Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kalimantan Selatan

Posted: Februari 10, 2008 in makalah/perjamuan ilmiah

Pendahuluan

Setelah diterapkannya otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang (UU) No.22 Tahun 1999 sejak 01 Januari 2001yang kemudian diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004, Setiap daerah (propinsi, Kabupaten/kota) diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur dan memerintah daerahnya masing-masing.

Peluang yang diberikan oleh kebijakan otonomi daerah itu diterjemahkan beragam oleh daerah. Salah satu “terjemah” yang dipakai adalah dengan membuat beragam Peraturan daerah (Perda). Di beberapa daerah, termasuk di Kalimantan Selatan terdapat fenomena pembuatan Perda yang menarik untuk dikaji secara akademik, khususnya dari perspektif hukum tatanegara. Fenomena tersebut adalah munculnya banyak Perda yang mengatur persoalan-persoalan terkait dengan keberagamaan seseorang dan/atau kelompok di masyarakat, diantaranya adalah Perda Kabupaten Banjar No.4 tahun 2005 tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi siswa/siswi SD/MI sederajatya dan Perda Kota Banjarmasin No.6 Tahun 2004 tentang larangan Minuman Keras (Miras) di Kota Banjarmasin[3]. Perda-Perda demikian sering disebut sebagai Perda Syariah.

Munculnya perda-perda syariah demikian memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Bagi kalangan yang pro-perda syariah, lahirnya perda-perda demikian dianggap sebagai terobosan untuk menjamin tertib masyarakat, baik dari sisi hubungan antar individu, maupun keterjaminan “moral” individu tersebut di masyarakat. Bagi kalangan yang kontra dengan perda ini, mereka mengargumenkan bahwa pembentukan perda syariah dinilai berlebihan, bahkan ada yang menyatakannya secara terbuka bahwa perda-perda tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada[4].

Tulisan ini mencoba melihat perda syariah tersebut dari kacamata hukum tatanegara. Dari kajian hukum tatanegara terdapat hal prinsipil yang penting untuk dikaji seiring dengan munculnya Perda Syariah ini. Hal tersebut terkait dengan pertanyaan : Apakah Perda Syariah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah?, serta sejauhmanakah pembentukan perda-perda syariah tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah dalam pembentukan peraturan perudang-undangan di Indonesia?

Persoalan-persoalan tersebut akan dilihat dengan menggunakan parameter dasar-dasar hukum diberlakukannya otonomi daerah, serta hirarki peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang terdapat dalam Undang-undang Dasar RI 1945, UU No.22 Tahun 1999 jo UU No.32 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan rujukan dalam tulisan ini.

Apa itu otonomi daerah ?

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem Negara kesatuan (unitary) yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang[5].

Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah republik Indonesia untuk mendistribusikan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing dalam berbagai hal, kecuali :

a. Politik luar negeri

b. Pertahanan

c. Keamanan

d. Politik luar negeri

e. Moneter dan Fiskal

f. Agama[6]

Keenam bidang tersebut diatas merupakan kewenangan pemerintah pusat. Artinya selain enam bidang tersebut berbagai kewenangan yang ada merupakan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya secara lebih terperinci Undang-undang (UU) No.32 Tahun 2004 juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah daerah, yaitu antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Dalam pasal 13 UU No.32 Tahun 2004 ditegaskan tentang kewenangan wajib pemerintahan propinsi, yaitu ;

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;

g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal (investasi) termasuk lintas kabupaten/kota;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota;

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 14 UU ini juga diatur mengenai kewenangan wajib pemerintah kabupaten, yaitu meliputi :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal (investasi);

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Diluar kewenangan-kewenangan tersebut,terdapat beberapa kewenangan yang merupakan kewenangan pemerintah pusat, namun dilimpahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota. Pelimpahan wewenang tersebut berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 dengan cara dekonsentrasi, maupun tugas pembantuan.

Dekonsentrasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada perangakat pemerintahan pusat di daerah, seperti gubernur dan wakil pemerintah pusat lainnya di daerah.

