Partisipasi Perempuan Banjar di Parlemen:(Studi Analitik terhadap Keanggotaan Perempuan di DPRD Kalsel)

Posted: Februari 4, 2008 in kontributor Jurnal/buku

Pendahuluan

Setidaknya ada dua golongan dalam melihat posisi perempuan dalam komunitas, lingkungan dan struktur masyarakatnya. Kelompok pertama adalah pemikiran feminis yang menempatkan perempuan semata-mata berdasarkan jenis kelamin. Dalam pandangan kelompok ini, munculnya permasalahan kaum perempuan disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan sendiri[1].

Sedangkan kelompok kedua menempatkan perempuan berdasarkan gender[2]. Gender dimaknai sebagai seperangkat perilaku khusus yang menyampaikan kepada orang lain bahwa seseorang adalah feminim atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini, meliputi ; penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, pekerjaan, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya. Kesemuanya secara bersama-sama menentukan peran gender seseorang.[3]

Dalam pandangan kelompok kedua ini, peran perempuan tidak terikat pada jenis kelaminnya. Jenis kelamin perempuan tidak berarti membuat seseorang tidak dapat melakukan berbagai peran yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya. Peran perempuan dan laki-laki dalam pandangan kaum genderis demikian sangat terikat oleh ruang, waktu, kondisi serta struktur masyarakat yang mengitarinya.

Sebagai contoh, di Inggris abad kesembilan belas ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak pantas bekerja di luar rumah guna mendapatkan upah, tetapi pandangan yang lebih kemudian menunjukkan bahwa anggapan ini hanya berlaku bagi perempuan kelas menengah dan kelas atas. Kaum perempuan kelas bawah diharapkan bekerja menjadi pembantu bagi kaum perempuan yang dilahirkan tidak untuk bekerja sendiri (kaum kelas atas). Keadaan ini berubah, sehingga saat ini nyaris tak banyak perbedaan peran perempuan di Inggris dengan laki-lakinya.[4]

Begitupula di Bangladesh, tidak sedikit perempuan yang bekerja tanpa upah, namun lambat laun keadaan ini berubah seiring dengan perubahan kondisi dan struktur masyarakatnya, terutama persoalan ekonomi. Perempuan Bangladesh saat ini mulai bekerja dan mencari penghasilan dari pekerjaannya itu[5].

Contoh lain yang memperkuat tesa bahwa, gender sangat terkait dengan ruang, waktu, kondisi serta struktur masyarakatnya adalah dua contoh kontras perempuan pada suku Sahelia dengan perempuan kulit putih di Amerika Serikat. Seorang perempuan petani Sahelia memiliki lebih sedikit pilihan ketimbang seorang perempuan kulit putih kelas menengah, yang memiliki berbagai hak di lingkungannya, seperti ; bergabung dengan angkatan bersenjata hingga pilihan profesi tertentu, sampai menjadi istri purna waktu yang secara finansial ditopang oleh suaminya[6].

Namun, kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, peran perempuan lebih dikaitkan dengan jenis kelaminnya sebagaimana pandangan kelompok pertama, bukan dikaitkan dengan gender sebagaimana pandangan kelompok kedua. Pandangan ini bahkan secara tidak sadar menjadi mindset sebagian besar perempuan itu sendiri. Hal ini terjadi karena selama ini perempuan kiprahnya sangat terbatas di masyarakat-masyarakat tradisional.

Peran perempuan yang terbatas pada urusan domestik dan hampir jarang berurusan dengan ruang publik pada masyarakat-masyarakat tradisional yang mengusung budaya patriarkhi, membuat peran dan kedudukan perempuan selalu menjadi sub ordinat laki-laki.

Fenomena ini lambat laun semakin bergeser, seiring dengan perubahan kondisi dan struktur masyarakat, termasuk pendekatan gender yang berkembang akhir-akhir ini. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya peran perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak sedikit perempuan yang telah bermigrasi dari keterbelakangan pendidikan menuju perempuan berpendidikan, termasuk berpendidikan tinggi. Perempuan juga telah keluar dari sekedar mengurusi urusan domestik, melainkan berperan pada wilayah publik, termasuk beberapa diantaranya telah menjadi pejabat publik.

