Sayap Balik Demokrasi:Catatan Diskriminasi terhadap Kaum Minoritas dalam Konstitusi

Posted: Februari 6, 2008 in kontributor Jurnal/buku

“Democracy is government by the people, from the people and for the people”

Adagium demokrasi yang keluar dari mulut Abraham Lincon, mantan presiden Amerika Serikat ini  sangat populer dalam benak siapapun yang “peduli” pada diskursus perihal demokrasi. Demokrasi lahir sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Kala itu, demokrasi dipraktekkan oleh masyarakat Yunani Kuno  yang tinggal di komunitas-komunitas kecil bernama Polis. Menurut catatan Robert A.Dahl, Polis ini hanya berpenduduk sekitar 40.000 jiwa. Dalam kondisi demikian, demokrasi secara langsung dalam berbagai pengambilan kebijakan publik dimungkinkan dilasanakan. Dahl menggambarkan, kala itu semua penduduk polis berkumpul di suatu tempat bernama acclesia untuk memberikan suaranya. Ditempat inilah satu per satu penduduk tersebut memberikan apresiasinya terhadap berbagai macam kebijakan publik yang akan diterapkan oleh pemerintahan Polis. Gaya pengambilan kebijakan demikian lambat laun dikenal dengan sistem one man one vote.

Sejak saat itu, demokrasi identik dengan sebuah ideologi yang mengusung suara terbanyak sebagai  kebenaran. Bagi kalangan yang pro-demokrasi, ideologi ini  dianggap sebagai  mekanisme untuk memastikan kehendak rakyat dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan yang diambil tidak berdasarkan kehendak rakyat adalah kebijakan elitis dan seringkali kebijakan demikian pada akhirnya menistakan rakyat. Padahal tujuan akhir dari pengambilan kebijakan publik adalah lahirnya berbagai kebajikan di masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraannya, adanya kepastian untuk meraih keadilan dan berbagai macam varian lainnya.

Kendati demikian, demokrasi bukannya tidak mendapat tantangan. Sejak awal dimunculkannya terma demokrasi, seorang filosof besar bernama Arestoteles menggambarkan demokrasi sebagai sebuah sistem yang bobrok.  Arestoteles menyebut demokrasi sebagai mobocracy atau the rule of the mob, yaitu pemerintahan yang dilakukan oleh massa. Menurut Toteles, pemerintahan demikan akan mendatangkan anarkhi. Kritik lain terhadap demokrasi yang disampaikan Arestoteles adalah sulitnya dibayangkan kelompok yang besar (mayoritas) memimpin kelompok yang jumlahnya lebih kecil (minoritas). Bahkan  belakangan muncul kritik lain terhadap ideologi ini adalah terdapatnya berbagai standar yang tidak jelas perihal demokrasi. Hal ini terkait dengan praktek demokrasi di berbagai negara belakangan ini, termasuk di Indonesia. Padahal ideologi demokrasi menurut Lyman Tower Sargent dalam Contemporary Political Ideologies setidaknya mengandung beberapa kreteria, seperti : keterlibatan warganegara dalam pengambilan keputusan politik, persamaan kedudukan bagi setiap warganegara, persamaan hak bagi warganegara untuk merdeka dalam bersyarikat dan berpendapat, termasuk adanya sistem yang menjamin keterwakilan setiap kelompok dalam masyarakat di dalam suatu pemerintahan.

Sayap Balik Demokrasi

Sayap balik adalah istilah yang sering digunakan untuk mengungkapkan sebuah realita yang (kadang) tidak terlihat secara kasat mata. Sayap balik demokrasi dalam tulisan inipun ingin mengungkap sebuah realita lain dari demokrasi yang terjadi pada dua negara, Malaysia dan Australia. Di kedua negara tersebut, demokrasi yang diatur oleh kelompok mayoritas dalam tataran norma dasar bernegara nyata-nyata memarginalkan kaum minoritas. Kebijakan yang marginal tersebut dapat dilihat dari konstitusi kedua negara.