Dalam konsepsi hukum administrasi negara, pelimpahan wewenang demikian dikenal dengan mandat, yaitu pelimpahan wewenang yang terjadi atas izin suatu organ kepada organ lain agar organ tersebut menjalankan wewenang atas namanya.[7]

Dalam mandat juga terdapat beberapa konsekwensi yuridis yang mengikutinya, yaitu ;

a. Perintah untuk melaksanakan

b. Kewenangan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu oleh pemberi mandat

c. Tidak terjadi peralihan tanggungjawab,

d. Tidak harus berdasarkan Undang-undang,

e. Tidak harus tertulis.[8]

Sedangkan yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

Pada prinsipnya tidak terlalu ada perbedaan antara dekonsentrasi dengan tugas pembantuan ini. Hanya saja dalam tugas pembantuan hal-hal tekhnis sudah diatur oleh pemerintah pusat, sehingga kepala daerah hanya diserahi tugas teknisnya, beserta pertanggung jawabannya.

Kewenangan Pemda membuat Perda

Pemerintah daerah, baik provinsi, maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah (perda). Dalam pasal 1 UU No.32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perda adalah peraturan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Secara terperinci Bab VI UU No.32 Tahun 2004 menjelaskan tentang prosedur pembentukan perda, materi muatan perda, asas yang harus terkandung dalam perda, termasuk sanksi yang dapat dimuat dalam perda tersebut.

Pertama: Prosedur pembentukan perda. Perda dibentuk/ditetapkan oleh kepala daerah setempat bersama dengan DPRD. Artinya perda yang dibuat di tingkat provinsi ditetapkan oleh gubernur setempat bersama dengan DPRD provinsi, demikian pula di tingkat kabupaten/kota. Usul pembentukan perda dapat dilakukan oleh kepala daerah sebagai kepala eksekutif daerah dan oleh DPRD sebagai legislative daerah. Hal ini berlaku terhadap seluruh usulan perda, kecuali rancangan perda mengenai APBD yang harus berasal dari kepala daerah (eksekutif) saja. Dalam pembentukan perda, masukan dari masyarakat harus diberi ruang, baik dalam proses awal pembentukannya, maupun pada saat perumusan terhadap materi perda tersebut.

Kedua : Materi muatan perda disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki daerah sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Perda berisikan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Dalam konteks ini, materi perda ditafsirkan dari berisi rumusan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan diatasnya. Selain itu, materi perda juga dapat memuat hal-hal yang terkait dengan ciri khas daerah tersebut. Selain itu materi perda juga harus memuat beberapa asas dalam pembentukan perda, yaitu ;

  1. pengayoman;
  2. kemanusiaan;
  3. kebangsaan;
  4. kekeluargaan;
  5. kenusantaraan;
  6. bhineka tunggal ika;
  7. keadilan;
  8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  9. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan[9].

Ketiga : Sebagai salah satu produk peraturan perundang-undangan di republik Indonesia yang berada pada hirarki bawah, Perda dapat memuat ketentuan sanksi pidana dan denda yang jenis sanksinya lebih ringan daripada sanksi yang dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam ketentuan pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) UU No.32 Tahun 2004diatur mengenai sanksi yang dapat diatur dalam perda, yaitu :

(1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.

(2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Keempat : Sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Prosuder pembentukan, maupun materi Perda dilakukan melalui verifikasi oleh pemerintah pusat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 145 UU No.32 Tahun 2004. Perda yang dianggap melanggar kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat melalui Keputusan Presiden. Selambat-lambatnya setelah 7 (tujuh) hari sejak dibatalkan, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda tersebut dan selanjutnya DPRD dan kepala daerah harus mencabut perda tersebut.

Bagi kepala daerah dan DPRD yang merasa keberatan atas pembatalan perda dari pemerintah pusat dapat mengajukan keberatan melalui Mahkamah Agung. Jika keberatan tersebut diterima, maka perda tersebut diberlakukan kembali dengan terlebih dahulu dikeluarkan Keputusan Presiden yang membatalkan Keputusan Presiden sebelumnya yang menyatakan perda tersebut tidak berlaku. Apabila pemerintah pusat tidak mengeluarkan keputusan presiden untuk membatalkan perda tersebut, maka perda tersebut dengan sendirinya dinyatakan berlaku.