Salah satu ranah partisipasi perempuan di wilayah publik yang menarik untuk diamati adalah, partisipasi perempuan di wilayah politik yang tercermin dari partisipasi perempuan di parlemen (baca: DPR/D).

Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting, sebab parlemen merupakan salah satu suprastruktur politik yang berperan penting untuk menelurkan berbagai kebijakan publik. Parlemen adalah kata lain dari lembaga legislatif yang memiliki tugas utama untuk melakukan legislasi atau proses pembuatan peraturan perundang-undangan, disamping tugas lainnya, seperti pengawasan dan anggaran[7].

Partisipasi perempuan di parlemen yang diindikasikan melalui keanggotaannya di lembaga ini akan sangat signifikan, sekaligus membuka kesempatan kepada perempuan untuk merumuskan berbagai kebijakan publik.

Undang-Undang No.22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD tidak diskriminatif kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjadi calon anggota lembaga-lembaga legislatif dimaksud. Hanya saja, partsipasi perempuan memang masih sangat minim, sebagai contoh dari 550 anggota DPR-RI saat ini, jumlah anggota DPR-RI perempuan berada di bawah 10%. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada keanggotaan DPR RI periode sebelumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel[8] berikut ;

Fenomena serupa sangat menarik jika dikaji dalam kontek lokal (Kalimantan Selatan) dengan melihat partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD Kalsel, khususnya partisipasi perempuan banjar.

Pemilihan perempuan banjar dilatarbelakangi kuatnya budaya patriarkhi dalam masyarakat banjar, termasuk dalam institusi politik tradisional suku banjar.Keberanian perempuan banjar untuk keluar dari urusan domestik, terlebih menjadi anggota parlemen merupakan lompatan yang perlu dikaji.

Untuk itu, tulisan ini diarahkan untuk menjawab beberapa pertanyaan, yaitu : Seberapa besar partisipasi perempuan banjar di parlemen yang dilihat dari partisipasi keanggotaan perempuan banjar di DPRD Kalsel ?, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan banjar di parlemen tersebut?

Tafsir Perempuan Banjar

Secara terminologi, perempuan digunakan oleh beberapa pakar untuk menjelaskan makna dari manusia dengan jenis kelamin tertentu, sekaligus sebagai definisi yang lebih proporsional untuk menjelaskan manusia dengan jenis kelamin tersebut.

Perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai[9]. Hamka menambahkan kata empu dalam kata empu jari yang mengandung arti penguat jari, sehingga jari tidak dapat menggenggam erat atau menggenggam teguh kalau empunya jari tidak ada[10].

Dengan menggunakan pendekatan yang lebih proporsional, penggunaan kata perempuan lebih disukai oleh beberapa pakar dibanding kata wanita. Hal ini disebabkan makna kata wanita dianggap kurang pantas untuk menggambarkan sosok ini.

Kata wanita berasal dari bahasa Sansekerta, dengan dasar kata wan yang berarti nafsu. Wanita sendiri merupakan bentuk objek dari kata wan, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsu atau merupakan objek nafsu. Jadi, secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita menjadi perempuan adalah mengubah objek menjadi subjek.

Pengertian kata wanita juga dapat dilacak dari bahasa Inggris. Kata wanita berasal dari kata want yang memiliki bentuk lampau wanted. Jadi, wanita adalah who is being wanted (seseorang yang dibutuhkan), yaitu seseorang yang dihasrati atau diingini.[11]

Dengan menggunakan kata perempuan, maka secara tidak langsung menempatkan kelompok ini pada posisi yang terhormat dan sejajar dengan kaum laki-laki, yang pada umumnya dianggap memiliki posisi yang lebih kuat pada beberapa struktur masyarakat tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perempuan banjar adalah, perempuan yang berasal dari suku banjar. Menurut Alfani Daud, suku banjar adalah penduduk (asli) daerah sekitar eks Afdeeling Bandjermasin[12] dan penduduk (asli) eks Afdeeling Holoe Soengai.[13] Bahasa yang digunakan suku banjar adalah bahasa banjar, yaitu bahasa yang berasal dari rumpun melayu yang sedikit mengalami percampuran dengan bahasa dayak[14]. Dengan demikian, perempuan banjar adalah perempuan yang berasal dari penduduk (asli) eks Afdeeling Bandjermasin dan eks Afdeeling Holoe Soengai.