Di Malaysia misalnya, dalam undang-undang pelembagaan persyarikatan (konstitusi Malaysia) disebutkan bahwa semua orang adalah sama rata disisi hukum dan berhak mendapat perlindungan yag sama disisi hukum (vide pasal 8 ayat (1)). Selanjutnya konstitusi Malaysia menyatakan bahwa ; “kecuali sebagaimana dibenarkan dalam konstitusi ini, tidak diperbolehkan adanya perbedaan terhadap warganegara semata-mata dikarenakan oleh agama, kaum, keturuan atau tempat lahir atau jenis kelamin dalam berbagai hukum dan perundang-undangan yang berlaku”(vide pasal 8 ayat (2)).

Pasal 8 ayat (2) konstitusi Malaysia memiliki makna ambigu, sekaligus mengundang aturan yang diskriminatif.  Pasal 8 ayat (2) tersebut seakan ingin mengatakan bahwa terdapat perbedaan perlakuan di hadapan hukum yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi Malaysia. Aturan yang tegas-tegas sangat diskriminatif terdapat dalam pasal 152 jo 153 konstitusi Malaysia. Dalam kedua pasal tersebut terdapat pengistemewaan hak (previleges) terhadap ras Melayu di Malaysia. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa resimi negara, jauh daripada itu ras Melayu diberikan hak istemewa untuk : dijaga adat istiadatnya, diberikan prioritas untuk menjadi pegawai negeri, mendapatkan beasiswa, keistemewaan dalam pelajaran, diberikan izin khusus untuk berusaha/perniagaan, serta hak-hak istemewa lainnya.

Sebagaimana diketahui, Malaysia setidaknya terdiri dari 3 ras besar, yakni : Melayu, Cina dan India, selain orang asli (panggilan terhadap penduduk asli Malaysia). Ketiga ras ini memiliki jumlah populasi yang cukup signifikan, kendati Melayu masih dominan dibanding dua ras yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari ketiga ras ini tidak membaur sebagaimana berbagai suku di Indonesia. Sebagai contoh, orang Cina menggunakan bahasa Cina dalam pergaulannya, begitupula orang Melayu dan India. Di dalam angkutan umum misalnya, sangat jarang di dapati orang Melayu mau berbaur dengan orang India, maupun Cina, begitupula sebaliknya. Dalam institusi formal semacam sekolah. Sekolah-sekolah kebangsaan (negeri) rata-rata diisi oleh orang Melayu saja. Orang India mendirikan sekolah sendiri yang mereka namai sekolah Tamil dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Tamil, begitupula dengan orang Cina. Dalam institusi partai politik, orang Melayu mendirikan UMNO (the United Malay National  Organisation), orang Cina mendirikan MCA (Malay China Assosiation), sedang orang India mendirikan MIA (Malay India Assosiation).  Dalam catatan Dr. Norlia Mustafa, pakar Hukum Tatanegara UK Malaysia, setiap kali di gelar kampanye untuk Pemilu di Malaysia, ketiga partai ini memaparkan janji-janji dan program politik yang terkait dengan ras-nya saja. Hampir tidak didapati ada partai yang mengelaborasi programnya untuk kepentingan semua ras, kecuali Partai Keadilan yang dipimpin Anwar Ibrahim, yang dalam prakteknya justeru tidak mendapat massa dalam Pemilu.

Pasal 152 jo pasal 153 Konstitusi Malaysia semakin memperuncing diskriminasi antara Melayu dan non-Melayu di Malaysia. Diskriminasi tersebut terus dipelihara dan dilindungi secara legal dalam hukum tertinggi negara bernama konstitusi. Efek dari dimuatnya pasal tentang diskriminasi di Malaysia ini adalah terjadinya beberapa kali pergolakan dari ras non-Melayu yang menuntut persamaan hak di Malaysia. Contoh paling mutakhir adalah unjuk rasa ras India yang populer disebut sebagai demontrasi kaum Hindraf pada awal Desember 2007 lalu. Orang-orang India Malaysia yang lahir, tinggal dan bekerja di Malaysia selama puluhan, bahkan ratusan tahun menuntut agar mereka diberikan persamaan hak dalam berbagai bidang, serta menuntut ganti rugi atas perlakuan pemerintah yang diskriminatif selama ini kepada mereka. Akhir dari demonstrasi ini adalah tidak diresponnya tuntutan mereka, bahkan lima orang tokoh demonstrasi tersebut diseret ke meja hijau.