Kelima : Setelah perda dibuat dan dilaksanakan, masyarakat memiliki kesempatan untuk malakukan “control” terhadap perda tersebut dengan melakukan review terhadapnya. Ada dua mekanisme yang dapat digunakan public untuk melakukan review terhadap perda, yaitu melalui Mahkamah Agung (judicial review) dan melalui pemerintah pusat (executive review). Review yang diajukan ke Mahkamah Agung menuntut keaktifan dari masyarakat dan terbatas hanya dalam waktu 180 hari sejak perda tersebut sejak perda tersebut diundangkan. Sedangkan mekanisme review melalui Pemerintah Pusat c.q Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan pemerintah pusat terhadap produk hukum pemerintah daerah sebagamana dijelaskan diatas. Kendati demikian publik dapat pro-aktif meminta pemerintah pusat untuk menggunakan kewenangannya ini guna mengawasi perda-perda yang dianggap bermasalah. Lebih rinci mengenai pengujian (review) terhadap perda dapat dilihat dalam table berikut ;

Tabel

Perbedaan Pengujian Perda antara Mahkamah Agung dengan Pemerintah

Kategori

Mahkamah Agung

Pemerintah Pusat

Jenis Review

Judicial Review

Executive Review

Bentuk review

Permohonan keberatan

  • 1. Pengawasan preventif terhadap oleh pemerintah pusat terhadap RANPERDA yang bermuatan APBD, pajak dan retribusi daerah serta tata ruang.
  • 2. Pengawasan represif terhadap PERDA dari pemerintah pusat terhadap daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Lembaga yang melakukan review

Mahkamah Agung

Departemen Dalam Negeri dibantu dengan:

  • a. Departemen Keuangan
  • b. Departemen PU
  • c. Departemen Hukum dan HAM

Sifat kewenangan lembaga yang melakukan review

Pasif à menunggu datangnya permohonan dari pemohon

Aktif à melakukan pengawasan, evaluasi terhadap seluruh perda yang dikeluarkan (pengawasan represif)

Kapasitas lembaga

Menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan yang timbul dibawah undang-undang terhadap undang-undang (konflik norma)

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah

Dasar hukum kewenangan pengujian

  • a. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945
  • b. Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  • c. Pasal 31 ayat (1) sampai ayat (5) UU No. 5/2004 tentang Mahkamah Agung
  • d. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1999 yang sudah diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil
  • a. Pasal 114 ayat (1) sampai ayat (4) UU No 22/1999 tentang Pemda
  • b. Pasal 145 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) jo Pasal 136 ayat (4) jo Pasal 218 ayat (1) huruf b UU No 32/2004 tentang Pemda

Standar pengujian

  • a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  • b. pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku
  • a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
  • b. bertentangan dengan kepentingan umum

Lama waktu review

Permohonan Keberatan paling lambat diajukan ke MA setelah 180 hari pengundangan Perda. Tetapi tidak diatur berapa lama proses review harus diselesaikan oleh MA.

  • a. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan
  • b. Bila perda dibatalkan, maka peraturan presiden pembatalan harus sudah ditetapkan paling lama 60 (emanpuluh) hari sejak diterimanya perda

Waktu eksekusi

Paling lama 90 (sembilanpuluh) hari setelah putusan yang mengabulkan permohonan keberatan perda, perda harus dicabut oleh DPRD bersama kepala daerah.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya pembatalan perda, kepala daerah harus menghentikan pelaksanaan perda, selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut perda tersebut

Bentuk hukum pembatalan

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Presiden

Upaya Hukum

Tidak dapat diajukan Peninjaun Kembali

Mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung

Sumber : Yance Arizona, Disparitas Pengujian Perda, Suatu Tinjauan Normatif dalam www.yancearizona.wordpress.com diakses pada 08 Januari 2008.

Perda dalam Hirarkhi Perundang-undangan RI

Perda sebagai salah satu produk hukum yang berlaku di Republik Indonesia (RI) memiliki tempat dalam struktur hirarkhi perundang-undangan RI sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004 Tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 UU tersebut ditegaskan jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu ;

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

c. Peraturan Pemerintah;

d. Peraturan Presiden;

e. Peraturan Daerah.

Secara hirarkhi, perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan paling bawah yang disebutkan dalam UU No.10 tahun 2004 ini, kendati dalam rumusan pasal 7 ayat (3) UU tersebut disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan diatas diakui keberadaannya dan mengikat secara hukum sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan diberlakukannya UU ini, maka terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tidak termasuk dalam hirarkhi perundang-undanga, seperti : Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan beberapa jenis peraturan lainnya.