Definisi perempuan banjar sebagaimana diatas masih bersifat debatable, lantaran parameter yang digunakan untuk menguji asli atau tidaknya kependudukan seseorang semakin meluas, tidak hanya sebatas berdasarkan keturunan dan kelahiran, namun ada yang memaknai secara administratif yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

Kendati demikian, penulis perlu membatasi tafsir perempuan banjar tersebut. Dalam tulisan ini, perempuan banjar adalah perempuan yang berasal dari penduduk (asli) eks Afdeeling Bandjermasin dan eks Afdeeling Holoe Soengai yang dibuktikan dengan tempat kelahirannya pada wilayah tersebut dan telah berdomisili di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang panjang.

Dalam kontek ini, penulis menggunakan asas ius soli, yaitu asas yang menyatakan kependudukan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya, kendati asas ius soli disini diperluas pemaknaannya dengan menambahkan waktu domisili pada tempat kelahiran dimaksud. Dengan demikian seseorang yang lahir pada wilayah eks Afdeeling Bandjermasin dan eks Afdeeling Holoe Soengai, kemudian tidak tinggal di wilayah tersebut atau menumpang lahir belaka tidak dapat dikatagorikan dalam definisi ini. Begitupula seseorang yang kedua orang tuanya berasal dari kedua eks afdeeling tersebut, namun ia tidak lahir dan berdomisili di wilayah tersebut juga tidak penulis katagorikan dalam definisi ini.

 

Perempuan Banjar dalam keanggotaan Parlemen

Partisipasi perempuan banjar diparlemen dapat dukur dari kuantitas perempuan banjar yang menjadi anggota parlemen dalam hal ini DPRD Kalsel. Berdasarkan data dibawah ini dapat dilihat perbandingan keanggotaan DPRD Kalsel berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut ;

TABEL

PERBANDINGAN ANGGOTA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

DPRD KALSEL

Periode

Laki-Laki

Perempuan

1999-2004

49 (89.09%)

6 (10,9%)

2004-2009

50 (92,59%)

4 (7,40%)

Sumber : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel

Dari data diatas didapat, bahwa partisipasi perempuan di DPRD Kalsel dalam dua periode terakhir sangat minim. Terlebih jika dipersempit menjadi partisipasi perempuan banjar, maka tingkat partisipasinya akan menurun, karena beberapa anggota perempuan DPRD Kalsel tidak dapat digolongkan sebagai perempuan banjar, sebagaimana definisi diatas, dikarenakan tempat kelahirannya dan daerah asalnya bukan berasal dari eks Afdeeling Bandjermasin dan eks Afdeeling Holoe Soengai. Berikut data anggota perempuan DPRD Kalsel berdasarkan tempat kelahiran.

TABEL

ANGGOTA DPRD KALSEL PEREMPUAN BERDASARKAN

TEMPAT KELAHIRAN

Periode

1999-2004

Periode

2004-2009

Nama

Tempat Lahir

Nama

Tempat Lahir

Dra.Hj.Rahani Syari

Nagara, 14 Agustus 1939

Hj. Immah Norda

Dra.Hj.Mahrita

Sampit, 23 Desember 1963

Hj. Syarifah Rugayah

Banjarmasin, 2 Juli 1960

Hj. Srie Asniwatie Syamsuddin

Lahat, Sumsel, 8 Agustus 1955

Sampurnawati

Banjarmasin, 6 Maret 1966

Ir.Hj.Noor Camelia Djazoely

Martapura, 1 September 1965

Dra. Hj. Nur Izatil Hasanah

Barabai, 14 Juli 1948

Hj.Ramsinah

Kandangan, 10 Desember 1942

Dra. Hj. Nur Izatil Hasanah

Barabai, 14 Juli 1948

Sumber : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel

 

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa anggota DPRD Kalsel yang berasal dari perempuan banjar pada periode 1999-2004 berjumlah 4 orang atau sekitar 7,27% dari keseluruhan anggota DPRD Kalsel periode tersebut. Dalam periode ini terdapat 2 orang anggota DPRD Kalsel yang bukan berasal dari perempuan banjar, sebagaimana tempat kelahiran yang bersangkutan.

