia di fakultas hukum UK Malaysia-pun sibuk memperbincangkan kasus ini dalam sebuah diskusi akademik yang rutin kami gelar. Bagi saya tidak ada yang aneh dengan kasus ini. Kasus ini hanya ingin memperkuat dan memperjelas beberapa tesis yang selama ini dianggap sebagai hepotesa. Tiga tahun lalu, Mantan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh mati-matian membela institusinya yang dikatakan “kampung maling” dihadapan Komisi III DPR-RI, namun nyatanya setelah sanggahan keras itu dilontarkan Arman (panggilan Abdurrahman) beberapa kasus justru menunjukkan faktanya.

Beberapa bulan yang lalu seorang pimpro di Pemko Surakarta yang dituduh korupsi melaporkan pemerasan yang dilakukan oleh jaksa yang menangani perkaranya. Seorang kepala sekolah di Jawa Barat yang dituduh korupsi juga melaporkan hal yang sama. Saya menyebut perilaku ini sebagai korupsi kuadrat, yaitu sebuah tindakan korupsi yang diselesaikan dengan cara koruptif pula oleh aparat penegak hukum.

Dalam kasus Jaksa Urip dan beberapa Jaksa lainnya yang (terindikasi) berada dalam gumangan suap, uang pelicin, uang perkara dan berbagai istilah lainnya, menjadikan kasus-kasus ini mengingatkan saya akan seorang filusuf Yunani Kuno bernama Plato yang hidup sekitar tahun 427-347 sebelum masehi. Dalam ranah pemikiran hukum, Plato adalah orang yang berjasa menelurkan berbagai pemikiran seputar etika didalam hukum yang sampai saat ini masih saya yakini kebenarannya. Kala itu Plato menelurkan satu gagasan tentang nomoiethic dalam bukunya yang amat termasyhur berjudul Nomoi. Bagi Plato sebuah keadilan akan dapat dicapai jika tercapai suatu kesepakatan bahwa hukum adalah yang tertinggi untuk mengatur kehidupan warga negara dalam suatu polis (negara). Dan hukum yang berkeadilan hanya mungkin didapat, jika ada etika dalam penegakan hukum itu sendiri. Para Platonis (pengikut Plato) meneruskan rumusan ini, termasuk Al-farabi, seorang filusuf muslim yang hidup pada 870-950 Masehi yang meyakini bahwa etika dalam hukum didapat dari nilai-nilai agama, termasuk Islam. Seorang Muslim sejati tidak akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan nilai-nilai keadilan. Sebagai anti-tesanya, jika ada seorang muslim yang mengangkangi nilai-nilai keadilan, maka kita perlu mempertanyakan kemuslimannya.

Cara berfikir Plato dan Platonis lainnya melihat hukum tidak semat-mata sebagai suatu rumusan yang bersifat legalistik. Saat ini pemikiran ala Plato bergeser sedemikian rupa, sehingga terdapat kecenderungan hukum dan etika adalah dua hal yang berseberangan. Dalam kasus-kasus korupsi misalnya, Korupsi dipandang sesuatu yang hitam putih lepas dari etika. Terdapat beberapa kasus yang menunjukan hal ini, sebut saja kasus dikeluarkannya Kepres oleh Megawati Soekarnoputri pada Mei 2004 tentang Kenaikan berbagai tunjangan dan intensif bagi mantan Presiden, padahal kita ketahui sebulan setelah Kepres itu ia tanda tangani ia tidak lagi menjadi Presiden. Sekilas tidak ada yang salah dalam pembuatan Kepres itu, karena ia dibuat sesuai dengan prosedur formal pembuatan Kepres sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, namun secara etika apa yang dilakukan Mega sangat tidak etis dan ini merupakan tindakan koruptif (penyalahgunaan) kekuasaan. Begitupula kasus yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra dalam pencairan dana milik Tommy Soeharto dari Bank Paribas London, dimana Yusril selaku Menkeh Ham membuat opini hukum atas permintaan Ihza and Ihza Law Firm, kantor hukum miliknya sendiri yang menjadi kuasa hukum Tommy Soeharto. Atas opini Yusril uang tersebut cair dan Ihza and Ihza mendapatkan fee milyaran rupiah.

Jaksa Urip adalah contoh termutakhir betapa penegakan hukum selalu diperlakukan hitam putih. Seorang jaksa yang sedang menangani suatu perkara berurusan dengan pihak-pihak yang berperkara dan melibatkan transaksi milyaran rupiah. Apapun dalihnya, termasuk urusan bisnis, apa yang dilakukan aparat penegak hukum itu salah di mata etika. Kode etik kejaksaan, hakim dan kepolisian-pun menegaskan bahwa mereka dilarang untuk terlibat urusan-urusan yang mendatangkan keuntungan tertentu dengan para pihak yang sedang mereka tangani kasusnya.

Andai Plato masih hidup mungkin ia akan menuliskan satu buku baru untuk merevisi Nomoi-nya, karena teori-teori etika hukumnya rontok dimakan praktek hitam jaksa Urip dan kawan-kawan. Dan andai Plato masih ada saya sangat berharap ia bisa berkunjung ke ruang tahanan KPK untuk berbincang dengan Jaksa Urip, lalu memberikan pandangan-pandangannya tentang nomoiethic agar Jaksa Urip dan kawan-kawannya yang lain tidak memisahkan antara hukum dan etika.

Tapi sayang, Saat ini Plato sudah tiada, dan orang-orang yang memperbincangkan etika dalam dunia hukum kita saat ini-pun semakin langka dan jika ada dianggap setengah gila, sebab tidak berpijak pada kenyataan. Jika begini keadaannya kenapa kita masih serius memperbincangkan kasus Jaksa Urip? Bukankah inilah potret dari hukum yang kita lakoni dan (mungkin) kebanyakan dari kita menginginkannya? Walla hu’alam.

Diterbitkan oleh Harian banjarmasin Post, 10 Maret 2008

Komentar
  1. Ersis W. Abbas mengatakan:

    Barngkali itu jalan Pak Urip untuk populer. Menguak misteri korupsi tingkat atas? Jangan terlalu berharap, nanti kecewa. Salam.

  2. udin mengatakan:

    jaksa urip kualat sama amrozi

  3. David mengatakan:

    INI BUKTINYA : PUTUSAN SESAT PERADILAN INDONESIA

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan demi hukum atas Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung
    di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Maka benarlah statemen KAI : “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap”. Bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah sangat jauh sesat terpuruk dalam kebejatan.
    Permasalahan sekarang, kondisi bejat seperti ini akan dibiarkan sampai kapan??
    Sistem pemerintahan jelas-jelas tidak berdaya mengatasi sistem peradilan seperti ini. UUD 1945 mungkin penyebab utamanya.
    Ataukah hanya revolusi solusinya??

    David
    HP. 081227185444

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s