Implikasi yuridis dari tidak dimuatnya beberapa jenis peraturan diatas dalam UU 10 tahun 2004 adalah terjadinya ketidakjelasan kedudukan beberapa peraturan tersebut dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan RI. Jika perda merupakan jenis peraturan paling bawah yang disebutkan oleh UU No.10 tahun 2004, maka bagaimana kedudukan perda dengan keputusan presiden misalnya. Apakah keputusan presiden lebih tinggi daripada perda, atau sebaliknya. Sebagai contoh sebuah Perda dapat dibatalkan oleh Keputusan Presiden karena dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Padahal keputusan presiden tidak termasuk dalam hirarkhi perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 2004.

Melihat Perda Syariah

Fenomena munculnya Perda syariah di berbagai daerah di Indonesia satu mata rantai dengan kemunculan otonomi daerah. Kewenangan yang besar yang diberikan kepada daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dimanfaatkan oleh sebagian daerah untuk membuat perda dengan maksud melindung, mempertahankan dan/atau menjaga berbagai karakteristik khas daerahnya.

Bagi daerah-daerah yang mayoritas muslim, dimana antara agama Islam dan budaya masyarakat setempat telah berjalan berbarengan, bahkan telah menyatu selama puluhan bahkan ratusan tahun. Daerah-daerah demikian memprkarsai beberapa perda yang bernuansa syariah, seperti perda tentang kewajiban khatam Al-Qur’an bagi anak usia SD/MI, Perda tentang Ramadhan, Perda tentang Jumat khusu’ dan berbagai perda lainnya. Perda-perda demikian populer disebut sebagai perda syariat Islam.

Perda Syariah saat ini setidaknya dilaksanakan di enam provinsi, 38 kabupaten dan 12 kota. Pola pemberlakuan syariat Islam pun berbeda – beda seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang menegaskan pelaksanaan hukum Islam, Perda syariat dibuat oleh Pemerintah Provinsi yang mengacu kepada sebuah aturan induk, yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Penegakan Syariah Islam dimana Perda ini dibuat berlaku bagi seluruh kabupaten/kota .

Di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat, perda dibuat di tingkat provinsi secara umum dengan harapan akan dikembangkan dan dijadikan aturan induk bagi pelaksanaan perda serupa di kabupaten/kota. Beberapa kabupaten/kota di kedua provinsi itu sudah memberlakukan aturan serupa.


Di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Gorontalo, perda syariat dibuat di tingkat provinsi, tetapi tidak diikuti pemerintah kabupaten/kota. Aturan yang diatur umumnya terkait dengan pelarangan pelacuran dan peredaran minuman keras. Bentuk lain dari pemberlakuan Perda syariat adalah perda dibuat oleh pemerintah kabupaten/kota, tanpa ada aturan induk di tingkat provinsi. Kabupaten Cianjur (Jawa Barat), Tangerang (Banten), Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Pamekasan (Madura, Jawa Timur) adalah beberapa pemerintah kabupaten dan/atau kota yang melaksanakan Perda syariat walau provinsi induknya tak mengaturnya[10].

Propinsi Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk sekitar 3.345.784 jiwa yang tersebar di 13 (tigabelas) kabupaten/kota[11]. Dimana 96% dari total penduduknya beragama Islam. Bukan itu saja, Secara historis, Kalimantan Selatan adalah bekas wilayah kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar atau dikenal juga dengan nama kesultanan Banjar yang berdiri sejak 24 September 1526 sampai dengan 11 Juni 1860. Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Daha, beribukota di Daha (nagara) Kandangan. Kerajaan Negara Daha juga merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Dipa, beribukota di Amuntai. Baik negara Daha, maupun negara Dipa raja-rajanyanya memeluk agama Hindu[12].