Sedangkan pada periode 2004-2009, setidaknya terdapat 3 orang perempuan banjar yang menjadi anggota parlemen atau setara dengan 5,55% anggota DPRD Kalsel periode ini. Adapun 1 orang perempuan anggota DPRD Kalsel tidak diketahui data tempat kelahirannya.

Dengan menggunakan pendekatan studi analitik, Ada beberapa faktor penyebab minimnya keanggotaan perempuan banjar di parlemen, sebagai berikut :

 

 

 

1. Perempuan Banjar dan Budaya Patriarkhi

Suku Banjar secara historis memiliki latar budaya patriarkhi yang kuat. Budaya patriarkhi adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi dari pada perempuan. Budaya patriarkhi ini mendominasi hampir sebagian besar suku-suku bangsa di Indonesia.

Dalam kontek suku Banjar, ada beberapa analisis yang dapat memperkuat pemunculan budaya patriarkhi ini pada suku banjar.

Pertama : latar historis suku banjar yang didahului oleh munculnya kerajaan banjar pada sekitar abad ke 14 sampai dengan abad ke 19, praktis tidak menggambarkan peran perempuan banjar dalam berbagai institusi publik, termasuk dalam wilayah ketatanegaraan kerajaan banjar kala itu.

Dengan mendasarkan pada asal-usul kerajaan banjar berdasarkan Hikayat Bandjar, raja atau penguasa kerajaan banjar pertama memang diduduki oleh seorang perempuan bernama ratu junjung buih. Namun, kemunculan Ratu Junjung Buih sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur mistis, sehingga sulit menyatakan bahwa kemunculannya sebagai refresentasi kaum perempuan.

Dalam Hikayat Bandjar, Ratu Junjung Buih adalah seorang ratu yang muncul akibat pertapaan Lambung Mangkurat, putera Empu Jatmika pimpinan rombongan imigran dari Jawa Timur yang datang ke tanah banjar. Hasil pertapaan itu memunculkan Junjung Buih, seorang puteri yang konon muncul dari buih[15].

Selain Junjung Buih, memang masih ada beberapa perempuan yang muncul dalam Hikayat tersebut seperti Dayang Diparaja, Puteri Huripan dan Puteri Kalungsu. Namun nama-nama tersebut perannya tak lebih sekedar sebagai istri dari raja-raja banjar kala itu.

Setelah masuknya agama Islam menjadi agama resmi kerajaan Banjar, sekitar abad ke 18, institusi publik didominasi oleh laki-laki. Beberapa institusi publik kala itu menyatu dalam organ kerajaan, seperti : raja, patih, mangkubumi, panghulu, chalifah, chatib dan djaksa dilakoni oleh laki-laki, hampir tidak terdapat catatan yang mengemukakan peran perempuan dalam institusi ketatanegaraan kerajaan Banjar tersebut. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh paham ajaran Islam, yang lebih mengedepankan kepemimpinan laki-laki di banding perempuan.

Latar historis dominasi laki-laki dalam institusi publik inilah yang lambat laun mengkristalkan budaya patriarkhi pada suku banjar.

Kedua : sebagaimana disinggung diatas, agama Islam yang telah menjadi agama resmi kerajaan sejak abad ke 18 lalu, pada akhirnya mempengaruhi agama masyarakat banjar, hingga pada akhirnya agama Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat banjar. Sampai dengan tahun 2004, jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang beragama Islam berjumlah 95,6%.