Keadaan yang tak jauh berbeda juga terjadi di Australia. Diskriminasi terhadap kaum minoritas di Australia memang tidak secara tegas dicantumkan di konstitusi-nya (commonwealth of Australian Constitution Act), sebab dalam konstitusi Australia tidak didapati klausul yang mengatur tentang hak asasi manusia, termasuk kedudukan warganegaranya dihadapan hukum. Satu-satunya klausul yang memuat diskriminasi di Australia adalah pasal 117 Konstitusi negara tersebut. Dalam pasal 117 tersebut ditegaskan : “ A subject of the Queen, resident in any State, shall not be subject in any other State to any diability or discrimination which would not be equally applicable to him if he were a subject of the Queen resident in such other State”.

Aturan dalam konstitusi Australia ini melahirkan beberapa kasus yang pernah dibawa ke Pengadilan. Salah satu kasus yang populer adalah kasus antara Gerhardy v Brown (1985) CLJ. Kasus ini bermula dari seorang Brown, seorang Aborigin (penduduk asli Australia) yang memasuki wilayah Pitjantjara. Oleh orang-orang Pitjantjara Brown digugat, karena dianggap melanggar aturan dalam pasal 117 konstitusi Australia. Pengadilan memutuskan Brown bahwa bersalah. Orang-orang Aborigin seperti Brown yang biasa berpindah-pindah (nomadene) tidak mendapat perlindungan hukum oleh konstitusi. Belum lagi realita lain, bahwa selama ini di Australia, orang Aborigin sangat termarginalkan. Sebagai contoh dalam ranah lembaga politik, orang aborogin hanya memiliki 2 orang wakilnya di sebuah parlemen di negara bagian, bukan di parlemen pusat. Padahal jumlah orang Aborigin relatif banyak. Australia melalui konstitusi dan berbagai kebijakannya menganut paham Darwinisme. Paham ini menyatakan bahwa “the white is always superior (orang-orang kulit putih selalu lebih hebat dari ras apapun)”.

Konstitusi sebagai norma fundamental sebuah negara (staat fundamental norm) yang menjelma menjadi hukum tertinggi dalam sebuah negara dalam praktek di negara-negara demokrasi disusun dan disahkan oleh berbagai mekanisme, seperti referendum atau melalui perwakilan seperti yang berlaku  di republik kita melalui MPR. Terlepas dari beberapa metode penyusunan konstitusi. Pada dasarnya konstitusi di negara-negara demokrasi disusun berdasarkan kehendak mayoritas rakyatnya, termasuk di Malaysia dan Australia.

Dalam beberapa contoh diatas, ternyata kehendak mayoritas rakyat yang termaktub dalam konstitusi tidak selamanya dapat memenuhi keterjaminan terhadap kaum minoritasnya. Konstitusi yang disusun secara demokratis, nyatanya dalam beberapa kasus telah mencederai cita-cita dibangunnya ideologi demokrasi itu sendiri yang salah satunya mengharuskan adanya perlindungan terhadap seluruh warganegara, termasuk kaum minoritas sebagaimana disampaikan Sargent diatas.

Tulisan ini mencoba menguak sayap balik demokrasi, tepatnya menguak mekanisme demokrasi yang menggunakan pendapat umum (mayoritas) sebagai alat ukur dalam penyusunan kebijakan publik, termasuk dalam penyusunan aturan main bernegara dalam konstitusi. Malaysia dan Australia seakan ingin memberi contoh bahwa mekanisme demokrasi tak selamanya dapat memenuhi cita-cita demokrasi itu sendiri. Wallahu’alam.

(salah satu tulisan dalam Buku Pendewasaan Demokrasi dihimpun oleh Kawan A.Ghafurie)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s