Perpindahan raja Banjar dari agama Islam ke Hindu berawal dari adanya perpecahan di kerajaan tersebut, Raja Badjarmasih bernama Sultan Suriansyah yang memimpin kerajaan Banjar pada suatu ketika berebut tahta dengan pamannya yang bernama Pangeran Tumenggung. Dalam perebutan tersebut, raja bandjarmasih meminta bantuan kepada Sultan Demak dengan mengirimkan utusan bernama Patih Balit. Oleh Sultan Demak permohonan tersebut dikabulkan dengan syarat sang raja harus memeluk agama Islam. Maka, mulai saat itu, raja Banjar tersebut memeluk agama Islam dan diberi gelar Sunan Batu Abang. Sejak saat itulah raja dan rakyat kerajaan Banjar memeluk agama Islam. Bahkan, ajaran Islam berkembang sedimikian rupa di wilayah ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemuda-pemuda Banjar yang serius memperdalam ajaran agama ini, bahkan sampai ke Timur Tengah, terutama Arab Saudi (yang dianggap sebagai sumber awal ajaran Islam). Beberapa ulama dari Banjar bahkan tersohor ke penjuru negeri karena ilmu agama yang ia miliki. Sebut saja Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang terkenal dengan kitabnya “Sabilal Muhtadin”[13]. Sampai saat ini, masih banyak pemuda Banjar yang memperdalam ajaran Islam melalui berbagai lembaga pendidikan formal, maupun non-formal, seperti pengajian-pengajian, pesantren, dan berbagai lembaga pendidikan lainnya, baik di Kalimantan Selatan, maupun diluar Kalimantan Selatan, termasuk ke luar negeri.

Gambaran diatas ingin menyatakan bahwa terdapat antusiasme yang tinggi oleh masyarakat Kalimantan Selatan, sejak zaman kerajaan Banjar dahulu sampai dengan sekarang terhadap ajaran Islam. Sehingga formalisasi ajaran Islam dalam produk perundang-undangan oleh beberapa kalangan dianggap penting. Pasca otonomi daerah, peluang melakukan formalisasi tersebut memungkinkan dalam bentuk Perda.

Kendati demikian, pembentukan perda syariah memerlukan analisis yang lebih holistik dari kaca mata hukum, khususnya hukum tatanegara. Sebab perda merupakan produk hukum yang harus tunduk dan patuh terhadap kaidah-kaidah pembuatan produk hukum dan tertib hukum Indonesia.

Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa aspek untuk melihat sejauhmana perda-perda syariah dapat diterima, atau bahkan bertentangan secara yuridis dilihat dari sudut pandang hukum tata negara Indonesia.

Pertama : Dari sisi tertib hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas, perda merupakan jenis peraturan yang berada paling bawah sesuai dengan UU No.10 Tahun 2004. Sehingga secara yuridis terdapat konsekwensi secara formil, maupun materiil bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang (UU). Dalam UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, masalah agama merupakan domain pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Sehingga jika perda syariah sama dengan perda yang mengatur perihal persoalan-persoalan agama, kendati skopnya lokal, maka secara tertib hukum nasional ia dianggap bertentangan dan wajib dinyatakan tidak berlaku.

Kedua : Dilihat dari sisi materi perda. Materi/muatan yang diatur oleh perda-perda syariah akan menentukan bertentangan atau tidaknya perda tersebut secara yuridis. Materi perda yang memuat persoalan agama jelas bertentangan dengan tertib hukum nasional, sebab bukan merupakan wewenang pemerintah daerah untuk mengaturnya. Kendati materi perda yang dianggap bermuatan agama masih dapat diperdebatkan. Sebagai contoh Perda Kabupaten Banjar tentang kewajiban khatam Al-Qur’an masih mengandung perdebatan, apakah kewajiban khatan Al-Quran merupakan ranah agama, atau dapat ditarik menjadi ranah pendidikan. Sebab di Kalimantan Selatan terdapat kultur pendidikan, dimana anak-anak usia SD berkewajiban (secara budaya) untuk mengkhatamkan Al-Qur’an. Hal ini terkait dengan budaya dan tradisi masyarakat Banjar yang dekat dengan budaya baca (termasuk tulis) Al-Qur’an. Jika perda demikian muatannya didekati dari sisi pendidikan, maka perda demikian tidaklah bertentangan secara yuridis.