Sebagai agama mayoritas, ajaran agama Islam sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat banjar. Salah satu ajaran Islam yang banyak dianut oleh masyarakat banjar adalah, keutamaan memilih pemimpin laki-laki dibanding wanita. Tesa ini biasanya diperkuat dengan mengutip firman Allah dalam Al-Qur’an Surah An-nisaa ayat 4 yang artinya : “Laki-laki lebih kuat dibanding perempuan”. Kata kuat dalam ayat ini biasa dimaknai sebagai kekuatan fisik dan mental yang dimiliki oleh laki-laki, sehingga dengan demikian dianggap layak untuk menjadi pemimpin, sebaliknya tidak untuk perempuan.

Menurut Riffat Hasan terdapat tiga asumsi yang menjadi dasar superstruktur anggapan laki-laki lebih kuat dari perempuan. (1) bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah laki-laki, bukan perempuan, karena perempuan diyakini diciptakan dari rusuk laki-laki, maka secara ontologi dia adalah derevatif dan sekunder. (2) bahwa perempuan dituduh sebagai penyebab terusirnya manusia dari surga. (3) bahwa perempuan diciptakan tidak hanya dari laki-laki, tetapi untuk laki-laki, sehingga eksistensinya menjadi sekunder, pelengkap dan tidak memiliki arti fundamental[16].

Dalam pemahaman masyarakat taradisionalis, termasuk masyarakat banjar doktrin-doktrin teologis demikian terkadang menjadi momok dalam memandang posisi perempuan di ranah publik.

Kedua alasan ini secara empiris berpengaruh pada partisipasi perempuan banjar di wilayah publik, sebagai contoh secara kuantitatif jumlah perempuan banjar yang menduduki institusi publik, seperti Kepala Dinas, Kepala Biro dan jabatan sederajat di lingkungan pemerintah daerah Kalimantan Selatan. Begitupula dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilangsungkan untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah propinsi dan beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada 30 Juni 2005, hanya terdapat 2 (dua) orang kandidat perempuan yang ikut dalam pilkada yang diselenggarakan langsung tersebut[17].

Latar belakang budaya patriarkhi yang masih kental dalam memandang keterlibatan perempuan di ruang publik, mempengaruhi pencalonan kedua perempuan dalam pilkada tersebut, selain faktor-faktor lain yang membuat keduanya tidak terpilih.

 

2. Aturan main partai dan UU kepemiluan

Aturan main kepemiliuan kita berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah menegaskan bahwa keanggotaan DPR/D diusulkan oleh partai politik sebagaimana ditegaskan dalam pasal 65 UU No.12/2003 tersebut.

Dalam aturan tersebut tidak ada menegaskan secara diskriminatif peran laki-laki dan perempuan sebagai anggota parlemen, kewenangan untuk menentukan anggota parlemen sepenuhnya diserahkan kepada partai politik.

Selanjutnya, aturan main dalam partai politik inilah yang menentukan keanggotaan seseorang dalam parlemen. Pada dasarnya, urutan pencalonan pada pemilihan umum ditentukan oleh peran dan tingkat struktur seseorang di partai politik.

Dalam kontek inilah, perempuan kurang mendapat tempat untuk bersaing dalam pemilihan umum, jika pun ada, maka peran perempuan biasanya berada pada nomor urut setelah laki-laki.

Jika pendekatan strukturalis digunakan untuk menentukan nomor urut pada saat pemilihan umum, maka wajar jika di Kalimantan Selatan peran perempuan dalam keanggotaan parlemen sangat minim. Hal ini dikarenakan, tidak ada satupun perempuan yang menduduki jabatan setingkat Ketua dan Sekretaris Partai Politik Tingkat Kalimantan Selatan. Jika ada, jabatan yang diemban biasanya adalah bendahara ataupun ketua bidang kewanitaan.

Nomor urut dalam pemilihan umum sangat berpengaruh terhadap berhasil tidaknya seseorang duduk di parlemen. Hal ini disebabkan adanya aturan kepemiluan mengenai bilangan pembagi pemilih (BPP) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 106 UU No.12/2003.

Jika seorang calon tidak memenuhi BPP, kendati ia memiliki dukungan tertinggi, maka aturan tersebut mensyaratkan penentuan calon jadi (calon terpilih) dikembalikan berdasarkan nomor urut dengan terlebih dahulu mengakumulasikan suara seluruh calon dalam daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan aturan ini, bukan tidak mungkin seorang calon yang tidak mendapat dukungan secara signifikan dalam pemilu akan menjadi calon jadi, dikarenakan ia berada pada nomor urut atas.

