TNI Juga Manusia !!

Posted: Januari 29, 2008 in tulisanku di media

Peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur seminggu lalu membuat citra TNI tercoreng. Pasca reformasi, TNI mencoba melakukan berbagai upaya perbaikan citra, salah satunya dengan melakukan agenda reformasi TNI. Isi reformasi TNI yang paling penting dan mendapat sambutan publik adalah ”dihilangkannya” dwi-fungsi TNI. Hari ini TNI murni sebagai penjaga pertahanan negara, bukan sebagai ”pemain politik” seperti orde yang lalu.

Diamputasinya kekuatan TNI dalam panggung politik di republik ini, tak serta merta menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) reformasi TNI. Setidaknya masih ada dua PR besar seputar reformasi TNI yang belum selesai, yakni perihal bisnis TNI dan Peradilan Militer.

Dimasa lalu, TNI (dulu ABRI) adalah kekuatan dominan penyangga kekuasaan orde baru, sehingga TNI memiliki bargaining position yang kuat. Kekuatan TNI merambah bukan hanya pada wilayah pertahanan dan politik, namun juga di wilayah bisnis. Selain itu, aturan hukum bagi TNI yang melakukan pelanggaran hukum terkesan masih diskriminatif. Peristiwa Alas Tlogo akan memberikan gambaran seberapa mampu TNI melakukan reformasi di wilayah peradilan militer.

Peradilan Militer

Berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh aparat TNI harus diselesaikan melalui peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 1997, kecuali tindak pidana tersebut dilakukan bersama-sama dengan warga sipil, maka diadili melalui peradilan koneksitas.

Terkait dengan peristiwa Alas Tlogo dimana seluruh pelakunya adalah prajurit TNI, maka dapat dipastikan kasus ini harus diselesaikan di Peradilan Militer. Terdapat beberapa catatan kritis perihal keberadaan Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam UU No.31/1997. Pertama : Peradilan Militer memberikan kesan bahwa TNI berbeda dengan warga negara lainnya, sehingga jika terjadi pelanggaran hukum oleh aparat TNI, maka harus diselesaikan di Peradilan sendiri, bukan Peradilan Umum sebagaimana warga negara lainnya. Sebagaimana dimaklumi, peradilan militer menempatkan seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dilakukan oleh TNI sendiri. Dalam konteks ini, citra peradilan militer diskriminatif semakin kental terlihat.

Kedua : Dalam Peradilan Militer dikenal institusi bernama atasan yang berhak menghukum (Ankum). Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 9 UU No.31/1997 yang dimaksud dengan Ankum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang ini. Dalam menjalankan tugasnya, Ankum diberikan kewenangan antara lain untuk : (a) melakukan penyidikan atas kasus yang melibatkan anak buahnya (pasal 1 ayat 11) ; (b) melakukan panahanan (pasal 74) ; (c) termasuk dapat melakukan penangguhan penahanan (pasal 81). Dengan kewenangan yang dimilikinya, proses peradilan sangat tergantung kepada Ankum. Jika hasil penyidikan Ankum tidak membuahkan bukti-bukti yang menguatkan, dapat dipastikan proses peradilan berikutnya berjalan tertatih-tatih. Secara psikologis, Ankum yang merupakan atasan langsung prajurit yang melakukan pelanggaran hukum bisa jadi akan melindungi anak buahnya dari jeratan hukum, bukankah dalam posisi demikian rasa subjektifitas atasan akan dipertaruhkan untuk anak buahnya.

Ketiga : Adanya institusi bernama Perwira Penyerah Perkara (Papera) dalam Peradilan Militer. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 10 UU No.31/1997 yang dimaksud dengan Papera adalah perwira yang oleh atau atas dasar undang-undang ini mempunyai wewenang untuk menentukan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang berada di bawah wewenang komandonya diserahkan kepada atau diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Selain berwenang untuk menentukan locus peradilan yang digunakan untuk mengadili prajuritnya, Papera juga memiliki kewenangan yang cukup besar dalam Peradilan Militer, antara lain : (a). menyerahkan perkara ke Pengadilan (pasal 1 ayat 22) : (b). Melakukan penutupan perkara (pasal 1 ayat 23 jo pasal 123); (c). melakukan penagguhan penahanan (pasal 81).

Kewenangan Papera yang begitu besar juga dapat menjadi batu sandungan proses peradilan bagi kalangan militer di tanah air. Dapat dibayangkan, jika Papera melakukan kewenangannya untuk menutup perkara atas nama kepentingan umum karena alasan tertentu (pasal 123), sementara proses peradilannya tak terpantau oleh publik. Bukankah hal tersebut dapat mencederai nilai-nilai kepastian hukum yang kita idamkan bersama.

Revisi UU Peradilan Militer

Corang moreng Peradilan Militer kita sebagaimana diatur dalam UU No.31/1997 adalah PR kita bersama, bukan hanya PR TNI. Revisi terhadap UU Peradilan Militer diharapkan dapat menghilangkan citra diskriminatif terhadap tindakan hukum yang diberlakukan bagi kalangan TNI.

Salah satu concern revisi UU Peradilan Militer adalah mengamputasi besarnya kewenangan yang dimiliki Ankum maupun Papera. Hal ini penting untuk meletakkan TNI sebagai warga negara biasa dan menjunjung tinggi prinsip persamaan didepan hukum (equality before the law). Karena pada dasarnya TNI tak berbeda dengan warga negara lainnya, Bukankah TNI juga Manusia ?!.

(dimuat di Harian Banjarmasin Post)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s