Hal ini berbeda dengan perda syariah yang murni mengatur tentang persoalan agama dan bersifat privat, seperti Perda Jum’at khusu’. Perda ini memuat tentang larangan membuat “keributan” pada saat sholat jum’at dilaksanakan dengan tujuan agar orang yang melaksanakan sholat jum’at dapat dengan khusu’ melaksanakan ibadahnya. Persoalan khusu’ adalah persoalan keagamaan dan sifatnya sangat privat. Hanya sang individu yang dapat merasakan khusu’ atau tidaknya pada saat ia beriadah. Sangat aneh, jika persoalan khusu’ ini ditarik oleh pemerintah daerah menjadi kewenangannya. Dari persfektif ini, materi perda yang merupakan wilayah agama dan bersifat privat dapat dinyatakan bertentangan secara yuridis. Terlebih hukum (hukum positif) bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia semata, hubungan manusia dengan Tuhan tidak menjadi domain hukum positif.

Ketiga : Dilihat dari sisi legal drafting, adanya pencantuman sumber hukum perda berupa Al-Qur’an dan Al-Hadist tidak konkruen dengan produk hukum Indonesia yang bukan negara agama. Pencantuman kedua sumber hukum tersebut membuat perda-perda syariah “cacat” dilihat dari sisi tata cara penyusunan produk hukum (legal drafting), termasuk perda[14].

Keempat : Dari sisi penerapan sanksi, sebuah perda hanya diperkenankan menerapkan sanksi administratif dan sanksi pidana, serta denda dalam batasan tertentu. Sanksi pidana misalnya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan penjara, sedangkan sanksi berupa denda maksimal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dijelaskan diatas. Jika terdapat perda yang menerapkan sngsi di luar sanksi tersebut, termasuk sanksi-sanksi yang terdapat dalam hukum Islam untuk perbuatan tertentu.

Kelima : Dari aspek etika-moral hukum (law in ethic), pembuatan perda syariah harus dilihat secara proporsional, terutama latar belakang dan kondisi pada saat perda syariah itu dibuat. Sebagai contoh, di beberapa daerah beberapa perda yang mendesak untuk dibuat justeru di kesampingkan dan mendahulukan pembuatan perda-perda syariah. Perda yang berkaitan dengan pelayanan pubik, perda anti korupsi dan berbagai perda lain yang seharusnya menjadi prioritas tidak dikerjakan. Dalam kontek demikian, secara etika hukum, pembentukan perda syariah mengundang tanda tanya besar. Terlebih di banyak kasus, pembuatan perda syariah dibuat pada saat menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pembuatan perda syariah dapat dimaknai sebagai cara penarikan simpati publik kepada penguasa dan diharapkan dari simpati itu akan muncul dukungan kembali untuk menjadikan penguasa yang ada (incombent) duduk kembali di kursi kekuasaannya. Dalam konteks ini, kekuasaan cenderung disalahgunakan untuk kepentingan jangka pendek sang penguasa (power tends to corrupts, absolute power corrupts absolutely)[15].

Hal lain yang juga harus mendapat perhatian dalam koridor etika-moral hukum dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk perda adalah sejauhmana terbentuknya pelbagai peraturan tersebut dapat menciptakan tertib hukum nasional yang bermuara pada tertib masyarakat secara luas. Munculnya peraturan yang identik dengan kepentingan kalangan tertentu, lambat laun akan menimbulkan sintemen dari kalangan lain. Dalam kacamata ke-Indonesia-an, antusiasme sebagian daerah yang mayoritas penduduknya muslim untuk membentuk perda-perda syariah akan menimbulkan sintemen kalangan non-muslim untuk membentu peraturan serupa di daerah-daerah yang menjadi basisnya[16]. Jika fenomena ini terus berlanjut, maka kedepan yang menonjol adalah peraturan-peraturan berbasis kepentingan kelompok tertentu, sehingga peraturan yang mejunjung tinggi persamaan di depan hukum lambat laut akan tersingkirkan. Hal ini bukan tidak mungkin akan menimbulkan disintegrasi hukum nasional yang merupakan awal mula lahirnya disintegrasi bangsa[17].

Tabel

Parameter Penilaian Perda Syariah dari sisi Yuridis Ketatanegaraan

No

Parameter Penilaian

Permasalahan Krusial

1

Tertib Hukum Nasional

· Diaturnya persoalan-persoalan terkait wilayah agama yang seharusnya menjadi domain pemerintah pusat berdasarkan UU No.32 Tahun 2004

· Perda secara hirarkhi berada dibawah UU, sehingga ia tidak boleh bertentangan dengan UU (vide UU No.10 Tahun 2004)

2

Materi/Muatan Perda

· Perda syariah mengatur masalah agama, bukan domain pengaturan melalui perda

· Perda syariah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Hukum positif mengatur hubungan manusia dengan manusia.