Aturan ini mungkin tidak akan berpengaruh pada partai-partai besar[18], namun berbeda dengan partai-partai kecil yang pada umumnya hanya diwakili oleh 1 orang, bahkan nihil dalam setiap daerah pemilihan. Hal ini dapat dilihat dari keanggotaan perempuan dalam DPRD Kalsel priode 2004-2009 yang hampir seluruhnya berasal dari partai besar sebagaimana tabel berikut ;

TABEL

KOMPOSISI KEANGGOTAAN PEREMPUAN DI DPRD KALSEL

BERDASARKAN PARTAI POLITIK

No

Nama

Asal Partai Politik

1

Hj. Immah Norda

PPP

2

Hj. Syarifah Rugayah

PKB

3

Sampurnawati

Partai Bulan Bintang

4

Dra. Hj. Nur Izatil Hasanah

Partai Golkar

Sumber : Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kalsel

3. Lemahnya kesadaran berbasis gender

Faktor ketiga yang membuat minimnya perempuan banjar di parlemen adalah lemahnya kesadaran berbasis gender. Sebagaimana disinggung dimuka, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat banjar, lebih mengedepankan aspek-aspek yang berhubungan dengan jenis kelamin. Sebaliknya, belum terbangun pemahaman berbasis gender, yaitu perlakuan yang proporsional terhadap laki-laki dan perempuan sesuai dengan kapasitas dan perannya di masyarakat.

Lemahnya pemahaman gender di kalangan masyarakat banjar, bukan berarti tidak ada geliat sama sekali terhadap tumbunya gerakan ini dalam ranah lokal. Hal ini setidaknya diindikasikan lewat tumbuhnya Pusat Studi Gender di Universitas Lambung Mangkurat dan IAIN Antasari Banjarmasin. Namun pemahaman gender yang dibangun nampaknya baru berada pada level pembangunan gagasan perempuan dalam pembangunan (women in development/WID). Pemahaman ini bermaksud memasukkan sebanyak mungkin partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan cara meningkatkan kuantitas perempuan dalam berbagai sektor pembanguan, termasuk pada institusi-institusi publik, seperti parlemen[19].

Gagasan gender dalam bentuk WID ini pada dasarnya didasari oleh semangat untuk menunjukkan eksistensi perempuan semata dengan indikasi semakin banyak jumlah perempuan di dalam pembangunan. Gagasan ini memiliki titik lemah sebab titik tekannya ada pada kuantitas perempuan, bukan kualitas perempuan dalam pembangunan.

Dalam kontek Kalimantan Selatan, hal ini dapat dilihat dari berbagai kampanye yang dilakukan agar berbagai institusi publik, termasuk institusi politik, seperti partai politik dan parlemen diisi oleh sebanyak mungkin perempuan. Dengan keterlibatan perempuan diberbagai ranah publik ini, dalam pandangan WID berarti partisipasi perempuan meningkat.

Gagasan pembangunan gender sesungguhnya dapat lebih diarahkan pada akar persoalan lemahnya partisipasi perempuan dalam ranah publik, termasuk parlemen. Akar persoalan tersebut dapat diidentifikasi melalui berbagai kebijakan yang diskriminatif. Sehingga gagasan berikutnya diarahkan pada pembuatan berbagai kebijakan publik yang pro gender, dalam arti memberi peran yang proporsional bagi laki-laki dan perempuan diranah publik. Gagasan ini dikenal Gender and Development (GAD)[20].

Pemahaman GAD dalam konteks partisipasi perempuan banjar diparlemen dapat dimulai melalui pemahaman di level partai-partai politik di daerah yang menjadi pemasok keanggotann parlemen (baca; DPRD Kalsel), dengan membuat aturan yang proporsional bagi anggota dan calon legislatif, baik laki-laki, maupun perempuan, tanpa harus terlibat dalam pemahaman patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai subordinat.