3

Legal Drafting

· Pencantuman sumber hukum perda berupa Al-Qur’an dan Al-Hadist

4

Sanksi

· Tidak boleh menerapkan sanksi pidana dan/atau denda melebihi ketentuan dalam UU No.32 tahun 2004

· Penerapan sanksi diluar yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tidak dibenarkan, termasuk sanksi-sanksi yang sesuai dengan hukum Islam (syariah)

5

Etika-Moral Hukum

· Prioritas pembentukan perda

· Latar belakang pembentukan perda

Sumber : diolah dari analisis penulis

Penutup

Perda syariah dengan berbagai varian nama yang melekat padanya tidak dapat serta merta dikatakan baik atau bahkan cacat hukum, begitupula tidak dapat begitu saja dikatakan sejalan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada parameter yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian itu. Melalui parameter-parameter tersebut diharapkan akan menghasilkan tesis yang objektif dan proporsional dalam melihat perda-perda syariah dimaksud sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.


[1] Makalah ini dipersiapkan sebagai salah satu makalah yang akan disajikan pada Seminar Serantau “Perkembangan Islam di Borneo” yang diselenggarakan oleh Universiti Tekhnologi Mara (UiTM) Kota Samarahan, Kuching, Sarawak, Malaysia pada tanggal 27-28 Pebruari 2008.

*Tenaga Pengajar Bagian Hukum Tatanegara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sedang menempuh studi pada Centre of Postgraduate Institute National University of Malaysia (Universiti Kebangsaan Malaysia) dalam kajian Constitutional Law (Hukum Tatanegara). Alamat korespondesi melalui email : rechtolog@yahoo.com

[3] Perda tersebut berisi larangan menjual, mendistribusikan, menyimpan, mempromosikan dan mengkonsumsi miras ini diidentikkan dengan Perda syariah, karena pelarangan minum khamar (minuman keras) terdapat dalam ajaran Islam. Sebelumnya terdapat Perda Provinsi Kalsel bernomor 1 Tahun 2000 tentang Larangan minuman beralkohol yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, perda itu dianggap bertentangan dengan PP Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, serta Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. diakses dari www.zfikri.wordpress.com pada 09 Pebruari 2008.

[4] Salah satu diskursus tentang Perda Syariah di Kota Banjarmasin dapat dilihat dalam Mukhtar Sarman, Mencari Kebenaran Menuai Kecaman di Balik Kontroversi Perda Ramadhan, Diterbitkan bersama oleh PK2PD & LK3 Banjarmasin, 2006.

[5] Lihat ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) UUD 1945 (Konstitusi Indonesia)

[6] Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang dasar 1945 dan juga dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

[7]Ridwan A.R, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm 75.

[8] Ibid, hlm 78

[9] Ketentuan perihal asas meteri perda diatur dalam pasal 138 UU No.32 Tahun 2004.

[10] Data didapat dari Jurnal Reform Volume I No. 1 Tahun 2007

[11] Data didapat dari situs resmi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam www.kalselprov.go.iddiakses pada tanggal 09 Pebruari 2008.

[12] Sejarah Kesultanan/Kerajaan Banjar dapat di akses melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Banjar. Buku yang mengupas secara lebih detail tentang sejarah kerajaan Banjar dan masuknya Islam ke tanah Banjar dapat di baca dalam Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar : Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar, Rajawali, Jakarta, 1997.

[13] Salah satu Buku yang merupakan ringkasan Sabilal Muhtadiin dalam versi Bahasa Indonesia adalah buku yang diedit oleh M.Karsayuda, Fiqh Syafe’i: Cuplikan Kitab Sabilal Muhtadin, Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin, Borneo Press Banjarmasin, 2007.

[14] Sumber hukum yang diakui di Indonesia saat ini adalah : Pancasila, UUD 1945, UU/Perppu, PP, Peraturan Presiden dan Perda (vide Pasal 7 ayat (1) UU No.10 tahun 2004).

[15] Adagium ini muncul dari Lord Acton, seorang pakar Politik dan Ketatanegaraan Inggris. Artinya : Kekuasaan cenderung disalahgunakan, Kekuasaan yang absolut cenderung (ingin) bertahan selama-lamanya

[16] Dalam suatu kesempatan K.H.Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (mantan Presiden Republik Indonesia) pernah mengeluhkan penerapan Syariah Islam di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya. Gus mendesak pemerintah untuk bertindak meluruskan kembali perda-perda Syariah Islam itu. Semangat beragama itu tidak benar, katanya, menunjuk pada Pemda dan DPRD di tiga kabupaten itu yang menerapkan Syariah Islam. Di Sumatera UMMAT KRISTEN pun melihat dengan cemas bagaimana 17 gereja ditutup di Aceh. Gereja Huria Kristen Indonesia Daerah IV di Kabupaten Aceh Singkil. Kini hanya 5 gereja yang masih berfungsi di sana. Ketujuh belas gereja yang ditutup itu berasal dari Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi, GKPPD, HKI dan Katholik. Dikutip dari Radio Nederland Wereldomroep, Jumat 03 Mei 2002 dalamwww.zfikri.wordpress.com.

[17] Lihat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 2004. Diantara asas yang disebutkan adalah asas kebangsaan dan kenusantaraan. Kedua asas itu mengandung makna bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, hendaknya dihindari adanya kepentingan yang teramat kental oleh kelompok tertentu yang dapat membahayakan nilai-nilai kebangsaan dan kenusantaraan.

Komentar
  1. […] Tinjauan Terhadap Peraturan Daerah (Perda) Syariah di Kalimantan … […]

  2. dir88gun mengatakan:

    Subhanallah..
    Manfaat yang ditimbulkan dari penerapan syariah telah bisa dirasakan oleh sebagian saudara-saudara kita, baik muslim maupun non muslim, di wilayah Kalimantan.
    Di sana, pada saat hukuman potong tangan diterapkan, tidak ada satupun orang yang berani mencuri, karena takut tangannya dipotong. Hal tersebut membuat masyarakat di sana -seperti penduduk Hindu, Budha, Nasrani, dan juga Muslim itu sendiri- menjadi tentram karena tidak takut barang mereka hilang pada saat mereka meninggalnya keluar rumah. Contoh lainnya adalah pelaksanaan hukuman cambuk dan rajam bagi para pezina. Kehormatan para wanita di sana menjadi terjaga, pelaku seks bebas menurun, dan tingkat jumlah penderita HIVpun menurun. Selain itu ada juga pengelolaan zakat, tidak hanya orang muslim yang mendapatkannya, orang non muslim yang miskin juga mendapatkan bagian secara adil dan merata. Melihat dari kenyataan yang ada, mengapa kita tidak melaksanakan syariah islam dalam kehidupan sehari-hari?
    Kehormatan, harta, jiwa, agama dan keluarga masyarakat non muslim di sana terlindungi, karena Islam adalah penyelamat dan pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta.
    Semoga dengan ini, kita semua bersedia untuk merenungkannya.
    SYARIAH FOR THE BEST LIFE…..

  3. joy men mengatakan:

    bagus lah tapi ingat ya jangankan cuma perda
    lihat tu di ARab Saudi yang bahkan Quran menjadi hukumnya kenapa banyak TKI kita yang seiman
    diperkosa, disiram air keras, disekap, dipukul,tidak dikasih makan.jadi aku kok masih
    ragu kalau perda syariah disebutkan menjaga kehormatan. bagaimana mungkin menghormati kalau malah memperkosa dan menyekap?
    jadi cara mendidik masyarakat aku kira bukan lewat
    hukum yang kaku. buktinya di Arab semakin orang dikekang hukum semakin orang tidak bisa enjoy malahan yang jadi korban TKI kita.coba tanya deh ke TKI kita yang jadi korban di sana
    kakakku yang pernah jadi TKI sampai sekarang insyaallah masih Muslim tapi gak yakin dengan perda syariah.

  4. masuro mengatakan:

    Penerapan syariat islam bagi pemeluknya seperti zakat wakaf, haji, zakat, infak dan shadaqah dan lain-lainnya seperti menutup aurat justru akan meningkat wibawa bangsa dan akan memperkuat citra bangsa indonesia

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s