Penutup

Partisipasi perempuan banjar diparlemen secara kuantitatif masih sangat minim. Pada periode 1999-2004 berjumlah 4 orang atau sekitar 7,27% Sedangkan pada periode 2004-2009, setidaknya terdapat 3 orang perempuan banjar yang menjadi anggota parlemen atau setara dengan 5,55% anggota DPRD Kalsel periode saat ini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya keanggotaan perempuan banjar di parlemen (DPRD Kalsel) berdasarkan studi analitik :

  1. Kuatnya budaya patriarkhi yang dilatari oleh sejarah politik masyarakat banjar, serta faktor teologis yang menempatkan perempuan secara derevatif
  2. Adanya aturan main partai politik dan UU kepemiluan yang secara pararel belum berpihak pada terciptanya partisipasi perempuan di parlemen.
  3. Lemahnya pemahaman serta strategi peningkatan partisipasi perempuan berbasis gender.

 

 


[1] Mansoer Fakih, Menuju Dunia yang lebih Adil melalui Persfektif Gender : Sebuah Pengantar dalam Julia Cleves Mosse, Gender dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan RIFKA ANISA Women Crisis Center, 2002) hlm v.

[2] Ibid

[3] Julia Cleves Mosse, Half The World, Half A Chance : An Introduction to Gender and Development diterjemahkan oleh Hartian Silawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan RIFKA ANISA Women Crisis Center, 2002) hlm 2.

[4] Ibid, hal 4.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Tugas DPR dan DPRD ini dapat dilihat dari Bab VII UUD 1945 jo UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo UU No.32 Tentang Pemerintahan Daerah.

[8] Tabel tersebut didapat dari data centre of electoral reform (CETRO) dalam http://www.certro.or.id

[9] Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, Ulumul Qur’an No.3, Vol VI, (Jakarta, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1995) hlm, 113.

[10] Hamka, Kedudukan Perempuan dalam Islam, ( Jakarta : Grafika, 1986), hlm 82.

[11] Zaitunah Subhan, Kodrat Perempuan, Takdir atau Mitos, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2001), hlm 2.

[12] Daerah eks Afdeeling Bandjermasin saat ini meliputi daerah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan wilayah sekitarnya.

[13] Daerah eks Afdeeling Holoe Soengai saat ini meliputi daerah Banua Anam, yaitu ; Kabupaten Tapin, HSS, HST, HSU, Balangan dan Tanjung.

[14] Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar : Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar (Jakarta, Rajawali, 1997), hlm 1.

[15] Ibid, hlm 26-28.

[16] Suhartono Notohardjo, Egalitarianisme Dalam Presfektif Hukum Islam ;Refleksi Atas Pemikiran Ashgar Ali Enginer Tentang Kesetaraan Gender dalam Jurnal Mimbar Hukum No.62 Thn XIV 2003 (Jakarta, Al Hikmah, 2003) hlm 43.

[17] Dalam pilkada 30 Juni 2005 lalu, terdapat dua orang perempuan yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Masing-masing : 1 orang sebagai calon Bupati Kotabaru, sedang 1 orang lainnya sebagai calon Wakil Walikota Banjarbaru.

[18] Definisi yang digunakan untuk partai besar adalah partai-partai politik yang telah lolos electoral treshold. Dalam aturan kepemiluan 2004 batas minimum electoral treshold ini adalah 3% dari jumlah akumulasi perolehan suara di seluruh Indonesia. Partai-partai politik yang lolos electoral treshold adalah : Partai Golkar, PDIP, PPP, PKB, Partai Demokrat, PAN dan PK Sejahtera.

[19] Mansoer Fakih, Gender Mainstreaming : Strategi Mutakhir Gerakan Perempuan, (Yogyakarta, INSIST Press bekerjasama dengan REMDEC, 1999), hlm xxvii.

[20] Ibid.

(Tulisan ini diterbitkan dalam salah satu edisi Jurnal Kandil terbitan Lembaga Kajian Keagamaan dan Kemanusiaan (LK3) Banjarmasin, 2007)

Komentar
  1. taufik79 mengatakan:

    salam kenal aja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s